Covid-19 Belum Berakhir, Masyarakat Makin Menjerit – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-15 IK-AN-1A

Kaltim

Covid-19 Belum Berakhir, Masyarakat Makin Menjerit

Published

on

Catatan : Ketua JMSI Kaltim M.Sukri

Lebih setahun pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Beragam siasat negara, tak cukup ampuh menghentikan ‘tarian’ virus yang pertama kali merebak di Wuhan, China itu. Bukannya berkurang, lonjakan angka Covid makin sulit dibendung.

Akhir Desember 2019, Covid masih ‘berdansa’ di Jakarta dan Bogor, tapi sekarang Covid justru terus berselancar ke pegunungan dan lembah pedalaman.

Terbaru, Covid-19 merenggut nyawa sepasang suami istri di Kampung Linggang Purworejo, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat. Daerah pedalaman berjarak sekitar 9 jam dari ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda, Mereka meninggalkan seorang anak bernama Alviano Dava Raharjo atau Vino, bahkan Gubernur Kaltim Isran Noor pun berinisiatif untuk mengadopsi Vino yang kini harus hidup sebatang kara.

Istilah penanganan Covid pun silih berganti. Hampir tak terhitung. Perubahan judul itu setiap hari melintas di ruang pikir rakyat yang kian sesak berkelahi dengan urusan perut mereka.

Karantina, lockdown, local lockdown, PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Mikro Diperketat, PPKM Darurat sampai sekarang diubah lagi menjadi PPKM Level 4.

Sementara dari rumah sakit dan rumah-rumah karantina para tenaga kesehatan, dokter dan perawat mulai kelelahan. Jumlah kasus yang terus melonjak membuat mereka harus mengeluarkan tenaga super ekstra dengan tingkat kehati-hatian yang super ketat. Pasalnya, sudah tidak terhitung tenaga kesehatan yang terpapar dan akhirnya meninggal dunia.

Pemimpin negara tak jarang selisih pendapat di depan rakyat. Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan misalnya bilang, Covid-19 terkendali. Sementara Si Pemberi Amanah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bilang Covid-19 sudah tidak terkendali sehingga membingungkan rakyat.

Belakangan, Luhut yang juga duduk di kursi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, mengakui keganasan Covid-19.

Secara terbuka dia lalu mengatakan, varian Delta tidak terkendali. Berikutnya, dia meminta masyarakat “paham” upaya keras dari pemerintah untuk menangani pandemi ini. Sehebat apa pun upaya pemerintah, tanpa dukungan masyarakat dan komponen bangsa lainnya, tidak akan maksimal. Kata Luhut.

Berbagai cara sudah dilakukan memang. Baik dalam upaya pencegahan dan penanganan pasien Covid-19, maupun langkah-langkah strategis untuk memulihkan ekonomi nasional yang jungkir balik dihajar Covid.

Mulai memberikan paket sembako Covid yang juga ‘disunat’ sana-sini oleh menteri dari partai penguasa. Ada pula bantuan untuk UMKM, masyarakat miskin, pekerja bergaji di bawah UMP dan segala macam. Tapi rasanya, kehidupan masyarakat tetap saja sulit.

Berbagai kebijakan pemerintah mulai soal protokol kesehatan, vaksin, refocusing anggaran untuk Covid dan segala kebijakan lainnya, ternyata tidak cukup ampuh untuk menghentikan Covid.

Kelompok kritis seperti Fadli Zon berpandangan. Pemerintah salah dalam mendiagnosa pandemi ini. Akibatnya, strategi dan kebijakan yang diambil pun tidak akurat. Hasilnya bisa dilihat secara kasat mata. Angka kasus positif Covid-19 di Indonesia, kian mengkhawatirkan.

Salah satu langkah yang menurut Fadli Zon, tidak tepat adalah ketika Indonesia tidak bisa menghitung betapa rawan pandemi ini hingga urusan pemenuhan oksigen pasien.

Juni lalu misalnya, ketika varian Delta mengamuk di India, hingga rumah sakit di sana lumpuh kekurangan oksigen, Indonesia tanpa banyak analisa mengirimkan berton-ton oksigen ke India. Sebulan kemudian, justru banyak warga Indonesia yang terkapar mati karena rumah sakit sudah kehabisan oksigen.

