Kontroversial Pelanggaran HAM Pengalihan Status Pegawai KPK – SuaraBorneo.com
Connect with us

Nasional

Kontroversial Pelanggaran HAM Pengalihan Status Pegawai KPK

Published

on

Oleh : Chudry Sitompul (dosen hukum pidana Fakultas Hukum UI)

SUARABORNEO.COM – Pada tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan hasil investigasinya dalam menindaklanjuti aduan wadah pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komnas HAM menemukan 11 dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) . Berdasarkan temuan tersebut Komnas HAM memberi lima rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

​Mencermati langkah Komnas HAM dalam memberikan rekomendasi kepada presiden tersebut dan mengungkapkan kepada publik mengenai hasil temuan Komnas HAM adanya pelanggaran HAM pada proses TWK dalam alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, maka tulisan ini akan membahasnya melalui perspektif yuridis.

​Dari sudut pandang hukum sejauh berkaitan dengan HAM, langkah yang diambil oleh Komnas HAM tersebut adalah keliru, dan sudah melampaui dari batas wewenang Komnas HAM yang dimandatkan oleh undang-undang. Langkah yang dilakukan Komnas HAM yang berkaitan dengan aduan 51 Pegawai KPK tersebut telah terjadi salah penerapan hukum baik dari aspek substansi maupun dari sisi formilnya.

Kesalahan dari Sisi Substansi

​Sebelum ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.19 tahun 2019), status pegawai KPK ada yang non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ada yang sudah ASN.

Dengan diberlakukannya UU No.19 Tahun 2019, maka seluruh pegawai KPK harus menjadi ASN. Karena Pasal 1 Angka 6 UU No.19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Untuk melaksanakan isi ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU No.19 Tahun 2019 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP No.41 Tahun 2020). Salah satu syarat untuk menjadi ASN dalam pengalihan status tersebut menurut Pasal 3 Huruf b PP NO.41 Tahun 2020 adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.

Selanjutnya Pasal 3 Huruf f PP No.41 Tahun 2020 menentukan bahwa syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk melaksanakan PP No.41 Tahun 2020, KPK menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom KPK No.1 Tahun 2021). Untuk memenuhi syarat setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menurut Pasal 5 Ayat 5 Perkom KPK No.1 Tahun 2021 akan dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Tujuan diadakan TWK adalah untuk mengukur atau mengetahui apakah pegawai KPK yang akan menjadi ASN setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, dan pemerintah yang sah atau tidak. Kalau hasil asesmen TWK menyatakan pegawai KPK tidak setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, dan pemerintah yang sah, maka pegawai KPK itu dinyatakan tidak memenuhi salah satu syarat untuk menjadi ASN.

Atas uraian yuridis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa TWK yang diadakan KPK adalah sesuai dengan ketentuan hukum. Permasalahan yang timbul adalah setelah TWK dilaksanakan dan hasilnya sudah diumumkan, timbul protes dari 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Alasan yang dikemukakan oleh 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut bahwa proses TWK bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) Adapun alasan-alasan yang proses TWK telah melanggar HAM karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh asesor TWK antara lain : bersedia atau tidak menjadi isteri kedua ? Pada saat pacaran pernah melakukan apa saja ? Mau tidak untuk lepas kerudung Kenapa umur di atas 30 belum menikah ? Pilih Pancasila atau Al Qur’an ? Mau terima donor darah dari agama lain? Mengucapkan hari raya ke umat agama lain atau tidak ? Kalau agama alirannya apa ? dan lain-lain.

Atas aduan dari 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut, Komnas HAM menindak lanjutinya sampai dengan berkesimpulan bahwa ada 11 pelanggaran HAM dalam TWK, yaitu : hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dan diskriminasi (ras dan etnis), hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi publik, hak atas privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak atas kebebasan berpendapat.

Apakah pendapat Komnas HAM yang menyatakan telah terjadi sebelas pelanggaran HAM dalam TWK tersebut sudah tepat menurut hukum yang berlaku ?
Sebelum menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian pelanggaran HAM menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengertian pelanggaran HAM menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39 tahun 1999) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam pengertian pelanggaran HAM perlu diperhatikan bahwa di dalam setiap pelanggaran HAM harus ada unsur melawan hukum. Menurut hukum (baik hukum pidana, perdata, dan administrasi negara), pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika ada suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau aparat negara yang sesuai menurut isi ketentuan perundang-undangan, atau melaksanakan perintah undang-undang, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran HAM.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ada dua macam pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39 tahun 1999), dan pelanggaran HAM yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No.26 tahun 2000).

Pelanggaran HAM yang diatur oleh UU No.39 tahun 1999 yakni pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama.

Sedang pelanggaran HAM yang diatur oleh UU No.26 tahun 2000 adalah mengenai pelanggaran HAM berat berupa kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a). membunuh anggota kelompok; b). mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c). menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d). memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e). memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Di dalam peristiwa yang diadukan oleh 51 pegawai KPK ke Komnas HAM tentunya yang dituju adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud oleh UU No.39 Tahun 1999. Bukan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud UU No. 26 Tahun 2000.

Bila norma hukum HAM yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan dengan kesimpulan Komnas HAM yang menyatakan ada sebelas pelanggaran HAM dalam TWK pada proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, maka kesimpulan Komnas HAM itu adalah tidak tepat. Karena TWK yang diadakan oleh KPK merupakan perintah undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian pelaksanaan TWK tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat. Seperti telah diuraikan di atas bahwa TWK dilakukan adalah bertujuan untuk mengukur atau mengetahui kesetiaan calon ASN pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, dan pemerintah yang sah. Karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pimpinan KPK, maka kebijakan pimpinan KPK tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM sebagaiman dimaksud Pasal 1 Angkaw 6 UU No.39 Tahun 1999.

