Teguh Santosa Apresiasi Keterlibatan Mega dalam Upaya Mendamaikan Korea – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-12

Internasional

Teguh Santosa Apresiasi Keterlibatan Mega dalam Upaya Mendamaikan Korea

Published

on

Megawati untuk ikut mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. (Foto: Ist) 

MADRID, SuaraBorneo.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki modal yang cukup besar untuk menjadi salah seorang pemain kunci dalam upaya menciptakan perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Megawati memiliki hubungan baik dengan kedua Korea, baik Republik Korea maupun Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK).

Dengan demikian langkah pemerintah Republik Korea atau Korea Selatan meminta bantuan Megawati untuk ikut mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea dinilai sudah tepat.

“Mbak Mega telah berinteraksi sejak lama dengan RRDK atau Korea Utara. Sejak kunjungan Presiden Kim Il Sung dan Kim Jong Il ke Indonesia di bulan April 1965,” ujar Ketua Perhimpunan Persahabatan dan Pertukaran Kebudayaan Indonesia-Korea, Teguh Santosa, dalam penjelasannya, Kamis pagi (12/5).

Teguh yang sedang berada di Madrid, Spanyol, menjawab pertanyaan mengenai langkah pemerintahan baru di Korea Selatan yang dipimpin Presiden Yoon Suk-yeol menjadikan Megawati sebagai special envoy perdamaian Semenanjung Korea.

Teguh mengatakan, dirinya yakin Megawati memiliki pandangan yang sama dengan almarhumah adiknya, Rachmawati Soekarnoputri, mengenai persoalan tersebut.

Rachmawati adalah tokoh Indonesia yang menghangatkan kembali hubungan kedua Korea yang sempat dingin setelah Bung Karno berhenti dari jabatannya sebagai presiden di tahun 1967.

Setelah mengunjungi Korea Utara pada tahun 2000, Rachmawati mendirikan Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea dan memimpin lembaga itu sampai 2007.

Rachmawati dan Perhimpunan Persahabatan terlibat aktif dalam mengkampanyekan perdamaian Semenanjung Korea di berbagai forum internasional.

Saat meninggal dunia di bulan Juli 2021 lalu Rachmawati tercatat sebagai salah seorang ketua di dua NGO internasional yang memiliki kepedulian pada isu perdamaian Korea, yakni Asia Pacific Regional Committee for Peaceful Reunification of Korea (APRCPRK) dan Organizing Committee of the International Festival to Praise Great Persons of Mt. Paektu (OCIFPGPP) atau Mount Paektu Festival.

Sementara Teguh Santosa menduduki posisi sekjen Perhimpunan Persahabatan dari 2007 sampai Februari 2022 lalu saat dirinya terpilih sebagai ketua umum. Teguh juga merupakan Direktur Biro Informasi Publik APRCPRK dan salah seorang sekretaris OCIFPGPP.

Saat ini Teguh sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) dan menulis disertasi mengenai perdamaian di Semenanjung Korea.

Di tahun 2019, Teguh yang pernah menjadi Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat berbicara di Konferensi Wartawan Dunia di Seoul, Korea Selatan, mengenai isu tersebut.

“Bung Karno telah mengajarkan kepada putra-putrinya, terutama Mbak Mega dan almarhumah Mbak Rachma, arti penting menggalang solidaritas dunia untuk mewujudkan perdamaian di Korea. Mereka berdua ikut menyambut Kim Il Sung dan Kim Jong Il dalam kunjungan di tahun 1965,” ujar Teguh yang juga pernah menjadi Wakil Rektor UBK.

Saat menjadi Presiden, Megawati kembali bertemu dengan Kim Jong Il tahun 2003.

Sementara Rachmawati melalui Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) dan Universitas Bung Karno (UBK) memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Korea Utara, baik Kim Il Sung, Kim Jong Il, dan Kim Jong Un.

