Terkendala Letak Geografis dan Blankspot, Cakupan Imunisasi di HST Terus Ditingkatkan – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-15

Daerah

Terkendala Letak Geografis dan Blankspot, Cakupan Imunisasi di HST Terus Ditingkatkan

Published

on

Foto Ilustrasi Vaksinasi

Oleh: Anas Aliando

BARABAI, SuaraBorneo.com – WAJAH Najematul Husna, Ketua Posyandu Melati, Desa Walatung, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berbinar ketika menceritakan pengalamannya sebagai salahsatu kader Posyandu.

“Di Walatung ada tiga Posyandu di beri nama Angsana, Harapan dan Melati,” ujar perempuan yang akrab disapa Husna itu kepada penulis, Jumat (15/4)

Dia bertutur, kesadaran warga Desa Walatung untuk membawa bayi dan balita ke Posyandu sangat tinggi. Berbanding bengkok 10 tahun sebelumnya.

“Dulu banyak masyarakat enggan membawa anaknya ke Posyandu untuk diimunisasi. Penyebab utamanya termakan kabar bohong alias hoax. Imunisasi disebut bisa bikin lumpuh dan autis,” katanya.

Hal itu bukannya membuat Husna dan teman – temannya patah arang. Segala upaya mereka lakukan untuk menarik minat masyarakat bertandang ke Posyandu.

“Kami berikan penjelasan secara  pelan dengan data yang mudah dipahami. Alhamdulillah mereka bisa mengerti,” ujar Husna lirih.

Selain sarana kesehatan untuk buah hati, Posyandu juga dijadikan ajang silaturahmi. “Kami arisan di Posyandu. Bayi dan anak – anak yang datang diberikan buah – buahan dan snack yang nilainya Rp15 ribu per orang. Kami bangga ikut membantu pemerintah meningkatkan cakupan imunisasi di desa,” ujarnya.

Setiap kegiatan Posyandu, Husna dan kader lainnya mendapatkan honor masing – masing  Rp150 ribu. “Honor ini meningkat 50 persen, sebelumnya dikasih Rp100 ribu tiap kali kegiatan,” ujarnya.

Kepala Desa Walatung, Murhani  mengaku bangga dengan kader Posyandu yang bekerja tanpa lelah meningkatkan cakupan imunisasi.

“Tahun depan, honor mereka kami tingkatkan lagi. Honor diambil dari dana desa,” cetusnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan HST, Mursalin mengungkapkan, cakupan imunisasi bayi dan balita terus ditingkatkan dan menjadi skala prioritas.

“Selama pandemi Covid-19, layanan di Posyandu dihentikan menghindari kerumunan, namun kami tetap melaksanakan imunisasi dengan inovasi jemput bola. Kader Posyandu dan petugas kesehatan datang ke rumah warga yang punya bayi dan balita,” ujarnya.

Mursalin berujar,  di HST masih banyak desa yang letaknya terpencil seperti di Kecamatan Hantakan dan Batang Alai Timur. Untuk menuju desa tersebut banyak kendala yang dihadapi terutama saat musim hujan.

“Alhamdulillah, kami mendapat bantuan tenaga kontrak dari provinsi dengan penugasan khusus melayani kesehatan masyarakat daerah terpencil. Jumlahnya 17 orang dan sudah bertugas selama dua tahun,” terangnya.

Kendala lainnya, tambah Mursalin, jaringan internet yang lelet dan ada yang masih blankspot.
“Itu sama sekali tak menyurutkan semangat tenaga kesehatan yang bertugas. Semangat justru  terus berkobar, kendala itu tidak dihiraukan, mereka  terus berjuang membantu cakupan imunisasi di daerah terpencil,” ujarnya.

Mursalin menyebut, cakupan imunisasi pada tahun 2019 sebanyak 3.567 orang atau 91,58 persen dan di tahun 2021  menurun di angka 3.167 orang atau 76,60 persen.

Sekda HST, Muhammad Yani mengungkapkan,  untuk meningkatkan cakupan imunisasi, Pemkab telah melakukan penguatan database penduduk terutama untuk bayi yang baru lahir. “Integrasi dengan Dinas Dukcapil, RS Daman Huri Barabai, RS Permata Bunda Kandangan dan dengan semua bidan desa. “Ini kami lakukan agar tidak ada bayi dan balita yang terlewatkan dalam kegiatan imunisasi,” ujarnya.