Jika yang menjadi obyek dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu adalah mengenai serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh asesor di dalam wawancara TWK, maka pertanyaan-pertanyaan asesor itu juga bukan perbuatan melawan hukum. Karena bentuk pertanyaan seperti itu biasa diajukan di dalam suatu asesmen tes wawasan kebangasaan. Untuk mendukung argumentasi itu, patut merujuk pada pendapat Prof. Hamdi Muluk (gurubesar psikologi sosial pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia).
Di dalam suatu kesempatan Prof. Hamdi Muluk menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan asesor seperti itu biasa dilakukan. Prof. Hamdi Muluk (merupakan salah satu konseptor tes wawasan kebangsaan di Indonesia) menyatakan bahwa bentuk pertanyaan merupakan bentuk pertanyaan pancingan untuk mengetahui (membongkar) alam pikiran orang sedang diwawancarai mengenai pandangan ideologinya, termasuk ingin mengetahui tingkat toleransi terhadap orang atau kelompok lain yang berbeda suku, etnis dan agama. Termasuk ingin melihat apakah ada potensi mempunyai agenda tersembunyi terhadap pemerintah yang sah. Hal ini penting bagi bangsa Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk. Biasanya orang yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan arus utama (main stream) terhadap ideologi negara, akan menutup rapat atau merahasiakan pandangan ideologinya terhadap pihak atau kelompok yang berbeda pandangan. Apalagi terhadap asesor TWK. Dengan demikian asesor akan berupaya semaksimal mungkin dengan mengajukan pertanyaan yang ”aneh-aneh” untuk mengetahui alam pikiran orang yang sedang diwawancarai (termasuk dengan teknik memancing emosi).

Menurut Prof. Hamdi Muluk pertanyaan-pertanyaan seperti yang digunakan oleh asesor TWK tersebut biasa diajukan pada asesmen tes wawasan kebangsaan dikalangan ASN yang akan naik golongan IV atau yang akan dipromosikan menduduki eselon dua atau eselon satu acap kali menjadi narasumber pada tes wawasan kebangsaan ASN mengungkapkan pengalamannya di Lembaga Administrasi Negara, atau untuk yang dilakukan di lingkungan Tentara Nasional yang akan naik pangkat menjadi perwira tinggi atau akan menduduki jabatan strategis.

Dengan merujuk pendapat Prof. Hamdi Muluk tersebut, maka tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan oleh asesor dalam tanya jawab TWK. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh asesor adalah dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang. Karena tidak ada unsur melawan hukum, maka perbuatan para asesor pada proses TWK tersebut tidak memenuhi pengertian pelanggaran HAM menurut UU No.39 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM dalam proses TWK di KPK dalam rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Jika ada pendapat yang menyatakan pimpinan KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pimpinan KPK telah menyatakan pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan dipecat, sementara di dalam Perkom KPK No. 1 Tahun 202 tidak ada pasal (ketentuan) mengenai pemecatan. Pendapat ini tidak tepat. Betul secara eksplisit Perkom KPK No. 1 Tahun 2021 tidak mengatur mengenai pemecatan pegawai KPK dalam pengalihan status menjadi ASN. Tetapi secara implisit Perkom KPK No. 1 Tahun 2021 telah mengatur bahwa pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya menjadi ASN. Karena menurut Pasal 3 PP No. 41 Tahun 2020 salah satu syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK untuk dapat dialihkan menjadi ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, dan pemerintah yang sah. Penilaian apakah pegawai KPK setia dan taat Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, dan pemerintah yang sah itu diketahui melalui TWK. Maka secara substansi Perkom KPK No.1 Tahun 2021 mengatur mengenai pemecatan pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Dengan demikian Pimpinan KPK tidak melakukan perbuatan melawan hukum bila tidak mengangkat pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi pegawai ASN di KPK di masa datang.

Di dalam rekomendasi kepada presiden, Komnas HAM menyinggung mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam Putusan Nomor : 70/PUU-XVII/2019. Selanjutnya Komnas HAM menyatakan bahwa mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian konstitusi. yang menyatakan bahwa dalam pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK yang ada.

Sekedar untuk diketahui bahwa di dalam pertimbangan hukum MK pada Putusan Nomor : 70/PUU-XVII/2019 ada kalimat yang menyatakan bahwa tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam pengalihan status menjadi ASN. Dan untuk diketahui juga bahwa Pemohon dalam Nomor : 70/PUU-XVII/2019 itu mendalilkan salah satu alasan untuk memohon agar UU No.19 Tahun 2019 dibatalkan karena norma Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun sehingga akan kehilangan pekerjaannya atau setidak-tidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK serta berpotensi terjadinya kekosongan jabatan dalam KPK sehingga menghambat kinerja KPK. Di dalam hubungan ini Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar”;

Sesungguhnya rekomendasi Komnas HAM tersebut telah keliru dalam memaknai pertimbangan hukum putusan MK tersebut sejauh kalimat yang menyatakan bahwa tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam pengalihan status menjadi ASN. Memang betul di dalam pertimbangan hukum perkara Nomor : 70/PUU-XVII/2019 ada kalimat yang menyatakan bahwa dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Tetapi Komnas HAM jangan menonjolkan penggalan kalimat yang menyatakan bahwa pengalihan tersebut tidak boleh merugikan pegawai KPK saja. Seyogyanya kalimat itu harus dihubungkan dengan paragraf dan kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya. Karena di dalam kalimat itu sendiri terdapat anak kalimat yang menyatakan bahwa di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Apa yang dimaksud dengan frasa di luar desain yang telah ditentukan tersebut ? Kata penghubung tersebut artinya agar mengacu pada paragraf dan kalimat-kalimat sebelumnya. Di dalam paragraf sebelumnya Majelis Hakim MK menyatakan bahwa kekhawatiran Pemohon sebagaimana didalilkan nya pada alasan permohonan pengujian UU No.19 Tahun 20199 tersebut adalah berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19 Tahun 2019.

Selanjutnya Majelis Hakim MK menyatakan bahwa Jika dipelajari secara saksama substansi Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi 338 pegawai KPK, terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU No. 19 Tahun 2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II UU 12 Tahun 2011). Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN, dengan ketentuan untuk penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5 Tahun 2014) berikut peraturan pelaksananya.