Maka kritik pun dilancarkan. Penanganan pandemi ini, tidak bisa hanya dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi dan Menko Perekonomian. Upaya mengatasi pandemi ini harus langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Maka tidak heran, di tengah masih tingginya kasus positif yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai pembatasan, masyarakat hanya bisa mengeluh.

Beragam meme di media sosial pun bermunculan. Salah satunya momen saat Presiden Joko Widodo terlihat duduk di tempat tidur di salah satu rumah sakit. Entah kapan foto itu diambil. Lantas di bawahnya tertulis “Bapak jangan sakit ya, biar rakyat aja yang sakit, kalo bapak yang sakit, siapa dong nyakitin rakyat.”

Tentu ini sindiran yang cukup menyengat Presiden. Jokowi pasti tidak ada sedikit pun niatan menyakiti rakyatnya. Sebaliknya, Presiden pasti punya keinginan besar, mimpi besar dan kerja besar untuk melindungi rakyatnya. Menyehatkan rakyat dan memulihkan kembali ekonomi nasional.

Tapi apakah niat Presiden itu benar-benar diikuti para pembantunya? Nah itu yang sulit diungkapkan dan sulit dibuktikan. Kecuali yang sedang dalam proses hukum untuk korupsi bantuan paket sembako korban Covid yang menyeret Menteri Sosial Jualiari Batubara dari PDIP.

Banyak usaha tutup, berjualan dibatasi, sopir taksi tak dapat penumpang, kuli pelabuhan makin sulit cari rejeki. Rakyat disuruh berdiam diri di rumah tapi pekerja WNA, leluasa masuk seperti di rumah sendiri.

Setujukah anda jika setahun ke depan gaji insentif dan lain-lain hak pejabat, mulai dari Presiden, Menteri dan setingkatnya, serta para kepala daerah, termasuk gaji/honor/tunjangan dan lain-lain pendapatan anggota badan-badan yang digaji negara dipotong untuk rakyat yang sedang menghadapi simalakama antara menghindari sakit dan harus mencari makan.

Para pejabat mungkin masih bisa makan, meski satu atau dua tahun berdiam di rumah, tapi orang-orang kecil yang belum tentu bisa makan dua kali sehari, akan semakin sulit bila tak diurusi oleh negara.

Diagnosa pandemi ini memang harus tepat. Sebab jika tidak, pasti bukan pejabat yang sakit, tapi rakyat. Karena mereka pasti sulit cari makan dan tak punya duit untuk bayar utang.

Rakyat itu tak ubahnya seperti sandal jepit. Jadi kemana pun sang empunya membawa pergi, dia akan setia dan patuh mengikuti sang tuan. Meski harus selalu sakit karena selalu di bawah dan diinjak-injak.

Maka kepada para pemimpin, bahagiakan lah rakyat kalian, jangan sakiti, jangan pula dana bansos dikorupsi, atau sibuk mencari keuntungan gede dengan kekuasaan di tangan di tengah sakit yang sampai hari ini masih dirasakan rakyat yang faktanya semakin sulit mencari makan.

Rakyat sebenarnya sudah muak dengan banyak diskusi, karena mereka hanya butuh eksekusi. Mereka juga akan taat patuh protokol kesehatan dan ikut menyukseskan program vaksinasi agar bisa kembali makan nasi, sehari tiga.(*/ad)

Kaltim

Gelar Dialog di IKN, FPKS se-Kaltim Tuntut Kepedulian Pemerintah Terhadap Nasib Petani Sawit

Published

on

Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se-Kaltim dan masyarakat sekitar IKN gelar aksi menuntut kepedulian pemerintah terhadap nasib petani sawit. (Foto: Ist) 

PENAJAM PASIR, SuaraBorneo.com – Turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan merugikan petani sawit menuai polemik. Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se-Kaltim dan masyarakat sekitar IKN menuntut kepedulian pemerintah terhadap nasib petani sawit.

Dalam dialog FPKS Kaltim bersama masyarakat petani sawit disekitar IKN yang dipimpin oleh FPKS Kutai Timur (Kutim) Asbudi digelar di IKN ,di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Sepaku, Sabtu (16/7/2022), terdapat 8 aspirasi yang diminta harus ditindak lanjuti oleh Presiden RI dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kalimantan Timur.

Ke 8 (delapan) aspirasi tersebut antara lain;

Pertama meminta kepada Presiden RI memperbaiki tata kelola dagangan CPO dan TBS kelapa sawit dalam mengambil kebijakan yang menyangkut industri kelapa sawit hendaklah kepentingan kesejahteraan puluhan juta petani sawit dijadikan sebagai pertimbangan utama.

