KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah wadah berhimpun para pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP).

KNPI dibentuk agar mampu mengayomi dan mencetak kader-kader muda yang mampu memegang tongkat estapet kepemimpinan di negeri.

Hal ini disampaikan mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah dan Sekretaris KNPI Kapuas M. Jalaluddin melalui rilisnya, Selasa (5/12/2023).

“Saya selaku mantan sekretaris KNPI Kapuas akan sangat prihatin bila KNPI dijadikan alat kekuasaan,” katanya.

Menurutnya orang yang akan menjabat Ketua KNPI itu haruslah anak muda yang banyak pengalaman dikepemudaan. Karena syarat menjadi Ketua KNPI menurut AD/ART KNPI.

Dikatakan berdasarkan hal tersebut haruslah orang yang pernah jadi ketua OKP juga harus jelas kiprahnya di masyarakat khususnya dalam membina generasi muda.

“Jangan nantinya ujuk-ujuk muncul calon karbitan yang karena kepentingan politik tidak tahu asal usul OKP nya tiba-tiba jadi Ketua KNPI. Sehingga nantinya tidak lagi muncul kepemimpinan tetapi
kekuasaan yang berperan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan terkait kepemimpinan KNPI tentu kita tidak ingin yang menjadi Ketua KNPI Kapuas orang yang tidak punya pengalaman di OKP.

“Oleh karena itu diharapkan betul-betul mereka yang mempunyai potensi dan kompetensi. Meski begitu siapapun boleh mencalonkan diri jadi Ketua KNPI. Yang penting memenuhi syarat yang ditentukan,” pungkasnya. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah akan menyiapkan standar minimal insentif bagi kader Posyandu yang ada di desa-desa.

“2024 akan kita susun standarisasi insentif kader posyandu,” katanya kepada media Selasa (5/12/2023).

Dikatakan bahwa hal itu sebagai salah satu bentuk perhatian bagi kader posyandu yang ada di desa.

Gambaran standarnya katanya minimal kader posyandu desa akan menerima Rp250 ribu per bulan bersumber dari dana desa (DD) masing-masing desa.

Meski begitu imbuhnya kalau ingin lebih dari ini bisa disepakati melalui Musyawarah desa (Musdes) dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

“Kalau di bawah Rp250 ribu itu tak boleh,” ucapnya seraya menjelaskan ketentuan itu akan mulai berlaku sejak tahun 2024 untuk semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas.

Lebih lanjut dikatakan sedangkan di kelurahan anggarannya melekat di DPA pemerintah kecamatan. “Sedangkan informasi mereka kelurahan juga akan dapat anggaran khusus untuk penanganan stunting Rp200 juta. Tentu harus diawasi juga apakah terarah atau tidak, ” ujarnya. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi mengharapkan peran Posyandu di tingkat desa dan Kecamatan bisa berjalan maksimal dalam rangka pemeriksaan kesehatan ibu dan anak.

“Posyandu merupakan salah satu ujung tombak di tingkat desa dan kecakatan. Untuk itu diharapkan berperan maksimal,”
katanya usai membuka kegiatan Refresh Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Workshop Kader Posyandu bertempat di Aula kantor Bupati Kapuas, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya kegiatan yang diselenggarakan Dinkes kolaborasi dengan Dinas PMD sangat penting bagi para kader posyandu di Kabupaten Kapuas.

Dikatakan tadi ada disampaikan beberapa posyandu ada yang tidak aktif. Oleh karena itu kedepan harus kembali menggerakkan kegiatan bisa aktif kembali dan dalam hal ini penting untuk diketahui bersama apa saja kendalanya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa keberadaan posyandu di tingkat desa dan kecamatan salah satu ujung tombak terutama untuk pemeriksaan kesehatan ibu dan anak sangat penting.

Dalam hal ini juga tentu akan diketahui data awal anak-anak terkait stunting dimana data tersebut menjadi dasar kita untuk acuan dinkes terkait pengelolaan program kedepannya.

