Brengsel, Puing Kejayaan Kota Sampit Yang Terus Dihantam Zaman – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-12

Kalteng

Brengsel, Puing Kejayaan Kota Sampit Yang Terus Dihantam Zaman

Published

on

Artikel
Oleh : Ahmad Suhaili

Kota Sampit ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang pernah berjaya dengan industri kayunya yang mendunia, kini hanya menyisakan sebuah cerita. Brengsel, begitu warga setempat mengenal kilang penggergajian kayu terbesar yang di Kalimantan.

Kini yang tersisa dari pabrik pengolahan kayu berkualitas tinggi itu hanya berupa cerobong asap tua, sepi menyendiri dan terus tertelan waktu di tepian Sungai Mentaya di kawasan kampung tua, Baamang. Meski Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945 lewat proklamasi yang digaungkan Soekarno-Mohammad Hatta di Jakarta, toh para pemilik modal kulit putih terkhusus berkebangsaan Belanda masih mampu menancapkan pengaruhnya.

Mereka mendirikan sebuah perusahaan besar di bumi Mentaya dengan nama Naamloze Vennootschap (NV) Bruynzeel Dayak Houtbedrijven (BDH), yang populer dengan lidah orang lokal yang juga multietnis disebut Brengsel, atau beberapa sebutan familiar lainnya Brensel, bahkan Brengseng.Ya, sebuah penggergajian dan pengolahan kayu besar, ditopang peralatan tercanggih di eranya. NV BDH juga sebetulnya memiliki hak pengelolaan hutan serupa di belahan dunia lainnya, di Amerika Selatan.

Kekuasaan NV BDH dalam mengolah kayu juga mendapat jaminan dari Dewan Dayak Besar, ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) masih menganut sistem negara federal. Jadilah, NV BDH meraih hak monopoli konsensi hutan di Sampit, dan menyebar hingga ke pelosok daerah Dayak Besar (kini Kalimantan Tengah). Ada tiga daerah konsensi hutan yang bisa digarap NV BDH yakni di aliran daerah Sungai Mentaya, Seruyan dan Katingan.

Berdiri pada 1948 dengan luas bangunan utama pabrik mencapai 50 x 100 meter di atas lahan yang konon masih milik tokoh terpandang asal Sampit ketika itu, Jungkir bin Sampit. Pabrik yang didesain memiliki bangunan berlantai dua, lantai satu jadi wadah pengolahan kayu tahap akhir, dan lantai kedua difungsikan sebagai pengering kayu olahan tersebut.

Berselang setahun kemudian, NV BDH baru bisa beroperasi ketika kedaulatan Belanda berdasar hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus-29 November 1949 diserahkan kepada Indonesia. Penyerahan kedaulatan ini direalisasikan pada 27 Desember 1949. Sebagai pertanda kedaulatan itu, Wakil Presiden Mohamad Hatta datang ke Kota Sampit untuk membuka operasional perusahaan yang sahamnya dimiliki pemodal Belanda tersebut.

Eksistensi kilang penggergajian kayu ini memang sangat bergantung dengan pasokan kayu berkualitas dari rimba Kalimantan yang kaya raya. Dari sinilah, Kota Sampit pun berkembang menjadi kota industri yang memiliki daya tarik bagi kaum pendatang mengadu nasib ke sana.

Dari tulisan Garry van Klinken (2008) yang dikutip Herry Yogaswara dalam disertasi program doktoralnya di FISIP Universitas Indonesia (UI) berjudul Meneruskan Hidup Setelah Kerusuhan (kajian kerusuhan etnis di Kota Sampit), menyebutkan jika para pemodal Belanda ini menggunakan eks tentara KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger) atau tentara Kerajaan Hindia Belanda yang berasal dari Indonesia Timur, seperti dari Minahasa dan Maluku, atau mereka yang memiliki keturunan dari orang-orang Eropa sebagai pekerja.

