YOGYAKARTA, SuaraBorneo.com – Atas kinerja baiknya, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) kembali memperoleh prestasi membanggakan. Kali ini penghargaan hadir dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lewat Anugerah Meritokrasi tahun 2023. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Sergai H. Darma Wijaya, di Kraton Grand Ballroom Marriott Hotel, Yogyakarta, pada Kamis (7/12/2023).

Ditemui pasca menerima piagam dan piala penghargaan tersebut, Bupati Sergai menerangkan dari total 143 instansi kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang dinilai, Pemkab Sergai menempati posisi istimewa karena menjadi salah satu dari 63 instansi penerima dua kategori penghargaan.

“Syukur Alhamdullilah, Kabupaten Sergai mampu meraih penghargaan ini berkat Penerapan Sistem Merit dengan nilai 263,5 atau kategori Baik dan Indeks Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 82,94 kategori Baik,” ujar Bupati Sergai.

Ia melanjutkan, Anugerah Meritokrasi diberikan kepada instansi pemerintah yang telah memenuhi 8 aspek penyempurnaan sistem merit, mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, serta disiplin, perlindungan, pelayanan, dan sistem informasi.

“Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berfokus pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, diterapkan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Semoga ke depannya bisa menjadi sangat baik,” ujarnya.

Dirinya juga menyebut, ini pertama kalinya Sergai menerima penghargaan dari Anugerah Meritokrasi KASN.

“Prestasi ini adalah hasil kerja keras dan komitmen bersama untuk menguatkan kualitas tata kelola manajemen ASN,” ucapnya mengakhiri.

Ketua KASN Agus Pramusinto, menyatakan bahwa Anugerah Meritokrasi mencerminkan komitmen KASN dalam mengawal pengawasan penerapan sistem merit di tengah masa transisi, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mentransformasi manajemen ASN dengan signifikan.

“Perubahan ini harus disadari dan dilihat sebagai upaya untuk mendukung penguatan sistem merit, bukan sebaliknya. Perubahan ini juga di dalamnya mengatur pengalihan fungsi pengawasan sistem merit dari KASN ke instansi lain,” ungkap Agus.

Ia menambahkan KASN akan terus mendorong keberadaan fungsi pengawasan sistem merit yang efektif di masa depan untuk menjaga keberlanjutan meritokrasi.

Agus kemudian menyebut perubahan lingkungan politik saat ini, seperti Pemilu serentak dan pergantian pemerintahan, juga akan berdampak pada penerapan sistem merit. Hal ini utamanya terkait dengan aspek netralitas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sebab itu, sambungnya, para ASN perlu waspada terhadap peningkatan risiko pelanggaran netralitas ASN selama tahun politik dengan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat.

“Berbicara soal netralitas tentu saja tak hanya soal kepatuhan terhadap aturan, namun juga berhubungan dengan kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintahan. ASN dengan tegas mesti menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga netralitas birokrasi,” tegas Agus. (Yusnar)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel dengan tegas memperkuat komitmennya dalam mendekatkan diri dan meningkatkan layanannya kepada masyarakat Banua. Upaya ini mencakup kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk menyediakan layanan Bank Kalsel di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan pada Kamis (7/12/2023) di Lantai Dasar Kawasan Mitra Plaza, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menjelaskan bahwa kehadiran layanan Bank Kalsel di MPP Kota Banjarmasin ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai transaksi perbankan, termasuk menabung dan melakukan setoran. Selain itu, fasilitas ini juga memungkinkan pembayaran untuk jasa layanan publik secara efisien, dengan langsung mentransfernya ke rekening Bank Kalsel.

“Kami akan terus berkomitmen untuk memperluas cakupan layanannya, sehingga semakin banyak opsi transaksi perbankan yang dapat dilakukan oleh nasabah Bank Kalsel saat mengunjungi di MPP Kota Banjarmasin,” ujar Fachrudin.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin, H. Ibnu Sina mengungkapkan apresiasinya terhadap peresmian MPP yang menjadi salah satu program prioritas Pemko Banjarmasin.

“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen yang telah dibangun bersama Bank Kalsel. Dengan adanya layanan ini, diharapkan nasabah dapat dengan lebih mudah untuk melakukan kegiatan perbankan secara digital,” ungkap Ibnu.