Kemudian putusan MK tersebut mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan mekanisme penyesuaian tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020), yang secara substansial desain pengalihannya telah ditentukan mulai dari: pemetaan ruang lingkup pegawai KPK (apakah berstatus pegawai tetap atau pegawai tidak tetap); tahapan pengalihannya dengan melakukan penyesuaian jabatan pada KPK saat ini; identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK; pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai dengan jabatan ASN yang akan diduduki; pelaksanaan pengalihan pegawai apakah akan menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); serta menetapkan kelas jabatannya (vide Pasal 4 PP 41/2020). Dengan demikian, sekalipun pegawai KPK tersebut telah berusia 35 tahun atau lebih tidak berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk dilakukan penyesuaian apakah menjadi PNS atau PPPK. Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme kerja pengalihan tersebut agar lebih cepat diwujudkan sesuai dengan kondisi faktual, PP 41/2020 menyerahkan pengaturannya dalam Peraturan KPK. Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan 340 penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN (vide Pasal 7 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara). Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK.

Dengan mengutip secara lengkap paragraf dan kalimat-kalimat pertimbangan hukum Majelis Hakim MK akan menjadi jelas dan proporsional bahwa jiwa (substansi) dari frasa dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut adalah dalam konteks jika UU No.19 Tahun 2019 tidak membuat ketentuan transisional dalam pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Frasa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor : 70/PUU-XVII/2019 bukan berarti seluruh pegawai KPK yang ada sekarang belum berstatus ASN serta merta diangkat menjadi pegawai ASN. Inti atau semangat dari frasa tidak boleh merugikan pegawai KPK tersebut adalah mekanisme pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu membuat desain pengalihannya yang telah ditentukan mulai dari: pemetaan ruang lingkup pegawai KPK sampai dengan pembuatan tahapan pengalihannya dengan melakukan penyesuaian jabatan pada KPK saat ini.

Kesalahan dari Sisi Formal

​Di awal tulisan ini telah diutarakan bahwa langkah yang diambil Komnas HAM tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam menangani aduan dari pegawai KPK yang menyatakan ada pelanggaran HAM dalam TWK pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Selain itu penulis juga melihat pengiriman rekomendasi dari Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia melebihi kewenangan Komnas HAM yang diberikan oleh undang-undang. Di bawah ini akan diuraikan alasan yuridis kenapa rekomendasi Komnas HAM tersebut dikatakan sudah melampaui kompetensi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Fungsi Komnas HAM menurut UU No.39 Tahun 1999 adalah melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Komnas HAM memiliki seperangkat tugas dan wewenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 UU No.39 Tahun 1999. Dalam hal pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM menurut UU No.26 Tahun 2000 bertugas sebagai penyidik, dan mempunyai seperangkat wewenang penyidikan. Dalam tulisan ini tidak akan menguraikan tugas dan wewenang Komnas HAM secara terperinci, melainkan hanya akan memfokuskannya pada penanganan dan rekomendasi yang dibuat Komnas HAM sehubungan dengan adanya aduan dari pegawai KPK tersebut.

Aduan yang dibuat oleh pegawai KPK ke Komnas HAM jelas mengenai pelanggaran HAM yang diatur dalam UU No.39 Tahun 1999, dan bukan pelanggaran HAM Berat sebagaimana di atur UU N.26 Tahun 2000. Karena itu kemungkinan fungsi yang akan dapat digunakan pemantauan atau mediasi. Dari informasi yang diperoleh di media massa, tidak jelas Komnas HAM melaksanakan fungsi pemantauan atau melakukan fungsi mediasi. Perlunya diketahui kejelasan pelaksanaan fungsi apa yang dijalankan itu karena menurut ketentuan perundang-undangan ada perbedaan dalam ruang lingkup, kompetensi, wewenang dan kesimpulan akhir yang akan diambil Komnas HAM.

Dalam hal Komnas HAM melakukan fungsi pemantauan, menurut Pasal 89 Ayat (3) UU No.39 Tahun 1999, pada pokoknya Komnas HAM mempunyai wewenang untuk memanggil (pengadu, teradu, dan orang yang terkait), penyelidikan, peninjauan suatu tempat, pemeriksaan setempat, dan membuat laporan hasil pengamatan. Kewenangan itu merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan fakta, data, dan informasi tentang adanya pelanggaran HAM.

Dalam hal Komnas HAM melakukan fungsi mediasi, menurut Pasal 89 Ayat (4) UU No.39 Tahun 1999, pada pokoknya Komnas HAM mempunyai wewenang untuk : a). perdamaian kedua belah pihak; b). penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c). pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d). penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; e). penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Jika fungsi yang dipilih Komnas HAM dalam menangani aduan pegawai KPK tersebut adalah pemantauan, maka di akhir proses penanganan aduan Komnas HAM tidak berwenang membuat rekomendasi kepada pihak teradu atau kepada pemerintah atau kepada presiden. Karena di dalam UU No.39 Tahun 1999 menentukan Komnas HAM mempunyai wewenang membuat laporan, bukan rekomendasi. Karena sebuah laporan jelas berbeda dengan suatu rekomendasi. Kalau laporan hanya memuat fakta-fakta saja tanpa adanya opini dan saran atau anjuran. Sedang sebuah rekomendasi selain berisi fakta-fakta, tapi juga terdapat opini, dan saran atau anjuran.

Faktanya langkah akhir yang diambil Komnas HAM dalam menangani aduan pegawai KPK ini, Komnas HAM membuat rekomendasi kepada pihak teradu (KPK) dan kepada Presiden RI. Bahkan di dalam rekomendasi kepada Presiden RI, Komnas HAM menganjurkan agar presiden mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK untuk menjadi pegawai ASN, serta agar presiden memulihkan status 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ASN. Jika mengacu pada ketentuan uu No.39 Tahun 1999, maka pembuatan rekomendasi oleh Komnas HAM itu tidak dasar hukumnya (UU No.19 Tahun 2019). Dan isi anjuran Komnas HAM itu tidak ada dasar hukum yang melandasinya. Bahkan pemberian anjuran tersebut sudah melampaui kewenangan Komnas HAM yang sudah ditentukan UU No.39 Tahun 1999. Karena menurut ketentuan perundang-undangan, presiden tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan sebuah putusan administrasi negara. Menurut ketentuan perundang-undangan pihak yang dapat membatalkan suatu putusan administrasi negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan menurut UU No.19 Tahun 2019 (peraturan turunannya, yaitu PP No.41 Tahun 2020, dan Perkom KPK No.1 Tahun 2021) presiden tidak punya wewenang menyeleggarakan poses asesmen TWK untuk keperluan pengalihan status pegawai KPK untuk menjadi pegawai ASN. Jika presiden mengikuti anjuran Komnas HAM itu, maka akan mencelakakan presiden. Karena presiden dinilai telah melanggar undang-undang.
Jika pembuatan rekomendasi tersebut Komnas HAM melaksanakan fungsi mediasi, itupun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena KPK tidak pernah diundang untuk melakukan proses mediasi. Menurut keterangan Komisoner KPK bahwa Komnas HAM mengundang KPK dalam rangka meminta keterangan sehubungan dengan Komnas HAM melakukan penyelidikan (suatu poses dalam pemantauan. Jika memang Komnas HAM melaksanakan fungsi mediasi, maka rekomendasi yang dibuat Komnas HAM tidak tepat ditujukan kepada Presiden RI. Walaupun KPK merupakan suatu lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, tapi KPK adalah lembaga yang independen dalam pemberantas tindak pidan korupsi. Dan presiden bukan atasasn KPK.

