Berlaku Mulai 7 Januari, Inilah Ketentuan Terbaru Satgas Covid-19 Mengenai Perjalanan Luar Negeri – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-15 IK-AN-1A

Nasional

Berlaku Mulai 7 Januari, Inilah Ketentuan Terbaru Satgas Covid-19 Mengenai Perjalanan Luar Negeri

Published

on

JAKARTA, suaraborneo.com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Berlaku Mulai 7 Januari, Inilah Ketentuan Terbaru Satgas COVID-19 Mengenai Perjalanan Luar Negeri Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” ditegaskan dalam SE yang ditandatangani Ketua Satgas Suharyanto tanggal 4 Januari ini.

Disebutkan dalam SE, bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran virus SARS-CoV-2 pada berbagai negara di dunia dan hasil evaluasi lintas sektoral maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan luar negeri.

“Untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2 baru maupun yang akan datang, maka pelaku perjalanan luar negeri harus mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat serta memperhatikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Suharyanto.

Adapun maksud SE ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan tujuan SE ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadi peningkatan penularan COVID-19 termasuk SARS-CoV-2 varian baru maupun yang akan datang

“Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri,” ujar Ketua Satgas Penanganan COVID-19.

Dalam SE disebutkan sejumlah dasar hukum penerbitan peraturan ini, yang salah satunya adalah hasil keputusan Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 3 Januari 2022.

Sebagaimana didefinisikan dalam SE, pelaku perjalanan internasional adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada empat belas hari terakhir.

Berikut ketentuan protokol kesehatan yang tertuang dalam SE:

1. Pelaku perjalanan luar negeri yang berstatus warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah.

2. Menutup sementara masuknya warga negara asing (WNA), baik secara langsung maupun transit di negara asing, yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi dalam kurun waktu empat belas hari dari negara/wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

a. Telah mengonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529: Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, dan Perancis;

b. Negara/wilayah yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru B.1.1.529 secara signifikan: Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho; dan/atau

c. Negara/wilayah dengan jumlah kasus konfirmasi SARS-CoV-2 B.1.1.529 lebih dari 10 ribu kasus: Inggris dan Denmark.

3. Penutupan sementara masuknya WNA ke wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu empat belas hari dari negara/wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 2;

b. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

c. Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti travel corridor arrangement (TCA); dan/atau

d. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari kementerian/lembaga (K/L).

4. Seluruh pelaku perjalanan luar negeri, baik yang berstatus WNI maupun WNA harus mengikuti ketentuan persyaratan sebagai berikut:

a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah;

b. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap seminimalnya empat belas hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

i. WNI dan WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia;

ii. Dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;

iii. Dalam hal WNA belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) WNA berusia 12-17 tahun;

2) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau

3) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).

iv. WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan;

v. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) sebagai persyaratan memasuki Indonesia dikecualikan kepada:

1) WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema TCA, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

2) WNA yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar dari wilayah RI, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandar udara (bandara) selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:

a) telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya keluar dari Indonesia; dan

b) Menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk direct transit dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah RI dengan tujuan akhir ke negara tujuan.

3) Pelaku perjalanan luar negeri usia di bawah 18 tahun; dan

4) Pelaku perjalanan luar negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit (RS) pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

vi. Kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap ditulis dalam bahasa Inggris, selain dengan bahasa negara asal.

c. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;

d. Dalam hal pelaku perjalanan luar negeri melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia;

e. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 7 x 24 jam;

f. Dalam hal WNI yang berasal dari negara/wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 2 tetap dapat memasuki wilayah Indonesia dengan dilakukan tes ulang RT-PCR saat kedatangan dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 10 x 24 jam;

g. Kewajiban karantina sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, atau perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional menjalani karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri;

ii. Bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf i menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri; dan

iii. Bagi WNA, diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri.

h. Tempat akomodasi karantina sebagaimana dimaksud dalam huruf g.ii dan g.iii wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability)-(CHSE) dan kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau dinas provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19;

i. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di RS bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;

j. Dalam hal WNA tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di RS, maka pihak sponsor, K/L/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud;

k. Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Pada hari ke-6 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 7 x 24 jam; atau

ii. Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam.

l. Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf k menunjukkan hasil negatif, bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama empat belas hari serta menerapkan protokol kesehatan;

m. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka dilakukan perawatan di RS bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;

n. Pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat dimintakan pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan KKP atau kementerian yang membidangi urusan kesehatan dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pelaku perjalanan luar negeri;

o. Pelaksanaan tes pembanding RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf n dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP di dua laboratorium untuk tujuan pemeriksaan pembanding S-Gene Target Failure (SGTF) dan pemeriksaan pembanding hasil RT-PCR, yaitu di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto (RS Polri), atau laboratorium pemerintah lainnya (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau laboratorium rujukan pemerintahan lainnya);

p. KKP Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional memfasilitasi WNI atau WNA pelaku perjalanan luar negeri yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. K/L/pemerintah daerah (pemda) yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan WNI dan/atau WNA menindaklanjuti SE ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada SE ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada huruf q merupakan bagian tidak terpisahkan dari SE ini.