Selain upaya itu, beber Yani, kunjungan ke Posyandu intens dilakukan secara terjadwal melalui Dinas Kesehatan. “Kita terus pompa dan support semangat mereka kader Posyandu di semua desa di HST agar herd immunity segera terbentuk,” tukasnya. [ad/rls]

Daerah

Tangani Inflasi 2023, Pemkab Tabalong Terus Berinovasi Tumbuhkan Perekonomian

Published

on

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Tabalong, H Tazeri Yanor. (Foto/Ist)

TANJUNG, SuaraBorneo.com – Selama dua tahun dilanda wabah Covid-19 di tahun 2020-2021 berdampak pada roda perekonomian di Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Kabupaten Tabalong terus berupaya berivosi untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Tabalong, H Tazeri Yanor menuturkan, strategi penanganan inflasi tahun 2023 ini sama dengan penangan inflasi pada 2022 lalu misalnya melakukan gerakan menanam, dan kegiatan pasar murah.

Kemudian termasuk 9 inovasi yang di unggulkan, salah satunya peluncuran para pedagang sayur dan sembako atau Ojek Jual Sayur Sembako Ikan Keliling, Pengendali Inflasi (Julak Wasi) yang diberikan subsidi oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Pemberian bantuan subsidi tetap dilaksanakan guna mengatasi inflasi, misalnya bantuan subsidi kepada pedagang-pedagang tahu tempe termasuk pada pedagang Julak Wasi.

Dalam pelaksaannya di lapangan, Pemerintah Daerah bekerjasama dan melibatkan Perumda Tabalong Bersinar.

“Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong telah merencanakan pembelian pengadaan 10 unit mobil toyota hiace untuk angkutan masyarakat Tanjung – Banjarmasin dan Tanjung – Balikpapan yang tujuannya untuk mengendalikan inflasi yang bersumber dari kenaikan biaya transformasi,” kata H Tazeri Yanor.

Menurutnya, karena inflasi kita termasuk tertinggi terkait mengenai transfortasi, walaupun inflasi kita diangka 0,48, secara keseluruhan termasuk yang paling rendah secara nasional.

“Selain itu upaya yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan terus memonitoring secara rutin dengan melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke pasar-pasar memonitoring harga barang di pasar supaya terkendali,” jelasnya.

Bantuan subsidi untuk beras juga diberikan kepada para pembeli melalui Perumda Tabalong Bersinar ke pedagang beras di pasar.

Untuk menunjang kegiatan penanganan inflasi di lapangan, Perumda Tabalong Bersinar telah melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga, seperti dengan distributor bawang merah di Banjarmasin, juga kerjasama untuk pembelian beras dengan Kelompok Mekar Sari di Kabupaten Barito Kuala.

“Kita Kabupaten Tabalong juga berupaya mempertahan angka inflasi terendah secara nasional. Diharapkan mudah-mudahan reward dari Pemerintah Pusat kembali bisa kita raih di Tahun 2023 ini,” pungkasnya. [ad-sb]

Continue Reading

Daerah

Kendalikan Inflasi, TPID Kalsel Gelar Rakor Di Kotabaru

Published

on

Kiri ke kanan: Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo - Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar - Wakil Bupati Kotabaru, Andi Rudi Latif - Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad. (Foto/Humas BI Kalsel) 

KOTABARU, SuaraBorneo.com – Upaya mengendalikan inflasi perlu diperkuat sejak dini. Pesan itu mengemuka dari Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan dengan TPID Kabupaten Kotabaru di Kantor Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Selasa (24/1/2023).

Membuka rangkaian rapat koordinasi, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif menyebut berdasarkan data BPS, Kotabaru merupakan daerah dengan tingkat inflasi tertinggi pada 2022, yakni mencapai 8,65% (year-on-year). Beberapa hal yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kotabaru adalah kenaikan harga BBM, faktor cuaca, kenaikan tarif angkutan udara, serta penurunan produksi beras lokal akibat serangan hama tungro.

