TARAKAN, SuaraBorneo.com – Kampung Nelayan Tanjung Pasir Kota Tarakan bakal menjadi salah dari 10 proyek percontohan pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju). Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono usai mengunjungi warga Tanjung Pasir, Kamis (30/3).

Dikatakannya Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal membangun proyek kampung nelayan maju terintegrasi yang berlokasi di sekitar zona penangkapan.
Sebab, fasilitas di Kampung Nelayan Tanjung Pasir  sudah cukup bagus karena sudah ada pabrik es dan ruang pendingin, gudang penerimaan pembongkaran ikan.

“Tarakan salah satunya untuk rencana pengembangan kampung nelayan maju (Kalaju) di Kampung Nelayan Tanjung Pasir,”kata Wahyu Trenggono didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr Yansen TP, M.Si.

Sarana lain di Kampung Nelayan Tanjung Pasir yang harus diperbaiki yakni galangan untuk perbaikan kapal itu salah satunya.

Ia memperkirakan satu kampung nelayan memerlukan dan sekitar Rp20 miliar sampai Rp21 miliar.

“Saya juga melihat potensi perikanan yang cukup bagus. Sehingga bisa menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di Kaltara,” katanya.

Saat mengunjungi masyarakat  di Kampung Nelayan Tanjung Pasir Sakti Wahyu menyerahkan bantuan perikanan, sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut dengan jumlah produksi lima ton dalam sehari.

Sebelumnya Menteri Wahyu Trenggono didampingi Wagub Kaltara Yansen  juga melakukan peninjauan budidaya rumput laut di Desa Mamolo, Nunukan Selatan. (mddkisp)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, dalam hal ini diwakili oleh Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, S.E., M.Si membuka Kick Off Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) Tahun 2023 yang digelar oleh Kantor Wilayah Bank Indonesia (Kanwil BI) Kaltara di Hotel Tarakan Plaza pada, Senin (27/3/2023) siang.

Kick Off yang dihadiri oleh Walikota Tarakan, unsur Forkopimda Kaltara, Komisi II DPRD Kaltara, Pimpinan Perbankan, dan unsur Forkopimda Kota Tarakan digelar dalam rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan uang rupiah dan layanan kas kepada masyarakat mulai 27 Maret hingga 20 April 2023.

Seperti diketahui, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat saat bulan Ramadhan. Tingkat konsumsi masyarakat juga lebih meningkat dibanding hari-hari biasa. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut harus diiringi dengan ketersediaan uang rupiah yang cukup di masyarakat.

“Kita sadari bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi yang tidak didukung dengan ketersediaan uang rupiah yang cukup dapat memiliki dampak negatif diantaranya adalah risiko kenaikan inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang dan jasa meningkat sementara ketersediaan uang tidak seimbang,” ucap Bustan saat menyampaikan sambutan Gubernur.

Melalui Serambi 2023, BI telah menyediakan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dalam bentuk pecahan yang sesuai serta dalam kondisi layak edar di beberapa titik resmi bekerja sama dengan 42 titik lokasi perbankan di wilayah Kaltara.

Selain bekerjasama dengan perbankan, BI juga melayani penukaran uang rupiah melalui layanan kas keliling dengan 15 titik lokasi penukaran yang dapat diakses melalui aplikasi “Pintar Bank Indonesia”.

Gubernur dalam sambutannya mengapresiasi BI yang terus berupaya mendorong optimalisasi transaksi pembayaran secara non tunai diantaranya Quick Response Code Indonesian (QRIS), memperluas kepesertaan BI-Fast termasuk kanal layanan dan akseptasi masyarakat.

“Saya mengharapkan Serambi 2023 ini dapat memberikan edukasi dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk cinta bangga dan paham rupiah serta berbelanja bijak selama Ramadhan dan Idul Fitri,” lanjut Bustan.

