Lanal Banjarmasin Vaksinasi Karyawan PT CPKA Dan Warga Pesisir – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-15 IK-AN-1A

Daerah

Lanal Banjarmasin Vaksinasi Karyawan PT CPKA Dan Warga Pesisir

Published

on

PELAIHARI, suaraborneo.com – Bertempat dikantor PT. Citra Putra Kebun Asri (CPKA) Desa Batalang Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, TNI AL, dalam hal ini Lanal Banjarmasin kembali menggelar Serbuan Vaksinasi Maritim tahap pertama kepada karyawan PT. Citra Putra Kebun Asri (CPKA) dan menyasar para warga pesisir disekitarnya, Jum’at (5/11/2021).

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Lanal Banjarmasin dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalsel dengan melibatkan 23 Nakes (Tim Vaksinator) dari Balai Pengobatan (BP) Lanal Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Diketahui, dari jumlah pendaftar 389 orang, telah sukses divaksinasi semuanya dengan menggunalan Vaksin jenis Sinovac dengan hasil aman dan sehat serta tanpa ada KIPI (Kejadian Pasca Tanpa Imunisasi)

Hingga saat ini, Lanal Banjarmasin masih terus menggalakkan pemerataan Serbuan Vaksinasi Maritim secara massal terhadap masyarakat yang belum terjamah akan Vaksinasi, hal ini dilakukan sebagai langkah terciptanya Herd Immunity (Kekebalan Kelompok) di elemen masyrarakat, guna menangkal penyebaran atau penularan wabah Covid-19.

Ditempat terpisah, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko M.Tr. Hanla mengatakan, Vaksinasi massal ini sebagai upaya mendorong dan mensukseskan program Pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, diperlukan solidaritas sosial dalam menghadapi dan menghentikan laju penyebarannya serta meminimalisir bertambahnya angka kasus penderita.

Demi pencapaian totalitas terciptanya kekebalan kelompok dilapisan masyarakat Kalsel, Lanal Banjarmasin terus menggencarkan Serbuan Vaksinasi secara bertahap, guna membentengi tubuh agar terhindar dari serangan virus.

Semoga musim pandemi ini segera berakhir, supaya tatanan kehidupan masyarakat dalam beraktivitas kembali normal seperti sedia kala, salah satu kuncinya adalah dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat., jelas Danlanal.

Sementara itu, ketua penyelenggara Mayor Laut (K/W) dr. Meutia Indrasakti menyampaikan, kegiatan sinergitas yang baik ini tidak berhenti sampai disini saja, rencana dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan Serbuan Vaksinasi Maritim massal secara berkelanjutan, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan warga yang sudah vaksin tetap sehat dalam beraktivitas, ungkapnya. (ad-sb)

Banjarmasin

Bantuan Bank Kalsel kepada Korban Kebakaran Di Kecamatan Batumandi Balangan

Published

on

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Cabang Paringin, Agus Setiawan kepada Ketua TP PKK Balangan lbu Hj. Sri Huriyati Hadi. (Foto/Ist) 

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Membantu korban bencana maupun meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia ini merupakan tindakan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan dalam ajaran agama.

Pada tanggal 17/10/2022 telah terjadi musibah kebakaran di Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan.

Sebagai kepedulian UPZ Bank Kalsel terhadap korban musibah kebakaran UPZ Bank Kalsel memberikan paket sembako dan santunan melalui KC Paringin.

Adapun penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Cabang Paringin, Agus Setiawan kepada Ketua TP PKK Balangan lbu Hj. Sri Huriyati Hadi yang selanjutnya akan diserahkan kepada korban musibah kebakaran di Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Jum’at (4/11/22).

“Semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat dan dapat meringankan kesulitan bagi korban musibah kebakaran di Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan,” pesan Agus Setiawan.

Bagi Donatur dan Sahabat Gen-K yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv/ad]

Continue Reading

Banjarmasin

Ombudsman Dengar Keluhan Petani Kalsel

Published

on

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian, dan Pupuk Indonesia Holding Company melaksanakan kegiatan bertajuk “Ombudsman Mendengar” di Desa Tebing Rimba, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. (Foto/Ist) 

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian, dan Pupuk Indonesia Holding Company melaksanakan kegiatan bertajuk “Ombudsman Mendengar” di Desa Tebing Rimba, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kunjungan Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (3/10/22).