“Untuk itu, pihaknya berharap rapat koordinasi ini bisa ditindaklanjuti dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi yang terukur oleh jajarannya sehingga upaya pengendalian inflasi di Kotabaru berjalan lebih optimal,” harapnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menahan pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itu, pihaknya mendorong TPID Kotabaru untuk melakukan upaya ekstra pengendalian inflasi sejak dini, antara lain dengan cara meningkatkan produksi pangan, mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD), serta merealisasikan anggaran pengendalian inflasi secara lebih terukur. Di samping itu, distribusi elpiji 3 kilogram secara tertutup. Skema itu telah dipraktikkan oleh Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru untuk mengatasi tingginya harga bahan bakar rumah tangga,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Wahyu Pratomo menyarankan agar TPID Kotabaru menempuh empat langkah strategis untuk mengendalikan inflasi.

“Pertama, melaksanakan operasi pasar dan pasar murah secara lebih terencana dan terfokus pada lokasi sampling inflasi. Kedua, mengoptimalkan penggunaan cold storage agar komoditas pangan strategis memiliki daya tahan yang lebih lama. Ketiga, perluasan KAD dengan Sulawesi yang ditunjang dengan penyaluran subisidi ongkos angkut. Terakhir, upaya edukasi petani soal metode tanam, hilirisasi, dan rantai dagang yang lebih optimal,” ungkapnya.

Rapat koordinasi merupakan agenda kerja rutin TPID Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk evaluasi kinerja pengendalian inflasi, serta wadah untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi. Ke depan, sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia melalui TPID dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. [ad/bi]

Continue Reading

Daerah

Bank Kalsel Beri Bantuan Paket Sembako kepada Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Muhibbin llung

Published

on

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Kepala Cabang Pembantu Syariah Barabai, Ahda Muyassir. (Foto/Ist) 

BARABAI, SuaraBorneo.com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap ustadz/ustadzah yang telah berjasa dalam memberikan ilmu agama Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memberikan bantuan paket sembako kepada ustadz/ustadzah di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin llung Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui KCPS Barabai.

Adapun dalam penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Kepala Cabang Pembantu Syariah Barabai, Ahda Muyassir kepada perwakilan Ustadz Pondok Pesantren Nurul Muhibbin llung Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

“Semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat dan dapat mencukupi kebutuhan sembako ustadz/ustadzah Pondok Pesantren Nurul Muhibbin llung Kabupaten Hulu Sungai
Tengah,” pesannya.

Bagi Donatur dan Sahabat Gen-K yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv/ad]

Continue Reading

Daerah

Bupati Tanbu Ingin Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Melalui UMKM

Published

on

Bupati Zairullah Azhar saat memimpin rapat koordinasi. (Foto/Ist)

BATULICIN, SuaraBorneo.com — Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) dr. H. M. Zairullah Azhar ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di tingkat Desa dan Kecamatan.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. Ambo Sakka dengan seluruh Asisten dan Staf Ahli, kepala SKPD, para Kepala Bagian Setda, dan Komite Percepatan Pembangunan Daerah (KP2D), di ruang rapat bupati, Senin (5/12/2022).

“Semua Dinas terkait, tolong pertumbuhan ekonomi ini diperhatikan betul untuk dilaksanakan, supaya UMKM bisa berkembang,” kata Zairullah

Para camat agar melakukan pembinaan terhadap UMKM yang ada di desa – desa, baik itu home industri maupun kelompok masyarakat sehingga mampu memasarkan hasil produksinya.

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), perpustakaan desa, dan objek wisata di Kabupaten Tanah Bumbu terus diaktifkan, juga kegiatan Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Tanah Bumbu yang setiap minggu sudah dilaksanakan.

Dengan antusias masyarakat menghadiri hiburan sangat tinggi, dan dampaknya banyak pedagang kaki lima dan UMKM yang berjualan.

“Saya minta Pammi tetap menjaga nuansa serambi madinahnya, kalo bisa busana artisnya jangan hanya dibawah lutut, tetapi semuanya harus tertutup,” tegasnya

Untuk objek wisata Kabupaten Tanah Bumbu, Zairullah Azhar ingin mendatangkan orang ahli dibidang wisata dan seni, agar pertumbuhan ekonomi dibidang pariwisata juga dapat meningkat.

“Saya minta dalam waktu dekat, pak Kadis Pariwisata datangkan orang ahli bidang wisata dan seni untuk melihat dan meneliti objek wisata kita,” tutupnya.