“Mbak Mega sudah tepat saat mengatakan bahwa perdamaian di Semenanjung Korea hanya bisa dilakukan oleh kedua Korea tanpa intervensi kepentingan pihak-pihak lain. Itu yang kami promosikan sejak lama, dan kami siap berkolaborasi dengan Mbak Mega untuk mewujudkan perdamaian Korea. Ini concern kita bersama,” demikian Teguh Santosa. [ad/rls]

Internasional

JMSI Mengapresiasi Inisiatif KBRI Madrid dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Spanyol

Published

on

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa diundang secara khusus oleh Dubes Najib untuk memantau jalannya FGD. (Foto: Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com — Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mengapresiasi inisiatif KBRI Madrid dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol, Muhammad Najib, membangun poros global dalam mengkampanyekan gerakan moderasi beragama.

Poros Jakarta-Madrid-Abu Dhabi, begitu nama gerakan global tersebut, dideklarasikan Dubes Najib dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di KBRI Madrid, di Calle Agastia, Madrid, pekan lalu (Minggu, 8/5).

FGD dihadiri oleh delegasi Komisi VIII DPRI yang dipimpin ketuanya, Yandri Susanto. Pembicara lain adalah Direktur Masjid Seville Sheikh Ibrahim Hernandez. Ketua Umum JMSI Teguh Santosa diundang secara khusus oleh Dubes Najib untuk memantau jalannya FGD. Begitu juga dengan Direktur Amanat Institute, Fahd Pahdepie, yang kebetulan adalah Bendahara JMSI Jakarta.

Selain Teguh dan Fahd, salah seorang anggota Komisi VIII DPR-RI yang hadir, Lisda Hendrajoni dari Fraksi Partai Nasdem, juga merupakan Ketua Dewan Pembina JMSI Sumatera Barat.

Dubes Najib, memilih Indonesia, Spanyol, dan Uni Emirat Arab, sebagai motor penggerak karena ketiganya dinilai memiliki pengalaman yang kaya dalam mempraktikkan toleransi beragama. Bila pengalaman ini digabungkan maka pengaruh poros gerakan ini akan berdampak secara global pula.

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sekaligus negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak dunia. Reputasi umat Muslim Indonesia yang toleran dan damai telah dikenal dunia.

Adapun Spanyol adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Negara ini, di masa lalu, merupakan salah satu battle field antara kekuatan Islam dan Katolik yang tengah memperebutkan pengaruh di kawasan. Terlepas dari pengalaman pahit di masa lalu itu, pemerintah dan masyarakat Spanyol umumnya dapat menerima dan menjaga peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Andalusia.

Sementara Abu Dhabi dinilai sebagai negara Teluk yang memiliki komitmen besar dalam mensponsori gerakan moderasi beragama di Spanyol. Terutama melalui Yayasan Kebudayaan Islam dan Toleransi Beragama yang dipimpin Jumaa Al Kaabi dan kantor pusatnya berada di Madrid.

Teguh Santosa yang baru tiba di tanah air dari perjalanan ke Spanyol itu mengatakan, salah satu hal yang dibahas dan diperbincangkan dalam FGD itu adalah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan individu warga dunia terlibat dalam berbagai diskursus dan perbincangan termasuk mengenai isu agama.

Tidak jarang, perbincangan di dunia maya yang telah menjadi platform arus utama dilakukan dengan serampangan dan juga didasarkan pada kebencian-kebencian yang diangkat dari cerita-cerita di masa lalu. Bahkan tidak sedikit pula yang dibumbui informasi keliru dan hoax.

“Maka disadari (dalam FGD tersebut) bahwa media massa profesional berbasis internet atau media digital adalah kekuatan yang signifikan dalam menangkal hal-hal destruktif yang disebarkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab melalui platform digital,” ujar Teguh Santosa yang juga dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam keterangannya.

Teguh juga mengingatkan, sudah menjadi kewajiban bagi pengelola ruang redaksi media siber anggota JMSI untuk memperhatikan topik keberagaman dan moderasi beragama.