Pada kegiatan tersebut, Ombudsman RI menjaring berbagai keluhan yang tengah dihadapi oleh perwakilan petani Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Beberapa keluhan yang disampaikan Petani diantaranya mengenai keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi, pemenuhan kebutuhan pupuk SP36, melambungnya harga pestisida, penyediaan pupuk organik, infrastruktur pertanian yang rusak, hingga permasalahan pinjaman para petani yang mengalami gagal panen.

Acara tersebut, turut dihadiri oleh Ibu Yanti dari Kementerian Pertanian dan Eric Rachman, SVP Perencanaan & Manajemen PSO PT Pupuk Indonesia (Persero), sehingga diharapkan dapat langsung memberikan informasi dan tindak lanjut atas permasalahan yang disampaikan. Salah satu permasalahan yang paling banyak dikeluhkan oleh para petani adalah mengenai keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi serta tidak adanya subsidi pupuk SP36.

Terkait keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi, Ibu Yanti selaku perwakilan dari Kemeterian Pertanian menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengupayakan agar kejadian tersebut tidak sampai terjadi, namun walaupun pihak pemerintah pusat mengupayakan hal tersebut, kemungkinan keterlambatan bisa saja diakibatkan oleh keadaan pada level bawahnya, seperti distributor atau kios yang terlambat menyalurkan. Namun demikian, pihaknya terus berupaya agar hal tersebut tidak terjadi. Jika masyarakat masih menemui permasalahan dan keluhan terkait pendistribusian pupuk, dapat menghubungi nomor hotline pengaduan 0812 1533 5574.

“Intinya negara kita ini memiliki keterbatasan saja pak, pada saat ada keterbatasan tentu ada pengurangan, baik komoditas ataupun jenis pupuknya, nah seringkali yang menjadi permasalahan adalah pengurangan itu tidak sesuai dengan harapan para petani kita ini. Oleh karena itu, kedepannya kita akan mengupayakan apa yang dikeluhkan oleh petani”, jelas Yeka.

Keterbatasan pemerintah dalam melakukan subsidi pada pupuk SP36 juga banyak dikeluhkan oleh para petani. Penetapan pupuk bersubsidi berupa urea dan ponska sudah berdasarkan apa yang menjadi sumber kebutuhan para petani sebelumnya. Untuk itu diperlukan mekanisme perubahan setiap tahun, agar pemerintah bisa menetapkan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarat.

Yeka mendorong para petani apabila terdapat permasalahan-permasalahan terkait pertanian dapat melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. “Kalau ada permasalahan terkait pelayanan publik, seperti pupuk, gagal panen kemudian harga murah segala macam karena ada undang-undangnya, yakni undang-undang perlindungan petani. Undang-undang itu mengamanatkan bahwa perlindungan kepada petani itu sudah menjadi hak konstitusi, jadi kalau petani mengalami masalah, wajib untuk dilindungi,” jelas Yeka dalam acara tersebut, Kamis (3/11/2022). [ad/rls]

Continue Reading

Daerah

Angkut Batubara Illegal, Pertamina EP Tanjung Akan Portal Jalan

Published

on

Penggunaan jalan pertamina untuk hauling batubara oleh Penambang Tanpa Ijin (PETI). (Foto/Ist) 

TANJUNG, SuaraBorneo.com – Penggunaan jalan pertamina untuk hauling batubara oleh Penambang Tanpa Ijin (PETI ) di Desa Tamiyang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong membuat PT. Pertamina EP 5 Tanjung bereaksi dan memutuskan untuk melakukan portal jalan.

Hal itu diungkapkan Field Manager (FM) Pertamina EP Tanjung, Sigid Setiawan pada saat jumpa pers bersama awak media di Kantor Pusat Pertamina Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, (Kamis, 3/11).

Menurut Sigid, dilakukannya pemortalan sebagai akibat adanya akitifitas angkutan tambang Batubara yang tanpa ijin menggunakan jalan perusahaannya sehingga pihaknya mengkhawatirkan potensi keselamatan warga sekaligus menegaskan bahwa PT Pertamina tidak ada kerjasana dalam bentuk apapun terhadap aktivitas penambangan tersebut.