5. WNA dengan status kepala perwakilan asing yang bertugas di Indonesia dan keluarga dapat diberikan dispensasi terhadap pelaksanaan karantina terpusat selama 7 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada angka 4.e. berupa pelaksanaan karantina mandiri bersifat individual.

6. Dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada WNI dengan keadaan mendesak, seperti: memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal.

7. Penutupan sementara WNA yang masuk ke wilayah Indonesia dan kewajiban karantina dikecualikan, dengan syarat menerapkan sistem bubble dan protokol kesehatan ketat, bagi WNA dengan kriteria sebagai berikut:

a. Pemegang visa diplomatik dan visa dinas;

b. Pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan;

c. Pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui skema TCA;

d. Delegasi negara-negara anggota G20; dan

e. Pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat (honourable persons) dan orang terpandang (distinguished persons). Pelaku perjalanan orang terhormat atau honourable persons adalah mantan kepala negara atau mantan kepala pemerintahan suatu negara. Sedangkan, pelaku perjalanan orang terpandang atau distinguished person adalah individu pemegang jabatan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi tinggi di mata dunia internasional, seperti: pemenang Nobel, tokoh agama global, tokoh masyarakat global, dan tokoh ekonomi global.

8. Pemberian dispensasi pelaksanaan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan dispensasi pengecualian kewajiban karantina sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan minimal tujuh hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas Penanganan COVID-19 Nasional dan dapat diberikan secara selektif, berlaku individual, dan dengan kuota terbatas berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi antara Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

9. Permohonan dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina bagi WNI dengan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 6 diajukan minimal tiga hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas Penanganan COVID-19 Nasional dan dapat diberikan secara selektif, berlaku individual, dan dengan kuota terbatas berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi antara Satgas Penanganan COVID 19, Kemenko Marves, serta Kemenkes.

10. Pelaksanaan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan luar negeri;

b. Meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan;

c. Tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina maupun individu lainnya;

d. Terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina secara rutin harian kepada petugas KKP di area wilayahnya; dan

e. Melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-6 karantina dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya.

11. Dalam hal pengajuan dispensasi pelaksanaan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5, pelaku perjalanan luar negeri yang bersangkutan wajib melampirkan bukti pemenuhan syarat karantina mandiri berupa keberadaan kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan luar negeri serta dokumen yang mencakup identitas petugas pengawas karantina yang divalidasi oleh Kemenkes c.q. KKP.

12. Protokol kesehatan ketat sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;

b. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain tiga lapis atau masker medis;

c. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara; dan

d. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari dua jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

13. Setiap pelaku perjalanan luar negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan luar negeri masuk ke wilayah Indonesia.

14. Setiap operator moda transportasi di titik pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

15. Pengawasan kekarantinaan kesehatan kapal kargo dan awak kapal sesuai dengan pengaturan lebih spesifik dan teknis yang ditetapkan oleh Kemenkes melalui pemantauan oleh KKP masing-masing pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri.

16. Pelaku perjalanan luar negeri berstatus WNA dengan tujuan perjalanan wisata yang tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu empat belas hari dari negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat memasuki wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Melalui titik masuk (entry point) bandara di Bali dan Kepulauan Riau;

b. Selain ketentuan/persyaratan menunjukkkan kartu menerima vaksin COVID-19 dan hasil negatif tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 4.b. dan 4.c., pelaku perjalanan luar negeri tujuan perjalanan wisata wajib melampirkan:

i. Visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

ii. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 100 ribu Dolar Amerika Serikat yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19; dan

iii. Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia.

Dalam SE juga dituangkan ketentuan mengenai pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, sebagai berikut:

1. Satgas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;

2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;

3. K/L, TNI, Polri, dan pemda berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar SE ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. K/L, TNI, Polri dibantu Satgas Penanganan COVID-19 Bandara dan Pelabuhan Laut c.q. KKP Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon, panggilan video, maupun pengecekan di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini; dan

5. Instansi berwenang (K/L, TNI, Polri, dan pemda) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (irvan)

Jakarta

Konpres JNE Terkait Beras Bantuan Presiden

Published

on

JNE melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea saat wawancara bersama awak media. (Foto/Ist) 

JAKARTA UTARA, SuaraBorneo.com – Pihak JNE memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dalam penguburan 3,4 ton beras bantuan presiden,di kawasan depok,jawa barat,beberapa waktu lalu,mengingat beras tersebut dalam kondisi rusak dan juga milik jne sendiri,pihak jne juga akan melakukan sikap tegas/ dengan melaporkan orang yang dianggap memfitnahnya melakukan penimbunan beras bantuan presiden.

Pihak PT Jalur Nugraha Eka atau JNE melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea akhirnya membuka suara terkait tudingan penimbunan beras bantuan presiden, yang dikubur di sebuah lahan di wilayah Depok/Jawa Barat.

Hotman menjelaskan jika jne sebagai perusahaan ekspedisi digandeng PT Store Send Indonesia atau SSI, yang dipercayakan oleh Kementrian Sosial dan juga Bulog untuk menyalurkan 6.199 ton beras bantuan presiden, kepada 247.997 keluarga penerima manfaat yang berdomisili di wilayah Depok.