Ia berharap penguatan UMKM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat berkembang, sehingga mampu mensejahterakan masyarakat Bumi Bersujud. [ad-sb]

Continue Reading

Daerah

Pekan Raya Diharapkan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Lokasi Pekan Raya di Jl Basuki Rahmat, Kecamatan Amuntai Tengah, HSU. (Foto/Ist)
AMUNTAI, SuaraBorneo.com – Pekan Raya akan digelar di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa hari ini.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop-UKM HSU HM Isnaini membenarkan, bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan tanggal 11-19 November 2022.

Diterangkannya, kali ini Disperindagkop-UKM hanya sebagai pendukung, baik membikin dan memasukkan surat permohonan ijin kegiatan. Pekan Raya ini akan digarap oleh Event Organizer (EO) dari Amuntai.

Selain untuk hiburan rakyat, Pekan Raya Amuntai ini juga dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan.

“Harapan kami melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di HSU,” pungkasnya. [ad-sb]

Continue Reading

Banjarmasin

Bantuan Bank Kalsel kepada Korban Kebakaran Di Kecamatan Batumandi Balangan

Published

on

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Cabang Paringin, Agus Setiawan kepada Ketua TP PKK Balangan lbu Hj. Sri Huriyati Hadi. (Foto/Ist) 

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Membantu korban bencana maupun meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia ini merupakan tindakan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan dalam ajaran agama.

Pada tanggal 17/10/2022 telah terjadi musibah kebakaran di Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan.

Sebagai kepedulian UPZ Bank Kalsel terhadap korban musibah kebakaran UPZ Bank Kalsel memberikan paket sembako dan santunan melalui KC Paringin.

Adapun penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Cabang Paringin, Agus Setiawan kepada Ketua TP PKK Balangan lbu Hj. Sri Huriyati Hadi yang selanjutnya akan diserahkan kepada korban musibah kebakaran di Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Jum’at (4/11/22).

“Semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat dan dapat meringankan kesulitan bagi korban musibah kebakaran di Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan,” pesan Agus Setiawan.

Bagi Donatur dan Sahabat Gen-K yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv/ad]

Continue Reading

Banjarmasin

Ombudsman Dengar Keluhan Petani Kalsel

Published

on

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian, dan Pupuk Indonesia Holding Company melaksanakan kegiatan bertajuk “Ombudsman Mendengar” di Desa Tebing Rimba, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. (Foto/Ist) 

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian, dan Pupuk Indonesia Holding Company melaksanakan kegiatan bertajuk “Ombudsman Mendengar” di Desa Tebing Rimba, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kunjungan Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (3/10/22).

Pada kegiatan tersebut, Ombudsman RI menjaring berbagai keluhan yang tengah dihadapi oleh perwakilan petani Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Beberapa keluhan yang disampaikan Petani diantaranya mengenai keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi, pemenuhan kebutuhan pupuk SP36, melambungnya harga pestisida, penyediaan pupuk organik, infrastruktur pertanian yang rusak, hingga permasalahan pinjaman para petani yang mengalami gagal panen.

Acara tersebut, turut dihadiri oleh Ibu Yanti dari Kementerian Pertanian dan Eric Rachman, SVP Perencanaan & Manajemen PSO PT Pupuk Indonesia (Persero), sehingga diharapkan dapat langsung memberikan informasi dan tindak lanjut atas permasalahan yang disampaikan. Salah satu permasalahan yang paling banyak dikeluhkan oleh para petani adalah mengenai keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi serta tidak adanya subsidi pupuk SP36.

Terkait keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi, Ibu Yanti selaku perwakilan dari Kemeterian Pertanian menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengupayakan agar kejadian tersebut tidak sampai terjadi, namun walaupun pihak pemerintah pusat mengupayakan hal tersebut, kemungkinan keterlambatan bisa saja diakibatkan oleh keadaan pada level bawahnya, seperti distributor atau kios yang terlambat menyalurkan. Namun demikian, pihaknya terus berupaya agar hal tersebut tidak terjadi. Jika masyarakat masih menemui permasalahan dan keluhan terkait pendistribusian pupuk, dapat menghubungi nomor hotline pengaduan 0812 1533 5574.

