google-site-verification=2H-sCxyC_PivVEQYOA-YOWReGFaUAEieNeSeN4I1XnQ Pemkab Tangerang Sambut Baik Hasil Kajian Ombudsman Banten – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-8

Tangerang

Pemkab Tangerang Sambut Baik Hasil Kajian Ombudsman Banten

Published

on

TANGERANG, suaraborneo.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan kajian cepat (Rappid Assessment) terkait Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Tingkat Pemerintahan Desa di wilayah Provinsi Banten yang saat ini telah memperoleh hasil yang disusun melalui Laporan Hasil Analisis, Hari ini, Kamis 23 Desember 2021 bertempat di Kantor Bupati Tangerang telah dilakukan kegiatan penyampaian LHA tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu dari 4 Kabupaten yang menjadi lokus kajian ini.

Laporan Hasil Analisis tersebut diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Eni Nuraeni, Kepala Keasistenan PVL Adam Sutisnawinata dan Rizal Nurjaman Asisten Pencegahan Maladministrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Dedy Irsan menyampaikan bahwa dari hasil kajian ini ditemukan bahwa hampir seluruh Desa yang didatangi oleh Ombudsman tidak memiliki unit pengelola pengaduan.

“Dari hasil kajian ini, ada beberapa temuan diantaranya Kantor Desa yang didatangi oleh Ombudsman sebagai sampel tidak memiliki unit pengelola pengaduan, tidak ada kanalnya tidak ada petugasnya dan tidak ada prosedur pengaduannya,” Jelas Dedy.

Laman: 1 2 3 4

Banten

Pemkab Tangerang Satu-satunya Pemda di Banten Raih Predikat Tinggi Kepatuhan terhadap UU Nomor 25 tahun 2009 dari Ombudsman

Published

on

TANGERANG, suaraborneo com – Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali meraih predikat tinggi atau berada di Zona Hijau dengan nilai 84,27 dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Untuk mengapresiasi hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan mewakili Ketua Ombudsman RI menyampaikan langsung piagam penghargaan kepada Bupati Tangerang hari ini Rabu, 29 Desember 2021 bertempat di Pendopo Bupati Tangerang.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang beserta seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang menyambut baik dan sangat bergembira menerima predikat tersebut.

Bupati Tangerang menyampaikan bahwa predikat ini dapat diperoleh karena kerja keras dari seluruh OPD untuk dapat mempertahankan predikat ini karena sebelumnya Pemkab tangerang pun berada di zona hijau, dan tentunya terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

Selain itu, bupati Tangerang pun menyampaikan bahwa tentunya penghargaan ini akan menjadikan pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Continue Reading

Umum

Populer

TANGERANG, suaraborneo.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan kajian cepat (Rappid Assessment) terkait Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Tingkat Pemerintahan Desa di wilayah Provinsi Banten yang saat ini telah memperoleh hasil yang disusun melalui Laporan Hasil Analisis, Hari ini, Kamis 23 Desember 2021 bertempat di Kantor Bupati Tangerang telah dilakukan kegiatan penyampaian LHA tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu dari 4 Kabupaten yang menjadi lokus kajian ini.

Laporan Hasil Analisis tersebut diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Eni Nuraeni, Kepala Keasistenan PVL Adam Sutisnawinata dan Rizal Nurjaman Asisten Pencegahan Maladministrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Dedy Irsan menyampaikan bahwa dari hasil kajian ini ditemukan bahwa hampir seluruh Desa yang didatangi oleh Ombudsman tidak memiliki unit pengelola pengaduan.

“Dari hasil kajian ini, ada beberapa temuan diantaranya Kantor Desa yang didatangi oleh Ombudsman sebagai sampel tidak memiliki unit pengelola pengaduan, tidak ada kanalnya tidak ada petugasnya dan tidak ada prosedur pengaduannya,” Jelas Dedy.

Laman: Page 1 Page 2 Page 3 Page 4