Connect with us
FILE-MASAK-LOGO-SB-5

KrimHum

Diapresiasi Positif Sikap Bupati Labusel untuk Prioritaskan Pembangunan Ketimbang Beli Mobil Dinas Rp 1,7 M

Published

on

Caption : Foto Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum Sumatera Utara, Zakaria Rambe

MEDAN, suaraborneo.com – Kebijakan Bupati Labuhan Batu Selatan (Labusel) H Edimin yang menolak pembelian mobil dinas baru seharga Rp 1,7 miliar, diapresiasi oleh Paguyuban Sedulur Selawase. Kebijakan itu mencerminkan sikap seorang kepala daerah yang mempunyai prioritas dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan di daerahnya.

“Kebijakan Pak H Edimin itu patut diapresiasi. Dia sudah menunjukkan perhatiannya bahwa saat ini ada hal-hal yang perlu menjadi prioritas dan membeli mobil dinas baru tentu bukan hal penting bagi seorang bupati,” kata Ketua Paguyuban Sedulur Selawasa Aulia Andri kepada wartawan, Senin (11/10).

Aulia Andri yang juga merupakan kader PDI Perjuangan ini menyebutkan, Bupati Labusel H Edimin merupakan bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilkada 2020. Maka itu, dia mengatakan bahwa sikap dan kebijakan H Edimin sudah sejalan dengan garis politik PDI Perjuangan yang selalu membela kepentingan masyarakat.

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum Sumatera Utara, Zakaria Rambe mengatakan keputusan yang diambil Bupati Labusel dengan menggunakan mobil dinas yang kapasitas mesinnya dibawah 3.000cc menunjukkan keinganan menghemat anggaran Pemkab Labusel.

“Saya mendapat informasi bahwa beliau (Edimin) memilih mobil jenis Toyota Innova ketimbang mobil Toyota Land Cruiser yang harganya tentu bisa tiga kali lipat lebih murah,” kata Zakaria yang juga merupakan Pendiri/Dewas Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM).

Zakaria yang juga merupakan Wakil Ketua DPW PKB Sumut juga optimis, H Edimin akan mampu membawa Kabupaten Labusel dari berbagai ketertinggalan selama ini. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, Labusel menjadi kabupaten yang strategis jika dikelola dengan baik.

“Saya rasa dengan dukungan birokrasi yang rapi, serta kebijakan politik yang strategis, H Edimin akan mampu membawa Labusel menjadi saah satu kabupaten yang diperhitungkan di Sumut,” kata Zakaria yang kini didapuk sebagai Wakil Ketua DPD I SPPP-SPSI Sumut dan Sekretaris ASPEKPIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan PIR) Sumut.

Sebelumnya diberitakan Bupati Labusel H Edimin membatalkan pembelian mobil baru seharga Rp 1,7 miliar. Anggaran pembelian mobil yang terlalu besar tersebut kini dialihkan ke sektor lain. (ad-sb)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bengkayang

9 Tersangka PETI Di Bengkayang Diamankan Polisi

Published

on

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Kepolisian Resor Bengkayang mengungkap Sejumlah barang Bukti Hasil tambang Emas atau PETI beserta 9 Orang Tersangka pada Tahun 2021.

Kasus PETI tersebut di Sampaikan Kapolres Bengkayang, Polda Kalbar, AKBP Arif Agung Winarto, S.I.K dalam sebuah press release di Polres Bengkayang, Jumat (22/10/2021).

Dalam Konferensi Pers Rilis, Kapolres Bengkayang AKBP Arif Agung Winarto, S.I.K menerangkan 9 orang tersangka pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di berbagai titik di wilayah Kabupaten Bengkayang.

“Dari Hasil Pengungkapan peti Sampai saat ini kita sudah berhasil mengamankan 9 orang tersangka PETI,” ucapnya.

