Gubernur Jajaki Kerjasama Pengembangan ASN dalam Program Pascasarjana dan Doktoral UBT – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-15 IK-AN-1A

Kaltara

Gubernur Jajaki Kerjasama Pengembangan ASN dalam Program Pascasarjana dan Doktoral UBT

Published

on

KALTARA, SuaraBorneo.com – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang serta Wakil Gubernur Yansen TP serius berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kaltara untuk bersama mewujudkan visi Kaltara, Berubah, Maju dan Sejahtera melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi Nasional.

“Dalam rangka menggerakan roda pemerintahan, ASN harus memiliki kualitas, sehingga saya selaku rektor (UBT,red) yang sekaligus ketua TGUPP Kaltara yang ditugaskan pak gubernur, yang mana salah satu misi prioritas beliau adalah peningkatan sumber daya manusia,” ungkap Adri Patton.

Adri menggagas pengembangan SDM pegawai salah satunya melalui program pendidikan pascasarjana pertanian yang disambut baik oleh Gubernur Zainal, dengan meminta agar ASN Pemprov Kaltara diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan magister tersebut.

“Pak Gubernur menginginkan magister pertanian ini, bisa diikuti oleh ASN karena salah satu visi-misi gubernur juga adalah bagaimana meningkatkan swasembada pangan. Oleh karena itu kita akan segera melakukan kerjasama dengan pemprov kaltara,” jelasnya.

Selain pascasarjana pertanian, UBT selaku PTN terbesar di Benuanta juga telah lama memiliki pascasarjana hukum dan saat ini mengembangkan bidang keilmuan magister lainnya seperti magister manajemen, magister pendidikan, magister lingkungan, dan magister bahasa inggris.

“Termasuk juga program doktoral ilmu hukum, kita bekerjasama dengan UNHAS. Dalam waktu dekat ini akan visitasi ke UBT,” tambahnya.

Pria yang akrab disapa Prof ini juga menagutarakan keinginan UBT untuk memiliki fakultas kedokteran. “Fakultas kesehatan kita sudah dari D3 perawat menjadi S1 peawat serta kebidanan juga sudah S1, masing-masing dengan program profesinya,” ujar Adri.

Adri mengungkapkan dirinya akan mendampingi gubernur untuk bertemu dengan Menteri Pendidikan Nadim Anwar Makarim di jakarta.

“Agar UBT yang berada di perbatasan, SDM-nya dikembangkan. Hanya saja terkendala pendemi ini. Yang jelas kami berterimakasih atas komitmen pak gubernur terhadap pendidikan, apalagi tempo hari gubernur menjanjikan pendidikan S-2 kepada mahasiswa kami (UBT) yang lulus cum laude secara daring,” pungkasnya. (mndd).

Kaltara

Tim Panahan Tradisional Kaltara Raih Medali Emas di Fornas VI Palembang

Published

on

Tim panahan tradisional dari Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia (Portina) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih medali emas pada perhelatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VI. (Foto: Ist) 

PALEMBANG, SuaraBorneo.com – Tim panahan tradisional dari Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia (Portina) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih medali emas pada perhelatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VI 2022 di Sumatera Selatan (Sumsel).

Medali emas yang diperoleh tim panahan tradisional beregu campuran dengan atlet atau pegiat olahraga Andirahmansyah Markus, Andi Tisnawati dan Afifah Afra Azmadi.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan para atlet yang berlaga di Fornas VI Palembang.

“Alhamdulillah, saya mendapatkan kabar bahwa tim panahan kita yang berlaga di Palembang berhasil meraih medali emas. Atas nama pemerintah saya mengucapkan selamat. Semoga olahraga rekreasi lainnya bisa segera menyusul,”terang Gubernur, Ahad (3/7) siang.

Tim panahan tradisonal Kaltara berhasil mengalahkan tim panahan dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Banten. “Alhamdulillah, difinal Kaltara berhasil mengalahkan Jatim dan Banten, dengan skor final (78) untuk Kaltara, (76) untuk Jatim dan (61) untuk Banten” kata pelatih tim panahan tradisional Kaltara, Mus Mulyadi melalui pesan singkat via WhatsApp, Sabtu (3/7/2022).