Mereka ditempatkan baik sebagai teknisi, hingga satuan pengamanan (satpam). Dari komunitas ini pula muncul kluster-kluster pemukiman yang kelak membagi kawasan Brengsel dalam beberapa zona. Dengan teknisi andal, deru puluhan mesin dan beragam peralatan canggih yang sengaja didatangkan dari Eropa (Belanda) itu menjadikan kilang ini mampu melahap gelondongan kayu-kayu hutan dari tiga DAS di Kalimantan itu.

Kekuatan modal para pengusaha Belanda ini yang ketika itu dikoordinir sang direktur NV BDH Van Deck, terbukti mampu menggoyahkan penguasa Indonesia (terkhusus di Bumi Dayak Besar) yang masih belia, untuk mendapat dana membangun negeri yang baru terlepas dari penjajahan berabad-abad tersebut. Berpola sistem bagi hasil, jadilah NV Bruynzeel Dayak Houtbedrijven alias Brengsel itu menghidupkan denyut nadi kawasan tersebut, bahkan menjelma jadi lokomotif pertumbuhan Kota Sampit.

Lokomotif yang menggambarkan rel besi yang membentang belasan kilometer itu dari kilang menuju pelabuhan yang kini dikenal dengan Jalan Rel di Sampit. Dari situ, armada pengangkut kayu olahan berkualitas itu mengapung di Laut Jawa, hingga ke Pelabuhan Sunda Kelapa digantikan Pelabuhan Tanjung Priok, Batavia (Jakarta). Dari catatan sejarah, ada dua kapal jumbo bermesin uap dan berbahan bakar batubara yang didatangkan dari Negeri Kincir Angin itu guna mengangkut kayu berkualitas nomor wahid seperti kruing, meranti, jati, bengalan dan agatis.

Dengan kapal Neel Bruynzeel dan satunya lagi bernama Leet Bruynzeel, kayu-kayu belantara hutan Kalimantan bisa menembus pasar kayu di India atau China. Selama 13 tahun lebih, sejak berdiri pada 1948 hingga 1961, dari mesin Brengsel itu pula tercipta kehidupan di kawasan itu. Betapa tidak, tercatat sedikitnya ada 2.000 pekerja yang menggantungkan nasib dari deru debu mesin-mesin kayu Brengsel. Bicara kehidupan bangsa kulit putih (Belanda) yang mapan dan membuat perkampungan tersendiri, Kampung Holland di sekitar kawasan Jalan Gatot Subroto hingga Pesawahan Ujung, serta kawasan elit di Jalan S Parman di pusat kota Sampit.

Dengan lahan yang luas, NV Bruynzeel Dayak Houtbedrijven membangun taman yang indah berhiaskan bunga-bunga, perumahan yang rapi, dan diapit pemukiman kaum pribumi. Kehidupan Brengsel benar-benar telah menyulap kawasan itu menjadi hidup. Beragam fasilitas penunjang dibangun, dari lapangan bola, lapangan tenis, area bola sodok (bilyard), hingga kompleks hiburan berdiri dekat dengan areal kilang penggergajian kayu.

Dulu, Taman Kota Sampit merupakan lapangan sepakbola, yang dibangun Bruynzeel dengan apik. Ada deretan kursi penonton dari kayu berkualitas, mengkilap karena berlapis vernis.

Masih dalam kawasan itu, di samping lapangan sepakbola berdiri sebuah kompleks hiburan terdiri dari rumah makan, bar-bar bagi pekerja Belanda menghabiskan waktu libur, hingga arena permainan khas kulit putih. Alunan musik berirama jazz, ballad dan blues mengalun bergantian membelah keheningan malam di tepian Sungai Mentaya.