“Kita sebenarnya sudah tahu sejak tanggal 8 oktober lalu, bahwa jalan kami dipergunakan oleh pihak lain tanpa ijin, untuk itu kami berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait termasuk melakukan pendekatan secara persuasif atas penggunaan jalan yang dimakaud,” ujarnya.

Ditambahkan Sigid, Koordinasi yang dilakukan yakni dengan
SKK migas dan ESDM propinsi, juga berkorkonsultasi dengan Polres serta Kodim 1008 Tabalong.

“Sebenarnya kita sudah melakukan monitor sejak awal, dan langsung melakukan langkah-langkah persuasif ke pemangku wilayah desa dan warga setempat, kami tidak kemudian langsung bertindak tetapi mengkaji, rapat intern dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, akhirnya kita memutuskan jalan itu kami portal,” imbuhnya.

Selain penggunaan jalan, lanjut Sigid, aktivitas penambangan yang tak jauh dari pipa minyak juga sangat berbahaya bagi keselamatan warga sekitar.

“Menambang terlampau dekat dengan area sumur – sumur miyak kami juga bisa berpengaruh pada proses produksi yang cenderung bisa longsor dan sebagainya,” ungkapnya.

Diinformasikan Sigid, bahwa hasil koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pihak yang berwajib, aktifitas pertambangan yang ada di area operasional PT Pertamina sekitar wilayah Desa Tamiyang Kecamatan Tanta terhitung sejak tanggal 3 Nopember ini sudah berhenti.

Berdasarkan pemantauan media dibeberapa titik di desa Tamiyang hari ini sudah tidak ada lagi aktifitas penambangan disana.
Berdasarkan informasi dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan, stopnya aktifitas penambangan pada hari ini hingga 7 hari kedepan dikarenakan adanya kegiatan Porprov XI 2022 Kalsel di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. [ad/rls]

Continue Reading

Daerah

Pemkab Kotabaru Bentuk Desa Anti Maladministrasi

Published

on

Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan kegiatan pembentukan Desa Anti Maladministrasi, dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman. (Foto/Ist) 

KOTABARU, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan kegiatan pembentukan Desa Anti Maladministrasi. Acara yang dilaksanakan pada Rabu (19/10/2022) di Aula Paris Barantai Kabupaten Kotabaru, dihadiri jajaran Forkopimda, Inspektur Inspektorat, Kepala SKPD, 22 Kecamatan serta 198 Kepala Desa se-Kabupaten Kotabaru.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman, menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, khususnya Bupati Kotabaru, H. Sayed Jafar, terkait pencanangan Desa Anti Maladministrasi ini. Kegiatan tersebut merupakan pijakan awal dalam rangka pencegahan maladministrasi.

“Kabupaten Kotabaru punya modal kuat untuk membangun Desa Anti Maladministrasi. Kami ingin praktik-praktik pelayanan publik yang baik juga menular dan teraplikasi hingga ke level desa. Ombudsman hadir untuk membantu mewujudkan hal tersebut”, terang Hadi Rahman.

Hadi Rahman menyampaikan bahwa maladministrasi merupakan pintu masuk korupsi. Praktik korupsi acapkali berawal dari maladministrasi. Misalnya permintaan imbalan uang atau pungli, penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan prosedur.

“Oleh karena itu, kegiatan hari ini sangat penting dan strategis. Membangun pencegahan maladministrasi sekaligus pencegahan praktik korupsi, untuk menuju birokrasi yang bersih dan kapabel dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima. Karena salah satu tujuan desa adalah meningkatkan pelayanan publik guna memajukan kesejahteraan masyarakat di desa”.

“Ada tiga hal utama yang dihadapi desa saat ini. Pertama, minimnya standar pelayanan publik. Kedua, penerapan prinsip-prinsip tata kelola (good governance) yang masih lemah, termasuk kurangnya partisipasi publik. Ketiga, belum adanya interkoneksi yang kuat antara penyelenggara pelayanan publik di desa dengan di pusat kota. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap percepatan penanganan keluhan masyarakat”, papar Hadi Rahman.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Kotabaru, H. Ahmad Fitriadi, menyampaikan bahwa kegiatan Pembentukan Desa Anti Maladministrasi merupakan kerjasama Inspektorat Kabupaten Kotabaru dengan Ombudsman Kalsel.