Adapun peserta panahan tradisional portina pada Fornas VI diikuti kiranya 16 tim. Diantaranya Sumsel, Bengkulu, Kaltim, Jatim A, B, C, D dan E, Kalsel A dan B, Kaltara, Sumut, Kalsel A, B dan C, Bali, Lampung dan Banten.

Sementara itu, Safril Husin, ketua Kontingen Kaltara Fornas VI Sumsel bersyukur dengan adanya tambahan medali emas dari inorga Portina. Menurutnya, ini akan menambah semangat atlet Kaltara lainnya untuk mengharumkan nama Kaltara di pentas Nasional.

Untuk diketahui, selain Portina, terlebih dahulu medali emas diraih oleh Induk Organisasi Olahraga (Inorga) Serikat Olahraga Tabletop Indonesia (Sorti) melalui perlombaan domino. (mdd)

Continue Reading

Kaltara

Food Estate Kaltara Direspons Positif KSP Moeldoko

Published

on

Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menyampaikan, provinsi ke 34 di Indonesia bakal menerapkan konsep food estate berbasis korporasi. (Foto: Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menyampaikan, provinsi ke 34 di Indonesia bakal menerapkan konsep food estate berbasis korporasi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Hotel Discovery Ancol, Jumat (1/7) lalu.

Konsep food estate berbasis korporasi ini bertujuan untuk mengubah cara pikir para petani dari yang hanya petani biasa menjadi petani profesional.

Konsep ini, kata Gubernur mendapatkan respons positif dari Ketua DPP HKTI, Moeldoko yang juga merupakan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Menurutnya, Korporasi petani bukan sekadar bertumpu pada produktifitas dan kualitas produksi pertanian, namun lebih banyak ditentukan kemampuan SDM menjalankan bisnis yang profit oriented.

“Petani harus mendapat untung. Petani menjual beras sebagai produk hilir, bukan gabah sebagai produk hulu. Begitu pula produk olahan lainnya dari komoditas pertanian yang ditanam di food estate,”ujar Gubernur.

Tidak hanya itu, penyuluh juga berperan penting pada korporasi petani di food estate. Pertama, untuk input sumberdaya meliputi budaya kerja/etos, pengetahuan, komoditas dan prasarana-sarana.

Kedua dalam kaitan penetapan model bisnis, membangun lembaga dan legalitas, menumbuhkan tata kelola lembaga dan menjalankan proses bisnis. Ketiga, melaksanakan output promosi mencakup kemitraan, modal dan investasi.

Seperti diketahui, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kebutuhan beras Kaltara berkisar 56.115 ton/tahun. Sementara produksi beras Kaltara tahun 2021 diperkirakan sebanyak 22.508 ton/tahun.

Dengan kata lain, Kaltara diperkirakan masih akan defisit 33.607 ton/tahun dimana defisit beras ini umumnya dipenuhi oleh produksi beras yang masih impor dari beberapa sentra penghasil seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

“Dengan mengambil pendekatan bahwa seluruh luas panen padi tahun 2021 yang mencapai 11.057,04 ha diubah seluruhnya menggunakan metode Hazton (asumsi hasil Hazton 6 – 8 ton), maka produksi bisa mencapai 66.342 – 88.456 ton/tahun gabah kering atau sekitar 41.622 s.d 55.497 ton/tahun beras. Dengan demikian, defisit yang terjadi tentunya dapat kita kurangi menjadi hanya 618 sampai dengan 14.493 ton/tahun,”tambahnya.

Melalui pola Hazton, Gubernur berharap pemanfaatan kebutuhan beras di Kaltara dapat meningkat. Sehingga tidak perlu lagi mendatangkan beras dari luar Kaltara. Hal ini sejurus dengan banyaknya program pemerintah pusat di Kaltara salah satunya adalah menyokong kebutuhan pangan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

“Untuk menyokong pangan di KIPI, harus produk yang merupakan hasil dari tanah di Kaltara. Berasnya juga harus dari Kaltara,”tambahnya.

Teknologi Hazton merupakan cara bertanam padi dengan menggunakan bibit tua yang berumur 25-35 hari setelah semai. Dengan jumlah bibit padat 25 – 30 bibit per lubang tanam. Sedangkan cara tanam biasa hanya 4 – 5 bibit per lubang tanam.