Kedua, turunkan pajak ekspor CPO dan pungutan lain yang membuat jual TBS kelapa sawit jadi sangat murah di tingkat para petani jauh di bawah dari TBS negara lain khususnya Negeri Jiran Malaysia

Ketiga, audit dan tinjau ulang peranan KPBN dalam menentukan harga CPO dalam negeri karena jauh di bawah harga CPO di pasar internasional.

Keempat, alokasikan dana BPDPKS untuk kepentingan petani kelapa sawit khususnya subsidi pupuk dan replanting kelapa sawit.

Kelima, perkuat posisi tawar petani sawit dalam rantai industri kelapa sawit dengan memperkuat kelembagaan petani percepatan pelaksanaan kemitraan kelembagaan petani sawit dengan perusahaan.

Keenam, revisi Permentan nomor 1 tahun 2018 untuk memperkuat posisi petani kelapa sawit Swadaya Dalam rantai industri kelapa sawit

Ketujuh, penyelesaian konflik agraria.

Kedelapan, penerapan sanksi kepada PKS yang tidak mematuhi harga Dinas perkebunan (sesuai dengan permintaan nomor 1 tahun 2018).

Sementara itu melalui spanduknya salah satu masyarakat petani sawit sekitar IKN menyebutkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara tersebut tidak membuat masyarakat kenyang jika harga TBS kelapa sawit hancur.

“IKN tidak bikin kami kenyang. Percuma ada IKN kalau harga TBS kami hancur,” ujarnya melalui tulisan spanduk tersebut.

Sementara beberapa orang yang merupakan petani sawit Kabupaten Kutai Timur melalui spanduknya meminta pemerintah untuk menyiapkan “Asrama Pengangguran” jika harga sawit anjlok.

“Siapkan asrama pengangguran di Kutim jika harga sawit anjlok,” ujar mereka melalui tulisan spanduk. [ad/rls]

Continue Reading

Kaltim

Setelah Sambangi Titik Nol IKN, JMSI Kaltim Audensi Ke KPU

Published

on

Kunjungan Ketua JMSI Kaltim didampingi Koordinator Bidang Kerjasama Antar Kerjasama M Supianto, turut hadir dari perwakilan JMSI Pusat, Sekretaris Pokja Kepemiluan, Faisal Andri Mahrawa dan Ketua Bidang Kesekretariatan dan Pendataan Anggota JMSI, Ari Rahman. (Foto: Ist) 

SAMARINDA, SuaraBorneo.com – Selain menyambangi titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN). Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim juga beraudiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Kamis malam (30/6/2022).

Kunjungan Ketua JMSI Kaltim didampingi Koordinator Bidang Kerjasama Antar Kerjasama M Supianto, dan juga turut hadir dari perwakilan JMSI Pusat di antaranya Sekretaris Pokja Kepemiluan, Faisal Andri Mahrawa dan Ketua Bidang Kesekretariatan dan Pendataan Anggota JMSI, Ari Rahman.

Kedatangan JMSI Kaltim bersama rombongan di sambut langsung Ketua KPU Kaltim Rudiansyah, Anggota KPU Kaltim lainnya Iffa Rosita, Mukhasan Ajib, Fahmi Idris, dan Plt Sekretaris KPU Kaltim Wawan.

Rudiansyah mengatakan KPU Kaltim sangat mendukung dan merespon kehadiran JMSI Kaltim bersama pengurus pusat. Ia berharap program-program JMSI Kaltim dapat disinergikan dengan KPU Kaltim untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024.

“Pada prinsipnya kami KPU Kaltim mendukung program JMSI yang ditawarkan untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang,” kata Rudiansyah di ruangannya, Kamis (30/6/2022).

Ia mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan JMSI Kaltim, salah satunya status IKN di pemilu serentak 2024, yang mana menurutnya harus dilakukan diskusi publik sehingga IKN memiliki status yang jelas pada pemilu mendatang.

“Kami berharap JMSI Kaltim bisa melakukan gerakan untuk membuat terobosan seperti diskusi publik,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua JMSI Kaltim Mohammad Sukri mengatakan kedatangan pihaknya bersama lengurus pusat ke KPU Kaltim, yakni membawa progam kerja terkait pelaksanaan pemilu serentak di Kaltim dapat berjalan dengan baik.