“Pembentukan Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Kotabaru merupakan pilot project pertama di Indonesia. Kegiatan ini dimulai dengan penandatanganan komitmen, dan akan dilakukan evaluasi dengan mengacu kepada indikator-indikator pemenuhan standar pelayanan. Selanjutnya ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi”, jelasnya.

“Kami berharap, setidaknya dalam satu kecamatan, ada satu desa yang dijadikan percontohan Desa Anti Maladministrasi. Sangat bagus kalau dalam satu kecamatan, seluruh desa di Kabupaten Kotabaru, membentuk Desa Anti Maladministrasi. Karena ini merupakan wujud peningkatan pelayanan publik di desa sebagaimana Visi Misi Bupati Kotabaru”, paparnya.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh H. Minggu Basuki, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kotabaru, Bupati Kotabaru mengapresiasi Pembentukan Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Kotabaru, karena ini merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi.

Kegiatan diisi pula dengan sosialisasi pelayanan publik oleh Ombudsman Kalsel serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pembentukan Desa Anti Maladministrasi dan Pemenuhan Pelayanan Publik Desa di Kabupaten Kotabaru. Pimpinan Daerah, Kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat dan pengelolaan dana desa. Kemudian meningkatkan pelayanan publik melalui penyediaan Standar Pelayanan Publik (SPP), aturan pendukung dan Sistem Pengaduan Masyarakat. Juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa serta membentuk Desa Anti Maladministrasi pada semua Kecamatan di Kabupaten Kotabaru. [ad/rls]

Continue Reading

Daerah

Pemkab Tala Sepakati Penyertaan Modal Tambahan ke Bank Kalsel Sebesar Rp 53,3 Miliar

Published

on

Ketua DPRD Tala Muslimin didampingi Wakil Ketua H Rahimullah dan Wabup Tala Abdi Rahman didampingi Sekda Tala H Dahnial Kifli memperlihatkan dokumen Perda Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel saat paripurna. (Foto/Ist)

PELAIHARI, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) bersama DPRD setempat, sepakat memberikan penyertaan modal tambahan sebesar Rp 53,3 miliar ke Bank Kalsel.

Tambahan modal itu disepakati setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal ke Bank Kalsel disahkan menjadi Perda, pada rapat paripurna di DPRD setempat, pekan lalu.

Anggota DPRD Tala yang juga Ketua Pansus Pembentukan Perda tersebut, Syafrullah mengatakan, penyertaan modal tersebut diserahkan secara bertahap.

Skenarionya direalisasikan selama dua tahap,” imbuh politisi PAN ini.

Dijelaskannya, pada Perubahan APBD 2022 digelontorkan Rp 25 miliar, kemudian sisanya Rp 28,3 miliar sekian, disalurkan pada APBD murni 2023.

“Kalau ditotal, jumlah penyertaan modal Pemkab ke Bank Kalsel mencapai Rp 138 miliar,” sebutnya.

Syafrullah menyatakan, dengan adanya tambahan penyertaan modal itu, maka dividen yang didapatkan Pemkab Tala menjadi lebih besar.

“Dari simulasi Bank Kalsel, pembagian laba perusahaan yakni Bank Kalsel kepada Pemkab Tala selaku salah satu pemegang saham, yakni di kisaran Rp 11 hingga 12 miliar,” tuturnya. [adv/ad]

Continue Reading

Daerah

Komisi II  DPRD Kalsel Apresiasi Kinerja Bank Kalsel KC Tanjung

Published

on

Anggota Komisi II DPRD Kalsel DR. H. Karlie Hanafi Kalianda, S.H., M.H. dalam gelaran kunjungan kerja ke Bank Kalsel KC Tanjung. (Foto/Ist) 

TABALONG, SuaraBorneo.com – Pertumbuhan LABA Bank Kalsel KC Tanjung yang mencapai 27,74% atau sebesar Rp 26,69 milyar periode September 2022, mendapat apresiasi dari komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal tersebut di sampaikan anggota Komisi II DPRD Kalsel DR. H. Karlie Hanafi Kalianda, S.H., M.H. dalam gelaran kunjungan kerja, dengan agenda monitoring dan evaluasi perbankan milik daerah tersebut, Senin (3/10).