Gubernur juga mengimbau kepada masyarakat agar belanja bijak dengan belanja sesuai kebutuhan, yaitu berbelanja secara tidak berlebihan, memastikan kualitas sesuai dengan harga, tidak menimbun pembelian, membudayakan belanja produk dalam negeri, dan mengalokasikan dana secara tepat dengan berhemat dan menabung. (mddkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (21/03/23).

Acara dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta seluruh jajaran Forkopimda baik secara langsung maupun daring/virtual. Hadir mendampingi Gubernur, Kepala Inspektur Daerah Provinsi Kaltara, Yuniar Aspiati dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Provinsi Kaltara, Amir Hamsyah.

Nampak hadir Menteri BPN, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Sekjen Kemendagri, Sekretaris Menteri Investasi, Kepala BPKP RI, dan Kepala LKPP.

Deputi Bidang Korsup, Brigjen Didik Agung Widiarnako mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo berkomitmen untuk menciptakan perbaikan birokrasi dengan menjamin program yang berjalan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin program tersebut telah terlaksana.

“Birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan hal itu, adalah adanya dukungan Kepala Daerah beserta para perangkat daerah yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi”, ujarnya.

Upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal 8 (delapan) area. Yaitu Perencanaan dan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Desa.

Pemberantasan korupsi di daerah bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan transformasi nilai dan praktik untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sehingga mencegah dan mampu menurunkan praktek korupsi di daerah, capaian perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada 8 area intervensi tersebut akan menghasilkan indeks pencegahan korupsi daerah yang dapat dimonitor secara real time melalui MCP”, ungkap Didik Agung Widiarnako.

Sementara Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menambahkan bahwa semua menyadari korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang merupakan ancaman eksistensi bangsa dan merupakan musuh bersama.

“Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah mulai dari pendekatan, penindakan agar tercipta efek jera, pencegahan agar pembangunan sistem yang tidak memberi ruang untuk korupsi dan pendidikan anti korupsi dalam rangka edukasi pencegahan korupsi,” katanya.

“Beberapa fokus dalam penurunan APBD yang perlu mendapatkan perhatian bersama adalah optimalisasi. Rendahnya penyerapan APBD menjadi penyakit tahunan, yang seolah tidak bisa diatasi. Padahal, apabila semua pihak mentaati prosedur pengelolaan keuangan maka permasalahan penyerapan APBD, Insyallah bisa diatasi,” terangnya.

Untuk itu, Suhajar Diantoro berpesan agar dalam menyusun anggaran Kas secara memadai atas dasar data yang handal. “Melakukan intensifikasi dan eksentifikasi yang bersumber pendapatannya memperhatikan aspek legalitas dan kepentingan umum serta kemampuan masyarakat,” tutupnya. (mddkisp)

TANA TIDUNG, SuaraBorneo.com – Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Penanaman Perdana Kelapa Sawit Kebun Plasma PT. Pipit Citra Perdana (PCP), Sabtu (19/3/2023).

Kegiatan yang berlokasi di Desa Sengkong, Bupati didampingi Asisten 1 dan Kepala OPD, Kabag Kesra, Camat Sesayap Hilir serta Kepala Desa dan ketua BPD Menjelutung, Kepala Desa dan Ketua BPD Sengkong, Ketua Koperasi Sawit Plasma Desa Sengkong, Ketua Koperasi Sawit Plasma Desa Menjelutung, Ketua Koperasi Sepalda Intimung, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Serta Tokoh Pemuda.

“Harapan kita, penanaman perdana kelapa sawit kebun plasma ini kedepannya untuk membantu memberikan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar perusahaan PT PCP,” ujar Ibrahim Ali.

Ia mengungkapkan perizinan usaha perkebunan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.

Dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang memiliki wilayah kerja 250 hektare lebih, wajib membangun plasma sebesar 20 persen dari inti.

“Untuk itu, tidak ada alasan apapun bagi setiap perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut,” imbuhnya. (adv).

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara, Jumat (17/03).