“Beberapa waktu lalu komunitas pers nasional juga telah merumuskan Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman yang secara prinsip memiliki semangat yang sama dengan Poros Jakarta-Madrid-Abu Dhabi,” ujar Teguh lagi.

Dalam kesempatan ini, Teguh berpesan kepada pengelola ruang redaksi media siber anggota JMSI untuk mempelajari Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman itu. [ad/rls]

Continue Reading

Internasional

Indonesia Targetkan Naik Kelas Jadi Negara Maju, Mendag Lutfi: ASEAN Harus Kompak Respon Perkembangan Ekonomi Dunia

Published

on

Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Kamboja, Pan Sorasak di Washington D.C, Amerika Serikat, Kamis (12/5/2022). (Foto: Kemendag)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pada hari kedua Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus ASEAN-Amerika Serikat, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa penguatan ASEAN merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi kawasan.

Penegasan disampaikan Mendag Lutfi usai pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Kamboja Pan Sorasak dan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali.

Pertemuan bilateral dilaksanakan dihari kedua KTT khusus ASEAN-Amerika Serikat yang berlangsung 11-13 Mei 2022.

Dalam keterangan tertulis Kementerian Perdagangan, Sabtu (14/5/2022), menyebutkan pertemuan bilateral juga membahas rangkaian Pertemuan Spesial ASEAN Economic Ministers (AEM) yang akan dilaksanakan pada 17—18 Mei 2022 mendatang di Bali, Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Mendag Lutfi juga membahas kondisi ekonomi global saat ini, antara lain terkait peningkatan proteksionisme era modern, peningkatan inflasi pascakonflik Rusia-Ukraina yang memicu krisis energi dan inflasi harga dunia, serta peningkatan ketidakpercayaan dunia terhadap sistem perdagangan multilateral yang telah memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Selain itu, dibahas juga berbagai agenda yang ditawarkan oleh negara-negara ekonomi besar seperti Indo-Pacific Economic Forum (IPEF) oleh Amerika Serikat, European Union Indo-Pasific Strategy oleh Uni Eropa, Belt Road Initiatives (BRI) oleh Tiongkok, serta kebijakan seperti EU Green Deal dan UK Environmental Act (Due Diligence on Forest Risk Commodities).

Mendag Lutfi menekankan, rantai pasok di ASEAN akan sangat terganggu di masa mendatang apabila ASEAN tidak segera merespon berbagai perkembangan situasi ekonomi dunia yang terjadi dewasa ini.

Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali di Washington D.C, Amerika Serikat, Kamis (12/5/2022). (Foto: Kemendag)

“ASEAN perlu segera mengambil aksi nyata untuk memperkuat posisi sentralitas ASEAN melalui berbagai inisiatif berbasis proyek dan merevitalisasi ASEAN sebagai basis produksi dalam penguatan rantai pasok ekonomi di kawasan,” tegas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi memandang penguatan ekonomi harus berasal dari dalam ASEAN. ASEAN memiliki berbagai dalam isiatif bersama yang perlu direvitalisasi seperti proyek pupuk Aceh ASEAN, proyek Urea ASEAN di Malaysia, proyek fabrikasi tembaga ASEAN di Filipina, proyek abu soda garam batu di Thailand, serta proyek vaksin ASEAN di Singapura.

“Untuk itu, ASEAN perlu meningkatkan proyek-proyek serupa di masa mendatang sehingga dapat memperkuat ketangguhan ASEAN terhadap berbagai agenda atau kebijakan negara lain yang dapat mengganggu rantai pasok di kawasan,” ungkap Mendeg Lutfi.

Pandangan singkat Mendag Lutfi mendapat tanggapan positif dari Menteri Sorasak dan Menteri Azmin yang juga berpandangan sama.
Menteri Sorasak, selaku ketua AEM tahun ini akan mendukung pelaksanaan AEM Special Meeting yang akan dilaksanakan di Bali dan akan mengupayakan terbentuknya kesepakatan yang lebih konkrit dari seluruh Menteri Ekonomi ASEAN dalam merespon perkembangan ekonomi global saat ini.