Dijelaskan Kapolres, saat petugas melakukan pengecekan izin usaha kegiatan penambangan tersebut, penanggung jawab kegiatan penambangan tidak bisa menunjukan dokumen legalitas kegiatan penambangan sehingga petugas melakukan upaya hukum dengan mengamankan para pelaku beserta barang bukti.

Mengenai tempat TKP operasi PETI Kapuas tersebut, dijelaskannya ada beberapa titik wilayah, yaitu di Kecamatan Monterado, satu Kecamatan Sungai Betung Masing masing satu Tkp.

“Memang ada juga satu kasus dalam hal ini sudah melanggar pasal 161 undang-undang nomor 3 Tahun 2020, yaitu sebagai penadah, dan menyalurkan hasil dari PETI tersebut,” papar Kapolres Bengkayang.

Adapun barang bukti yang disita pihak kepolisian Polres Bengkayang pada pengungkapan kasus tersebut, adalah uang senilai 25 juta, hasil PETI dan penadah berupa emas puluhan gram, alat pengolahan, serta alat berat yang masih berada di gudang penyitaan.

“Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolres Bengkayang. Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, para pelaku diancam dengan pasal Tindak Pidana undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman pidana penjara 5 Tahun,” pungkas Kapolres Bengkayang. (rbn)

Continue Reading

Kalteng

Gegara Nikah Tak Disetujui, Kekasih Nekat Sebarkan Video

Published

on

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Lantaran diduga nikah tak disetujui, Muhammad Zaini alias Ijai (23) nekad menyebarkan video foto kekasihnya sendiri E (20).

Warga Handel Melati Desa Mawar Mekar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas kini harus mendekam di sel tahanan Polres Kapuas setelah kasusnya dilaporkan ke polisi.

Kapolres Kapuas AKBP Manang Subeti melalui Kasat Reskrim AKP Kristanto Situmeang dikonfirmasi wartawan Selasa (12/10/2021) membenarkannya.

“Tersangka Muhammad Zaini kami amankan dirumahnya pukul 21.30 Wib Senin (11/10),”katanya.

Ditegaskan penangkapan tersangka Muhammad Zaini berdasarkan laporan polisi tanggal 11 Oktober 2021 Tentang dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008.

Menurutnya selain tersangka pihaknya juga mengamankan barang bukti satu buah telepon seluler warna merah,”katanya.

Sedangkan kronologis kejadian Kamis tanggal 07 Oktober 2021 korban mendapati foto – foto yang terlihat payudara, dan alat kelamin, serta video yang terlihat payudara korban, dimana dikirimkan / disebarluaskan ke orang lain menggunakan Media Sosial (Medsos) facebook dan WhatsApp. (ujang/ery-SB).

Continue Reading

Kalteng

Edar Sabu, Pasangan Kekasih Diringkus Polisi

Published

on

KUALA KAPUAS, suaraborneo.com – Satresnarkoba Polres Kapuas berhasil menangkap pasangan kekasih KL (41) dan SN (38) karena kedapatan mengedar narkotika jenis Sabu-Sabu.

Kedua pasangan tersebut tertangkap di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Timpah sekitar pukul 17.30 WIb Senin (13/9/2021).

Kapolres Kapuas AKBP Manang Soebeti melalui kasat Narkoba Iptu Subandi dikonfirmasi wartawan Rabu (15/9/2021) membenarkannya

KL (41) warga Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dan SN (38)
warga Kelurahan Pahandut Kota Palangkaraya.

“Penangkapan berdasar informasi masyarakat dan ditindak lanjuti. Ketika digeledah keduanya sempat mengelak namun polisi menemukan tersangka
menyimpan narkoba jenis Sabu dengan barat 25, 09 gram,”jelasnya.

Dikatakan Kedua tersangka telah dibawa ke Polres Kapuas guna proses hukum lebih lanjut.