Dalam proses pengiriman bantuan untuk periode bulan Mei hingga Juni 2020 tersebut, sebanyak 3,4 ton beras mengalami kerusakan, sehingga pihak JNE harus mengganti dengan beras baru, dibeli dari PT Store Send Indonesia dengan sistem pembayaran pemotongan honor distribusi, Hotman menjelaskan bahwa JNE telah mengganti beras Banpers yang rusak tersebut dan telah mendistribusikannya kepada warga penerima manfaat// hal itu dibuktikan dengan sejumlah dokumen yang di tunjukkan kepada awak media, Kamis (4/8/22).

3,4 ton beras rusak yang sudah menjadi milik JNE tersebut kemudian disimpan di gudang selama satu setengah tahun, sebelum akhirnya dibuang dengan cara dikubur di lahan tersebut.

Berita ini kemudian mencuat ketika ada seseorang berinisial R yang mengaku sebagai pemilik lahan/ memviralkan dengan adanya temuan timbunan beras bantuan presiden oleh pihak JNE.

Inti pokok dari kenapa kami mengundang rekan media, karena JNE sudah menjadi korban fitnah, JNE tidak pernah menimbun beras, JNE membuang beras milik JNE yang sudah rusak.

Proyek bantuan beras presiden ini dilakukan melalui Kementerian Sosial dan Bulog, kemudian bulog menuju perusahaan PT SSI sebagai rekanan, dan khusus untuk distribusi untuk pengiriman ke warga di kontrakkan ke PT JNE, jadi JNE hanya sebagai transportasi untuk mengantar ke setiap kepala keluarga, atau kepada Lurah, atau RT RW istilahnya keluarga penerima manfaat ini proyek saya uraikan di sini, untuk wilayah Depok beras yang didistribusikan oleh JNE sebanyak 6.199 ton untuk 247.997 KPM, keluarga penerimaan atau warga yang menerima beras.

Menurut kontrak, kalau ada kerusakan maka itu tanggung jawab dari JNE, harus mengganti dengan beras baru. maka setiap ada kerusakan, JNE meminta lagi kepada SSI beras baru untuk mengganti yang rusak, dan JNE membayar dengan cara memotong honornya, namanya debit note.

Pertanyaannya berapa jumlah beras yang rusak, jumlah beras yang rusak dari 6.199 dan hanya 3,4 ton. kalau secara presentasi hanya 0,05%.

Karena beras pengganti sudah dikirim pakai uangnya JNE maka beras yang rusak ini adalah milik dari JNE, mau dikemanakan atau mau dipakai untuk apa itu urusan JNE, jadi yang mengatakan bahwa ditimbun itu fitnah dan pidana. yang kedua beras ini kejadian rusaknya itu bulan mei tahun 2020, selama satu setengah tahun beras rusak ini disimpan di gudang JNE yang 3,4 ton, cuma makin rusak makin busuk, akhirnya dicari inisiatif agar beras ini dibuang saja, karena kalau diedarkan ke masyarakat takut nanti disalahgunakan, takut nanti kita dituduh menjual beras Banpres, akhirnya ada ide ya udah di kubur aja kebetulan ada lahan yang menjaganya setuju, nanti ada kaitannya juga itu, karena yang membongkar ini adalah orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut yang tidak kaitannya sama kita, dan tidak ada kaitannya sama banpres ini, kalau dia memang merasa memiliki hak atas tanah itu perkara terpisah itu perkara perdata. dialah yang mengekspos ini, dialah yang mengarang cerita ini, seolah-olah kita menimbun menyembunyikan bantuan presiden, padahal itu adalah beras milik JNE.

Secara hukum tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh JNE. orang-orang yang menuduh bahwa itu dihimpun itu adalah fitnah, kalau memang ada niat untuk korupsi atau menambah keuntungan kenapa harus dikubur, kenapa dicurahkan begitu berasnya, dijual lagi aja berasnya ke pasar diam-diam. ini nggak, kan ada videonya beres tersebut dicurahkan dirusak dibuang ke dalam tanah, itulah bukti bahwa memang sama sekali tidak ada niat untuk korupsi atau apapun karena memang ini beras kita, beras JNE.

Selain menegaskan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kliennya saat ini pihak JNE juga tengah mempertimbangkan untuk membuat laporan ke pihak kepolisian, terkait informasi bohong yang disampaikan saudara R yang dianggap masuk dalam kategori pencemaran nama baik. (rohena/azs)

Continue Reading

Jakarta

Anies Harapkan JMSI Jadi Mitra Strategis Pemerintah Jaga Ekosistem Pers

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam pelantikan Pengurus Daerah DKI Jakarta. (Foto/JMSI) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kepengurusan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) DKI Jakarta resmi dilantik Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa pada Selasa (2/8). Adapun Fahd Pahdepie terpilih menjadi Ketua Pengurus Daerah DKI Jakarta.