“JMSI Kaltim ingin melibatkan diri dalam pemilu serentak yang akan di laksanakan pada tahun 2024, dan KPU Kaltim sangat mendukung kedatangan JMSI Kaltim bersama pengurus pusat,” ucapnya.

Sukri beberkan dari hasil audiensi, hal yang menarik untuk dilakukan yakni terkait status IKN dalam pemilu serentak tahun 2024.

“Ada yang harus kita lakukan nanti terkait masalah pemilu IKN, nantinya masuk kemana. Apakah IKN masuk dalam pemilu Kaltim atau IKN itu sendiri. Itu yang belum jelas,” bebernya.

Sehingga, KPU Kaltim berharap agar nantinya dilakukan diskusi publik terkait persoalan tersebut. Diharapkan KPU Kaltim bersama JMSI Kaltim dapat bersinergi guna mensukseskan pemilu serentak 2024.

“Itu yang menjadi topik audiensi kami tadi malam, sehingga dengan kehadiran JMSI Kaltim ke KPU Kaltim merupakan respon positif yakni saling bersinergi untuk suksesnya pemilu mendatang,” tutur Sukri saat dihubungi, Jumat (1/7/2022).

Ditempat yang sama, Sekretaris Pokja Kepemiluan JMSI Pusat, Faisal Andri Mahrawa mengatakan audiensi bersama KPU Kaltim sangat menarik sebab ada keinginan untuk membuka diskusi publik terhadap penyelenggaraan pemilu di IKN.

Ia menilai ada dua UU yang sepertinya sangat beririsan yakni UU IKN dan UU pemilu. Hal itu memang perlu dilakukan terobosan hukum untuk menyelesaikan atau mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu di IKN.

“Audiensinya sangat diapresiasi. Semoga pertemuannya bermanfaat dan bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bersama lebih efektif dan bermanfaat untuk kedua belah pihak,” pungkasnya. [ad/rls]

Continue Reading

Kaltim

Media dan Wartawan Berintegritas Melawan Korupsi

Published

on

Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana, saat menghadiri seminar nasional dalam rangka pelantikan Pengda JMSI Kaltim. (Foto: Ist)

SAMARINDA, SuaraBorneo.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwajibkan oleh UU untuk menggandeng masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas praktik korupsi.

Kewajiban itu tercantum pada Pasal 1 UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tengang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Di dalam Pasal 1 (4) UU itu disebutkan bahwa, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Karena perintah UU itulah, KPK menyambut baik inisiatif organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ikut mengkampanyekan pemberantasan korupsi di tanah air.

Demikian disampaikan Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana, ketika menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional bertema “Media dan Wartawan Berintegritas Melawan Korupsi” yang diselenggarakan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (29/6).

Seminar tersebut merupakan rangkaian kegiatan Pengukuhan Pengurus Daerah JMSI Kaltim oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah di Bumi Etam seperti Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Walikota Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.

Pembicara dalam Seminar Nasional tersebut adalah Walikota Samarinda yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) Andi Harun, dan Ketua Jurnalis Anti Hoax Kaltim Charles Siahaan.

Adapun Wawan hadir mewakili Ketua KPK RI Firli Bahuri yang mendadak berhalangan hadir.

Dalam pemaparannya, Wawan mengajak pengelola media dan wartawan menjaga integritas dalam melawan korupsi.

Dia juga mengimbau agar reportase media mengenai kegiatan KPK RI dilakukan secara berimbang. Artinya, tidak hanya fokus pada upaya penindakan, tetapi juga memberikan ruang yang cukup pada informasi-informasi seputar pendidikan dan pencegahan korupsi yang dilakukan secara sistematik.

Peran serta masyarakat, sambungnya, sangat diharapkan membantu pemberantas korupsi. Bila hanya mengandalkan KPK dan upaya penindakan, pemberantasan korupai tidak akan pernah selesai.

Wawan juga menyampaikan sejumlah program Kedeputian yang dipimpinnya, seperti Desa Antikorupsi, Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Komunitas, Kelas Pemuda/LSM Antikorupsi, Keluarga Berintegritas (KERTAS), Insersi Pendidikan Antikorupsi pada Kurikulum, dan Pembangunan Integritas Ekosistem
Pendidikan, serta Pemberdaya Jejaring Pendidikan.