“Pasangan ini dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,” ujarnya. (ujang/ery-SB)

Continue Reading

KrimHum

Genk Justice Kolaborasi Siap Dampingi Masyarakat

Published

on

MEDAN, suaraborneo.com – Menyahuti persoalan hukum yang banyak menjadi perhatian masyarakat, Genk Justice Kolaborasi (GJK) hadir. Diisi oleh jurnalis senior, advokat senior serta akademisi, GJK akan berperan aktif melakukan advokasi litigasi dan non-litigasi, investigasi hukum dan kampanye sadar hukum.

Direktur Eksekutif GJK, Rianto Aghly didampingi Zakaria Rambe SH, Ari Atwan SH, Dr Aulia Andre Msi menyampaikan rasa sukacita atas terbentuknya GJK melalui siaran pers, Minggu (12/9).

“Kami hadir untuk melakukan advokasi kepada para pencari keadilan, orang-orang yang terzalimi, kelompok terintimidasi serta hal-hal yang menyalahi hukum positif dan normatif,” kata Rianto Aghly yang karab disapa Anto Genk, pengacara yang selama ini berkiprah menjadi CEO Harian Sumut24.

Berkarir sebagai jurnalis selama puluhan tahun, menjadi dasar bagi Anto Genk untuk mendirikan Firma Hukum Genk Justice Kolaborasi (GJK). Melalui GJK, Anto Genk berharap dan berikhtiar memberikan sumbangsih yang lebih banyak pada penyelesaian masalah hukum.

“Saya sedang berikhtiar memberi kontribusi bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia dan khususnya Sumatera Utara bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum,” kata Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut ini lagi.

Debut GJK akan dimulai dengan beberapa kegiatan seperti pelaksanaan diskusi publik bertajuk: “Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Penyelematan Aset Negara dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. Kegiatan ini direncanakan akan menggandeng pihak kementerian BUMN, kejaksaan, serta para advokat yang tergabung dalam Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM). (ad-sb)

Continue Reading

Bengkayang

Satresnarkoba Musnahkan 5 Gram Narkotika Jenis Sabu

Published

on

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Satnarkoba Polres Bengkayang kembali melakukan pemusnahan Narkotika jenis sabu seberat 5 gram. Pemusnahan tersebut dilakukan di Halaman Belakang Mapolres Bengkayang, Jumat (10/9/2021).

Kasatreskoba Polres Bengkayang, Iptu Maju K. Siregar mengatakan Narkotika yang dimusnahkan merupakan hasil tindak lanjut penangkapan dari wilayah pesisir di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

“Hari ini kita lakukan pemusnahan Narkotika jenis sabu,”katanya.

Iptu Maju menyebut, seberat 5 gram Narkotika jenis sabu dimusnahkan, oleh jajaran Satnarkoba bersama BNN, Kejaksaan Negeri Bengkayang dan pihak terkait lainnya.

Dikatakannya, 5 gram sabu tersebut dari hasil penangkapan tersangka inisial AT, beberapa hari yang lalu.

Sebelum dimusnahkan, Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan uji tes untuk mengetahui keasliannya.

“Barang buktinya, setelah mendapatkan ketetapan status penyitaan dari Kejaksaan Negeri, barang yang telah disisikan untuk pengujian Balai POM, untuk pembuktian di Pengadilan, selebihnya di Musnahkan,”ungkapnya.

Kini, tersangka AT atas perbuatannya dalam kasus tersebut, terancam pasal 114 ayat 1 UU nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan ancaman hujuman pidana penjara minimal 4 tahun, paling lama selama 12 tahun atau denda paling sedikit 800 juta rupiah.(RB)

Continue Reading

KrimHum

Sengketa Pelantikan Perangkat Desa Oelet Berakhir di PN Soe

Published

on

NTT, suaraborneo.com – Pelantikan perangkat desa Oelet, kecamatan Amanuban Timur, kabupaten Timor Tengah Selatan, provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu di dalam kantor desa Oelet tidak disetujui oleh beberapa calon perangkat desa yang mengikuti seleksi namun tidak dilantik saat itu.