DR. Karlie Hanafi menjelaskan, meski masih ada hasil yang kurang bagus di beberapa bagian, capaian kinerja Bank Kalsel KC Tanjung tersebut patut di apresiasi, pasalnya dilihat dari performanya, Bank Kalsel KC Tanjung mangalami peningkatan.

Banyak target- target yang mampu tercapai bahkan dilampaui pada tahun ini, ungkap Karlie Hanafi.

Ditemui di akhir kegiatan, kepala cabang Bank Kalsel KC Tanjung Khuzaimi, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kedatangan rombongan dari komisi II DPRD Kalsel kali ini.

Dirinya beranggapan kunjungan Dewan Kalsel ini dapat menambah semangat pihaknya untuk terus berkembang, dalam hal penyaluran dan ekspansi kredit.

“Kami berterima kasih banyak, komisi II DPRD provinsi yang mengunjungi kami, dalam rangka kunjungan kerja ke cabang kami di Tanjung, Alhamdulillah hari ini kami bisa menyajikan data kinerja yang baik, sampai dengan posisi 30 September 2022, Mudah-mudahan ini jadi motivasi kami kedepannya, untuk mencapai target di triwulan ke empat agar lebih maksimal lagi”, tutup Khuzaimi. [adv/ad]

Continue Reading

Daerah

PT PLD Subah Gelar Apel Siaga Antisipasi Karhutla

Published

on

PT. Putra Lirik Domas (PLD) wilayah Sambas gelar apel siaga tanggap darurat antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah perusahaan maupun di lingkungan perusahaan. (Foto/Ist) 

SAMBAS , Suaraborneo.com – PT. Putra Lirik Domas (PLD) wilayah Sambas gelar apel siaga tanggap darurat antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah perusahaan maupun di lingkungan perusahaan, Apel Siaga Cegah Karhutla ini dihadiri antara lain Camat Subah Kapolsek, Danramil, Disbun kab.Sambas, DLH Kab Sambas, Para Kades, tokoh adat, tokoh masyarakat dan karyawan perusahaan dilokasi perkebunan PT. PLD Subah,Kab Sambas, Selasa (13/9/22) pagi.

Manajer PT. PLD Sambas, Supriyadi menyampaikan, perusahaan sangat mendukung program pemerintah dalam menjaga lingkungan sekitar dan kegiatan ini sebagai bukti komitmen menjalankan kebijakan manejemen yaitu

Tidak ada pembakaran yang disengaja diperkebunan yang kami kelola” serta secara aktif bersinergi dengan para pihak seperti yang saat ini kami lakukan yaitu dalam upaya bersama-sama melakukan pencegahan karhutla dikabupaten. Upaya sosialisasi dan kolaborasi dengan para pihak kami lakukan terus sehingga bisa bersama-sama mencegah dan mengantisipasi kebakaran lahan tersebut.

“Diinternal perusahaan selain sudah memiliki skenario tanggap darurat penanangan kebakaran, kami juga menyiapkan tim patroli api dan tim damkar yang selalu siap siaga untuk mencegah secara dini terjadinya Karhutla,” tuturnya

“Kami mengucapkan terimakasih, kepada semua instansi yang terlibat dan juga masyarakat sekitar perusahaan atas dukungannya kepada perkebunan PT.PLD sehingga kami dapat melaksanakan apel siaga karhutla dan semoga harapan kami langit biru di bumi Khatulistiwa ini dapat terwujud sesuai harapan kita bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolsek Subah, Iptu Suyatno memberikan pesan pada perusahaan sehingga apa yang latihkan saat apel dapat di aplikasikan saat kejadian. Pihak Kapolsek sendiri juga mengapresiasi langkah dini yang diambil perusahaan terutama komitmennya dalam penanganan dan pencegahan Karhutla di perusahaan dan sekitarnya.

Kapolsek juga meminta, kerjasama yang baik antar perusahaan baik itu dengan pihak kepolisian maupun TNI agar sinergitas terus terjaga, dan terbangun untuk bebas dari karhutla.