“Integritas adalah keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan standar norma hukum dan nilai yang berlaku,” ujar Wawan.

Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) ini juga memperkenalkan “jembatan keledai” Jumat Bersepeda Kakak yang merupakan singkatan dari sembilan nilai anti korupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

Wawan juga berpesan agar media dan wartawan menghindarkan konflik kepentingan, menginternalisasikan integritas dalam diri dan organisasi, tolak segala bentuk gratifikasi, serta mencegah dan melaporkan peristiwa orupsi yang diketahui. [ad/rls-jmsi]

Continue Reading

Kaltim

Ketum JMSI: Pembangunan IKN Harus Dikawal, Ikut Orkestrasi Pemberantasan Korupsi, dan Kedepankan Gagasan Calon Pemimpin Nasional

Published

on

Pelantikan Pengda JMSI Kalimantan Timur. (Foto: Ist)

SAMARINDA, SuaraBorneo.com — Media siber yang tergabung dalam organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kalimantan Timur diminta ikut proaktif mengawal pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, dalam sambutan usai mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan Timur di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (29/6).

Dalam sambutannya itu, Teguh mengatakan, pembangunan IKN adalah wujud dari komitmen panjang pemerintahan Joko Widodo sejak periode pertama untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan di sebanyak mungkin wilayah di tanah air. Ketika itu visi pembangunan Jokowi dikenal dengan nama Nawacita atau Sembilan Cita-cita.

“Salah satu dari Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris, menghilangkan kesenjangan pembangunan. Ini barangkali adalah salah satu terapi yang perlu kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat dan daerah, antara wilayah barat, tengah, dan timur,” ujar Teguh Santosa.

“Sudah sepatutnya kita memberikan dukungan pada pekerjaan kita bersama untuk membangun IKN,” sambung mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini.

Pesan Anti Korupsi Firli Bahuri

Pesan agar komunitas pers khususnya anggota JMSI di Kalimantan Timur mengawal pembangunan IKN merupakan pesan kedua yang disampaikan Teguh Santosa dalam sambutannya itu.

Sebelumnya ia menguraikan kembali beberapa pesan kunci yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri dalam berbagai kegiatan JMSI sebelumnya di sejumlah daerah.

Sedianya, Firli Bahuri juga hadir dalam pengukuhan Pengda JMSI Kaltim. Namun karena ada perubahan jadwal di KPK RI, Firli Bahuri tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.

Teguh mengatakan, Ketua KPK selalu mengajak media untuk ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik. Persoalan korupsi di negara ini dipicu oleh antara lain threshold dan biaya politik yang sangat tinggi. Karenanya, kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki kaitan dengan threshold dan biaya politik.

“Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya, dimana beliau mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen. Bahkan bukan hanya PT itu yang harus nol persen, tetapi juga biaya politik harusnya nol rupiah,” urai Teguh Santosa lagi sambil menekankan JMSI ikut serta dalam program orkestrasi pemberantasan korupsi di era Firli Bahuri.

Tahun-tahun Politik

Pesan terakhir yang disampaikan Teguh Santosa terkait dengan tahun-tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Dia kembali mengimbau media siber anggota JMSI untuk menjauhkan diri berita-berita yang berisi ujaran kebencian atau hate speech serta kabar bohong atau hoax.

“Bila ada informasi yang masih diragukan kebenaran faktanya, kita wajib mengedepankan verifikasi. Bukan tidak boleh diberitakan. Tentu boleh diberitakan setelah kita mencari tahu duduk perkaranya. Agar publik dapat memahami satu persoalan dengan utuh. Jangan sampai memunculkan persoalan baru,” kata mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat ini.

Teguh juga mengimbau agar media siber anggota JMSI mengedepankan informasi mengenai gagasan dan pokok pikiran tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan nasional dan lokal.

“Sudah cukup kita mendengar isu-isu seputar identitas dan SARA. Tidak menarik karena kontraproduktif dan merusak tenun kebangsaan kita. Saya sarankan kita untuk mulai menggali pokok pikiran dan gagasan, serta program mereka,” katanya.

Dia menambahkan, setidaknya ada empat isu penting yang dapat digali secara komprehensif di tahun-tahun politik ini. Pertama isu korupsi oligarki; kedua isu energi baru dan terbarukan; ketiga, isu recovery economy pasca pandemi dan digital economy; dan keempat, persoalan geopolitik terkait dengan pertarungan kepentingan-kepentingan global di kawasan.