Amos Lafu, selaku kuasa hukum tergugat kepada media ini, Rabu (8/9/2021) mengatakan bahwa proses persidangan yang panjang perkara perdata terkait sengketa pelantikan perangkat desa Oelet diputuskan pada hari ini, Rabu (8/9/2021) dan amar putusannya ialah
1. Mengabulkan eksepsi tergugat
2. Menyatakan pengadilan Negeri SoE tidak berwenang mengadili perkara ini karena SK pelantikan oleh kepala desa masuk obyek TUN
3. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar enam ratus ribu rupiah, tandasnya.

Selain itu, dikatakan advokat muda ini bahwa awalnya tergugat minta bantuan LKBH Fakultas Hukum Undana dan direkomendasikan kepada tim kami yakni:
1. Amos Aleksander Lafu, SH.,MH
2. Obednego Agustinus Ratu Djami, SH.,MH
3. Egiardus Bana, SH.,MH
4. Andrysn Ebenhaiser Boling, SH

Kami menyampaikan terimakasih kepada majelis hakim yang telah dengan Arif dan bijaksana mengadili dan memutus perkara ini, terimakasih kepada klien kami kepala desa Oelet dan LKBH Fakultas Hukum Undana serta apresiasi kepada kuasa hukum penggugat yang telah menjadi mitra keadilan selama persidangan, pungkasnya.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa kita pada prinsipnya menginginkan agar pembangunan di desa Oelet tetap berjalan sesuai apa yang diharapkan masyarakat sehingga kita memperjuangkan keadilan, jelas pengacara ini.

Sementara, Muhammad Tapoin, kepala desa Oelet, kepada media ini menuturkan bahwa saya selaku kepala desa menghargai amar putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) SoE yang dibacakan hari ini.

Selain itu dikatakan bahwa saya selaku kepala desa memiliki kewenangan di desa sehingga saya melantik para perangkat agar membantu saya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tuturnya.

Sampai berita ini diturunkan para penggugat belum berhasil dihubungi. (Albert)

Continue Reading

Jakarta

Pejabat DJKN Pusat Disomasi, Terkait Lelang Besi Tua Eks PT CPI

Published

on

JAKARTA, suaraborneo.com – Pejabat Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Pusat berinisial DZ disomasi Kantor Hukum SEEZ dan rekan, Sugiharto SH,Edward Sibarani SH MH dan Edward Pasaribu SH, terkait pelelangan besi tua bekas PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Kecamatan Mandau.

Kantor Hukum SEEZ dan Rekan ini, menjadi kuasa hukum dari Fandy Al Rasyid, Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakat Pemerintah LAMR Mandau, yang merasa menjadi korban dari DZ, pejabat DJKN Pusat.

Dalam somasi ini, disebutkan Sugiharto, pejabat senior di DJKN ini diduga telah meminta uang kepada klien mereka dengan janji akan memenangkan lelang yang di laksanakan DJKN Kementerian Keuangan RI.

“Atas janji ini, klien kami kemudian mengirimkan sejumlah uang kepada rekening atas nama DZ dari 2019 hingga 2020, yang nilainya mencapai Rp102.500.000, “ujar Sugiharto didampingi Edward Sibarani SH MH.

Persoalan yang terjadi antara Fandy dari LAMR Kawasan Mandau dan DZ, pejabat DJKN Pusat ini bermula, ketika Lembaga Adat Melayu Riau Kawasan Mandau meminta hibah besi tua eks PT CPI tahun 2019 lalu.

Dalam surat yang dilayangkan kepada PT CPI, SKK Migas, LAMR Mandau yang ditanda-tangani Ketua Majelis Tinggi Adat, Datuk Seri Fachruddin Syarif, meminta hibah ini demi kepentingan masyarakat Adat dan kepentingan sosial-budaya lainnya.

LAMR Mandau kemudian menunjuk Muhammad Farizan dan Fandy Al Rasyid untuk menindak-lanjuti permohonan hibah besi tua ini serta menjumpai sejumlah pihak, yang berkompeten dalam hal ini. Penugasan ini tertuang dalam Warkah LAMR Kawasan Mandau Nomo:01/MT-LAMR Kawasan Mandau/VII/2019.