“Intinya negara kita ini memiliki keterbatasan saja pak, pada saat ada keterbatasan tentu ada pengurangan, baik komoditas ataupun jenis pupuknya, nah seringkali yang menjadi permasalahan adalah pengurangan itu tidak sesuai dengan harapan para petani kita ini. Oleh karena itu, kedepannya kita akan mengupayakan apa yang dikeluhkan oleh petani”, jelas Yeka.

Keterbatasan pemerintah dalam melakukan subsidi pada pupuk SP36 juga banyak dikeluhkan oleh para petani. Penetapan pupuk bersubsidi berupa urea dan ponska sudah berdasarkan apa yang menjadi sumber kebutuhan para petani sebelumnya. Untuk itu diperlukan mekanisme perubahan setiap tahun, agar pemerintah bisa menetapkan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarat.

Yeka mendorong para petani apabila terdapat permasalahan-permasalahan terkait pertanian dapat melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. “Kalau ada permasalahan terkait pelayanan publik, seperti pupuk, gagal panen kemudian harga murah segala macam karena ada undang-undangnya, yakni undang-undang perlindungan petani. Undang-undang itu mengamanatkan bahwa perlindungan kepada petani itu sudah menjadi hak konstitusi, jadi kalau petani mengalami masalah, wajib untuk dilindungi,” jelas Yeka dalam acara tersebut, Kamis (3/11/2022). [ad/rls]

Continue Reading

Daerah

Angkut Batubara Illegal, Pertamina EP Tanjung Akan Portal Jalan

Published

on

Penggunaan jalan pertamina untuk hauling batubara oleh Penambang Tanpa Ijin (PETI). (Foto/Ist) 

TANJUNG, SuaraBorneo.com – Penggunaan jalan pertamina untuk hauling batubara oleh Penambang Tanpa Ijin (PETI ) di Desa Tamiyang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong membuat PT. Pertamina EP 5 Tanjung bereaksi dan memutuskan untuk melakukan portal jalan.

Hal itu diungkapkan Field Manager (FM) Pertamina EP Tanjung, Sigid Setiawan pada saat jumpa pers bersama awak media di Kantor Pusat Pertamina Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, (Kamis, 3/11).

Menurut Sigid, dilakukannya pemortalan sebagai akibat adanya akitifitas angkutan tambang Batubara yang tanpa ijin menggunakan jalan perusahaannya sehingga pihaknya mengkhawatirkan potensi keselamatan warga sekaligus menegaskan bahwa PT Pertamina tidak ada kerjasana dalam bentuk apapun terhadap aktivitas penambangan tersebut.

“Kita sebenarnya sudah tahu sejak tanggal 8 oktober lalu, bahwa jalan kami dipergunakan oleh pihak lain tanpa ijin, untuk itu kami berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait termasuk melakukan pendekatan secara persuasif atas penggunaan jalan yang dimakaud,” ujarnya.

Ditambahkan Sigid, Koordinasi yang dilakukan yakni dengan
SKK migas dan ESDM propinsi, juga berkorkonsultasi dengan Polres serta Kodim 1008 Tabalong.

“Sebenarnya kita sudah melakukan monitor sejak awal, dan langsung melakukan langkah-langkah persuasif ke pemangku wilayah desa dan warga setempat, kami tidak kemudian langsung bertindak tetapi mengkaji, rapat intern dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, akhirnya kita memutuskan jalan itu kami portal,” imbuhnya.

Selain penggunaan jalan, lanjut Sigid, aktivitas penambangan yang tak jauh dari pipa minyak juga sangat berbahaya bagi keselamatan warga sekitar.

“Menambang terlampau dekat dengan area sumur – sumur miyak kami juga bisa berpengaruh pada proses produksi yang cenderung bisa longsor dan sebagainya,” ungkapnya.

Diinformasikan Sigid, bahwa hasil koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pihak yang berwajib, aktifitas pertambangan yang ada di area operasional PT Pertamina sekitar wilayah Desa Tamiyang Kecamatan Tanta terhitung sejak tanggal 3 Nopember ini sudah berhenti.