Indonesia adalah negara yang terlalu besar dan berada di tempat yang terlalu strategis. Sudah pasti ada external power yang ingin cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam proses kompetisi politik di tanah air.

“Sudah tentu pula kita harus menghadapi ini dengan mengedepankan kepentingan nasional,” demikian Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat.

Pengda JMSI Tulang Punggung

Pengda JMSI Kaltim dipimpin Muhammad Sukri sebagai Ketua dan Nanda Arita sebagai Sekretaris, serta Tetty Lumban Gaol sebagai Bendahara. Pengda JMSI Kaltim didampingi Dewan Pembina yang dipimpin Ir. Seno Aji dan Dewan Pakar yang dipimpin Nidya Listiyono.

Pengukuhan dihadiri antara lain oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Walikota Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.

Teguh di bagian paling awal sambutannya mengatakan, walaupun Pengda JMSI Kaltim baru dikukuhkan namun sesungguhnya M. Sukri dan kawan-kawan sudah melakukan pekerjaan besar sejak dua tahun lalu tak lama setelah JMSI dideklarasikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Februari 2020.

“JMSI Kaltim adalah salah satu tulang punggung JMSI dalam proses verifikasi di Dewan Pers yang lalu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi Bang Sukri dan kawan-kawan JMSI Kaltim semua,” demikian Teguh Santosa. [ad/rls]

Continue Reading

Berau

Koramil Talisayan Gelar Program Bantuan BLT – Migor Kepada Pedagang Kaki Lima

Published

on

Program Pemerintah Pusat, Bantuan BLT - Minyak Goreng (Migor), melalui Dandim 0902/Berau, (Foto: Ist)

SUKA MURIA, SuaraBorneo.com – Program Pemerintah pusat  mengenai Bantuan BLT – Minyak goreng . Melalui Dandim 0902/Berau, yang di selenggarakan di kantor Koramil 0902-07 Talisayan.

Dalam penyerahan bantuan uang tunai tersebut di hadiri langsung Koramil Talisayan, Babinsa-babinsa, Anggota Kodim berau dan Masyarakat penerima BLT tersebut , di Kantor Koramil 0902-07 Talisayan, Kampung Suka Muria, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kamis (19/5/2022).

Koramil Talisayan Kapten Arm M. Irfan, mengatakan kepada Media Suara Borneo penerima hususnya di Kecamatan Talisayan, telah kami data dari Babinsa penerima BLT sebanyak 342 orang. Program ini di peruntukkan oleh pedagang pedagang kaki Lima, warung-warung, penjual gorengan dan sejenisnya.

“Tapi yang di utamakan penjual gorengan, karna karna kebetulan harga minyak goreng naik. di harapkan bisa membantu Masyarakat pedagang kecil ini. dan bantuan BLT ini di bagikan per orang Rp. 300.000 yang di salurkan oleh TNI, ini sesuai dengan arahan dari Pemerintah, sebagai upayah untuk mendorong pemulihan ekonomi,” ungkap Koramil.

Selain itu, diharapkan dapat membantu kesulitan Masyarakat kurang mampu karna dampak dari kenaikan harga sembako di pasaran . Ucap Kapten Arm. M. Irfan Koramil Talisayan.

“Masyarakat penerima BLT menambahkan dengan adanya bantuan BLT ini sangat membantu, meringankan beban di saat-saat ini,” imbuhnya.

“Dan saya selaku penerima BLT ini berterima kasih kepada Bapak Koramil Talisayan beserta jajarannya, karna telah membantu proses penerimaan BLT ke kami,” tuturnya. [JUNAR]

Continue Reading

Kaltim

Polsek Talisayan Diberikan Sosialisasi Penyuluhan Hukum Dari Tim Sikum Polres Berau

Published

on

TALISAYAN, SuaraBorneo.com – Sikum Polres Berau mengadakan penyuluhan hukum, kepada jajaran Polsek Talisayan. dalam sosialisasi di hadiri langsung oleh Kapolsek Talisayan, Waka Polsek, Kanit Reserse, Propam, dan Anggota-anggota Polsek Talisayan, Jum’at 13 Mei 2022 .

Penyuluhan hukum ini di khususkan kepada, Aparat-aparat Polri, di wilayah pemerintahan Polres Berau. Tim Sikum sendiri merupakan singkatan dari Seksi Hukum, sebagai pembantu pimpinan di bidang bantuan hukum dan penyuluhan hukum pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres.