Pada hari yang sama, Mendag Lutfi juga menghadiri kegiatan Indonesia Ministers Meeting with Pemimpin Bisnis Amerika Serikat yang diinisiasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pertemuan ini menghadirkan 12 pimpinan perusahaan-perusahaan besar AmerikaSerikat antara lain Microsoft, Cargill, P&G, Johnson&Johnson, Chevron, Exxonmobil, dan C4V.

Pada pertemuan ini, Mendag Lutfi menyampaikan, Indonesia menargetkan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah melalui pelipattigaan produk domestik bruto (GDP) per kapita dari USD 4,000 menjadi sekitar USD 12,500 pada periode 2038—2040. Dalam mencapai target ini, peningkatan investasi infrastruktur secara masif menjadi kunci utama Pemerintah Indonesia. Untuk menunjang pencapaian tersebut, Indonesia mendukung keterbukaan akses pasar perdagangan internasional.

“Peningkatan investasi diharapkan dapat mendukung tujuan besar Pemerintah Indonesia untuk keluar dari status negara dengan pendapatan menengah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum,” tutup Mendag Luthfi. [adv/ad]

Continue Reading

Internasional

John Kerry Ingatkan Indonesia Hati-hati Transisi Energi, M. Yusrizki: Negara Maju Harus Berkontribusi

Published

on

Pertemuan Arsjad Rasjid dkk dengan John Kerry merupakan bagian dari Roadshow B20 yang dilakukan KADIN Indonesia ke Washington DC dan New York, Amerika Serikat, serta Ottawa, Kanada. (Foto: Ist) 

WASHINGTON DC, SuaraBorneo.com – Dalam rangka mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), salah satu strategi yang sedang dipersiapkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) adalah melakukan substitusi atau konversi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sudah berusia tua.

Selain berdampak pada lingkungan, PLTU yang sudah tua juga sudah tidak maksimal dalam operasional sehingga cost production energi menjadi lebih mahal.

Dalam pertemuan dengan delegasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Washington DC, Utusan Khusus Presiden AS Bidang Iklim, John Kerry, mengingatkan Indonesia agar lebih hati-hati dan pasti dalam program konversi PLTU tersebut.

Dalam kaitannya dengan kehati-hatian dan kepastian itu, John Kerry yang juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri AS meminta KADIN berperan lebih besar dalam mendorong Pemerintah Indonesia mempercepat transisi energi.

“Ini kesempatan emas buat Indonesia yang tengah menjadi Presidensi G20/B20 untuk mencari dukungan dunia atau dilupakan sama sekali,” ujar John Kerry seperti dikutip Ketua Komite Tetap EBT KADIN Indonesia, Muhammad Yusrizki, yang ikut dalam pertemuan yang diselenggarakan di Harry S. Truman Building, Washington DC, hari Jumat (22/4) sekitar pukul 10.30 waktu setempat.

Dalam pertemuan itu, delegasi KADIN dipimpin Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid. Juga hadir dalam pertemuan itu Ketua B20 Shinta Widjaja Kamdani.

Pertemuan Arsjad Rasjid dkk dengan John Kerry merupakan bagian dari Roadshow B20 yang dilakukan KADIN Indonesia ke Washington DC dan New York, Amerika Serikat, serta Ottawa, Kanada.

Merespon apa yang disampaikan John Kerry, Yusrizki yang juga Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) mengatakan, dunia usaha memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah dalam memastikan tercapainya Net Zero Emisi di 2060.

Adapun negara-negara maju, sambung Yusrizki, tidak boleh hanya sekadar meminta atau mendorong negara-negara berkembang untuk melakukan transisi energi.

“(Negara-negara maju) juga harus berkontribusi nyata dalam upaya transisi energi itu. Baik dalam hal teknologi, pengetahuan, maupun pembiayaan,” ujar Yusrizki dalam keterangan yang diterima redaksi.