Mengingat, besi tua eks PT CPI ini adalah aset negara, dan pelepasannya harus melalui Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dari sinilah, kemudian Muhammad Farizan dan Fandy dipertemukan dengan DZ, yang katanya bisa membantu apa yang menjadi harapan LAMR Mandau.

Atas petunjuk Dany, LAMR kemudian diikutkan dalam proses-proses lelang pelepasan aset eks PT CPI ini. Fandy menceritakan ini, dirinya intens berhubungan dengan Dany. Dany, juga meminta sejumlah uang kepada Fandy untuk ditransfer, yang katanya sebagai biaya pengurusan proses lelang.

“Total yang sudah saya transfer itu, Rp102.500.000, semuanya ada bukti transfer, juga ada bukti percakapan via WhatsApp. Saudara DZ, dalam percakapan melalui WhatsApp ini meminta sejumlah uang, yang menurutnya adalah biaya untuk pengurusan lelang besi tua bekas PT CPI ini, Nilainya macam-macam,’ sebut Fandy yang selama ini intens berhubungan dengan Dany.

Bahkan, Fandy menyebutkan dirinya berhubungan dengan Dany sejak September 2019 hingga Maret 2021. Untuk pengurusan ini dirinya bahkan, terpaksa bolak-balik Jakarta-Pekanbaru-Duri.

“Dia meminta saya ke Jakarta untuk mengurus segala keperluan terkait pelepasan aset eks PT CPI ini, dari September 2019 hingga November 2020. Saya betul-betul dirugikan, oleh ulah oknum pejabat DJKN Pusat ini. Bahkan, untuk mengurus ini, usaha saya yang ada di Pekanbaru terpaksa saya tinggalkan. Namun, apa yang dijanjikannya semuanya hanya bual belaka,” tambahnya.

Sebagai orang yang ditunjuk LAMR Kawasan Mandau di dalam pengurusan hibah besi tua ini, Fandy akhirnya menempuh ranah hukum. Dan kemudian menunjuk Kantor SEES dan Rekan sebagai kuasa hukumnya.

Sugiharto SH didampingi Edward Sibarani SH MH saat dijumpai di Pekanbaru, mengatakan dalam perkara ini, pihaknya telah melayangkan somasi kepada Dany Zulham selaku Kepala Seksi Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Kita sudah dua kali melayangkan somasi kepada Sdr. DZ ini. Somasi pertama pada tanggal 26 Juli 2021 untuk bisa hadir dalam pertemuan pada tanggal 6 Agustus 2021. Namun, yang bersangkutan tidak mengindahkan sama sekali. Somasi kedua, kita layangkan pada tanggal 16 Agustus 2021, untuk bisa hadir membicarakan persoalan ini pada Selasa, 24 Agustus 2021. Lagi-lagi, tidak ditanggapi. Padahal, dalam surat yang kami layangkan, ada nomor handphone yang bisa dihubungi, Sepertinya, dia tidak ada itikad baik membicarakan hal ini secara baik-baik,’ ujar Sugiharto.

Menyikapi hal ini, Sugiharto mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). “Dalam waktu dekat, akan kita surati, sekarang kita lagi mempersiapkan semuanya,” sebut Sugiharto didampingi Edward Sibarani SH MH.

Sementara itu, Dany Zulham, yang dikonfirmasi awak media via WhatsApp, membantah apa yang dituduhkan kepada dirinya. “Semua ini fitnah pak, saya tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan ini,” ujarnya singkat.

Bahkan, dikatakan DZ, Fandy saat ini juga bukan anggota LAMR Kawasan Mandau lagi. “Informasi yang saya terima, Fandy itu bukan lagi, di LAMR Mandau,” ujarnya.

Fandy Al Rasyid saat dikonfirmasi terkait hal ini mengakui, kalau dirinya saat ini memang tidak lagi menjadi anggota LAMR Kawasan Mandau.