“Harapannya melalui kegiatan posyandu di tingkat desa dan kecamatan berjalan maksimal,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini dihadiri Plt Asisten I Setda Kapuas Fakhruransi Kadis PMD Budi Kurniawan narasumber Plt Kepala Dinkes Kapuas dr Tonun Irawati Panjaitan dengan peserta para kader posyandu desa dan kecamatan. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi membuka kegiatan peresmian dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok kerja (pokja) akselerasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu — Pusat Kesejahteraan Sosial (SLRT Puskesos) untuk tiga kecamatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kapuas bertempat di Aula Rujab Bupati, Senin (4/12/2023).

Kegiatan dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas Sri Rejeki OPD lingkup Pemkab Kapuas. Adapun peserta berasal dari tiga kecamatan yakni Selat Mantangai dan Pulau Petak.

Mereka terdiri dari perangkat daerah terkait kepala puskesmas, UPTD PPA koorwil pendidikan camat lurah kepala desa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan SDM.

Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi mengatakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin adalah salah satu prioritas nasional pemerintah.

Dikatakan saat ini pemerintah daerah tentunya terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat termasuk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Oleh karena itu dengan adanya SLRT Puskesos ini diharapkan dapat mengidentifikasi keluhan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinsos Kapuas Yanmarto mengatakan untuk kegiatan ini narasumbernya dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin Jazak Akbar Hidayat.

“Terkait agenda pelatihan mulai dari paparan tentang tugas fungsi SDM pelaksana SLRT Puskesos, lalu paparan tentang tata kelola DTKS dan P3KE dan juga diisi diskusi dan tanya jawab,” ujarnya. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah menggelar Coffee Morning Media Gathering bertempat di Hotel Fovere Jalan Pemuda Kapuas, Minggu (3/12/2023).

Hadir dalam kegiatan itu Kesbangpol Kapuas unsur terkait wartawan media cetak elektronik online.

Ketua KPU Kapuas Fery Irawan mengatakan sesuai tahapan pemilu pihaknya sudah melaksanakan program sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu.

“Sebagai penyelenggara pemilu KPU Kapuas siap dalam rangka pelaksanaan agenda pemilu nasional yang digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang,” katanya.

Ia menjelaskan terkait tahapan pemilu sendiri saat ini sudah berjalan di antaranya yakni penetapan DCT kampanye

Oleh karena itu lanjutnya pihaknya selalu membuka diri bersinergi dengan media mensosialisasikan tahapan pemilu sehingga publik mengetahuinya.

“Peran media sangat penting sebagai mitra KPU menyampaikan informasi. Harapannya pemilu berjalan aman lancar dan untuk itu kita bersama menyukseskannya,” ujarnya.

Anggota KPU Kapuas Divisi Teknis Penyelenggara Deden Firmansyah didampingi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Maya Sihombing mengatakan pentingnya media sebagai Mitra KPU.

“KPU Kapuas selalu membuka akses ruang penyampaian informasi kepada media terkait pemilu,” ujarnya. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mengharapkan Program pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Kabupaten Kapuas.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas Kusmiatie pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Juknis Percepatan Implementasi Desa B2SA di Aula Kantor Bappelitbangda Kapuas, Jumat (1/12/2023).

Dikatakan sasaran kegiatan sosialiasi pada hari ini kepada kepala desa yang menggunakan dana desa (DD) agar Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) bisa dilaksanakan di tahun 2024 dengan mengunakan dana desa bidang ketahanan pangan dan hewani.

Lebih lanjut dikatakan program tersebut bertujuan mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang aktif sehat dan produktif.

“Harapannya masyarakat Kabupaten Kapuas menjadi masyarakat yang aktif mandiri produktif dan sejahtera,” katanya.

Kegiatan diikuti sejumlah camat dan kades se Kabupaten Kapuas. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usai Anak, Kamis (30/11/2023).