Sikum bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum , memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum.

Kegiatan penyuluhan tersebut, di buka dengan sambutan dari Kapolsek Talisayan, IPTU Asnan Rusmawan, S.H. dan dilanjut oleh Tim Sikum Polres Berau IPTU Soenarko. sampai selesai, dan pada kesempatan dilakukan sesi tanya Jawab bagi Anggota-anggota Polsek Talisayan.

Materi yang di bawakan oleh Sikum Polres Berau yaitu :
1). Parpol No. 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Perkap No. 9 tahun 2010. tentang tata cara pangajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2). Perkap No. 2 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan pemberian pinjaman uang muka kredit pemilikan rumah bagi Pegawai Negeri pada Kopolisian Negara Republik Indonesia.

3). Perkap No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IPTU Soenarko Mengatakan kepada Media Suara Borneo, jadi kita sesuai perintah Bapak Kapolres, sesuai dengan sprin kita memang menindak lanjuti, dari Bidkum. karna juga kemarin kita juga supervisi Bidkum Polda.

Jadi kita harus melaksanakan dan selanjutnya ke jajaran Polsek, yang mana Kabupaten Berau ini ada 11 Polsek. itulah yang kita laksanakan, untuk sosialisasi tentang Perpol baik tentang pengajuan pernikahan, perceraian, dan rujuk. Perkap terbaru tentang tentang seragam Polisi dan juga kredit rumah bagi Anggota-anggota yang berminat.

“Kenapa kita sampaikan ini untuk mencegah Perpol yang terbaru , Perpol No 6 tahun 2018. dan mencegah supaya Anggota itu tidak melanggar ketentuan Hukum,” ucap IPTU Soenarko [Junar]

Continue Reading

Kaltim

Polisi Berhasil Meringkus Pelaku Penjual Minuman OplosanPolisi Berhasil Meringkus Pelaku Penjual Minuman Oplosan

Published

on

Kapolsek Talisayan beserta jajaranya berhasil menangkap di duga pelaku berinisial (K) penjual minuman keras. (Foto: Ist) 

TALISAYAN, SuaraBorneo.com – Kapolsek Talisayan beserta jajaranya, berhasil menangkap di duga pelaku penjual minuman keras, yang meresahkan Masyarakat di bulan suci ramadan. dan berhasil mengamankan seorang pelaku Berinisial (K) umur kira-kira 40 keatas, warga Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Sabtu 09 April 2022 Jam 16.30 Wita.

Kapolsek Talisayan IPTU Asnan Rusmawan, S.H. Mengatakan kepada Media SuaraBorneo, begitu kami dapat informasi dari Masyarakat, “Dengan adanya peredaran minuman keras tersebut, yang berada di wilayah hukum Polsek Talisayan maka kami langsung melakukan penyidikan, dan berhasil mengamankan pelaku yang di duga melakukan penjualan miras Oplosan,” ujar Kapolsek.

Pelaku melanggar Pasal 3 (1) Perda No. 11 Th. 2010, Perubahan Perda 02 Th 2009 tentang Pelarangan penjualan atau pengedaran Minuman beralkohol. Di bulan Suci Ramadan ini, sangat di sayangkan adanya peredaran minuman ini dan meresahkan Masyarakat.

“Dari pelaku tersebut, kami mengamankan barang bukti berupa 70 Liter minuman Jenis tuak, 3 Liter minuman Jenis Cap tikus, dan alat dandang untuk penyulingan bahan baku tuak  di jadikan cap tikus,” pungkas Kapolsek Talisayan. [junar]

Continue Reading

Kaltim

Masyarakat Purnasari Jaya Tutup Akses Masuk Perusahaan PT Tanjung Buyu Perkasa Ts3

Published

on

Masyarakat Purbasari Jaya Gelar Penutupan Jalan Akses Masuk Perusahaan Sawit PT. Tanjung Buyu Perkasa Ts3 TBP. (Foto/Ist)

PURNASARI JAYA, SuaraBorneo.com – Masyarakat dan Pemerintah Kampung Purnasari Jaya, turun menutup jalan masuk Perusahan sawit Ps3 TBP, Kamis (27/1/2022).

Dan yang ikut hadir di lapangan yaitu Kepala Kampung Purnasari Jaya, anggota BPK Purnasari Jaya, Rt Purnasari Jaya , Masyarakat Purnasari Jaya .