Camat Subah, Rita Ahie memberikan apresiasinya kepada pihak perusahaan karena sudah melaksanakan Apel Siaga secara dini dalam penanganan dan pencegahan Karhutla di areal perusahaan dan juga lingkungan sekitar di Subah. Ia meminta perusahaan-perusahan yang berada di sekitar kecamatan subah khususnya benar-benar siap siaga antisipasi mencegah terjadinya karhutla.

“Harus benar-benar di aplikasikan. Kita berusaha mencegah jangan sampai terkecoh apapun perusahaan yang ada di Subah bergandengan tangan dalam antispasi karhutla bersama-sama. Sehingga diharapkan tahun ini tidak ditemukan kasus seperti pada tahun-tahun sebelumnya,” ucap Rita.

“Saling memberikan informasi, saling mengingatkan agar tidak ada karhutla di wilayah kecamatan Subah. Semoga kita semakin bersatu padu dalam mencegah kebakaran baik di pihak Perusahaan maupun pihak luar,” timpalnya.

Sebagai informasi dalam apel siaga dilakukan kegiatan simulasi penanganan kebakaran jika sewaktu waktu terjadi, bagaiamana kesiapan alat, Kesiapan tim dan cara pemadaman, Serta dilanjutkan dengan Penandatangan Komitmen Bersama Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan. (RB)

Continue Reading

Daerah

Judi, Miras Dan Narkoba Dalam Aruh Adat Tidak Sesuai Dengan Budaya Adat Dayak

Published

on

BARABAI, SuaraBorneo.com – Kalimantan yang juga dikenal dengan nama Borneo mempunyai suku asli, yaitu Suku Dayak. Suku Dayak ini pun terdiri dari berbagai macam, untuk di Kal-Sel ada Dayak Meratus, Dayak Loksado, Dayak Bakumpai, Dayak Deyah dan masih banyak lagi. Masing-masing suku dayak pun mempunyai hukum adat yang berbeda, walaupun sebagian besar ada kesamaan, begitu juga untuk agama atau aliran kepercayaan yang masih dominan adalah Kaharingan, namun dalam perkembangannya banyak yang sudah memeluk agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan juga Budha.

Dari sekian banyak kebiasaan atau budaya, ada satu acara yang selalu menarik perhatian banyak pihak, bahkan bukan hanya dari Suku Dayak, yaitu Aruh Adat. Secara umum Aruh Adat adalah suatu acara ritual suci warga adat dayak sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta dan juga persembahan kepada para roh leluhur yang bertujuan agar selalu diberikan keselamatan dan terhindar dari segala macam bahaya dan juga bencana. Seiring dengan perkembangan jaman dan modernisasi, acara Aruh Adat pun banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya dari barat, seperti disertai dengan permainan judi dadu, sabung ayam, pesta minuman keras bahkan penggunaan narkoba, dan ini sesungguhnya telah menodai kemurnian adat dayak, namun oleh oknum Damang dan Kepala Adat diklaim sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ritual adat.

Beberapa waktu yang lalu tepatnya hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 di Liang Anggang Banjarbaru telah dilantik Ketua dan Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kalsel oleh Sekjen Majelis Adat Dayak Nusantara.

Ketua DAD Kalsel Abdul Kadir setelah pelantikan tersebut juga menyampaikan salah satu agendanya yaitu kembali memurnikan Adat Dayak Kalsel, diantaranya adalah meniadakan perjudian pada acara Aruh Adat karena perjudian selain bukan bagian dari adat juga banyak dampak negatifnya khususnya dalam keamanan dan ketertiban.

“DAD Kalsel akan bersinergi dengan Pemerintah, TNI dan Polri serta elemen masyarakat lainnya untuk mewujudkan kondusifitas wilayah dalam mendukung pembangunan nasional,” ungkap Ketua DAD Kalsel Abdul Kadir.

Dalam waktu dekat di minggu terakhir Bulan Agustus 2022 di Balai Adat Datarlaga Desa Murung B Kec. Hantakan Kab. HST digelar aruh adat, dimana berdasarkan informasi yang didapat bahwa aruh tersebut tetap ada acara judi dadu, padahal pada aruh di bulan Mei 2022 yang lalu telah berakibat adanya korban meninggal dunia karena perkelahian saat bermain judi dadu pada aruh tersebut.