Merespon apa yang disampaikan Yusrizki, John Kerry memastikan bahwa AS telah menyiapkan dana miliaran dolar AS untuk pembiayaan transisi energi. Dana tersebut disalurkan melalui lembaga pemerintah Development Finance Corporation (DFC). [ad/rls]

Continue Reading

Business

Tampil di Sirha Budapest 2022, Produk Indonesia Catatkan Potensi Transaksi USD 3,7 Juta

Published

on

Beragam produk Indonesia ditampilkan dalam pameran Sirha Budapest 2022 di Hungexpo, Budapest, Hungaria yang berlangsung pada 22—24 Maret 2022. Paviliun Indonesia mengangkat tema ‘Indonesia Spice Up the World’ untuk mempromosikan rempah-rempah Indonesia. (Foto: Kemendag)

BUDAPEST, SuaraBorneo.com – Produk Indonesia kembali tampil meyakinkan di pasar Eropa dengan meraup potensi transaksi sebesar USD 3,7 juta melalui keikutsertaan pada pameran Sirha Budapest 2022 di Hungexpo, Budapest, Hungaria.

Transaksi tersebut berasal dari potensial transaksi di Paviliun Indonesia sebesar 1,5 juta USD dan rencana pembelian biji kopi roasting dari Indonesia dengan nilai sebesar USD 2,2 juta. Pameran ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni pada 22—24 Maret 2022.

“Selain potensi transaksi, Partisipasi Paviliun Indonesia berhasil menjadi magnet bagi pengunjung profesional untuk sektor Hotel Restaurant dan Catering (HoReCa) yang melakukan pertemuan bisnis dengan peserta Paviliun Indonesia,” jelas Kepala Indonesian Trade Promotion Centre Budapest, Sari Handini Murti.

Pada pameran ini, Paviliun Indonesia mengangkat tema ‘Indonesia Spice Up the World’ untuk mempromosikan rempah-rempah Indonesia. Paviliun Indonesia berlokasi di aula utama Hungexpo dengan mengusung konstruksi bertema tradisional rumah joglo dan menempati lahan selus 105 m².

”Paviliun Indonesia selalu ramai pengunjung sejak pembukaan pameran. Pengunjung tidak hanya berasal dari Hungaria, namun juga dari berbagai negara seperti Austria, Polandia, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, dan bahkan Serbia,” kata Sari.

Sari mengungkapkan, pada pameran ini, produk Indonesia yang diminati di antaranya vanili, bawang hitam, dan kratom. Vanili Indonesia merupakan salah satu pesaing utama vanili asal Afrika yang lebih dulu dikenal di Eropa.

Beberapa pengusaha Eropa yang berkunjung ke Paviliun Indonesia menilai vanili Indonesia memiliki kualitas dan siap untuk masuk ke pasar Eropa. Komoditas lain, bawang hitam juga berhasil memukau pengunjung profesional karena memiliki rasa manis dan khasiat yang bermanfaat bagi tubuh.

“Bahkan, salah satu buyer sepakat melakukan pengiriman bawang hitam dari Indonesia dan siap bersaing dengan produk asal Tiongkok yang lebih dulu dikenal di Eropa. Selain dalam bentuk bahan mentah, salah satu buyer meminta pelaku usaha Indonesia untuk melakukan inovasi produk kapsul dari bawang hitam,” terang Sari.

produk Indonesia ditampilkan dalam pameran Sirha Budapest 2022 di Hungexpo, Budapest, Hungaria yang berlangsung pada 22—24 Maret 2022. (Foto: Ist)

Sari menambahkan, Paviliun Indonesia juga menyajikan kuliner dan demo memasak dengan menghadirkan koki profesional asal Indonesia. Demo memasak ini menarik kunjungan koki Lázár Chef Hungaria sehingga mendapat tawaran kerja sama untuk disiarkan di kanal YouTubenya dengan program penayangan memasak kuliner Indonesia oleh koki profesional Indonesia.

