google-site-verification=2H-sCxyC_PivVEQYOA-YOWReGFaUAEieNeSeN4I1XnQ Menilik Etika Normatif Dalam Kasus Korupsi Jiwasraya – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-8

Artikel

Menilik Etika Normatif Dalam Kasus Korupsi Jiwasraya

Published

on

Sumber Foto : Antara

Penulis:
Ahmad Syakhir (Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia)
Dian Dwi Meisya (Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia)
Hani Alfiyyah Purnomo (Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia)

Menurut UU No, 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Kasus korupsi di Indonesia sudah bukan hal yang asing lagi karena banyaknya dampak buruk yang merugikan negara seperti kasus korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya.

Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya berawal dari tahun 2000-an, perusahaan ini terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan keuangan perusahaan jatuh dan tidak sanggup untuk membayar polis asuransi atas produk JS Saving Plan. BPK mengungkapkan, bahwa Jiwasraya telah melakukan pencatatan laba semu sejak tahun 2006 hingga 2018. Laba semu tersebut berasal dari investasi dana ke saham dan reksadana berkualitas rendah yang dijual ke perusahaan-perusahaan tertentu. Pihak Jiwasraya dan perusahaan tersebut bersekongkol untuk merencanakan skema pembelian agar memperoleh harga di atas nilai perolehan saham. Kemudian, saham tersebut dibeli kembali oleh Jiwasraya. Inilah yang menjadi sumber keluarnya dana untuk memperkaya para tersangka. Dalam pandangan teleologi, kajian etika normatif, konsekuensi pembuatan keputusan harus mempertimbangkan dampaknya kepada orang lain. Tindakan yang dilakukan manajemen menimbulkan ketidakbermanfaatan kepada negara dan masyarakat sebagai pemegang polis, yang artinya prinsip etika normatif ini telah dilanggar. Hal ini bisa dikaji dari cabang teleologi yaitu Welfarnism yang berarti kesejahteraan ekonomi semakin menurun yakni negara dan juga masyarakat.

Selanjutnya, faktor utama kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya adalah kegiatan yang terlalu berorientasi kepada bisnis dan keuntungan pribadi. Perusahaan berusaha mempercantik laporan keuangan untuk menambah laba tetapi dengan laba semu. Laba semu tersebut untuk menutupi kerugian kerugian investasi dan kerugian dari biaya-biaya yang ditimbulkan akibat produk asuransi yang dijual. Menurut pandangan deontologi yang mengedepankan pertimbangan hak orang lain dan juga khususnya di cabang kantianism, tindakan perusahaan yang tidak menjalankan nilai integritas melalui aktivitas mempercantik laporan keuangan tidak masuk akal dan telah melanggar hak asasi para pemegang polis untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi. Tinjauan kegiatan yang berorientasi kepada bisnis dari pandangan teleologi bisa dilihat dengan para internal manajemen yang bertindak bahwa seakan-akan dengan investasi akan memuaskan dan menimbulkan kebaikan untuk semua, padahal kegiatan tersebut hanyalah untuk pihak yang menjalani.

Laman: 1 2 3

Umum

Populer

Sumber Foto : Antara

Penulis:
Ahmad Syakhir (Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia)
Dian Dwi Meisya (Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia)
Hani Alfiyyah Purnomo (Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia)

Menurut UU No, 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Kasus korupsi di Indonesia sudah bukan hal yang asing lagi karena banyaknya dampak buruk yang merugikan negara seperti kasus korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya.

Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya berawal dari tahun 2000-an, perusahaan ini terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan keuangan perusahaan jatuh dan tidak sanggup untuk membayar polis asuransi atas produk JS Saving Plan. BPK mengungkapkan, bahwa Jiwasraya telah melakukan pencatatan laba semu sejak tahun 2006 hingga 2018. Laba semu tersebut berasal dari investasi dana ke saham dan reksadana berkualitas rendah yang dijual ke perusahaan-perusahaan tertentu. Pihak Jiwasraya dan perusahaan tersebut bersekongkol untuk merencanakan skema pembelian agar memperoleh harga di atas nilai perolehan saham. Kemudian, saham tersebut dibeli kembali oleh Jiwasraya. Inilah yang menjadi sumber keluarnya dana untuk memperkaya para tersangka. Dalam pandangan teleologi, kajian etika normatif, konsekuensi pembuatan keputusan harus mempertimbangkan dampaknya kepada orang lain. Tindakan yang dilakukan manajemen menimbulkan ketidakbermanfaatan kepada negara dan masyarakat sebagai pemegang polis, yang artinya prinsip etika normatif ini telah dilanggar. Hal ini bisa dikaji dari cabang teleologi yaitu Welfarnism yang berarti kesejahteraan ekonomi semakin menurun yakni negara dan juga masyarakat.

Selanjutnya, faktor utama kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya adalah kegiatan yang terlalu berorientasi kepada bisnis dan keuntungan pribadi. Perusahaan berusaha mempercantik laporan keuangan untuk menambah laba tetapi dengan laba semu. Laba semu tersebut untuk menutupi kerugian kerugian investasi dan kerugian dari biaya-biaya yang ditimbulkan akibat produk asuransi yang dijual. Menurut pandangan deontologi yang mengedepankan pertimbangan hak orang lain dan juga khususnya di cabang kantianism, tindakan perusahaan yang tidak menjalankan nilai integritas melalui aktivitas mempercantik laporan keuangan tidak masuk akal dan telah melanggar hak asasi para pemegang polis untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi. Tinjauan kegiatan yang berorientasi kepada bisnis dari pandangan teleologi bisa dilihat dengan para internal manajemen yang bertindak bahwa seakan-akan dengan investasi akan memuaskan dan menimbulkan kebaikan untuk semua, padahal kegiatan tersebut hanyalah untuk pihak yang menjalani.

Laman: Page 1 Page 2 Page 3