Gaya hidup ala Barat benar-benar mewarnai kehidupan Kota Sampit. Bahkan, tata kota Sampit sempat mengadopsi kota-kota sentuhan arsitek Belanda, yang bercirikan pusat kota diapit gereja dan pasar malam. Namun, kehidupan glamor ala Brengsel, tetap dibarengi dengan kehidupan bernuansa religius. Gereja Katolik Santo Joan Don Bosco didirikan untuk memberi pelayanan bagi pekerja Brengsel, terutama yang beragama katolik dari kalangan Eropa dan warga Dayak, serta pekerja asal Indonesia Timur.

Pembiayaan pelayanan kepada umat ini sepenuhnya ditanggung NV BDH, termasuk mendatangkan para pastor dari Banjarmasin. Kemudian, bagi warga pribumi juga disediakan fasilitas serupa. Begitupula bagi penganut Kristen Protestan juga mendapat tempat dengan gereja yang dibangun dalam koridor kawasan Brengsel. Era kejayaan Brengsel memang telah mengubah tata kota Sampit. Daya tariknya telah menyilaukan mata para migran dari berbagai daerah di Indonesia datang ke ibukota Kotawaringin Timur ini.

Dengan sistem produksi yang diterapkan Brengsel, melahirkan berbagai kelas sosial. Kelas sosial employee merupakan kelas sosial dengan strata paling atas, yang saat itu ditempati orang-orang Belanda dalam posisi administrastur, beberapa tentara eks KNIL serta dari etnis Dayak. Kemudian, kelas sosial kedua adalah para buruh yang bekerja mulai dari menarik kayu dari wilayah tebangan hingga ke log pond.

Dari logpond kayu-kayu dialirkan melalui sungai ke arah pabrik pengolahan kayu di Kota Sampit. Kayu-kayu tersebut kemudian dikumpulkan lagi di log pond yang memiliki kanal dari pabrik ke sungai, yang kini dikenal masyarakat Sampit dengan sebutan Sungai Pamuatan. Tak hanya itu, untuk membawa kayu gelondongan juga digunakan lori, dikenal masyarakat setempat dengan kereta api. Ini dikarenakan, cendawan asap hitam dari lokomotif berbahan bakar batubara itu melayang di udara Kota Sampit, bergerak dan membentang dari Brengsel hingga Kilometer 7 (kini Pasir Putih).

#Multi Etnis Dan Pluralisme.

Sementara itu, kehidupan para buruh Brengsel yang multi etnis kebanyakan berasal dari suku Banjar, Jawa dan Madura termasuk di dalamnya eks tentara KNIL, telah menghidupkan Sampit dengan berbagai perkampungan. Ya, sebuah perkampungan yang heterogen maupun didominasi satu etnis tertentu. Orang-orang Madura kemudian menyebar dan membentuk perkampungan di sekitar kawasan Sawahan dan Jalan S Parman, serta Baamang.

Selanjutnya, beberapa orang Bugis memilih zonanya sendiri di perkampungan yang terletak di kawasan jalan antara Sampit dan Samuda. Kemudian, muncul pula kampung-kampung etnisitas seperti Kampung Jawa, Kampung Banjar, dan Kampung Arab. Sementara, orang-orang Tionghoa memilih mengelompok dalam pusarannya.

Betapa tidak, dengan sistem kerja yang telah terpola di Brengsel, telah menyulap beberapa kawasan berdasar etnis. Para pekerja dari etnis Dayak yang memilih hidup dengan kawasan hutan sebagai penebang kayu. Sedangkan, para buruh kasar seperti pendorong lori, pengangkut kayu dan lainnya lebih banyak didominasi warga Madura. Dari sini, menciptakan peluang bagi pemenuhan kebutuhan para buruh Brengsel. Sektor perdagangan sembako pun dimainkan warga Banjar, walau sebenarnya sistem distribusi dikuasai para pedagang Tionghoa yang membuka toko-toko besar di sekitar kawasan Brengsel.