Pengembangan tanaman padi ini, selain membantu cara bercocok tanam dengan teknologi Hazton. Petani juga mendapatkan bantuan bibit, pupuk, pestisida serta bantuan dari Pemerintah Pusat berupa mesin perontok padi.

Berbeda dengan sistem tanam konvesional yang telah dilakukan, untuk metode hazton sendiri memiliki masa persemaian yang lebih lama, yaitu sekitar umur 25–30 hari. Selanjutnya, bibit padi tersebut ditanam hingga 25 sampai dengan 30 bibit padi perlubang tanam. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Prevalensi Stunting Masih Tinggi, Sekprov Minta Ditangani Serius 

Published

on

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah saat membuka acara Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022. (Foto: Ist) 

KALTARA, SuaraBornro.com – Pravalensi stunting atau pertumbuhan tidak optimal pada anak di Kalimantan Utara (Kaltara) masih cukup tinggi, berada pada angka 27,5 persen, diatas target Nasional yakni sebesar 27 persen. Sehingga untuk mencapai target 15 persen di tahun 2024, Kaltara harus bekerja ekstra dalam waktu dua tahun tersisa.

Sebagai wakil ketua pelaksana bidang perencanaan di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) agar terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting, jika menemukan isu yang dikira dapat menghambat pencapaian target, agar segera diatasi.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah saat membuka acara Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 di Ruang Serbaguna, Kantor Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Jumat (1/7).

Upaya penurunan stunting terus dikebut di wilayah Kaltara, berbagai terobosan dikemas dalam program pembangunan sebagai upaya serius dalam percepatan penangannya. Salah satunya, melalui kegiatan aksi konvergensi yang terintegrasi melalui pendekatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Dikatakan Suriansyah, aksi konvergensi atas penilaian kinerja stunting merupakan pengingat dalam percepatan penurunan stunting. Dimana, dibutuhkan komitmen bersama dengan melibatkan pihak pemerintah daerah, desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan.

“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari saudara-saudara sekalian guna percepatan penurunan stunting di Provinsi Kaltara,” kata Suriansyah.

Ia juga meminta kepada Bupati/Wali Kota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas daerah, memastikan berbagai pihak mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting di wilayah Kaltara.

Sebagai informasi, kegiatan penilaian kinerja aksi konvergensi penurunan stunting diikuti oleh seluruh perwakilan dari kabupaten/kota se-Kaltara. Lewat kegiatan ini, diharapkan angka stunting di Kaltara dapat berkurang demi menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Tertib Administrasi Pemerintahan, Dorong Percepatan Penyelesaian Peta Batas Desa

Published

on

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara Edy Suharto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Peta Batas Desa. (Foto: Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Guna mendorong percepatan penyelesaian peta batas administrasi Desa, mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara Edy Suharto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesai Peta Batas Desa yang dilaksanakan selama tinga hari, Selasa-Kamis (28-30 Juni 2022), bertempat di Hotel Ancol, Jakarta Utara.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama dengan para kepala daerah yakni Gubernur, Bupati dan Wali Kota tentang Percepatan Penyelesaian Peta Batas Desa.

Rakornas yang digelar oleh Direkorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes)-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, John Wempi Wetipo. Dan, diikuti oleh seluruh Kadis PMD dari 33 Provinsi se-Indonesia.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Kamis (30/6/2022), Edy Suharto mengungkapkan dalam sambutan Wamendagri mengatakan, rakornas adalah upaya dalam mendukung percepatan penyelesai batas desa. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang berpedoman pada Perarutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 45/2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Dimana, kata Edy, Perpres tersebut mengamanatkan upaya penyelesaian peta batas administrasi desa dengan target tahun 2021 sebanyak 10 provinsi, tahun 2022 sebanyak 12 provinsi, dan tahun 2023 sebanyak 11 provinsi.

“Jadi Rakornas ini, bertujuan membangun komitmen para pemimpin daerah,baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota dalam percepatan penyelesai peta bagas desa di wilayah masing-masing,” kata Edy.