“Promosi kuliner Indonesia melalui demo memasak berhasil memperkenalkan aroma dan rasa penganan Indonesia di lidah pengunjung pameran. Paviliun Indonesia di Sirha Budapest 2022 tidak hanya membuka kesempatan bisnis dari produk-produk yang dibawa peserta. Banyak calon buyer dari berbagai perusahaan ternama di Eropa Tengah dan Timur yang mengajukan permintaan untuk produk lainnya dari Indonesia,” ungkap Sari.

Sari juga mengungkapkan, letak geografis Hungaria yang strategis, yaitu berada di pusat Eropa menjadikannya sebagai hub perdagangan di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Saat ini, Tiongkok dan Jerman telah terlebih dahulu menjadikan Hungaria sebagai hub perdagangan kawasan. Ini terlihat dari banyaknya pabrik asal Jerman dan toko Tiongkok yang menjamur di Hungaria dan siap menyuplai kebutuhan untuk kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Selain itu, lanjutnya, kawasan Eropa Tengah dan Timur memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Kawasan ini memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 177 juta jiwa dengan rata-rata produk domestik bruto (PDB) perkapita menurut perhitungan keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB) sebesar USD 24 ribu.

“Pembangunan tempat persediaan Indonesia di kawasan ini dapat menjadi strategi dagang yang berpotensi meningkatkan ekspor di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Untuk itu, diharapkan pelaku usaha Indonesia juga dapat berkontribusi untuk pendirian tempat persediaan dan menjadikan Hungaria sebagai hub perdagangan Indonesia ke kawasan Eropa Tengah dan Timur,” pungkas Sari.

Pada Januari 2022, ekspor Indonesia ke Hungaria tercatat sebesar USD 8,49 juta atau naik 77,09 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 4,79 juta. Sementara pada 2021, total perdagangan kedua negara mencapai USD 197,74 juta dengan ekspor Indonesia ke Hungaria tercatat sebesar USD 92,74 juta dan impor Indonesia dari Hungaria sebesar USD 105,01 juta.

Pada 2021, produk ekspor utama Indonesia ke Hungaria di antaranya adalah karet alam, pemanas air instan elektrik, mesin dan peralatan listrik, perangkat telepon, serta mesin cetak pelat.
Sedangkan, produk impor utama Indonesia dari Hungaria adalah perangkat telepon, kayu olahan, zat campuran, mesin pengolah data otomatis, serta pengering sentifugal. [adv/ad]

Continue Reading

Internasional

Bicara di Venezuela, Teguh Santosa: ASEAN adalah Keajaiban

Published

on

CARACAS, suaraborneo.com – Organisasi negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, merupakan salah satu organisasi kawasan yang paling stabil dan dinamis, dan diyakini dapat menjadi model bagi kawasan lain di dunia.

Walau berbagai persoalan masih kerap terjadi di antara negara-negara anggota, namun secara umum mekanisme yang diadopsi ASEAN dapat menciptakan kawasan yang stabil dan damai.

Demikian antara lain penilaian yang disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa ketika berbicara di Konferensi ASEAN-Venezuela di PDVSA La Estancia, La Floresta, Caracas, Kamis pagi (25/11).

Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela, Capaya Rodriguez Gonzales, dan Duta Besar Indonesia untuk Venezuela Imam Edy Mulyono memberikan sambutan di awal konferensi.

Duta Besar Vietnam Le Viet Duyen dan Chargé d’Affaires Malaysia Mohammed Raizul Nizam bin Zulkiffli juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebelum menghadiri Konferensi ASEAN-Venezuela, Teguh Santosa lebih dahulu berpartisipasi sebagai pemantau pemilu lokal di Venezuela yang berlangsung hari Minggu kemarin (21/11). Teguh juga ikut memantau pilpres Venezuela tahun 2018 lalu.