Kehidupan Brengsel yang begitu pluralisme, ternyata terhenti. Dinamika politik yang terjadi di Kota Sampit, telah membuat keberadaan NV BDH menjadi isu terhangat. Massa yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi pendorong gerakan anti terhadap orang-orang asing, terkhusus perusahaan yang dimiliki asing. Apalagi, semangat anti asing dan ekonomi nasionalis begitu membahana, serta dipicu perebutan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda turut mempercepat penutupan perusahaan asing seperti Bruynzeel.

Ya, tekanan politik terutama dari para politisi PKI yang anti dengan sistem kapitalisme, melahirkan Undang-Undang RI Nomor 86 Tahun 1958 yang mengatur nasionalisasi perusahaan milik Belanda dalam wilayah Republik Indonesia membuat Brengsel pun harus beralih kepemilikan.

Lewat UU yang diteken Presiden Soekarno pada 27 Desember 1958, dan diundangkan pada 31 Desember 1958 oleh Menteri Kehakiman Gustaaf A Maengkom dan Perdana Menteri Djuanda GA, perlahan tapi pasti, banyak perusahaan yang dikuasai pengusaha Belanda beralih tangan jadi milik pemerintah. Ya, hal itu juga dialami NV Bruynzeel Dayak Houtbedrijven pada 1955 diubah namanya jadi PT Sampit Dayak, dan kemudian pada 1962 dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 masuk dalam bagian Perusahaan Negera (PN) Perhutani Kalimantan. Yang kemudian hari, dipecah lagi jadi tiga bagian perusahaan, PT Inhutani I (Kaltim), PT Inhutani II (Kalsel) dan PT Inhutani III (Kalteng dan Kalbar).

Di era Soekarno, dengan gaya politik yang terpimpin memang resistensi terhadap bangsa kulit begitu tinggi, sehingga terpaksa para pemodal dan pekerja Brengsel harus pulang ke tanah leluhurnya di Eropa. Setelah 21 tahun berkuasa, rezim Orde Lama yang dikomando Soekarno harus berakhir. Transisi ke Orde Baru yang dimulai dengan dilantiknya Presiden Soeharto sebagai patronnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 27 Maret 1968.

Walaupun setahun sebelumnya, dengan terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 12 Maret 1967, Soeharto sempat ditunjuk jadi Penjabat Presiden RI, menggantikan Soekarno yang dituduh terlibat atau membiarkan terjadinya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 PKI. Di era Orde Baru, penguasaan perdagangan pun beralih dari kulit putih ke kulit kuning (Tionghoa atau China). Meski di bawah tekanan, para pengusaha China tetap bisa eksis sembari menyaru menjadi warga pribumi. Seiring itu pula, pamor Brengsel pun memudar, pasca ditangani PN Perhutani (Inhutani III). Kebangkitan industri kayu yang dikuasai pemilik modal etnis Tionghoa itu terbukti merajai pasar kayu di Kalimantan, khususnya Sampit.

Meski minoritas, toh warga Tionghoa justru menjadi “penguasa” dunia perdagangan di Kota Sampit. Tak hanya tauke yang andal dalam bisnis perkayuan, sektor perdagangan pun dikuasai mereka. Apalagi, pengusaha kulit kuning itu terbukti merajai kayu Kalimantan yang dibuktikan pada 1950, berdiri kilang penggergajian besar sekelas Brengsel milik Lie Sioe Wing dengan Firma Gani di Tenggarong, Ban Hong di Long Iram dan Tan Tjong Tju di Samarinda, Kaltim. Jadilah, kayu tetap menjadi roda penghidup kota Sampit. Bahkan, menarik minat warga luar Sampit berdatangan, seperti dari suku Banjar dan Madura.

Dari dunia perdagangan itu, kehidupan Kota Sampit yang ditinggal Brengsel pun kembali berdetak. Perputaran uang juga memancing para pengusaha Tionghoa untuk membangun pusat hiburan, seperti pada tahun 1963, berdiri dua bioskop yakni Sentosa di Jalan Sutoyo S (kini jadi tempat Kusuka Swalayan) dan Sanghai di Jalan Jenderal A Yani (bekas gedung pajak yang terbakar). Dua bioskop ini bersaing dengan menayangkan film-film asal ibukota dan Malaysia. Kelak, pada 1980, Theater Mentaya pun berdiri menggeser keberadaan dua bioskop yang familiar di eranya itu.