Selain Komnas HAM melakukan kesalahan seperti yang telah diuraikan di atas, Komnas HAM tidak menjalankan isi ketentuan UU No.39 Tahun 1999 dalam menangani suatu aduan adanya pelanggaran HAM. Sepatutnya Komnas HAM menghentikan pemeriksaan atas pengaduan yang diajukan oleh pegawai KPK. Karena latar belakang aduan dari pegawai KPK tersebut menolak keputusan Komisioner KPK yang menetapkan 52 Pegawai KPK tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi pegawai ASN di KPK. Atau dengan pengertian lain 51 Pegawai KPK itu menuntut agar keputusan Komisioner KPK itu dibatalkan. Seperti telah disinggung di atas bahwa lembaga yang dapat (berwenang) membatalkjan suatu putusan administrasi negara adalah PTUN. Komnas HAM tidak berwenang untuk membatalkan suatu putusan admnistrasi negara. Dalam situasi seperti ini, Pasal 91 UU No.39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikanapabila terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.

Kesimpulan.

​Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Tidak ada pelanggaran HAM di dalam proses TWK terkait dengan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
2. Rekomendasi yang dibuat Komnas HAM dalam menangani aduan dari 51 Pegawai KPK tidak mempunyai landasan hukum (UU No.39 Tahun 1999).
3. Anjuran Komnas HAM kepada Presiden RI adalah melampaui kewengan yang dimiliki Komnas HAM.
4. Komnas HAM tidak melaksanakan formalitas yang telah ditentukan UU No.39 Tahun 1999.

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka disarankan agar Presiden RI tidak mengikuti anjuran yang diberikan Komnas HAM dalam menyelesaikan aduan adanya pelanggaran HAM di dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Jika Presiden RI mengikuti anjuran Komnas HAM tersebut, maka Presiden RI akan dinilai melanggar undang undang. ***

Bagikan ke

Business

IM3 Freedom Internet Kini Lebih Spesial dengan Kuota Harian, Simpel Kuota dan Banyak Pilihan untuk Pelanggan

Published

on

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3, menghadirkan keunggulan spesial dalam paket Freedom Internet dengan kuota harian. (Foto/Iklan)

MAKASSAR, SuaraBorneo.com – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3, menghadirkan keunggulan spesial dalam paket Freedom Internet dengan kuota harian yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pelanggan. Paket Freedom Internet menjawab tingginya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan komunikasi digital dengan jaringan yang luas dan stabil serta dengan harga yang tetap terjangkau, Rabu (19/6/2024).

Paket Freedom Internet merupakan paket internet yang simpel dengan kuota utama yang berlaku selama 24 jam penuh sehingga unggul dalam berikan pengalaman berinternet. Paket ini juga terasa spesial karena Freedom Internet menawarkan kuota harian baru yaitu 3,5 GB yang berlaku untuk 5 hari, 7 GB untuk 7 hari, dan 15GB untuk 7 hari. Untuk wilayah tertentu, pelanggan juga akan mendapatkan bonus kuota ekstra hingga 4 GB. Dengan lebih banyak pilihan paket, Freedom Internet Kuota Harian ini bisa diandalkan untuk selalu nyambung dengan sinyal IM3 dan memenuhi kebutuhan internetan sehari-hari yang bebas khawatir seperti video streaming, video call, akses berbagai video konten di media sosial dan masih banyak lagi.

EVP Head of Circle Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kalisumapa) Indosat Ooredoo Hutchison, Swandi Tjia, menyampaikan, “Paket Freedom Internet dengan kuota harian memiliki peminat yang cukup tinggi karena keunggulannya dalam menjawab kebutuhan komunikasi digital para pelanggan IM3 yang lebih fleksibel. Untuk itu, kami kembali hadirkan paket Freedom Internet yang simpel tapi spesial dengan lebih banyak pilihan kuota yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Melalui paket Freedom Internet ini, kami berharap untuk terus mendekatkan IM3 agar semakin mudah diakses dan terjangkau oleh lebih banyak pengguna. Kami meyakini dengan tersedianya layanan kuota internet yang lebih beragam, akan mewujudkan lebih banyak peluang tanpa batas untuk masyarakat”.

Untuk mendukung pengalaman digital yang mengesankan, IM3 di wilayah Kalisumapa didukung oleh perluasan jaringan yang telah meningkat 5%. Jaringan ini juga didukung oleh 9.249 BTS yang dapat mencakup 72,4% dari total populasi di wilayah tersebut.

Paket Freedom Internet semakin spesial dengan menawarkan simplicity dalam berbagai macam paket internet mulai dari paket harian sampai mingguan dengan 100% kuota utama. Pelanggan bisa mendapatkan Freedom Internet di modern retail seperti minimarket terdekat dan marketplace. Selain itu, Freedom Internet bisa didapatkan di mitra outlet IM3 di seluruh Indonesia, IM3 Official WhatsApp, dan aplikasi myIM3. Untuk mengetahui info lebih lanjut silakan kunjungi website im3.id/freedominternet.