Bertempat di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta,  pelantikan ini langsung disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Izinkan dalam kesempatan ini mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus JMSI Jakarta yang baru saja dilantik hari ini,” kata Anies saat memberikan sambutan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu turut menaruh harapan besar kepada kepengurusan JMSI Jakarta yang baru dilantik.

“Semoga kepengurusan ini kolaboratif dalam mewujudkan komunitas pers yang sehat di Jakarta,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu berharap kehadiran JMSI di Jakarta dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ekosistem pers. Selain itu juga, JMSI bisa membantu mengedukasi masyarakat akan pentingnya mencari infomasi dari sumber media yang kredibel dan terverifikasi, terutama dalam menguatkan kepercayaan publik dalam berdemokrasi,” jelasnya.

Anies mengingatkan, agar perusahaan pers tetap membangun trust atau kepercayaan atas tiap produk pemberitaan yang dihasilkan.

Berikut Daftar Kepengurusan JMSI DKI Jakarta 2020-2025
Pembina: Muchlis Hasyim Jahja
Ketua Dewan Pakar: Darmawan Sepriyossa
Ketua Pengurus Daerah: Fahd Pahdepie – Inilah.com
Wakil Ketua: M Ade Maulidin – Gemapos
Sekretaris: Aendra Medita – Jakartasatu.com
Wakil Sekretaris: Kusnandang – Epicentrum
Bendahara: Indra Zaenal Muttaqien – Inilah.com
Wakil Bendahara: Hasanuddin – HajiNews.id

Bidang Organisasi
Ketua : Firman Mulyadi – Kataberita.com
Sekretaris : Widi Kusnadi – MINA News

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Literasi
Ketua : Rahmat Basuki – Inilah.com
Sekretaris : Wicaksono – JakartaSatu
Bidang Pengembangan Potensi
Ketua : Rana Setyawan – MINA News
Sekretaris : Frans Lature – Berita9

Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi Komunikasi
Ketua : Ikhsan Suryakusumah – Inilah.com
Sekretaris : Yunila Wati – Farah.id

Bidang Kerja sama Antar-Lembaga
Ketua : Subhan Wijaya – Berita9
Sekretaris : Susi Andrini – JakartaSatu

Bidang Hukum dan Advokasi
Ketua : Syahrir Lantoni
Sekretaris : Tauhid Ananda – Epicentrum
idang Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Widian Vebriyanto – RMOL
Sekretaris : Eddy Rachmat -JakartaSatu

Bidang Koordinasi Program
Ketua : Subhan Ihsan – Kataberita.com
Sekretaris : M. Ibnu Naufal – Inilah.com

Continue Reading

Nasional

Mahasiswa Bengkayang Rawat Bangunan Terbengkalai Milik Pemda di Yogjakarta

Published

on

Kondisi Asrama Mahasiswa Bengkayang di Yogjakarta. (Foto/Ist) 

YOGYAKARTA, Suaraborneo.com – Beberapa mahasiswa asal kabupaten Bengkayang yang tergabung di dalam Forum Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkayang – Yogyakarta (FPMKB) yang kini sedang mengenyam pendidikan di Yogyakarta merawat bangunan mewah milik pemerintah daerah kabupaten Bengkayang di Yoyakarta. Berawal dari mahasiswa yang tidak memilik tempat sebagai serketeriat organisasi mahasiswa daerah maupun tempat untuk menyimpan berbagai peralatan dan barang barang inventaris, bertepatan dengan itu kemudian mahasiswa mendapat kabar bahwa ada bangunan milik pemerintah darah kabupaten Bengkayang di Yogyakarta yang tidak berpenghuni.

Bangunan tersebut tepat berada di jalan kaliurang KM 14, 5, Dusun Kroco, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakrta. Setelah mendapat kabar tersebut beberapa mahasiswa berinisiatif menyambangi bangunan tersebut untuk memastikan bahwa bangunan tersebut benar-benar milik pemerintah daerah kabupaten Bengkayang.

Menurut keterangan ketua FPMKB berinisial TEC, saat pertama kali mendatangi bangunan tersebut pada bulan Juli 2021, mahasiswa mendapatkan bahwa bangunan tersebut dalam keadaan kotor dan tidak berpenghuni.

Kepastian bahwa benar bangunan tersebut milik pemerintah daerah kabupaten Bengkayang di perkuat karena adanya Plang tepat di depan gang jalan menuju bangunan tersebut bertuliskan “Asrama Mahasiswa Bengkayang Kalimantan Barat”.

Kondisi tampak samping asrama mahasiswa Bengkayang di Yogyakarta. (Foto/Ist)

Namun mahasiswa sangat menyesalkan mengapa pemerintah daerah kabupaten Bengkayang waktu itu mengadakan bangunan semegah itu yang di klaim sebagai “Asrama Mahasiswa” tetapi sangat jauh dari pusat pembelajaran dan pendidikan namun cenderung lebih dekat dengan tempat-tempat wisata, dan dari segi konstruksi bangunannya sangat tidak layak bila akan dijadika sebagai “Asrama Mahasiswa”. Namun karena tidak adanya serketariat forum organisasi daerah maupun tempat untuk menyimpan peralatan dan barang barang inventaris, serta adanya tuntutan moril sebagai putra – putri daerah, maka beberapa mahasiswa yang tergabung di dalam Forum Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkayang – Yogyakarta (FPMKB) berinisiatif merawat bangunan tersebut.