Sebagai informasi, Keberadaan layanan Bank Kalsel di Mall Pelayanan Publik merupakan perwujudan untuk memberikan kemudahan dan transparansi bagi nasabah dalam menjalankan aktivitas keuangan mereka. [adv/ad]

PONTIANAK, SuaraBorneo.com – Wakill Wali kota Effendhi Djuprianto mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komwil V APEKSI Regional Kalimantan yang berlangsung mulai tanggal 6 hingga 8 Desember 2023.

Hari pertama kegiatan diawali dengan acara welcome dinner yang diadakan di Hotel Mercure Kota Pontianak. Dalam momen tersebut, Wawali memberikan cendera mata kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang juga menjadi tuan rumah acara tersebut.

Pada hari kedua, rangkaian kegiatan raker dilanjutkan dengan kegiatan olahraga dan penanaman pohon bersama. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan di kalangan masyarakat.

Rapat kerja yang merupakan inti dari kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 7 Desember 2023 mengambil tema utama “Aksi Lokal untuk Masa Depan Iklim Global”. Dengan melibatkan seluruh Wali Kota se-Kalimantan atau perwakilan mereka, raker ini menjadi platform strategis untuk membahas berbagai isu terkait pembangunan berkelanjutan dan iklim global. Acara ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Horisson, M.Kes.

Rapat Kerja Komwil V APEKSI Regional Kalimantan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga merupakan wadah bagi pemangku kepentingan daerah untuk bersatu dalam menciptakan inovasi, kebijakan, dan langkah-langkah konkrit yang dapat memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat Kalimantan.(mdd)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel berkomitmen untuk mendukung suksesnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Operasional Bank Kalsel Ahmad Fatrya Putra saat kegiatan Survey Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2023 Provinsi Kalsel yang digelar, Senin (4/12/2023) di Hotel Fugo Banjarmasin.

“ETPD adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dari tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kami tentunya sangat mendukung hal ini dan terus melakukan pembenahan layanan agar dapat mensukseskan program ETPD di Provinsi Kalsel,” ungkapnya.

Salah satu bentuk dukungan konkrit Bank Kalsel adalah telah menyediakan berbagai jenis produk layanan/kanal digital seperti Instrumen pembayaran yang terdiri dari kartu ATM/Debit GPN, uang elektronik berbasis kartu (co-brading BRIZZI) dan Kanal Pembayaran yang terdiri dari Teller/Webteller, PPOB, Mobile Banking, Internet Banking, Internet Banking Bisnis, SP2D Online, CMSP, QRIS, BI-Fast, BI-RTGS, SKNBI, Virtual account, E-Commerce dan Modern Channel.

“Selain itu Bank Kalsel juga telah melakukan integrasi sistem penerimaan pada sejumlah Pemda di Provinsi Kalsel seperti pembayaran PBB, e-Samsat, Pajak Pendapatan, Pembayaran Perizinan, BPHTB, Retribusi dan KIR semuanya sudah terintegrasi dengan beberapa sistem kanal peneriman Bank Kalsel,” tambahnya.

“Harapannya dengan telah tersedianya beberapa sistem untuk kanal penerimaan dan pengeluaran di Bank Kalsel dapat mempermudah Pemda di seluruh Provinsi Kalsel dalam mengimplementasikan ETPD secara efektif dan efesien di daerahnya dan dapat mengoptimalkan pencapaian Championship TP2DD pada penilaian tahun 2024,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel Hj. Raudatul Jannah AMG, SKM., M.Kes mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan agar bisa meningkatkan pemahaman Pemda atau pun Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam mendorong peningkatan kualitas pelaporan data elektronifikasi transaksi Pemda Semester 2 Tahun 2023.

“Melalui kegiatan ini besar harapan kita dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kategori atau level indeks elektronifikasi transaksi Pemda se-Kalsel kedepannya,” bebernya.

Berdasarkan data indeks ETPD Semester I Tahun 2023, Provinsi Kalsel telah mencapai tahap Pemda Digital dengan skor 93,6 persen.