Kayu tetaplah berjaya di Sampit. Apalagi, nun di seberang, tepatnya di Tanjung Katung (kini dikenal sebagai Tanjung Mas) di Kecamatan Seranau, pada 1975 berdiri pabrik kayu milik Njoto Soenarto, warga kelahiran Singapura berpaspor Indonesia bernama PT Meranti Mustika Plywood. Di atas lahan bekas sawmill atau pabrik pembelah kayu, PT Meranti mendapat hak pengelolaan hutan (HPH) seluas 46.879 hektare.

Puluhan tahun, perusahaan menjadi penyumbang bagi kehidupan Kota Sampit, dengan beragam bangunan yang tersisa. Dan, puncaknya ketika tragedi kemanusian pada Februari 2001 menimpa ibukota Kotawaringin Timur ini, banyak para pekerja terutama etnis Madura yang terpaksa mengungsi, meninggalkan tanah yang telah menghidupi mereka. Walhasil, Meranti pun akhirnya gulung tikar pada 2003, karena perusahaan ini dinyatakan pailit.

Apa yang kini tersisa dari puing kejayaan kayu Sampit? Ya, beragam bangunan memang masih bisa kita saksikan, seperti melambangkan era kejayaan Brengsel Belanda yang tersisa. Tunjuk saja, Gereja Katolik Santo Joan Don Bosco. Gereja dengan paroki pertama Pastor Leonardus Bernsen ini didirikan pada 5 Mei 1952, tetap lestari di tengah deru maju bangunan modern di Kota Sampit.

Kemudian, kuburan Kristen (kerkkoff) yang telah mengabadikan jasad-jasad warga Dayak yang beragama nasrani, namun juga terdapat orang-orang yang dikebumikan di tanah Mentaya. Kemudian, situs sejarah yang terdapat di kampung bahari, Baamang dengan ikonnya makam Jungkir Bin Sampit. Dan, terlihat tentu saja adalah cerobong asap eks Brengsel yang teronggok diam membisu di tengah lebatnya rerumputan yang terus dihantam zaman. Inilah bukti puing kejayaan Kota Sampit*********

Kalteng

Sekwan dan Tenaga Ahli DPRD Kapuas Lakukan Koordinasi

Published

on

Sekwan bersama Tenaga Ahli DPRD Kapuas diskusi dan koordinasi penguatan tupoksi. (Foto : ist) 

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Hari pertama kerja pasca libur panjang Idul Fitri, Sekretaris DPRD Kapuas Drs Yunabut, menerima kedatangan tenaga ahli DPRD Kapuas, Singkang, SH, MH, di ruang kerjanya Senin (9/5/2022).

“Kegiatan itu tentunya dalam rangka berdiskusi dan koordinasi terkait tugas, kewajiban serta tanggung jawab memfasilitasi kegiatan-kegiatan serta kewajiban-kewajiban di lingkup Setwan DPRD Kapuas,”kata Sekwan Kapuas, Selasa, (10/5/2022).

Menurut mantan Kabag Humas Pemda Kapuas ini, dalam pertemuan dan diskusi itu banyak hal dan masukan-masukan yang dikemukakan.

“Ini tentunya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tupoksi sesuai dengan koridor dan ketentuan yang berlaku,”ujarnya.

Hal itu juga, guna meminimalisir dan antisipasi hal-hal yang tidak diharapkan

“Kami apresiasi dan terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan dan yang telah didiskusikan ini tentunya demi kemajuan di lingkup Setwan DPRD Kapuas,”pungkasnya. [ujang/ery-SB]

Continue Reading

Kalteng

Pemkab Kapuas Terus Dorong Percepatan Vaksinasi Bagi Pelajar Dan Masyarakat

Published

on

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat didampingi Sekda Kapuas Septedy. (Foto: Suhaili)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupaya mendorong percepatan vaksinasi dalam rangka pencapaian target.