Selain itu, Wamendagri juga mendorong dibentuknya tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPDBes) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, penting sebuah daerah melakukan penetapan dan penegasan batas desa. Ini bertujuan agar tercipta tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan penjelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

“Ini hal begitu penting, sehingga Wamendagri bapak John Wempi Wetipo pun berharap Rakornas Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini, jadikan sebafai komitmen keseriusan bersama dalam melaksanakan amanat Perpres 23 tahun 2021,” tutur Edy.

Di Kaltara sendiri, terkait batas wilayah antar Desa, Edy mengatakan bahwa sebagian daerah telah saling menyepakati. Namun, masih banyak juga daerah yang masih belum menyelesaikan persoalan batas tersebut. Ini di karenakan sebagai besar wilayah Kaltara merupakan daerah perbatasan, di mana banyak Desa-Desa secara geografis sulit dijangkau.

“Itu bagian yang kita upayakan, tentu perlu waktu dan itu dilakukan secara bertahap,” tandasnya. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Hadiri Mubes Dayak Kayan, Wagub Ajak Jaga dan Lestarikan Budaya yang Diwariskan

Published

on

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Yansen TP, MSi menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) ke-3 Tahun 2022 Persatuan Dayak Kayan Kaltim-Kaltara. (Foto: Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Yansen TP, MSi menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) ke-3 Tahun 2022 Persatuan Dayak Kayan Kaltim-Kaltara pada Rabu (29/6/2022). Acara yang berlangsung di Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan ini, diharapkan dapat meningkatkan tali persaudaraan dan persatuan masyarakat Dayak Kayan.

Wagub, yang juga selaku Dewan Penasehat Persatuan Dayak Kayan Kaltim-Kaltara itu, mengapresiasi atas terlaksananya Mubes ke-3 Persatuan Dayak Kayan ini. Menurutnya, suku Dayak Kayan merupakan salah satu pelaku sejarah, hal ini terlihat dari pemberian nama pada Sungai Kayan.

“Budaya Dayak Kayan harus diwariskan, gali dan jaga budaya itu jangan sampai hilang. Jangan sampai, masih ada orang Dayak Kayan tidak tahu sejarahnya,” terang Wagub.

Wagub juga turut mengajak para pemuda Dayak Kayan agar ikut serta dalam membangun negeri tanpa mengenyampingkan kebudayaan. Ia yakin, Dayak Kayan dapat memberi warna pada Indonesia melalui persatuan dan perbedaan budaya.

“Kita Dayak Kayan harus hadir sebagai bagian dari suku bangsa di Indonesia. Suku itu tidak melihat perbedaan pangkat dan jabatan. Mulai dari sekarang di mana pun kita berada, tunjukkan citra baik suku kita,” ujar Wagub.

Sementara Tanirang, selaku Perwakilan Persatuan Dayak Kayan Kaltim-Kaltara mengungkapkan bahwa Mubes ke-3 yang berlangsung sejak 28 hingga 30 Juni 2022 mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat. Ia pun berharap ini dapat dijadikan momentum bagi Pemuda Dayak Kayan dalam mendapatkan masukan dan saran dari tokoh-tokoh adat. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Bimtek SKM-FKP, Dorong Layanan Prima di Kaltara 

Published

on

Sekretris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr Suriansyah menyampaikan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM merupakan indikator penting. (Foto: Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH M.Hum, Sekretris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr Suriansyah menyampaikan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah berjalan dengan baik.

SKM juga sebagai bentuk penilaian yang menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang akan menjadi masukan bagi pemerintah/unit layanan publik melakukan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini upaya agar tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien, agar mampu memberikan Pelayanan Prima kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Utara,” kata Sekprov Kaltara Suriansyah saat mewakili Gubernur Kaltara pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2022 di Kantor Gabung Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Rabu (30/6).

Suriansyah juga mengatakan, Pemerintah selaku pemberi layanan wajib membentuk FKP, agar terjadi komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat selaku penerima layanan.

“Hal ini penting untuk dilakukan, mengapa? Agar seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan kepada Pemerintah. Sehingga, diperoleh kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam peningkatan kualitas layanan publik,” kata Sekprov Suriansyah.

Ia pun berharap, kegiatan bimtek pada hari ini dapat menjadi momentum dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, serta dengan pelaksanaan FKP akan tercipta transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pelanyanan publik di lingkungan pemerintah daerah se-Kalimantan Utara.