“Diharapkan pada II Tahun 2023 ini semua Pemda di Provinsi Kalsel bisa mencapai level digital dengan perbaikan kualitas data serta melaporkannya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam kesempatan ini saya juga meminta agar Bank Kalsel sebagai Bank RKUD dapat mendukung penuh dari sisi data yang dibutuhkan untuk bisa di input di website SIP2DD,” tuturnya.

Dilain pihak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo menambahkan, berdasarkan data Indeks ETPD Semester-I tahun 2023, dirinya mengapresiasi upaya Pemprov Kalsel atas meningkatnya level kategori IETPD Pemprov Kalsel dari kategori “Maju” menjadi kategori “Digital” dengan skor 93,6%. Bahkan secara yearover-year meningkat 34,29% dari Semester-I tahun 2022.

“Kami juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah menerima penghargaan dalam Bank Indonesia Award 2023 sebagai Pemerintah Provinsi Dengan Implementasi QRIS Terbaik di Wilayah Kalimantan. Semoga capaian ini dapat mengobarkan semangat implementasi ETPD tidak hanya di lingkungan Provinsi, namun juga di seluruh Kabupaten dan Kota se-Kalsel,” pungkasnya. [adv/ad]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D, laksanakan penandatanganan nota kesepakatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si didampingi Dekan Fakultas Hukum ULM Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ULM Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si.

Selain penandatanganan MoU, kegiatan kerjasama kelembagaan turut dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalsel, dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (05/12/2023).

Bertempat di ruang Auditorium Fakultas Hukum ULM Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial & Politik ULM, kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, S.I.P., MPA (Mgmt), yang menyampaikan pengantar kepada audiens tentang pemahaman pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Rektor ULM Banjarmasin mewakili seluruh Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Setelah penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua Ombudsman RI dengan Rektor ULM, disambung dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, dengan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Politik ULM.

Usai kegiatan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian kuliah umum, yang diberikan oleh Ketua Ombudsman RI kepada para mahasiswa dan peserta yang berhadir, dengan tema “Sinergi Ombudsman dan Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Era Society 5.0”. [ad/ril]

KANDANGAN, SuaraBorneo.com – Bertempat di Kubah Al Habib Muhammad nor bin Salimin Albaghaits (Habib Mimi) mengadakan peringatan haul ke 7 tahun pada Selasa malam (5/12/2023) kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Habib Anis Albaghaits selaku mewakili keluarga mengatakan, peringatan haul kakanda kami ini Alhabib Muhammad nor bin Salimin Albaghaits.

“Kami peringati sangat sederhana dan kami ucapkan terima kasih kepada para Habaib, guru-guru hadir acara haul kakanda kami ini, dan tidak lupa juga para relawan yang membantu kegiatan ini, dengan lancar, semoga tahun-tahun berikutnya kita bisa melaksanakan lagi,” ungkap Habib Anis Albaghaits (akrab di panggil Ami Anies)

Dalam Tausyiahnya (habib Abdilah Alathos) beliau mengajak untuk membawa kebaikan dan sering menghadiri majelis haul dan majelis ilmu.

Dalam peringatan haul ini, dihadiri para habaib, guru-guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang hadir. (Azifa)

BANJARBARU, Suaraborneo.com – Apel pagi gelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) untuk pisah sambut pejabat baru dan lama, di lapangan Polres Banjarbaru pada hari Rabu (06/12/2023) pada pukul 08.00 Wita.

Acara sertijab hari ini untuk pergantian Kasat Binmas IPTU Simon Jumadi di gantikan oleh oleh IPTU Tatak Kusdariyono, sedangkan untuk Kasat Resnarkoba IPTU Subroto R.A di gantikan oleh IPTU Denny Juniansyah.

Dalam acara sertijab Kapolres Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah menyampaikan.

“Hari ini kita telah melaksanakan kegiatan sertijab Kasat Resnarkoba Dan Kasat Ren Binmas, alhamdulilah untuk Kasat binmas mendapat jabatan Kasat Lantas Balangan, untuk ini saya mengucapkan terima kasih untuk rekan rekan semua yang telah melaksanakan tugasnya di Polres Banjarbaru ini, saya mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru mudahan sukses ke depannya,” jelasnya.

Kapolres Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah juga berpesan kepada para pejabat baru.