“Saat ini saya memang tidak lagi di LAMR Kawasan Mandau, karena urusan lelang ini saya dipecat dari sana. Padahal, untuk urusan permohonan hibah ini kan memang LAMR Kawasan Mandau yang menugaskan saya,” ujarnya. (ad-sb)

Continue Reading

Kalteng

Sabu Lebih 800 Gram Diamankan Ditresnarkoba Polda Kalteng

Published

on

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo.com – Torehan prestasi Ditresnarkoba Polda Kalteng dalam memberantas peredaran gelap Narkoba patut diacungi jempol.

Fakta tersebut terungkap saat konferensi pers tindak pidana Narkoba yang dipimpin Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyom, M.Hum., M.Si., M.M., melalui Kabidhumas Kombes Pol K. Eko Saputro, S.H., M.H., Selasa (24/08/2021).

Hal senada disampaikan Dirresnarkoba Kombes Pol Nono Wardoyo, S.I.K., M.H. Dikatakannya, setelah mendapatkan informasi tentang transaksi Narkoba, pihaknya lantas melakukan penyelidikan.

“Dimana, pada TKP yang berada di pinggir Jalan Temanggung Tilung tepatnya di depan Bengkel Motor Rifky Kota Palangka Raya, Ditrenarkoba telah mengamankan Je (26) dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 49,90 gram dari pelaku,” katanya.

“Berbekal dari hasil tangkapan itu, kami berupaya keras untuk menggali informasi yang memungkinkan terlibatnya pengedar lain dalam kasus ini,” jelasnya.

Benar saja, terang Nono, di TKP berikutnya yang berada di Jalan Menteng tepatnya di barak warna kuning pintu 5 (lima), petugas kembali mengamankan sabu dengan jumlah yang fantastis.

“Jadi perlu rekan-rekan ketahui, di TKP kedua ini, kami berhasil mengumpulkan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 772 gram dari tangan pelaku berinisial Wi (36),”urainya.

Kembali dijelaskannya, jika pengungkapan kasus untuk kedua pelaku Narkoba ini berasal dari Banjarmasin, Kalsel untuk diedarkan di Kota Palangka Raya.

“Kedua pelaku, baik Wi dan Je adalah pemain baru. Mereka mendapatkan barang haram tersebut dari pelaku S yang berada di Kaltim.

Untuk S sendiri kini sudah ditangkap pihak BNN Kalsel dengan barang bukti sabu mencapai 1 kg lebih,” paparnya.

Nono menegaskan, pada kasus tersebut, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ancaman hukumannya, penjara minimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp 10 Miliar rupiah,”pungkasnya.(ujang/ery-SB).

Continue Reading

Kalteng

Jual Anak Prostitusi Online Ayah Dan Mucikari Ditangkap Polisi

Published

on

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Ekspoitasi seksual anak di bawah umur prostitusi online di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah (Kalteng) terungkap. Mirisnya korban anak kandung sendiri ON (14).

Kapolres Kapuas AKBP Manang Soebeti kepada media Kamis (19/8/2021) membenarkannya. Dugaan tindak pidana ini pihaknya mengamankan dua orang pelaku.

“RD alias AP (33) warga Sari Pulau Desa Mambulau Kecamatan Bataguh Kapuas mucikari. Ayah korban AS (61) seorang buruh harian lepas warga Jalan S Parman Kuala Kapuas,”kata Kapolres.

“TKP nya di Hotel Walet nomor 508 Jalan A. Yani Kapuas. Kedua pelaku tertangkap tangan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat sekitar pukul 22.05 Wib Selasa (17/8/2021) malam,”jelas Kapolres.

Kapolres mengatakan kedua pelaku kini menjalani prosea hukum lebih lanjut.
“Kedua pelaku dikenai pasal 88 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang peraturan atas UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara denda 200 juta,”ujar Kapolres. (ujang/ery-SB).

Continue Reading

Populer