Adapun kegiatan bimtek SKM dan FKP digelar Kementerian Pendayagunaan Apartur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia ini, dibuka oleh Asisten Deputi Transformasi Digital KemenPAN RB, Drs Yanuar Ahmad, M.PA. Turut menjadi narasumber pada Bimtek SKM dan FKP yakni Analisis Kebijakan Madya, Emida Supartini S.H.,M.AP, dan Analisis Kebijakan Muda, Rachmat, KemenPAN RB. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Gubernur Lepas Keberangkatan Jamaah Haji Asal Kaltara 

Published

on

Sebanyak 189 orang calon jamaah haji asal Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 1443 H/2022 M akan dilepas dan diberangkatkan langsung menuju Tanah Suci Makkah. Tergabung dalam kloter ke 7. (Foto: Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Sebanyak 189 orang calon jamaah haji asal Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 1443 H/2022 M akan dilepas dan diberangkatkan langsung menuju Tanah Suci Makkah. Tergabung dalam kloter ke 7, seluruh jamaah haji telah berada di UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Kamis (30/6).

Melalui daring, Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, menyapa langsung sekaligus pelepasan para jamaah calon haji yang akan melaksanakan Rukun Islam ke 5 ini.

“Dengan iringan doa yang tulus dan ikhlas semoga menjadi haji mabrur,” katanya.

Gubernur mengingatkan agar nantinya para jamaah calon haji dapat memelihara kekompakan, kesatuan dan persatuan diantara sesama jamaah haji. Jaga nama baik Indonesia, khususnya Provinsi Kaltara dan tetap menjaga kesehatan.

“Kepada jamaah calon haji agar dapat selalu berkoordinasi dengan para medis yang bertugas apabila ada sesuatu hal yang dirasa mengganggu kesehatan serta senantiasa menerapkan prokes dan pola hidup sehat,” ujarnya.

Tak luput pula, atas nama Pemerintah Provinsi (Kaltara), Gubernur menitipkan kepada seluruh jamaah calon haji Kaltara untuk dapat kiranya mendo’akan Provinsi Kaltara saat menjalankan ritual ibadah haji di Tanah Suci.

“Kiranya bapak/ibu dapat berdoa memohon kepada Allah SWT di tempat-tempat mustajab, mendoakan Provinsi Kaltara khususnya dan Negara Indonesia umumnya,” pintanya.

Adapun jumlah calon jamaah haji yang berasal dari Kaltara total sebanyak 189 orang. Dengan rincian jamaah haji asal Kabupaten Bulungan sebanyak 38 orang, Kota Tarakan sebanyak 68 orang, Kabupaten Nunukan sebanyak 52 orang, Kabupaten Malinau sebanyak 24 orang dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) sebanyak 7 orang. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Pembangunan Kantor PWI Bakal Dibantu Pemprov 

Published

on

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs.H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum. (Foto: Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs.H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum berencana akan membantu pembangunan Kantor Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltara.

Hal ini terungkap ketika gubernur menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Harian PWI, Seksi Wartawan Olahraga (SIWO), Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) dan Dewan Kehormatan PWI Kaltara masa bakti 2021-2026 di Ballroom Hotel Monaco, Rabu (29/6) malam.

“Awal mungkin saya hibahkan tanah, untuk kantornya kita melihat kemampuan anggaran,” jelas Gubernur.

Seperti diketahui, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari melantik langsung keempat lembaga dibawah bendera PWI tersebut. Kegiatan yang mengangkat tema ‘Bersama PWI Mewujudkan Wartawan yang Berkompeten, Beretika dan Profesional’ ini Gubernur juga memberikan apresiasinya.

“Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran bagi saudara-saudara sekalian, untuk dapat menjalankan amanah dan pengabdian dengan baik,” ujarnya.

Mengingat pentingnya peranan wartawan, Gubernur berharap insan pewarta dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menyampaikan informasi program-program pembangunan yang dilaksanakan agar dapat diterima masyarakat secara jelas dan berimbang.

“Saya menghimbau untuk saudara-saudara wartawan Kaltara supaya setiap menyampaikan berita harus valid punya sumber yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, jangan asal menulis tetapi tidak sesuai dengan fakta,” tegasnya.