Selain Teguh Santosa, sejumlah pembicara lain dalam konferensi yang diselenggarakan secara hybrid itu adalah Joanne Lin dari Pusat Studi ASEAN di Institut Studi Asia Tenggara, Singapura, dan Bunn Nagara seorang analis politik independen dari Malaysia. Joanne Lin dan Bun Nagara hadir secara virtual melalui rekaman video. Sementara pembicara lainnya berasal dari berbagai lembaga  Venezuela.

“Karena posisi geografisnya yang unik, Asia Tenggara sejak lama menjadi titik persimpangan sekaligus pertemuan berbagai peradaban juga berbagai kepentingan di dunia,” ujar mantan Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) ini.

Dia menambahkan, negara-negara ASEAN memetik pelajaran yang begitu berharga dari pengalaman hidup di bawah penjajahan di masa lalu. Karena itu negara-negara ASEAN menolak keras praktik penjajahan satu bangsa terhadap bangsa lain.

“ASEAN mengimplementasikan mekanisme dialog yang ketat dan bersahabat dalam upaya memecahkan persoalan yang ada,” sambung dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini.

ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh lima negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di dalam perjalanannya, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, disusul oleh Vietnam (28 Juli 1995), lalu Laos dan Myanmar (23 Juli 1997), dan Kamboja (30 April 1999).

*Multilateralisme ASEAN*

Teguh menyinggung “keajaiban” ASEAN yang didasarkan pada perbedaan yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN.

Disebut keajaiban karena sesungguhnya kesepuluh negara anggota ASEAN memiliki perbedaan untuk banyak hal. Beberapa di antaranya adalah republik, dan beberapa lainnya adalah kerajaan.

Beberapa mempraktikkan sistem presidensial, beberapa mempraktikkan sistem parlementarian. Anggota ASEAN ada yang menganut nilai demokrasi, sosialisme, juga ada juncta militer. Juga ada negara kesatuan, ada negara federalis.

Terlepas dari berbagai perbedaan tersebut, satu yang pasti, negara-negara anggota ASEAN percaya pada multilateralisme.

Proses pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada pertimbangan kepentingan bersama, tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

“Pendekatan perdamaian dan harmoni adalah semangat bersama yang selalu dibawa dalam setiap forum. Karena itu, unilateralisme atau janggoisme dengan sendirinya tidak memiliki tempat di kawasan,” masih kata Teguh sambil menambahkan pendekatan ini bermanfaat di saat ASEAN berada di tengah persaingan global, seperti antara AUKUS dan Belt and Road Initiative.

Melihat apa yang telah dilakukan dan dikembangkan ASEAN dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, Teguh pada bagian akhir mengatakan, dirinya percaya model ASEAN, dengan berbagai catatan, dapat diandalkan dan dijadikan contoh oleh kawasan-kawasan lain. [ad-sb]

Continue Reading

Internasional

Membaca 21N + 7: A la orden, Venezuela Cantik Menyapa!

Published

on

Foto ilustrasi Pemilu di Venezuela

Oleh : Taufik RIGO, berdomisili di Caracas dalam 8 bulan terakhir

21 November 2021 dan tujuh perempuan cantik Venezuela, selayang pandang dari lapangan.
A la orden, a la orden, siempre a la orden Senor…. Begitulah jamaknya sapaan gaya pasar, saat bakal pembeli lalu lalang…. “Siap melayani anda, Pak”, begitu kira kira maksudnya. Geliat jual beli di pasar, konon kata orang orang pintar, bisa menggambarkan kondisi suatu negara.

Harga harga di pasar biasanya diteliti, khususnya harga kebutuhan pokok, naik turunnya, ini itunya, sebutan kerennya: inflasi dan tingkat pertumbuhan. Terus terang, yang berjualan dan membeli, pastinya, nggak nyadar kalau transaksi mereka dijadikan bacaan oleh orang cerdas.