“Apa yang di berikan negara kepada kita, kepolisian adalah segalanya bagi masyarakat, jadi saya berpesan jangan sakiti masyarakat dan berikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu Kapolres Juga berharap untuk para pejabat tidak mempersulit dan segera menyelesaikan jika ada permasalahan dari masyarakat.

“Saya berharap memberikan pelayanan masyarakat jangan bertele tele segera selesaikan dengan baik dan kita sudah memasuki operasi mata brata yaitu pesta demokrasi masyarakat indonesia jadi saya berpesan monitor selalu kegiatan di wilayah banjarbaru karena kita memasuki kampanye jadi Polsek Polsek wajib mengetahui dan bisa hadir untuk memonitor,” tutupnya. (Erick)

TARAKAN, Suaraborneo.com – Dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Deklarasi Pemilu Damai dan Silaturahmi Forkopimda Bersama Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan pada Selasa (5/12) malam.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum., Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., Asisten Bidang Administrasi Umum Pollymart Sijabat, SKM., M.AP., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan unsur Forkopimda serta tamu undangan baik dari Perwakilan Ormas maupun Partai Politik.

Di awal acara, seluruh peserta yang hadir secara serentak mengucap deklarasi pemilu damai serta penandatanganan deklarasi pemilu damai oleh Gubernur, unsur forkopimda, serta para perwakilan parpol dan ormas yang hadir.

Dalam suasana yang santai, Gubernur dalam sambutannya berujar selain mengapresiasi terlaksananya deklarasi ini, Gubernur juga mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan ujian bagi seluruh elemen bangsa.

“Pemilu bukan hanya ruang bagi masyarakat untuk memilih, tetapi juga merupakan proses pendewasaan dan juga momentum ujian bagi bangsa mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa,” kata Gubernur.

Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa Pemilu damai tidak hanya kata-kata. Melainkan sebuah komitmen dan ikhtiar bersama untuk menciptakan situasi yang kondusif selama pelaksanaannya.

“Saya berpesan selama masa kampanye untuk tidak provokatif, tidak produktkf dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya juga berharap kepada semua untuk sama-sama mensukseskan Pemilu 2024 yang akan datang,”tuntasnya.

Pada penghujung acara, seluruh perwakilan dari unsur forkopimda dan pihak terkait untuk membacakan closing statement deklarasi Pemilu Damai yang dibacakan satu persatu oleh setiap perwakilan.
Di akhir, terdapat kejutan berupa kue ulang tahun dan tumpeng untuk Gubernur yang berulang tahun pada 6 Desember esok. (mddkisp)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah wadah berhimpun para pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP).

KNPI dibentuk agar mampu mengayomi dan mencetak kader-kader muda yang mampu memegang tongkat estapet kepemimpinan di negeri.

Hal ini disampaikan mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah dan Sekretaris KNPI Kapuas M. Jalaluddin melalui rilisnya, Selasa (5/12/2023).

“Saya selaku mantan sekretaris KNPI Kapuas akan sangat prihatin bila KNPI dijadikan alat kekuasaan,” katanya.

Menurutnya orang yang akan menjabat Ketua KNPI itu haruslah anak muda yang banyak pengalaman dikepemudaan. Karena syarat menjadi Ketua KNPI menurut AD/ART KNPI.

Dikatakan berdasarkan hal tersebut haruslah orang yang pernah jadi ketua OKP juga harus jelas kiprahnya di masyarakat khususnya dalam membina generasi muda.

“Jangan nantinya ujuk-ujuk muncul calon karbitan yang karena kepentingan politik tidak tahu asal usul OKP nya tiba-tiba jadi Ketua KNPI. Sehingga nantinya tidak lagi muncul kepemimpinan tetapi
kekuasaan yang berperan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan terkait kepemimpinan KNPI tentu kita tidak ingin yang menjadi Ketua KNPI Kapuas orang yang tidak punya pengalaman di OKP.

“Oleh karena itu diharapkan betul-betul mereka yang mempunyai potensi dan kompetensi. Meski begitu siapapun boleh mencalonkan diri jadi Ketua KNPI. Yang penting memenuhi syarat yang ditentukan,” pungkasnya. (ujang/ery-SB).