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Ombudsman RI Selamatkan Kerugian Masyarakat di Sektor Perekonomian Hingga Rp 68,7 Miliar

Published

on

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pada kurun waktu 1 Januari hingga 5 Juni 2024, Ombudsman RI dalam hal ini Keasistenan Utama III berhasil menyelamatkan kerugian masyarakat pada pelayanan publik khususnya sektor perekonomian I mencapai Rp 68,7 miliar.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan, valuasi kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada setiap laporan masyarakat. Realisasi penyelamatan kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada laporan masyarakat yang telah ditutup dan telah memperoleh penyelesaian permasalahan.

“Setiap ada pelapor yang melaporkan, saya selalu tanya berapa nilai kerugiannya. Potensi kerugian adalah apa yang diklaim oleh masyarakat menjadi kerugiannya, sedangkan realisasi penyelamatan kerugian adalah nilai pengembalian yang Pelapor dapatkan karena aduannya terselesaikan,” terang Yeka dalam Media Briefing di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Jumat (14/6/2024).

Dirinya menyebut, sejak 2021 hingga 5 Juni 2024, potensi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan pelayanan publik di sektor Perekonomian I mencapai Rp 485,4 miliar. Namun, total realisasi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan tersebut mencapai Rp 398,9 miliar atau sekitar 82,19% dari total potensi penyelamatan.

Sedangkan jumlah penanganan laporan masyarakat yang diregister mulai 2021 hingga Juni 2024 oleh Keasistenan Utama III sebanyak 242 laporan, dengan rincian 133 (46.7%) laporan telah diselesaikan dan 109 (53.3%) laporan dalam tahap penanganan. Substansi laporan terbanyak di sektor Perekonomian I adalah terkait bidang perbankan, perasuransian dan jaminan (124 aduan); perdagangan, industri, dan logistik (75 aduan); pertanian dan pangan (19); pengadaan barang dan jasa (16 aduan); dan perpajakan, kepabeanan dan percukaian (8 aduan).

Sedangkan lima instansi paling banyak dilaporkan pada substansi perekonomian I yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan PT Perikanan Indonesia.

Tahun ini, Tindakan Korektif yang disampaikan Ombudsman RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah dilaksanakan oleh terlapor dalam hal ini Bappebti. Ombudsman RI telah melakukan penyelesaian 15 laporan masyarakat tentang maladministrasi pada Bappebti dalam penanganan pengaduan nasabah perdagangan berjangka komoditi.

Bentuk pelaksanaan Tindakan Korektifnya adalah adanya mekanisme koordinasi antara Bappebti, Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI dalam hal proses penyidikan. Kemudian juga ada penerapan Pasal 156 ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2014 yang dapat memberikan deterrent effect kepada pialang berjangka. Selain itu, telah dilaksanakan proses perbaikan mekanisme penyelesaian perselisihan nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi.

“Ombudsman mengapresiasi instansi baik kementerian maupun lembaga yang telah menjalankan Tindakan Korektif dari Ombudsman RI. Hal ini merupakan langkah perbaikan kualitas pelayanan publik. Bagi yang belum melaksanakan Tindakan Korektif, Ombudsman terus berupaya mengingatkan karena ujungnya adalah untuk masyarakat penerima layanan,” terang Yeka.

Sedangkan, Kementerian Pertanian belum sepenuhnya menjalankan Tindakan Korektif dalam hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) tentang Maladministrasi dalam layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan pelaksanaan wajib tanam bawang putih. Yeka menyebutkan, Menteri Pertanian belum melakukan pelimpahan kewenangan kebijakan ketersediaan dan keamanan pangan komoditas bawang putih kepada Badan Pangan Nasional. Kemudian, Direktur Jenderal Hortikultura belum melakukan upaya perbaikan perihal pemusatan kebijakan terkait pengelolaan, pelaksanaan wajib tanam, dan produksi bawang putih pada Direktorat yang memiliki tugas peningkatan produksi bawang putih.

Selanjutnya, Keasistenan Utama III akan memfokuskan pada 6 isu yakni systemic review layanan tata kelola industri kelapa sawit, pengawasan penyaluran bantuan pangan, penyaluran LPG bersubsidi, layanan Bea dan Cukai, pupuk bersubsidi dan layanan BP Tapera.

“Terkait pengawasan BP Tapera, Ombudsman akan mendorong kejelasan produk layanan, kepastian jaminan keamanan tabungan dan manfaat kepesertaan, perbaikan regulasi agar tidak memberatkan masyarakat dengan rumusan kepesertaan yang terukur,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III Kementerian PPN/Bappenas, Andi Setyo Pambudi dalam kesempatan yang sama mengatakan peran Ombudsman RI sebagai lembaga memberi pengaruh memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan lembaga lain yang memiliki fungsi memberikan sanksi. Upaya yang dilakukan Ombudsman selama ini dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahaan maladministrasi diharapkan terus memberikan dampak dalam hal perbaikan layanan publik. “Ombudsman memastikan negara hadir dalam konteks pembangunan,” ujarnya. Peran media massa juga sangat penting dalam misi Ombudsman RI untuk menjadi lembaga pemberi pengaruh pada pengawasan pelayanan publik. [ad/ril]

Bagikan ke
Continue Reading

Kalsel

Gubernur Kalsel Terima Penghargaan Kapolri, Dukung Pengembangan Tertib Lalulintas di Banua

Published

on

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor menerima penghargaan dan apresiasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (Foto/Adpim)

YOGYAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima penghargaan dan apresiasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait Pengembangan Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Penyerahan penghargaan yang diterima Gubernur Paman Birin melalui Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center pada, Rabu (12/6).

Penghargaan Anugerah Pengembangan ETLE yang diserahkan dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis Fungsi Lantas (Rakernis) Tahun 2024 itu turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Perhubungan, Kakorlantas Polri, serta jajaran Ditlantas Polda se-Indonesia.

Selain Pemprov Kalsel yang diterima Gubernur Paman Birin, ada Pemda/daerah penerima penghargaan lainnya adalah Pemprov DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Riau, Pemkot Medan, Pemkab Karawang, dan Kota Waringin Timur.

Rakernis 2024 ini mengusung tema: “Polantas Presisi Hadir Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Emas.”