Turut hadir dalam acara penyerahan yang diselenggarakan di aula gedung BPK ini Kepala BPK Kaltara, Ruben Artia Lumbantoruan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Albertus Stefanus Marianus, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara berserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada BPK Kaltara karena telah melakukan pemeriksaan interim LKPD Tahun 2022 sejak 30 Januari hingga 23 Februari 2023 lalu.

Pada kesempatan ini, Gubernur menyampaikan realisasi Pendapatan Daerah (PAD) tahun 2022 Rp 2,732 triliun atau 106,97 persen, belanja daerah teralisasi sebanyak Rp 2,127 triliun atau 89,66 persen, dan dana transfer dapa terealisasikan sebesar Rp 426 miliar atau 99,36 persen.

Ia juga menyebutkan, dari neraca Pemprov Kaltara untuk aset lancar kas daerah, kas bendahara pengeluaran, kas sekolah, kas blud dan kas lainnya sebesar Rp 409,10 miliar.

Sementara untuk piutang, per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 80,93 miliar yang terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang transfer dan piutang lainnya.

Untuk aset tetap Per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun 2022 sebesar Rp 9,15 triliun sementara tahun 2021 lalu sebesar Rp 486 miliar.

“Di mana kenaikan tersebut berasal dari belanja modal, hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dari masyarakat, kemudian dari penyerahan aset kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sumber-sumber lainnya,” jelasnya.

Di bidang investasi jangka panjang, per 31 Desember 2022 sebesar Rp 232,29 miliar. Kaltara mendapatkan penambahan penyetaraan modal dari perbankan sebesar Rp 15 miliar.

Selanjutnya, kewajiban Pemprov Kaltara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 241,88 miliar. kewajiban ini terdiri dari utang dana bagi hasil pajak kabupaten/kota sebesar Rp 124 miliar, utang transfer kepada pemerintah pusat atas lebih salur dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp 83 miliar, utang pengadaan sebesar Rp 22,96 miliar.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala perwakilan BPK RI Kaltara yang hari ini berkenan menerima penyerahan laporan keuangan unaudited Pemprov Kaltara yang selanjutnya akan dilakukan kembali pemeriksaan terinci oleh tim BPK RI perwakilan Provinsi Kaltara terhadap LKPD unaudited yang disampaikan,” tutup Gubernur Zainal.

Selain itu dalam sambutan selanjutnya, Ruben mengapresiasi Gubernur Zainal berserta ajarannya yang telah menyerahkan laporan keuangan ini tepat waktu sesuai dengan periode yang diamanatkan dalam Undang-Undang.
Ruben mengatakan, atas laporan tersebut Perwakilan BPK RI melakukan pemeriksaan laporan keuangan unaudit tahun anggaran 2022 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemprov Kaltara.

“Kami meminta sinergi yang positif dari Gubernur dan jajarannya dalam pelaksanaan pemeriksaan enam puluh hari kedepan,” katanya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Ia juga menyampaikan rekomendasi pemeriksaan interim maupun pemeriksaan yang akan berjalan sebaiknya ditindaklanjuti sebelum periksaan itu berakhir.

“Perwakilan BPK Kaltara sebagai mitra strategis Pemprov Kaltara dalam hal transparasi dan akuntabilitas akan selalu mendorong pemerintah untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi dalam rangka mencapai tujuan bernegara,” pungkasnya. (mddkisp)

KTT, SuaraBorneo.com – Bupati Ibrahim Ali sudah menandai dilakukannya pemancangan perdana pembangunan Kantor Bupati di Kawasan Pusat Pemerintahan Tana Tidung.

Pelaksanaan dimulainya pemancangan perdana untuk pembangunan Kantor Bupati, gedung utama, gedung A dan gedung B.

“Kegiatan ini sudah dilelang dan ditetapkan pemenangnya mulai Desember 2022. Tapi, karena proses, kondisi dan alat maupun lainnya,  termasuk pematangan lahan dan lainnya butuh proses, akhirnya baru bisa kami mulai Maret ini,” ujar Bupati.