Hal ini disampaikan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat usai memimpin rapat vaksinasi Covid-19 di Aula Bappeda Kuala Kapuas dihadiri Sekda OPD dan camat se Kabupaten Kapuas, Selasa (9/5/2022).

Dikatakan Bupati sebagai upaya percepatan vaksinasi tersebut maka pentingnya melakukan pendataan hingga tingkat desa.

“Setidaknya ini dapat terlaksana dengan baik dan cepat,” kata Ben.

Bupati menghimbau dan berharap agar masyarakat yang belum vaksin agar dapat melakukan vaksin baik 1 2 dan booster. [ujang/ery-SB]

Continue Reading

Kalteng

Wabup Hadiri Peringatan Haul Qubah Basarang ke-12

Published

on

Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor (ujung kiri) saat berfoto bersama dengan sejumlah tokoh agama usai menghadiri haul qubah Basarang ke-12 Sayyidil Walid Habib Yahya Balghaist di Desa Maluen km 2,5 Kecamatan Basarang, Sabtu (7/5/2022). (Foto: Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor menghadiri secara langsung haul qubah Basarang ke-12 Sayyidil Walid Habib Yahya Balghaist di Majelis Pecinta Rasul (MPR) Desa Maluen km 2,5 Kecamatan Basarang, Sabtu (7/5/2022).

Tampak hadir juga mengikuti kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy dan Ketua Tanfidziyah PCNU KH Nurani Sarji.

Wabup dalam kesempatan tersebut mengharapkan melalui kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama.

“Mari kita bina rasa persaudaraan sehingga kita menjadi manusia yang baik kedepannya, serta selalu memelihara kerukunan, kedamaian, ketentraman dan persatuan karena kita semua bersaudara,” ujar Nafiah.

Adapun penceramah dalam haul ini diisi oleh Habib Hasan Bin Ahmad Al Aydrus dan Guru Ahmad Humaidi (Guru Umai). [ujang/ery-SBery-SB]

Continue Reading

Kalteng

Bupati Dukung Kapuas Menuju Kota Layak Anak

Published

on

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas selaku Bunda Forum Anak Daerah (FAD) dan juga Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H saat menyematkan Pin kepada FAD Kabupaten Kapuas. (Foto: Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas selaku Bunda Forum Anak Daerah (FAD) dan juga Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H hadiri acara kegiatan Deklarasi Kabupaten Kapuas Menuju Kota Layak Anak (KLA), bertempat di Gedung Pertemuan Manggatang Tarung Kabupaten Kapuas, belum lama ini.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy, Plt Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas Apollonia Septedy, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas yang juga Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Ahmad Muhammad Saribi, Forkopimda Kabupaten Kapuas, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Camat se Kabupaten Kapuas serta Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Kapuas.

Dalam sambutan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat menyampaikan rasa bangganya kepada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas dan OPD yang terkait sudah melaksanakan tugas dengan baik dan terus mendukung komitmen yang sama untuk mencapai Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Tentu dengan kemauan belajar kita bisa mempelajari variable-variable serta objek yang menjadi penilaian, dalam arti kita tidak mengejar penghargaan tetapi dengan kita melaksanakan tugas sebelumnya seperti mendapatkan Piala Adipura, dengan seperti ini sudah pasti Kabupaten Kapuas dapat menjadi Kota Layak Anak, dengan mempersiapkan generasi emas ini menjadi pemimpin kedepan yang handal dan ini harus kita lakukan terus demi anak-anak kita,” tutur Ben.