Apresiasi yang diberikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini tak lepas dari dukungan penuh Gubernur Paman Birin atas pengembangan dan pengadaan Pemprov berupa perangkat ETLE statis 3 buah, kemudian untuk Kota Banjarmasin 1 perangkat, Kabupaten Tapin 1 perangkat ETLE, Kabupaten Banjar 1 perangkat serta Kabupaten HSS sebanyak 1 perangkat ETLE statis.

“Alhamdulillah. Kita sampaikan rasa syukur atas apresiasi Bapak Kapolri kepada Gubernur Paman Birin,” kata Roy.

Apresiasi ini, terang Roy akan memotivasi Pemprov Kalsel untuk terus mendukung pengembangan kelancaran lalulintas di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.

“Sebagaimana komitmen Bapak Gubernur Paman Birin, kita terus mendorong ketertiban berlalulintas, aman, lancar serta tertib di Banua,” terang Roy.

Disamping itu, sebagai langkah kongkret terwujudnya ETLE, pada tahun 2023 atas arahan Paman Birin, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK bersama pimpinan 13 DPRD Kabupaten/Kota, mengundang BPKAD dan Dishub Pemkab/Kota serta Ditlantas Polda dan Satlantas Polres utk melaksanakan pengembangan ETLE di daerah masing-masing daerah mendukung tertib berlalu lintas di Kalsel. [ad/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Nasional

Hadiri HUT APKASI, Bupati dan Wabup Sergai Puji Kesiapan Trenggalek sebagai Tuan Rumah

Published

on

Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya bersama Wakil Bupati (Wabup) Sergai H. Adlin Tambunan menghadiri rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-24. (Foto/Ist)

TRENGGALEK, SuaraBorneo.com – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya bersama Wakil Bupati (Wabup) Sergai H. Adlin Tambunan menghadiri rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-24 yang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Jumat (7/6/2024). Acara tersebut berlangsung dengan meriah di area Tebing Kepuh dan dihadiri oleh pejabat dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia.

Bupati Sergai dalam kesempatan tersebut, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan APKASI 2024. Darma Wijaya menyebut, dirinya terkesan dengan bagaimana Kabupaten Trenggalek mampu memanfaatkan perbukitan dan mengubahnya menjadi tempat yang indah dengan pencahayaan yang baik untuk mendukung pelaksanaan acara.

Salah satu hal yang juga menarik perhatiannya dari pelaksanaan APKASI 2024 ini adalah komitmen terhadap konsep Eco Green di mana seluruh kebutuhan listrik untuk rangkaian kegiatan hari ini bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata. Hal ini menunjukkan keseriusan panitia dalam mendukung penggunaan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Saya sangat mengapresiasi kreativitas Trenggalek dalam menyelenggarakan HUT APKASI 2024 ini. Tempat ini benar-benar disulap menjadi lokasi yang indah dengan efek pencahayaan yang memukau. Selain itu, saya mendengar bahwa seluruh listrik yang digunakan di sini bersumber dari PLTA, yang tentu saja sangat ramah lingkungan,” kata Bupati Darma Wijaya.

Bupati yang dikenal akrab dengan panggilan Bang Wiwik ini juga menambahkan bahwa Sergai dapat belajar banyak dari pelaksanaan acara ini.

“Kita harus belajar bagaimana mengelola dan menggali potensi yang ada di Sergai. Potensi-potensi tersebut dapat kita kembangkan untuk mewujudkan Sergai yang Maju Terus,” tambahnya.

Wabup Adlin Tambunan juga turut memberikan komentarnya mengenai acara tersebut. Ia menilai suasana yang tercipta sangat bagus, tata panggungnya diatur dengan baik, dan dirinya pun menikmati makanan yang disajikan.

Selain itu, dirinya dan Bupati Sergai pada kesempatan ini juga menyatakan memberikan dukungan penuh kepada Ananda Dwi Putri Sinaga yang berkompetisi di Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2024.

“Hal ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Sergai dalam mendukung generasi muda yang berprestasi,” terangnya.

Adlin Tambunan menilai, kehadiran para pemimpin daerah ini dalam forum APKASI diharapkan dapat menciptakan hubungan antar kabupaten yang semakin erat dan dapat saling berbagi pengalaman serta inovasi untuk kemajuan bersama.

“Acara HUT APKASI ke-24 di Trenggalek menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar Pemkab di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya pembukaan acara HUT APKASI dilakukan oleh Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin. Dalam sambutannya, Bupati Nur Arifin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya HUT APKASI 2024 di Trenggalek. Ia menyampaikan kebanggaannya karena Kabupaten Trenggalek dipilih sebagai tuan rumah untuk acara nasional yang bergengsi ini. “Ini adalah kehormatan besar bagi kami. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah hadir di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.

Ikut hadir pada acara ini di antaranya Ketua TP-PKK Kabupaten Sergai Ny. Hj. Rosmaida Saragih Darma Wijaya, Ny. Hj. Aini Zetara Adlin Tambunan, para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD. (NR/MCS)

Bagikan ke
Continue Reading

Nasional

PTB Dukung Pemulihan Perekonomian Nasional Di Sektor Transportasi

Published

on

Ketua Umum Paguyuban Travel Batang (PTB) Jawa Tengah bersyukur atas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai. (Foto/Ist)

BATANG, SuaraBorneo.com – Ketua Umum Paguyuban Travel Batang (PTB) Jawa Tengah bersyukur atas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai dan mendukung keputusan KPU yang telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

“Penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah hajat nasional yang telah berlangsung dengan aman dan damai, untuk itu kami mendukung pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang sah. ” kata Ketua Paguyuban Travel Batang, Robin saat jumpa pers dengan awak media disela acara Selapanan Paguyuban Travel Batang, Selasa (21/5/2024).

Masih adanya perbedaan pandangan dan ketidakpuasan terhadap hasil tersebut merupakan suatu proses demokrasi, namun demikian perlu diwaspadai beredarnya informasi atau berita hoax serta ujaran kebencian yang dapat menyesatkan masyarakat.