Ia terangkan ada dua tempat, lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan. Mulai dari Kantor DPRD Tana Tidung yang sudah dilaksanakan sejak Februari

Saat ini pembangunan akan dilakukan dengan gedung Kantor Bupati yang terdiri dari gedung utama, gedung A dan gedung B.

“Harapan kami pembangunan ini akan dimulai dengan target. Sudah kami tanyakan ke Kadis PUPR, progress pencapaian minimnya tahun ini pekerjaan akan selesai 60 persen,” ungkapnya.

Sementara untuk skema pembiayaan akan digunakan dengan tahun jamak dari APBD Tana Tidung.

Mulai dianggarkan tahun 2022, kemudian tahun 2023 dan akan dituntaskan tahun 2024.

Nilai anggarannya, kata dia, untuk gedung DPRD sekitar Rp60 miliar, gedung utama Rp66 miliar, gedung A diperkirakan Rp31 miliar dan gedung B sekitar Rp31 miliar.

Bupati juga memastikan persyaratan pembangunan sudah memenuhi aspek regulasi yang menjadi kewajiban.

Termasuk, izin galian C di wilayah kerja pusat pemerintahan ini juga sudah dipenuhi.

“Setiap kontraktor yang bekerja itu akan ditarik pajaknya untuk pajak galian C, selanjutnya masuk ke kas daerah sesuai aturan. Jadi harus dipahami dulu, dimana galian C. Ini bukan komersil, ini pekerjaan pemerintah dan bukan untuk diperjualbelikan,” tegasnya. (mdadv)

TANA TIDUNG, SuaraBoeneo.com – Penghargaan Batas Desa Award dengan kategori Sangat Baik diserahkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Kabupaten Tana Tidung.

Penyerahan penghargaan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penyelesaian Batas Desa Tahun Anggaran 2023 di Hotel Golden Butique, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Wakil Bupati Tana Tidung, Hendrik menerima langsung penghargaan yang diserahkan Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Dr. Eko Prasetyanto, PP., SSi., M.Si., M.A.

Selain Wakil Bupati, dalam kegiatan tersebut juga didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Tana Tidung, Arif Prasetiawan dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hersonsyah.

Penghargaan yang diberikan ini merupakan salah satu dukungan dari pemerintah pusat untuk mendorong daerah melakukan percepatan penyelesaian peta batas administrasi.

Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden  Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Dalam rangkaian acara ini, juga disampaikan penghargaan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah melaksanakan bimbingan dan pengawasan.

Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dinilai dari jumlah desa yang telah diselesaikan melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang peta batas desa.

Kabag Pemerintahan Setkab Tana Tidung, Arif Prasetiawan dari Kabupaten yang ada di Indonesia, hanya 10 yang mendapatkan penghargaan.

Sedangkan di Kaltara, Tana Tidung menjadi satu-satunya Kabupaten yang mendapatkan penghargaan.

“Ada dua kategori penghargaan yang diberikan, untuk kategori baik dan kategori sangat baik. Kalau Tana Tidung dapat penghargaan Sangat Baik. Di seluruh Indonesia, hanya 10 Kabupaten yang dapat penghargaan, Tana Tidung salah satunya,” ujarnya. (mdadv)

TANA TIDUNG, SuaraBorneo.com – Pemerintah daerah (Pemda) wajib memberikan bantuan kepada setiap partai politik (Parpol) terutama yang sudah memiliki kursi di legislatif. Bantuan diberikan setiap awal bulan atau awal tahun melalui anggaran murni setiap tahunnya.

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali berharap setiap parpol yang mendapatkan bantuan parpol untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingan untuk membesarkan parpol.

“Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) juga jangan telat. Kadang kami yang harus minta kepada teman-teman parpol, untuk SPJ-nya. Tapi, kalau misalnya anggaran parpol belum dibagikan, diminta lagi, ditanya-tanya. Kalau dibagikan, kumpul (SPJ) terlambat,” ujarnya, Selasa (14/3/2023).