Berdasarkan pemantauan media dibeberapa titik di desa Tamiyang hari ini sudah tidak ada lagi aktifitas penambangan disana.
Berdasarkan informasi dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan, stopnya aktifitas penambangan pada hari ini hingga 7 hari kedepan dikarenakan adanya kegiatan Porprov XI 2022 Kalsel di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. [ad/rls]

Continue Reading

Daerah

Pemkab Kotabaru Bentuk Desa Anti Maladministrasi

Published

on

Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan kegiatan pembentukan Desa Anti Maladministrasi, dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman. (Foto/Ist) 

KOTABARU, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan kegiatan pembentukan Desa Anti Maladministrasi. Acara yang dilaksanakan pada Rabu (19/10/2022) di Aula Paris Barantai Kabupaten Kotabaru, dihadiri jajaran Forkopimda, Inspektur Inspektorat, Kepala SKPD, 22 Kecamatan serta 198 Kepala Desa se-Kabupaten Kotabaru.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman, menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, khususnya Bupati Kotabaru, H. Sayed Jafar, terkait pencanangan Desa Anti Maladministrasi ini. Kegiatan tersebut merupakan pijakan awal dalam rangka pencegahan maladministrasi.

“Kabupaten Kotabaru punya modal kuat untuk membangun Desa Anti Maladministrasi. Kami ingin praktik-praktik pelayanan publik yang baik juga menular dan teraplikasi hingga ke level desa. Ombudsman hadir untuk membantu mewujudkan hal tersebut”, terang Hadi Rahman.

Hadi Rahman menyampaikan bahwa maladministrasi merupakan pintu masuk korupsi. Praktik korupsi acapkali berawal dari maladministrasi. Misalnya permintaan imbalan uang atau pungli, penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan prosedur.

“Oleh karena itu, kegiatan hari ini sangat penting dan strategis. Membangun pencegahan maladministrasi sekaligus pencegahan praktik korupsi, untuk menuju birokrasi yang bersih dan kapabel dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima. Karena salah satu tujuan desa adalah meningkatkan pelayanan publik guna memajukan kesejahteraan masyarakat di desa”.

“Ada tiga hal utama yang dihadapi desa saat ini. Pertama, minimnya standar pelayanan publik. Kedua, penerapan prinsip-prinsip tata kelola (good governance) yang masih lemah, termasuk kurangnya partisipasi publik. Ketiga, belum adanya interkoneksi yang kuat antara penyelenggara pelayanan publik di desa dengan di pusat kota. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap percepatan penanganan keluhan masyarakat”, papar Hadi Rahman.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Kotabaru, H. Ahmad Fitriadi, menyampaikan bahwa kegiatan Pembentukan Desa Anti Maladministrasi merupakan kerjasama Inspektorat Kabupaten Kotabaru dengan Ombudsman Kalsel.

“Pembentukan Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Kotabaru merupakan pilot project pertama di Indonesia. Kegiatan ini dimulai dengan penandatanganan komitmen, dan akan dilakukan evaluasi dengan mengacu kepada indikator-indikator pemenuhan standar pelayanan. Selanjutnya ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi”, jelasnya.

“Kami berharap, setidaknya dalam satu kecamatan, ada satu desa yang dijadikan percontohan Desa Anti Maladministrasi. Sangat bagus kalau dalam satu kecamatan, seluruh desa di Kabupaten Kotabaru, membentuk Desa Anti Maladministrasi. Karena ini merupakan wujud peningkatan pelayanan publik di desa sebagaimana Visi Misi Bupati Kotabaru”, paparnya.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh H. Minggu Basuki, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kotabaru, Bupati Kotabaru mengapresiasi Pembentukan Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Kotabaru, karena ini merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi.

Kegiatan diisi pula dengan sosialisasi pelayanan publik oleh Ombudsman Kalsel serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pembentukan Desa Anti Maladministrasi dan Pemenuhan Pelayanan Publik Desa di Kabupaten Kotabaru. Pimpinan Daerah, Kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat dan pengelolaan dana desa. Kemudian meningkatkan pelayanan publik melalui penyediaan Standar Pelayanan Publik (SPP), aturan pendukung dan Sistem Pengaduan Masyarakat. Juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa serta membentuk Desa Anti Maladministrasi pada semua Kecamatan di Kabupaten Kotabaru. [ad/rls]

Continue Reading

Umum

Populer