“Kami juga menyadari masih ada ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil Pemilu sehingga kami menghimbau untuk mewaspadai beredarnya informasi atau berita hoax, ujaran kebencian, segala bentuk kekerasan dan intoleransi untuk menghindari konflik sosial bermasyarakat dan memecah persatuan bangsa,” lanjutnya.

“Selain itu kami juga menjunjung komitmen untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan menolak segala bentuk kekerasan, anarkisme dan intoleransi serta mendukung pemulihan perekonomian nasional melalui sektor transportasi,” tekad Rodin.

Terkait dengan banyaknya peristiwa kecelakaan yang melibatkan angkutan travel Rodin selaku Ketua Paguyuban Travel Batang mengajak kepada seluruh pengusaha dan pengemudi angkutan travel untuk mematuhi aturan pemerintah terkait usaha di bidang transportasi serta mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan keamanan demi keberlangsungan usaha angkutan travel yang semakin diminati masyarakat. Harapan kami kepada pemerintah yang akan datang agar memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal perijinan usaha yang kami geluti,” pungkas Rodin. (Azis)

Bagikan ke
Continue Reading

Kalsel

Komisi III DPRD Kalsel Inginkan Adanya Kereta Api di Kalsel

Published

on

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali. (Foto/Humas DPRD Kalsel)

DENPASAR, SuaraBorneo.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan selatan (Kalsel) yang membidangi pembangunan dan infrastruktur melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali di Denpasar pada hari Rabu (08/05) siang.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M. sekaligus pimpinan rombongan mengatakan bahwa fokus dari kunjungan kerja ini adalah untuk mempelajari bagaimana Provinsi Bali mengelola angkutan perkotaan.

“Bali mempunyai skup yang memang tingkat kepadatannya lumayan tinggi, di mana angkutan sewa khususnya yang lebih besar 74,7% dan ini adalah upaya Bali luar biasa untuk bagaimana menghadapi angkutan ini,” ujar H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M.

Oleh karena itu, belajar dari Provinsi bali ini sudah membuat perencanaan-perencanaan bagaimana menanggulangi masalah kemacetan angkutan sewa khusus, Kalsel ujar H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M. ke depan akan menjadi gerbang IKN, akan mencoba menerapkan integritas di Bali ini untuk dikaji lagi untuk dipelajari.

“Karenanya ada beberapa hal yang mendorong kita, yaitu masalah perencanaan kereta api. Jadi di Bali juga akan membuat jalur kereta api yang sinergi ke seluruh kabupaten/kota dan kita pun Alhamdulillah nanti akan membuat rancangan kereta api, mudah-mudahan pendanaan dari pusat bisa cepat keluar,” pungkasnya.

Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Nyoman Suryanata selaku penerima rombongan kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalsel mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kedatangan para perwakilan rakyat Kalsel ini.

“Sekali lagi tentunya berterima kasih Bali dijadikan tempat studi mudah-mudahan apa yang kami sudah lakukan di Bali bisa mensupport ke depannya bagaimana Kalsel bisa jauh lebih bagus mungkin dari segi penataan transportasinya,” tambah I Nyoman Suryanata.

Selain itu juga I Nyoman Suryanata berharap kendala-kendala yang ada di Bali ini bisa menjadi pembelajaran sehingga permasalahan ini tidak sampai menjadi masalah di Kalsel. Tentu solusi yang juga dihadirkan seperti mendorong penggunaan kendaraan listrik bisa diterapkan di Kalsel. (*)

Bagikan ke
Continue Reading

Kalsel

Stand Deskrasnada Kalsel Dikunjungi Ibu Iriana Jokowi, Hj. Raudatul Jannah Promosikan Produk UMKM Banua

Published

on

Ibu negara Iriana Jokowi disambut langsung oleh Hj. Raudatul Jannah atau Acil Odah,Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Selatan. (Foto/Adpim)

SURAKARTA, SuaraBorneo.com – Ibu negara Iriana Jokowi mengunjungi stand Deskrasnada Kalsel pada Expo Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Pamedan Pura Mangkunegaran, Solo Kamis (16/5).

Kehadiran istri Presiden Jokowi ini pun disambut langsung oleh Hj. Raudatul Jannah atau Acil Odah,Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Selatan.

Begitu masuk stand Deskrasnada Kalsel, Ibu Iriana Jokowi tampak memperhatikan aneka produk-produk kerajinan Banua.

Pada kesempatan itu pula, Acil Odah mempromosikan berbagai macam hasil kerajinan yang saat ini menjadi primadona.

Hasil kerajinan tersebut diantaranya adalah beragam kain sasirangan serta ragam olahannya, ragam tas tangan berbahan dasar purun, perhiasan dari batu-batu mulia, dan kerajinan khas Kalsel lainnya.

Keakraban Ibu Iriana Jokowi dan Acil Odah pun terlihat ketika mendengarkan langsung penjelasan dari istri Gubernur Kalsel.

“Alhamdulilah. Terimakasih Ibu Iriana. Semua kerajinan yang kami tampilkan adalah produk UMKM. Kita selalu mendukung penuh pengrajin untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai dan berdaya saing,’ ungkap Acil Odah.

Setelah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan, Ibu Iriana Jokowi pun terkesan dan menyampaikan apresiasi serta urut mendukung produk UMKM asal Kalsel dibawah binaan Deskrasnada terus berkembang.

Sebelum kedatangan Ibu Iriana Jokowi, Acil Odah sejak pagi sudah tiba di stand expo Kalsel untuk meninjau dan sebagai bentuk dukungan penuh kepada para pengrajin Banua.

Memasuki hari ke-3 kunjungannya ke kota Solo ini, Acil Odah selaku Ketua Dekranasda dan Ketua TP PKK Provinsi Kalsel tampak masih menunjukkan semangatnya dalam mengikuti rangkaian HUT Dekranas RI ke-44 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52.

Diketahui sebelumnya, untuk kegiatan puncak HUT Dekranas sendiri sudah dilaksanakan di hari Rabu kemarin, sedangkan expo akan terus berlanjut hingga tanggal 18 Mei 2024.

Adapun HKG PKK ke-52 akan memasuki puncaknya pada Kamis (5/16) malam ini, bertempat di Taman Balekambang.