Kegiatan bertempat di Aula Kantor Bappelitbangda Kapuas adalah kerja sama DP3APPKB Kapuas dengan DP3APPKB Provinsi Kalteng.

Kegiatan dihadiri OPD lingkup Pemkab Kapuas pihak Kemenag Pengadilan Agama diikuti para pelajar SMP SMA dan MAN.

Kadis DP3APPKB Kapuas dr Setya Utami mengatakan kegiatan sosialisasi sekaligus terkait stunting memberikan pemahaman karena perkawinan usia anak akan berdampak tidak baik.

“Dampaknya justru melanggar undang-undang dan tentu harus dicegah,” katanya.

Dikatakan berangkat dari niat baik yang kita sampaikan dalam sosialisasi ini berdasar
data di Indonesia perkawinan usia anak tinggi khususnya di Kabupaten Kapuas Kalteng.

Oleh karena itulah perkawinan usia anak harus dihindari karena dampaknya justru berpengaruh buruk terhadap kondisi anak.

Lebih lanjut dikatakan selain terjadi kasus KDRT juga melahirkan generasi stunting. Peran orang tua dalam hal ini menjadi penting memberikan pemahaman kepada anak-anak.

“Harapannya melalui sosialisasi ini nantinya dapat memberikan pesan-pesan yang baik terutama bagi anak-anak yang memiliki potensi dan masa depan untuk kemudian secara bersama-sama menyampaikannya,” tutupnya. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Setelah melalui mekanisme pada tingkat pembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran (TA) 2024 disepakati dalam rapat paripurna DPRD Kapuas masa persidangan 13 di Kantor DPRD Kapuas, Kamis (30/11/2023).

Rapat paripurna itu dihadiri Forkopimda Sekda OPD lingkup Pemkab Kapuas anggota DPRD serta undangan lainnya.

Kesepakatan RAPBD Kabupaten Kapuas oleh pihak eksekutif dan DPRD melalui penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Kapuas Ardiansah Waket I Yohanes Waket II Epan Rahman Saputra serta Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi.

Sebelumnya penyampaian pendapat akhir 7 fraksi DPRD Kapuas yang intinya menyatakan sepakat RAPBD tahun 2024.

Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi menyampaikan terima kasih disepakati RAPBD Kabupaten Kapuas tahun 2024.

“Saya mengapresiasi atas kerja sama sinergi yang baik meski ada dinamika adalah hal wajar. Namun semuanya untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka menjalankan program pembangunan dan kemajuan Kapuas ke depannya,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kapuas Ardiansah mengatakan dengan disepakatinya RAPBD maka semuanya dalam rangka meningkatkan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas menjalani tes urine. Mereka adalah pejabat eselon II dan III, Rabu (29/11/2023).

Kegiatan dilaksanakan oleh tim terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kabupaten Kapuas Kapuas bertempat di Aula
Rujab Bupati Kapuas.

Kegiatan langsung dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi dan Sekda Septedy.

Ketua Pelaksana Harian P4GN Kabupaten Kapuas Hj Marlina Kasfiatie yang juga Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas mengatakan pelaksanaan tes urine bagi seluruh pejabat eselon II dan III dalam rangka deteksi dini penyalahgunaan narkotika.

“Hari kita melaksanakan tes urine. Ada sebanyak 137 pejabat yang mengikuti tes urine dari OPD hingga pemerintah kecamatan,” katanya.

Dikatakan tes urine bagi para pejabat belum semuanya namun akan dilanjutkan kembali karena belum bisa hadir kesibukan di dinasnya.

“Untuk hasilnya satu hari sesudah pelaksanaan tes urine hari ini. Harapannya mudah-mudahan semuanya negatif karena tujuan tes urine bagi ASN para pejabat untuk memastikan bebas dari penyalahgunaan narkotika,” ujarnya. (ujang/ery-SB).