Sementara itu Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas selaku Bunda PAUD dan juga Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H mengapresiasi kegiatan tersebut dengan momentum yang sangat baik untuk genarasi penerus ini dirinya sampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terkait. [ujang/ery-SB]

Continue Reading

Kalteng

DPRD Kapuas Gelar RDP, Bahas Nasib Guru Non PNS

Published

on

Ketua Komisi IV DPRD Kapuas Syarkawi H Sibu. (Foto: Suhaili)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Jajaran Komisi IV DPRD Kapuas menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait permasalahan tenaga kontrak guru tidak tetap kategori dua (K2) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di ruang rapat gabungan DPRD Kapuas Senin (8/5/2022).

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Syarkawi H Sibu bersama anggota dewan lainnya.

Rapat dihadiri Kepala Disdik Kapuas Suwarno Muriyat pihak Pemda Kapuas serta perwakilan guru kontrak guru tidak tetap dan honorer K2

Ketua Komis IV DPRD Kapuas, Syarkawi H Sibu usai rapat mengatakan ada beberapa hal yang dibahas dan akan ditindaklanjuti terkait insentif guru non PNS di Kabupaten Kapuas itu yang telah dituangkan dalam berita acara hasil RDP.

“Yaitu terkait pembayaran gaji guru kontrak guru tidak tetap dan guru honor K2 Kabupaten Kapuas untuk bulan Januari 2022 sampai dengan Mei 2022 akan direalisasikan pada minggu ke empat bulan Mei 2022,”kata Syarkawi.

Lanjut Politisi PDI Perjuangan ini hal itu
setelah dikoordinasikan dengan Bupati Kapuas, Sekda Kapuas dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas melalui SK Bupati. [ujang/ery-SB]

Continue Reading

Kalteng

Ketua Komisi I DPRD Kapuas: Daftar Calon Kepala Desa tak Dipungut Biaya

Published

on

Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Lawin usai RDP bersama dinas terkait tentang Pilkades. (Foto: Ist) 

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah akan digelar bulan Juli mendatang.

Ketua Komisi I DPRD Kapuas Lawin mengatakan pihaknya telah melaksanakan
rapat dengar pendapat (RDP) bersama panitia Pilkades kabupaten dan Dinas PMD Kabupaten Kapuas terkait pelaksanaan Pilkades di 155 desa di wilayah Kabupaten Kapuas.

“Tadi RDP adanya isu berdasar laporan masyarakat pendaftaran Calon Kades dipungut biaya. Namun ditegaskan bahwa tidak ada pungutan,”kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas Lawin usai RDP kepada media Senin (9/5/2022).

Dia melanjutkan pernyataan itu juga sudah dipertegas oleh Dinas PMD Kabupaten Kapuas saat RDP bahwa memang untuk pendafratan calon kades tidak dipungut biaya.

Legislator Partai Hanura tersebut menyampaikan apresiasi kepada pihak Panitia dan Dinas PMD Kabupaten Kapuas karena tahapan-tahapan Pilkades kini sudah berjalan.

“Lantas adanya kebijakan terkait rekomendasi tokoh masyarakat juga menjadi perhatian kami,” ujar Lawin.

Lanjut dia surat rekomendasi dari tokoh masyarakat ulama setempat menjadi pertimbangan untuk ditiadakan karena akan menjadi tidak netral atau keperpihakan.

“Harapannya kita dapat mendengar langsung penjelasan-penjelasan dari Panitia Pilkades serentak tingkat kabupaten terkait tahapan yang berlangsung,”pungkas Lawin.
[ujang/ery-SB]

Continue Reading

Kalteng

Hantaman Angin Puting Beliung, Belasan Rumah Warga Hancur

Published

on

Salah satu rumah warga yang terkena hantaman angin puting beliung. (Foto: Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Belasan rumah warga Km 13 Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur hancur akibat hantaman Angin Puting Beliung yang terjadi sekitar pukul 14.15 Wib Jumat (6/5/2022).

Kondisi rumah warga nampak porak poranda termasuk harta benda milik mereka namun sejauh ini belum ada laporan korban jiwa.