Dikenal sebagai provinsi paling bungsu, Kaltara akan terus bergerak maju mempercepat pelaksanaan pembangunan. Gubernur Zainal mengingatkan masih banyak tugas yang perlu dituntaskan salah satunya dengan menguasai perkembangan teknologi dan informasi.

“Dengan menguasai teknologi, saya percaya kita akan lebih mudah dalam mewartakan berita kepada masyarakat. Yang paling penting tetaplah jujur dalam setiap tulisan berita anda,” tuntasnya. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Rapimnas-V KAHMI Didukung Gubernur 

Published

on

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mendukung agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). (Foto: Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mendukung agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang digelar di Tanjung Selor akhir Juli mendatang.

Dukungan tersebut disampaikan gubernur ketika menerima kedatangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Nasional (MN) KAHMI ke Kaltara, Selasa (28/6).

“Biasanya saya menerima tamu di kantor, tapi kali ini saya yang mendatangi tamu dari MN KAHMI. Kita berdiskusi dalam suasana yang cukup akrab di pinggir Sungai Kayan,” kata Gubernur.

Menurutnya, KAHMI punya peran yang cukup strategis dalam mengawal pembangunan nasional yang berbasis keumatan. Karena itu, ia menilai provinsi termuda ini harus mengambil momentum tersebut. Tujuannya agar Kaltara terus bersinar di kancah nasional.

“Insya Allah, saya akan mensupport kegiatan ini. Kita ingin Kaltara terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi dengan acara yang levelnya sudah kelas nasional, tentu akan berdampak bagi masyarakat Kaltara,” bebernya.

Koordinator Majelis Wilayah (MW) KAHMI Kaltara, Asnawi mengatakan, MN KAHMI memilih bumi Benuanta Kaltara sebagai lokasi pelaksanaan Rapimnas karena melihat Kaltara sebagai wilayah yang sangat strategis kedepan.

“Kedatangan beliau (Sekjen KAHMI Nasional) dalam rangka mengecek kesiapan Kaltara sebagai tuan rumah Rapimnas,” kata Asnawi.

Selain bakal menjadi daerah penyangga Ibukota Negara (IKN) Nusantara dikatakan Asnawi, Kaltara juga akan memiliki Kawasan Industri Hijau (KIHI) Mangkupadi-Tanah kuning dan PLTA Kayan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Ini isunya banyak. Pertama, Kaltara sebagai penyangga Ibukota Negara yang sudah dibahas di Pra Rapimnas yang digelar beberapa waktu yang lalu. Posisi strategis Kaltara itu menjadi perhatian khusus Majelis Nasional,” jelasnya.

“KIHI itu kan 1 paket dengan Kaltara sebagai penyangga Ibukota dan PLTA sungai Kayan itu kan disiapkan untuk menyangga Ibukota Negara. Kita bisa lihat Desain listrik nya itu untuk menyuplai Ibukota Negara baru,” sambungnya.

Meski menjadi Provinsi termuda di Indonesia, Kaltara akan siap menjadi lokasi bagi agenda besar, utamanya Rapimnas KAHMI.

“Dari segi Fasilitas kita mesti jujur masih banyak yang perlu kita benahi. Jadi dengan segala kekurangan tanpa mengenyampingkan kelebihan yang lain kita coba meyakinkan Majelis Nasional bahwa Rapimnas itu layak diselenggarakan di Kaltara,” terangnya.

Asnawi mengungkapkan, selain meninjau persiapan pelaksanaan Rapimnas, Manimbang Kahariady juga diagendakan bersilaturahmi dengan sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat di Kaltara.

“Pertama mungkin kita briefing dulu ke panitia. Kedua kita akan bersilaturahmi dengan pejabat dan tokoh-tokoh daerah,” tuturnya.

Dengan dipilihnya Kaltara sebagai tuan rumah Rapimnas V KAHMI, Asnawi optimis akan menambah semangat SDM KAHMI-HMI untuk berkontribusi lebih besar untuk pembangunan Kaltara.

“Kita Optimis, sejak dulu kan sumber daya KAHMI-HMI sudah banyak berkontribusi di Kaltara. Mudah-mudahan terselenggaranya Rapimnas di Kaltara semangat dan optimisme KAHMI HMI untuk berkontribusi bisa lebih besar,” tuntasnya. (mdd).

Continue Reading

Umum

Populer