Karena melihat adanya kejanggalan-kejanggalan, beberapa mahasiswa yang tergabung di dalam Forum Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkayang – Yogyakarta (FPMKB) kemudian mencari informasi tentang bangunan tersebut.

Dari beberapa infomasi yang didapat dari para alumni mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Yogyakarta, diprediksi bahwa pertama kali bangunan tersebut diadakan sekitar tahun 2007-2010.

Menurut beberapa keterangan yang didapat dalam mengadakan bangunan tersebut pemerintah daerah kabupaten Bengkayang pada waktu itu sama sekali tidak pernah meminta persetujuan atau memberitahukan kepada mahasiswa aktif di tahun tersebut bahwa akan diadakan “Asrama Mahasiswa” di sana (jalan Kaliurang KM 14,5, dusun Kroco, Sukoharji, Ngagik, Sleman, Yogyakarta).

Menurut keterangan KA sebagai ketua FPMKB – Yogyakarta tahun 2006/2007 bahwa beliau sama sekali tidak pernah diminta persetujuan atau diberitahukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bengkayang waktu itu bila akan diadakannya “Asrama Mahasiswa”. keterangaan yang sama juga diungkapkan OR sebagai ketua FPMKB – Yogyakarta tahun 2007/2008-2008/2009 bahwa beliaupun sama sekali tidak pernah diminta persetujuan dan diberitahukan akan diadakannya “Asrama Mahasiswa” tersebut.

Keterangan lebih lanjut dari mahaiswa angkatan 2008-2010 asal Bengkayang di Yogyakarta dengan inisial R dan AA bahwa mereka pun sama sekali tidak pernah diminta persetujuan atau diberitahukan bahwa akan diadakannya “Asrama Mahasiswa” untuk pelajar dan mahasiswa kabupaten Bengkayang di Yogyakarta.
Dari beberapa informasi yang telah didapat oleh mahasiswa yang tergabung di dalam Forum Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkayang – Yogyakarta (FPMKB), mahasiswa sangat menyesalkan bila dalam mengadakan “Asrama Mahasiswa” pemerintah daerah kabupaten Bengkayang pada waktu itu tidak melibatkan mahasiswa – mahasiswi secara langsung, sehingga apa yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bengkayang pada saat itu terkesan tidak tepat sasaran dan tidak jelas peruntukannya, yang kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh mahasiswa maupun pemerintah daerah kabupaten Bengkayang seperti lokasi bangunan yang tidak straegis jauh dari pusat pembelajaran dan pendidikan, konstruksi bangunan yang tidak selayaknya asrama, dan sehingga mengakibatkan bangunan tersebut tidak berpenghuni dan terbengkalai begitu saja.

Mahasiswa yang tergabung di dalam Forum Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkayang di Yogyakarta (FPMKB) meminta perintah daerah kabupaten Bengkayang saat ini untuk memperhatikan dengan serius hal ini dan segera menindaklanjuti permasalahan ini agar berita yang beredar tentang bangunan yang diklaim sebagai “Asrama Mahasiswa” yang sempat terbengkalai ini tidak menjadi isu liar di kalangan mahasiswa kabupaten Bengkayang di Yogyakarta dan di kalangan masyarakat luas terkhusus masyarakat kabupaten Bengkayang, serta untuk mengadakan “Asrama Mahasiswa” yang lebih baik dengan lokasi yang strategis dan konstruksi bangunan yang lebih layak untuk para pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Bengkayang di Yogyakarta sebagai wadah berorganisasi dan mengembangkan diri sebagai agen perubahan untuk kabupaten Bengkayang di masa yang akan datang. [rbn]

Continue Reading

Jakarta

Harga Pertamax Turbo dan Dex Series Terbaru, Cek Disini! 

Published

on

SPBU Pertamina. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) secara berkala melakukan penyesuaian harga untuk 3 (tiga) produk bahan bakar khusus (BBK) yang merupakan BBM non subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan bahwa mekanisme penyesuaian harga secara berkala ini kembali dilakukan, dimana harga BBM Non subsidi harganya fluktuatif mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas, terutama harga minyak dunia atau ICP.

“Tercatat, harga rata-rata ICP per Juli di angka 106.73 USD/barel, masih lebih tinggi sekitar 24% dari harga ICP pada Januari 2022. Harga ICP ini memang sangat fluktuatif, namun harganya masih cukup tinggi,” jelas Irto.

Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 17.900, Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 18.900, dan Dexlite (CN 51) menjadi 17.800 per liter untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5%. Harga ini berlaku mulai 3 Agustus 2022.

“Penyesuaian harga ini sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Harga Pertamax Turbo dan Dex Series ini juga masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk dengan kualitas setara, ini adalah komitmen kami menyediakan BBM berkualitas tetap dengan harga terjangkau,” tambah Irto.