Kapolres Kapuas AKBP Qori Wicaksono melalui Kapolsek Kapuas Timur Iptu Eko Sutrisno dikonfirmasi membenarkan kejadian itu.

Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Sosial dan Tagana turun kelapangan menyalurkan bantuan kepada korban terdampak, Sabtu (7/5/2022). (Foto: Ist)

“Warga diminta untuk berhati-hati dan tetap bersabar atas musibah yang dialami, ” ujar Kapolsek Jumat (6/5)2022).

Sementara itu pasca kejadian Sabtu (7/5/2022) Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Sosial dan Tagana turun kelapangan menyalurkan bantuan kepada korban terdampak.

“Atas nama Pemkab Kapuas melalui Dinas Sosial kami menyalurkan bantuan untuk warga. Semoga ini bermanfaat memulihkan kondisi sosial warga,” kata Kadisos Kapuas Budi Kurniawan S.Sos M.Si. [ujang/ery-SB]

Continue Reading

Kalteng

Kemenag Kapuas Tetapkan Zakat Fitrah 2,8 Kg Beras

Published

on

Kakemenag Kapuas Hulu Hamidhan. (Foto: Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah hasil penetapan zakat fitrah yang harus ditunaikan oleh umat Islam pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah/2022 Masehi.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kapuas H Hamidhan melalui Kasubag Tata Usaha Muhammad Poteran Susilo menyampaikan ketentuan zakat fitrah ini mengacu peraturan pasal 30 ayat 1 Menteri Agama RI nomor 52 tahun 2014.

“Berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Agama Pemda dan perwakilan Ormas Islam dalam penetapan keputusan syariah tentang zakat yang diselenggarakan Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah pada 11 April 2022 lalu telah disepakati bahwa kadar zakat fitrah 3,5 liter atau 2,8 kilo gram beras,”katanya melalui pesan aplikasi Jumat (29/4/2022).

Dia melanjutkan Kemenang Kapuas bersama perwakilan Disdagperinkop UKM PC NU PD Muhammadiyah para kepala KUA dan perwakilan pedagang beras setempat pada 4 April 2022 juga telah sepakat menetapkan zakat fitrah beras dengan nilai uang sesuai dengan harga beras yang biasa dikonsumsi.

Hasil penetapan tersebut adalah Beras Siam Mayang Rp 48 ribu Siam Karang Dukuh Rp 42 ribu beras Jawa seperti Lopoijo Cap Melon, Lahap Rp 40 ribu, untuk beras Siam Unus atau Siam Lantik Rp 37 ribu dan jenis beras Gadabung Rp 34 ribu dan sudah sosialisasi. [ujang/ery-SB]

Continue Reading

Kalteng

Bupati Kapuas Lantik 11 Pejabat Administrasi Lingkup Pemkab Kapuas

Published

on

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Drs Aswan MSi. (Foto: Suhaili)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM MT melantik pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Rabu (27/4/2022).

Pelantikan berlangsung di Aula Bappeda Jalan Tambun Bungai itu dihadiri Sekda Kapuas Drs Septedy MSI dan sejumlah OPD lingkup Kapuas.

Adapun pejabat administrasi yang dilantik berjumlah 11 orang. Terdiri dari 10 pejabat administrator eselon III A sekretaris dan kepala bagian (Kabag). Kemudian 1 orang pejabat pengawas eselon III B.

“Pelantikan ini adalah rotasi dan mutasi di internal masing-masing OPD, ” kata Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Kapuas Drs Aswan MSi kepada wartawan Rabu (27/4/2022).

Disampaikan Aswan terkait mutasi jabatan adalah amanah. Dimanapun ditempatkan tentunya bagi ASN selalu siap.

Seperti pesan Bupati Kapuas lanjutnya pejabat agar selalu bekerja dengan baik ikhlas dan jujur.

“Harapannya dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan,” tutup Aswan. [ujang/ery-SB]

Continue Reading

Populer