Ia berharap tidak ada lagi pihak pemkab meminta SPJ Parpol untuk dilaporkan. Sehingga, bantuan yang sudah dianggarkan memiliki regulasi dan ada dasarnya untuk bisa dimanfaatkan membesarkan parpol.

“Ayo ciptakan demokrasi yang umum, bebas, langsung dan rahasia. Tetapi tentunya juga dengan suasana yang kondusif dan kekeluargaan,” tuturnya.

Perbedaan dalam pilihan politik merupakan sebuah hal yang lumrah dalam demokrasi.

Ia katakan, jika tidak ada dinamika, maka tidak akan tercipta pemimpin yang hebat.

Sedangkan jika ada dinamika, ada salah satu parpol yang saling menyerang pemerintah bisa memberikan kritik yang baik untuk membangun.

Parpol sebagai kontrol pemerintah, memastikan pemerintah sudah tegak lurus saat membuat kebijakan dan masih harus dikritik. Terutama parpol yang memiliki perwakilan di legislatif.

Namun, tetap menciptakan demokrasi yang kondusif di Tana Tidung dengan kritik yang konstruktif.

Ibrahim menyampaikan, kritik yang konstruktif untuk membangun dengan memberikan gagasan, masukan dan saran.

“Kritik itu sangat bagus dan menurut saya sangat asyik. Kalau permainan politik itu tidak ada yang pro dan kontra, maka tidak akan cantik dan bagus. Kami sebagai Pemda membuka diri untuk di kritik dan diberikan masukan, saran,” imbuhnya. (mdadv)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kota Tarakan mengelar acara Penyerahan SK PNS, mengambil Sumpah PNS, dan sekaligus melantik PNS dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan, Sabtu (11/3/2020).

Prosesi ini diikuti oleh para PNS formasi penerimaan CPNS tahun 2021 dan juga para PNS yang belum berkesempatan mengambil sumpah pada periode sebelumnya, turut Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Tarakan H. Hamid S. SE, Para Asisten dan sejumlah kepala OPD Pemkot Tarakan.

Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M. Kes., menekankan, kelulusan CPNS merupakan murni kerja dan kemampuan para peserta. CPNS yang lolos merupakan orang-orang pilihan, dan “Proses menjadi pegawai tidak mudah. Begitu juga selama menjadi pegawai tidak mudah,” kata Walikota.

Untuk itu, Walikota berpesan agar semua CPNS menjalankan amanah sebaik mungkin. Ia tak ingin mendapat kabar ada CPNS yang memiliki etos kerja buruk, terkhusus bagi CPNS yang resmi diambil sumpahnya.

Wali Kota juga menyampaikan selamat atas beralih peralihan status menjadi PNS, “Pengambilan sumpah ini juga sekaligus dilaksanakan dengan pelantikan dalam jabatan fungsional pertama bagi para PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional.

Atas nama Pemerintah Kota Tarakan, perkenankan saya menyampaikan selamat atas ditetapkannya Saudara menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan,” ucap Wali Kota.
Khairul juag di kesempatan ini memberikan arahan bagi para PNS untuk : Pertama, memperkuat jati diri sebagai ASN yang memiliki core value BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)
Kedua, mencintai Medan tugas. “Salah satu fungsi PNS adalah perekat bangsa.

Maka di mana pun bertugas, masing-masing PNS harus memiliki orientasi pengabdian jangka panjang,” tegasnya.
Ketiga, para PNS diminta untuk jangan pernah ragu untuk meningkatkan kompetensi diri baik dari segi pengalaman, skill, dan ilmu pengetahuan.

Keempat, PNS diminta untuk membekali diri dengan soft skill, misalnya dalam membangun jejaring kerja yang suportif, meningkatkan kecerdasan emosional, hingga kecerdasan finansial.
Kelima, para PNS diminta untuk menjaga nama baik institusi, pribadi, dan keluarga.

Jadi “Setiap ASN adalah cerminan dari lembaganya, mari kita bangun citra ASN yang positif, yang akan menjadi bekal kita semua dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik,” tutup Wali Kota. (mdd).