Irto melanjutkan, selain memastikan harga ini telah mempertimbangkan aspek menjaga daya beli masyarakat, porsi Pertamax Turbo dan Dex Series yang hanya sekitar 5% dari total konsumsi nasional tidak akan terlalu berpengaruh terhadap harga komoditas ataupun sektor transportasi. Disisi lain, Pertamax dan BBM subidi yakni Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan harga.

“95% dari porsi BBM nasional yakni Pertamax, Pertalite, dan Solar tidak berubah harganya, hanya BBM segmen tertentu saja yakni Pertamax Turbo dan Dex Series yang berubah itupun masih paling kompetitif. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, dan kedepan evaluasi harga akan terus kami lanjutkan,” terangnya.

Untuk informasi lengkap mengenai seluruh harga produk Pertamina terbaru, masyarakat dapat mengakses website berikut https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-3-agustus-2022-Zona-3 atau dapat langsung menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135. [ad/sb]

Continue Reading

Jakarta

SWI Kembali Temukan 10 Entitas Investasi Ilegal Dan 100 Pinjol Ilegal

Published

on

Data 10 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin. (Foto/SWI)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Jakarta Satgas Waspada Investasi (SWI) pada periode Juni 2022 kembali menemukan 10 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin.

Kesepuluh entitas yang melakukan
penawaran investasi tanpa izin, yaitu berupa:
• 5 entitas melakukan money game;
• 1 entitas melakukan kegiatan forex dan robot trading tanpa izin;
• 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin;
• 1 entitas lain-lain.

Satgas Waspada Investasi telah memanggil dan meminta penghentian kegiatan serta
pengembalian dana masyarakat yang telah dihimpun kepada beberapa entitas yang
diduga telah melakukan penawaran investasi tanpa izin dari regulator, diantaranya yaitu
PT Enel Kekuatan Hijau yang diduga telah melakukan money game/skema pondzi dan
Advance Global Technology/AGT yang diduga melakukan penawaran investasi tanpa izin dari regulator dengan modus jasa periklanan.

Pemberantasan terhadap investasi ilegal sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak tergiur dengan penawaran bunga tinggi dan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan kewajaran dari entitas dan produk yang
ditawarkan. Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas dengan mengunjungi website dari Otoritas yang mengawasi atau melakukan pengecekan dalam list entitas yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi melalui minisite waspada investasi https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.

100 Kegiatan Usaha Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.

Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 100 pinjaman online ilegal, sehingga sejak tahun 2018 sampai 2022, jumlah pinjaman online ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.089 entitas pinjol ilegal.

Cyber patrol dan pemblokiran harian bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak dari pelaku pinjaman online ilegal, meskipun telah ribuan ditutup, praktek pinjaman online ilegal di masyarakat tetap marak.

Satgas Waspada Investasi mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat.

Masyarakat diminta mewaspadai segala bentuk modus baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korban.
Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan serta pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

***
Informasi lebih lanjut:
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.Telp: 021-29600000,
Email: waspadainvestasi@ojk.go.id

Continue Reading

Nasional

Pocari Sweat Run Indonesia 2022 Kembali Buat  “Biru” lewat Lomba Lari Hybrid Terbesar

Published

on

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Puspita Winawati, dan Najwa Shihab turut hadir pada acara konferensi pers yang dibawakan oleh Melanie Putria. (Foto Screenshot : Ady) 

BANDUNG, SuaraBorneo.com – Hari ini 24 Juli 2022, POCARI SWEAT bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses menggelar POCARI SWEAT RUN INDONESIA 2022. Animo positif yang besar dari masyarakat telah terlihat sejak dibukanya pendaftaran POCARI SWEAT RUN INDONESIA 2022 yang dibuktikan dengan partisipasi total hampir 20.000 pelari yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Hari ini, Ridwan Kamil, Puspita Winawati, dan Najwa Shihab turut hadir pada acara konferensi pers yang dibawakan oleh Melanie Putria.

“POCARI SWEAT RUN INDONESIA 2022 ini merupakan ajang lari tahunan ke 9 dari PT Amerta Indah Otsuka. Dari tahun ke tahun, jumlah peserta lari POCARI SWEAT RUN INDONESIA selalu meningkat yang mengindikasikan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tergerak untuk selalu bergerak aktif dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Tahun ini, sekitar 5.000 peserta berhasil membuat “biru” Kota Bandung dan didukung juga oleh 13.601 peserta yang tersebar di 311 kota di seluruh Indonesia. Tentunya, kampanye #saferunning setiap tahunnya selalu konsisten kami gaungkan karena keselamatan para pelari adalah yang utama. Secara protokol kesehatan, kami mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Satgas COVID Kota Bandung,” ucap Puspita Winawati (Wina) selaku Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang turut berlari di POCARI SWEAT RUN INDONESIA 2022 mengatakan, “Saya sangat mendukung kegiatan POCARI SWEAT RUN INDONESIA 2022 dengan skala offline yang lebih besar dari tahun lalu. Tentunya kegiatan ini akan berdampak baik terhadap perekonomian di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Saya menyaksikan langsung inovasi yang terus dilakukan POCARI SWEAT sehingga POCARI SWEAT RUN ini bisa terus menciptakan standar baru bagi event-event olahraga di Indonesia.”