Dalam menyambut HKG PKK ke-52 ini, dilaksanakan ragam lomba yang diikuti TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Lomba tersebut diantaranya, paduan suara, memasak menu pangan, senam kreasi, parade budaya nusantara, kreasi jingle “Galeri Pelangi” serta cerdas cermat PKK. (ad/adpim)

Bagikan ke
Continue Reading

Banjarmasin

Bank Kalsel Tuan Rumah Rapat Kerja Forum Servis BPDSI, Komitmen Bersama Tingkatkan Layanan Nasabah Jadi Misi Utama

Published

on

Kegiatan Rapat Kerja Forum Servis Bank Pembangunan Seluruh Daerah Indonesia (BPSDI) oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA). (Foto/Ist) 

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kegiatan Rapat Kerja Forum Servis Bank Pembangunan Seluruh Daerah Indonesia (BPSDI) oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), dimana Bank Kalsel sebagai tuan rumah yang digelar di Kota Banjarmasin pada tanggal 6-7 Mei 2024 resmi dibuka, Senin (6/5/2024) di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin.

Dalam sambutannya Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari seluruh anggota Forum Service BPDSI dan ASBANDA yang memberikan kesempatan kepada Bank Kalsel menjadi Tuan Rumah pelaksanaan Forum Service BPD Seluruh Indonesia.

“Mandat sebagai tuan rumah merupakan suatu kebahagian dan kehormatan tersendiri bagi Bank Kalsel sebagai tempat diskusi mengenai kualitas layanan,” ungkapnya.

Bank Kalsel sendiri punya komitmen kuat untuk terus meningkatkan layanan kepada nasabahnya. Tidak hanya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas pendukung pun juga diperhatikan agar nasabah nyaman saat menerima pelayanan di cabang Bank Kalsel yang ada di daerah.

“Kami berharap melalui kegiatan kali ini, ada banyak ide baru hingga saran perbaikan yang dapat kita aplikasikan nantinya di masing-masing BPD, khususnya dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Operasional ASBANDA Subekti Heriyanto mengatakan, melalui kegiatan kali ini diharapkan perwakilan BPD se-Indonesia bisa menambah wawasan terkait peningkatan layanan masing-masing BPDnya.

“Hari ini peningkatan layanan tidak hanya sekedar untuk penilaian, tapi sudah menjadi keharusan, mengingat hal ini penting untuk membuat loyalitas di hati nasabah,” tegasnya.

Tidak berbeda, Direktur Utama Bank Sumut selaku Ketua Steering Committe (SC) Forum Service BPD SI Babay Farid W. menambahkan, seiring berkembangnya era digital sekarang, pelayanan kepada nasabah dibidang perbankan juga terus mengalami perubahan.

Karena itulah tidak hanya diperlukan ide-ide dan gagasan baru, BPD disarankannya juga untuk bisa menimba ilmu dengan perbankan besar di Indonesia agar kedepannya pelayanan BPD dapat setara dan semakin berkualitas.

“Bahkan kalau perlu sekolahkan SDM perbankan kita hingga keluar negeri. Ini penting agar mereka bisa mendapatkan wawasan baru yang mereka bisa bagikan ke SDM BPD lainnya,” ungkapnya. [adv/ad]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

PWMOI Nilai DK PWI Harus Tegas, Pecat Wartawan Yang Korup dari Anggota PWI dan Proses Hukum

Published

on

HM. Jusuf Rizal, Ketum PWMOI. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) menilai Dewan Kehormatan (DK) PWI (Pesatuan Wartawan Indonesia) Pusat harus tindak tegas pengurus PWI Pusat yang mengkorupsi dana hibah BUMN Rp 2,9 milyar untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan). Pecat dari anggota PWI dan Proses hukum.

“Jadi DK PWI Pusat jangan jadi ayam sayur. Kasus korupsi dana hibah BUMN ini bukan sekedar masalah uang, tapi menyangkut marwah wartawan dan nama baik organisasi PWI. Jika hanya berupa teguran, besok-besok ini akan jadi preseden buruk,” tegas HM. Jusuf Rizal, Ketum PWMOI yang juga menjadi anggota PWI era Masdun Pranoto kepada media di Jakarta.

Sebagaimana diketahui publik Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo membuka borok sejumlah oknum PWI Pusat yang menilap dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW. Tapi dari total bantuan Rp. 6 Milyar diduga dikorup oknum PWI Pusat Rp. 2,9 Milyar dengan alasan ada kicback ke oknum perantara di Kementerian BUMN.

Dari informasi yang diperoleh PWMOI disebutkan DK PWI Pusat yang dipimpin Sasongko Tedjo, kelihatannya dalam keputusannya tidak tegas. Hanya akan memberi teguran keras kepada empat oknum pelaku penikmat dana haram dan diminta mengembalikan uang yang dikorup.

“Jika hanya keputusan sanksi seperti itu, DK PWI Pusat tidak punya nyali untuk memberikan sanksi tegas. Ini masalah korupsi. Bukan pelanggaran administrasi atau etika. Ini juga menyangkut kepercayaan publik kepada PWI termasuk hilangnya kepercayaan Kementerian BUMN maupun institusi lainnya. Jadi musti tegas,” ujar Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu.

Lebih jauh menurutnya, agar kasus korupsi dana hibah BUMN ini dapat menjadi pelajaran, hendaknya empat oknum PWI Pusat itu harus diberhentikan (dipecat) secara tidak hormat dari keanggotaan PWI dan kasusnya tidak ditutup dengan pengembalian uang dalam jangka waktu 30 hari. Tapi perlu ditindaklanjuti dengan proses hukum.

Dikatakan, andaikata DK PWI Pusat hanya memberi sanksi peringatan keras, ini akan berdampak tidak baik bagi organisasi PWI kedepan. Masyarakat, wartawan, institusi pemerintah dan lembaga lainnya akan menilai organisasi wartawan tertua ini, tidak layak dipercaya.

“Jadi sebaiknya keputusan DK PWI Pusat bisa tegas dan tidak main-main. Jangan Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo awalnya garang, tapi belakangan jadi meong. Masyarakat wartawan memantau keputusan tegas yang akan diberikan secara formal kepada empat oknum PWI Pusat yang korupsi,” ujar Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).  (Azis)

Bagikan ke
Continue Reading

Umum

Populer