“Kepala Kampung Purnasari Jaya mengatakan, kepada Media SuaraBorneo.com, bahwa sebenarnya simpel aja permintaan kami. Menuntut hak kami saja ke plasma, mulai dari tahun 2011 masuknya perusahaan ini. dan sampai saat ini sudah 2022,” ungkapnya.

“Jangankan di tanami sawit, tempatnya aja belum di dorong (dibersihkan) kami hanya menuntut hak, kami sekarang sesuai dengan amdal itu. di situ tertera apa bila lahan inti panen maka Plasma juga panen bersamaan,” tambahnya.

Lanjut Kepala Kampung menyampaikan, sampai saat ini jangankan panen, kami belum Nikmati hasilnya . Kami hanya minta dari pihak perusahaan , minta di keluarkan 52 hektar untuk lahan plasma
Kami. atas hak penuh kami dari lahan inti, supaya sesuai surat saya layangkan kepada perusahaan, Kecamatan, Kapolsek, serta ke Dewan.

“Apabila itu sudah realisasikan, maka silahkan kegiatan perusahaan PT. Tanjung Buyu Perkasa Ts3 yang berada di wilayah Kampung Purnasari Jaya, silahkan di lanjutkan boleh digunakan.
Dan apabila, ada dari perusahaan atau pihak manapun yang membuka portal ini, maka kami siap menjaga di sini,” pungkas Kepala Kampung Purnasari Jaya.

Continue Reading

Kaltim

JMSI Kaltim Berkomitmen Ciptakan Anggotanya Berkualitas

Published

on

Ketua JMSI Kaltim saat menyerahkan rekomendasi hasil konvensi media siber disaksikan Ketua SMSI Kaltim Rahman, Sekretaris AMSI Kaltim Yani dan Agung Dharmajaya dalam acara Outlook Pers Kaltim, Sabtu (8/1/2022) di Swiss-bellhotel Samarinda. (Foto/Ist)

SAMARINDA, suaraborneo com – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen menciptakan anggota-anggota yang berkualitas, terlebih ketika organisasi perusahaan pers ini ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah apa yang kita lakukan di tengah pandemi ini tetap berjalan, kerja-kerja keras oleh teman-teman di daerah tercapai. Akhirnya JMSI ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers,” ucap Ketua JMSI Kaltim, Mohammad Sukri.

Sesuai dengan komitmen Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Sentosa, kata pria darah Bugis itu, tujuan dibentuknya organisasi ini bukan hanya sekadar menjadi konstituen Dewan Pers, melainkan ikut membangun ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional.

“Anggota JMSI di Kaltim ada 13, saya tidak mencari kuantitas tapi kualitas. Itu prinsip kami, karena saya lihat kebanyakan perusahaan pers tidak ada persiapan, tidak memiliki kantor, tidak sesuai dengan pasal 3,” tegasnya dalam kegiatan konvensi media siber di Swiss-belhotel, Sabtu (8/1/2022).

Tidak adanya persiapan dari perusahaan pers ini dapat menimbulkan berbagai macam persoalan di kemudian hari dan itu harus dihindari. Sebab seharusnya media siber itu memiliki kantor dan wartawan. Kalaupun kantor sewa atau kontrak tapi jelas keberadaan dan domisilinya.

“Kita ini media siber, biar bagaimana pun suatu saat ada regulasi yang akan diberlakukan baik itu dari Dewan Pers atau pemerintah. Sehingga, kita harus menyiapkannya dari sekarang. Masa media tidak punya kantor dan wartawan, bagaimana mempertanggungjawabkannya,” kata mantan wasit nasional PSSI itu.

Oleh sebab itu, anggota JMSI Kaltim diarahkan untuk benar-benar mengarah pada Perusahaan Pers yang profesional. Itu artinya, sehat dan ada wartawannya, sehingga kedepan semua media anggota yang tergabung di JMSI bisa terverifikasi baik administrasi dan faktual.

“Jika ada media yang bergabung dengan JMSI tidak ada wartawannya, saya keluarkan. Mohon maaf karena kita keras, artinya itu sebagai syarat, masa media comot sana comot sini. Saya berharap, nantinya media yang mendapat kontrak dengan pemerintah itu sudah mengikuti peraturan perusahaan pers,” harapnya. (ad-sb)

Continue Reading

Umum

Populer