Tidak kalah seru, meskipun tidak ikut secara offline dari kota Bandung, tidak menyurutkan semangat para pelari yang berlari secara virtual dari seluruh Indonesia. Mereka memiliki inisiatif untuk mengadakan lari bersama komunitas masing-masing di 39 kota. “Berkat konsep inovatif POCARI SWEAT RUN INDONESIA 2022, kita bisa terhubung dengan pelari di Bandung melalui live streaming. Jadi tetep ngerasain deg-degan yang sama meskipun berlari di kota masing-masing,” ucap Joni, peserta virtual POCARI SWEAT RUN INDONESIA 2022 yang berlari bersama komunitas di Kota Makassar. “Tidak lepas dari inovasi POCARI SWEAT RUN INDONESIA 2022 yang mengadakan konsep hybrid offline dan online, feel-nya jadi berasa banget. Bisa terhubung dengan temen-teman yang ada di Bandung juga. Serunya berasa banget daripada lari sendiri,” ucap Joni, salah satu peserta virtual POCARI SWEAT RUN INDONESIA 2022 yang berlari bersama komunitas di Kota Balikpapan.

Sejalan dengan visi misi perusahaan Otsuka untuk selalu inovatif dalam memberikan manfaat untuk masyarakat dunia, Wina menambahkan, “Tahun ini, kita mengusung Konsep Run for Blue Planet demi membawa perubahan untuk lingkungan yang lebih baik dengan kegiatan edukasi untuk melakukan pemilihan sampah kepada para pelari. Total target 600kg sampah akan kita pilah dan daur ulang di Bandung bekerja sama dengan partner, Rekosistem dan Narasi.”

“Hari ini saya berlari 10km dan saya menyaksikan sendiri pelari diajak untuk memilah sampah sejak sebelum start sampai finish. Kami dari Narasi juga sangat mendukung gerakan seperti ini. Saya berharap gerakan peduli lingkungan ini bisa berkontribusi untuk membawa perubahan dan pelari bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya,” tambah Najwa Shihab, co-founder Narasi.

Turut berpartisipasi dalam acara ini Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia) Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Yana Mulyana (Walikota Bandung), Sahrul Gunawan (Wakil Bupati Bandung), Bima Arya (Walikota Bogor), dan atlet Born to Sweat POCARI SWEAT: Agus Prayogo, Daniel Mananta, Alya Rohali, Sahila Hisyam, Soraya Larasati, dan Zee Zee Shahab.

POCARI SWEAT RUN INDONESIA 2022 sukses berlangsung dengan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bandung, Mizuno, Alfamart, Vaseline, Garmin, Bank BJB, Salonpas Let’s Move, SONY, Softies, Oakley, Santika Indonesia, JagaDiri, Soyjoy, Oakley, KLY, Narasi, Runhood, Rekosistem, Eminence, dan Run ID. [ad/rls]

Continue Reading

Jakarta

Gunakan Helikopter Bell 412, Kasad Pantau Potensi Rahwan Karhutla di Jambi

Published

on

Menggunakan Helikopter Bell 412 EP HA-5188, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman melaksanakan pemantauan udara terhadap potensi Daerah Rawan (Rahwan) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi. (Foto: Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Dengan menggunakan Helikopter Bell 412 EP HA-5188, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman melaksanakan pemantauan udara terhadap potensi Daerah Rawan (Rahwan) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi, Senin (18/7/2022).

Usai melaksanakan pemantauan, Kasad mengatakan dengan pemantauan terhadap potensi-potensi Rahwan Karhutla bersama Forkopimda Jambi ini, diharapkan dapat menghasilkan solusi yang permanen dengan melakukan penanaman tanaman produktif di titik-titik rawan kebakaran seluas 34.000 hektar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

“Sehingga dengan solusi permanen ini, kita dapat secara terpadu mencegah secara dini terjadinya kebakaran terhadap tempat-tempat yang rentan kebakaran,” ujar Kasad.

Kasad selanjutnya memberikan apresiasi terhadap sinergi satuan jajaran Kodam II/Sriwijaya dengan Pemda dan komponen bangsa lainnya dalam pencegahan Karhutla tersebut, seperti dengan melakukan patroli bersama, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membantu memadamkan api saat terjadinya kebakaran yang kesemuanya itu merupakan implementasi dari Tujuh Perintah Harian Kasad dimana kehadiran TNI AD harus selalu menjadi solusi.

“Pencegahan kebakaran ini menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) baik dunia usaha, instansi terkait, dan masyarakat, maka diharapkan masing-masing dapat menggerakkan seluruh sumber daya dan kemampuan dalam pencegahan dan penanganan karhutla di Jambi ini,” pungkas Kasad. (Rohena/azs/rls)

Continue Reading

Jakarta

Prajurit TNI AD Kembali Torehkan Prestasi Dalam Even Kejuaraan Nasional Menembak Perbakin Anniversary 2022

Published

on

Prajurit TNI AD dari Grup 1 Kopassus atas nama Praka Rio Tjabu kembali menorehkan prestasi dalam even Kejuaraan Nasional Menembak Perbakin Anniversary 2022. (Foto: Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com  – Prajurit TNI AD dari Grup 1 Kopassus atas nama Praka Rio Tjabu kembali menorehkan prestasi dalam even Kejuaraan Nasional Menembak Perbakin Anniversary 2022 yang dilaksanakan di Senayan, Jakarta yang berlangsung dari tanggal 10 s.d 17 Juli 2022.