Kejadian tersebut tidak membuat Pemerintah Kab. HST beserta unsur TNI dan Polri tinggal diam, jauh-jauh hari telah mensosialisasikan kembali Perda Kab. HST Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Aruh Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal HST agar saat aruh tidak ada aktivitas perjudian apapun bentuknya. Bahkan pada kesempatan tersebut juga diberikan bantuan berupa sembako untuk keperluan aruh.

“Khabarnya Polres HST bersama dengan TNI di Kab. HST baik Kodim Barabai maupun Batalyon 621 Manuntung akan bertindak tegas bila dijumpai ada perjudian saat aruh adat berlangsung, hal ini juga sebagai wujud tindak lanjut dari instruksi Kapolri untuk menindak tegas terhadap segala bentuk perjudian,” pungkas Abdul Kadir. [ad/rls]

Continue Reading

Daerah

Meriahkan KREASIMUDA 2022, Bank Kalsel Bersama Pemkab Tala Implementasikan Program Bekantan

Published

on

Diikuti oleh 500 siswa gabungan dari SMAN 1 Pelaihari, Bank Kalsel bersama dengan Pemkab Tanah Laut dan OJK Regional 9 Kalimantan mengimplementasikan Program BEKANTAN (Buka Rekening Tingkatkan Literasi Gemar Menabung). (Foto/Ist) 

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat terhadap Program KEJAR dan sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan Hari Indonesia Menabung tahun 2022, OJK bersama Kementerian/Lembaga, industri Perbankan, serta stakeholders terkait di seluruh wilayah Indonesia akan melaksanakan kembali kegiatan pembukaan rekening, publikasi, dan edukasi keuangan secara masif melalui kegiatan KEJAR Prestasi Generasi Muda Indonesia (KREASIMUDA). Tahun 2022 ini kegiatan itu bertemakan “Wujudkan Generasi Muda yang Kreatif, Inovatif, dan Inklusif”.

Menyambut baik inisiatif tersebut Bank Kalsel bersama dengan Pemkab Tanah Laut dan OJK Regional 9 Kalimantan mengimplementasikan Program BEKANTAN (Buka Rekening Tingkatkan Literasi Gemar Menabung) yang diintegerasikan dengan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang mendukung Program Satu Rekening Satu Pelajar “GENTA SAMBUNG RASA” Kabupaten Tanah Laut. Mengambil lokasi di SMAN 1 Pelaihari, kegiatan diikuti oleh 500 siswa gabungan dari SMAN 1 Pelaihari, SMPN 1 dan SMPN 2 Pelaihari, SDN Angsau 4 dan SDN Atu-atu, Jum’at (12/8/2022).

Program ini merupakan sebuah inovasi model kegiatan untuk mendorong program KEJAR dalam setiap kegiatan Literasi Keuangan Bank Kalsel. Program yang mengusung konsep kolaborasi edutainment (education & entertainment) ini tidak hanya mengajak siswa mendengar edukasi mengenai kelembagaan dan produk perbankan saja, tetapi juga diajak untuk membuka rekening, bermain games keuangan (Ranking #1), mengunjungi mobil literasi (SIMOLEK) dan langsung mempraktekan penyetoran tabungan, pengecekan saldo melalui mobile ATM dan mobile banking. Dalam kesempatan tersebut juga telah dibuka 500 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) secara serentak.

Dalam sambutannya Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya menjelaskan model edukasi ini telah diuji mulai dari awal tahun 2022 dengan memperhatikan kesiapan SDM Bank dan kedepan model kegiatan edukasi ini akan secara konsisten diterapkan sebagai upaya berkelanjutan Bank Kalsel mendukung tercapainya tujuan program KEJAR, tentunya dengan terus berkolaborasi bersama OJK, Pemerintah Daerah, Pihak Sekolah, dan stakeholder terkait lainnya. Selain itu, di masa yang akan datang Bank Kalsel juga terus mengkaji kesiapan mobile banking untuk dapat memfasilitasi pembukaan rekening pelajar secara online.

“Diharapkan dengan model ini akan dapat meningkatkan literasi keuangan siswa dengan lebih efektif dan sekaligus membangun minat persepsi siswa bahwa menabung di bank itu mudah, aman dan memiliki kebanggaan tersendiri,” terang Hana. [adv/ad]

Continue Reading

Umum

Populer