Praka Rio Tjabu yang merupakan anggota Grup 1 Kopassus berhasil menjuarai kategori 25 meter Rapid Fire Pistol Kejuaraan Nasional Menembak Perbakin Anniversary 2022. Praka Rio Tjabu tergabung dalam team Kartika Shooting Club yang juga merupakan perwakilan dari Perbakin Provinsi Banten.

Selain membawa nama baik satuan Grup 1 Kopassus, Praka Rio Tjabu yang lebih akrab dipanggil Rio juga ikut mengharumkan nama Provinsi Banten di tingkat Nasional. Sebelumnya, Rio juga pernah mewakili Indonesia di ajang Sea Games 2019 Filipina dan berhasil meraih Medali Emas dalam nomor WA1500 Precision Pistol Contest.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna dalam keterangan tertulisnya di Mabesad Jakarta, Jumat (15/7/2022) mengapresiasi atas raihan prestasi yang diperoleh Praka Rio dalam even Kejuaraan Nasional Menembak Perbakin Anniversary 2022 tersebut.

Saat perlombaan menembak. (Foto: Ist)

“Prestasi yang diraih Praka Rio tentu saja selain mengharumkan nama baik satuannya, juga membanggakan TNI AD pada umumnya, “ucap Tatang.

Kadispenad berharap semoga ke depan, semakin banyak lagi prestasi yang diraih oleh Prajurit TNI AD tidak hanya pada kejuaraan Menembak atau bidang olahraga saja, namun di bidang apa saja yang bisa mengharumkan nama baik satuan dan TNI AD pada umumnya.

“Semoga prestasi yang diraih Praka Rio dapat diikuti oleh Prajurit TNI AD lainnya dalam setiap even baik lingkup nasional maupun internasional yang mengharumkan nama baik satuan, TNI AD, maupun bangsa dan negara,”pungkas Tatang. (Dispenad/Rohena/azs)

Continue Reading

Jakarta

Ternyata Provoos Menyambut dan Mengarahkan Kami Dengan Ramah

Published

on

Keluarga Perwira Remaja Alumni Akmil Tahun 2022 yang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti Prasetya Perwira secara langsung di Istana Negara, acara yang diselenggarakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman di Mabesad. (Foto: Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Selain memfasilitasi para orang tua dan keluarga Perwira Remaja Alumni Akmil Tahun 2022 yang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti Prasetya Perwira secara langsung di Istana Negara, acara yang diselenggarakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman di Mabesad juga memberikan kesan tersendiri bagi para orang tua dan keluarga dari kalangan masyarakat sipil awam. Mereka merasa nyaman selama mengikuti acara tersebut di Mabesad, Kamis (14/7/2022).

Fajar (53) yang merupakan orang tua dari salah seorang Perwira Remaja yang baru dilantik dan baru pertama kali masuk ke Mabesad merasa terharu dan melihat bahwa Mabesad tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Sebelum datang ke Mabesad, yang terlintas dalam pikiran masyarakat awam sipil adalah kesan menyeramkan. Namun setelah mengikuti acara penerimaan dan pengarahan Kasad kepada Paja lulusan Akmil Tahun 2022, kesan tersebut langsung berubah. Mabesad adalah tempat yang penuh dengan keramahan.

“Saya baru pertama kali masuk ke Mabesad ini, sejak dari rumah, saya berpikir akan masuk Markas Militer yang terkesan menakutkan, tetapi ketika saya tiba dan masuk ke Mabesad ini, petugas provoos yang berjaga menyambut dan mengarahkan kami dengan sangat ramah,” tuturnya.

Dirinya juga terkesan ketika mendengarkan pengarahan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman yang memberikan petuah-petuah bijak kepada para Perwira Remaja.

Secara terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat adalah milik rakyat, karena TNI AD adalah Tentara Rakyat yang lahir dan berasal dari rakyat, berjuang bersama-sama dengan rakyat dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, Mabesad juga merupakan rumah rakyat yang harus memperlakukan rakyat dengan keramah-tamahan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“TNI Angkatan Darat ini adalah milik rakyat, sehingga tidak seharusnya masyarakat Indonesia merasa takut atau seram ketika masuk ke lingkungan Mabesad. Kasad melalui 7 Perintah Hariannya telah memberikan instruksi kepada seluruh prajurit agar senantiasa bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat sebagaimana amanat dari 8 Wajib TNI, “ungkap Kadispenad.

Terlihat dengan jelas kegembiraan dan kebahagiaan orang tua dan keluarga para Perwira Remaja lulusan Akmil tahun 2022 saat bertemu dengan putra-putri nya di Lapangan Mabesad. (Dispenad/Rohena/azs)

Continue Reading

Umum

Populer