Negeri ini dinamakan Venezuela, letaknya di bagian Utara dari Amerika Selatan. Menghadap ke Samudera Atlantik, dan layaknya kebanyakan negara tetangganya, mereka berbahasa Spanyol. Ada kisah tentang negeri ini, tentang si cantik Venezuela yang murung, dan kini siap menyapa dunia.

21N (21 November 2021), Venezuela menghelat Pilkada serentak, yang pertama dalam multikrisis dan hiperinflasi berkepanjangan akibat konflik politik dan sanksi AS selama bertahun tahun. Pilkada serentak ini, diikuti oleh semua fihak yang bertikai, dan semua mata tertuju ke sini. Dari tanah air, tak kurang delegasi tingkat tinggi KPU dan GNB (Gerakan Non Blok–Kerjasama Selatan Selatan), bahkan JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia) ikut datang untuk memonitor jalannya Pilkada serentak. Tapi, apakah benar, suatu proses demokrasi pemilihan umum, bisa menjadi berita menarik ?

*Sekilas si Cantik Venz*

Venezuela digadang gadang, gudangnya perempuan cantik jelita. Setiap kontestan pemilihan Miss Universe, harus berhitung dengan penantang dari Venezuela. Sejak digelar tahun 1952, setidaknya 7 perempuan cantik Venezuela menggondol gelar prestisius itu: 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009, dan 2013. Kedua terbanyak setelah AS dengan 8 Miss Universe.

Berkat kolaborasi Disney–Pixar, film animasi “UP” telah membawa kita ke keindahan panoramik Angels Falls atau Salto Angel di Canaima, air terjun tertinggi di dunia (hampir setinggi 1000m). Nama pribumi Indian Pemon nya, nyaris saja menggantikan nama beken Hollywood itu, saat mantan Presiden Hugo Chavez almarhum, sebut Salto Angel sebagai Kerepakupai Merú (air terjun dari sumber terdalam), atau Parakupá Vená (jatuh dari titik tertinggi).
Film animasi “UP” berhasil mengangkat keanekaragaman hayati Venezuela, yang ternyata mirip Indonesia!

Setidaknya Conservation International menobatkan Venezuela, bersama Indonesia, sebagai 17 negara dengan endemisme biodiversitas tertinggi di dunia, yang pun berbatasan dengan kayanya ekosistem spesies lautan.
Tentu Indonesia masih memimpin klasemen, apalagi Indonesia adalah satu satunya negara yang bukan hanya kaya akan aneka flora dan fauna, bahkan dalam satu hutan yang sama, ditemukan kohabitasi sekaligus dari badak, harimau, orang hutan, gajah, dan beruang ! Brazil jelas pesaing terkuat Indonesia. Yang pasti, Venezuela adalah negara terdepan untuk konservasi, dimana hampir 54% wilayah kedaulatannya, dideklarasikan sebagai kawasan lindung.

Duit Venezuela, berasal dari jualan minyak, dan tentu aneka hasil tambang dan mineral. Celakanya, justru sumber duit inilah yang dijadikan obyek sanksi AS, sehingga bisa ditebak, Venezuela jatuh pada hiperinflasi ribuan persen, dan multikrisis yang parah.

Cerdiknya, melalui joint venture dengan perusahaan asing, produk petrokimia terutama metanol dalam September–Oktober kemarin, telah meningkat dalam penjualan, strategi JV itu diiringi taktik menjualkannya setengah harga, bahkan justru di pasar Amerika Serikat !

Nilai tukar mata uang Bolivares juga anjlok. Saat pra krisis, per dolar AS hampir setara 2 Bolivares, lalu sempat senilai lebih dari 4juta Bolivares. Berkat redenominasi awal Oktober yang menghapus 6 nol di belakang angka, kini nilai Bolivares atas mata uang dolar “dikembalikan paksa” kepada nominal satuan.

Sudah hampir 5 jutaan warga Venezuela hengkang memilih berdomisili keluar, tidak kita ketahui apakah mereka terjamin hak pilihnya sebagai diaspora. Yang pasti, Pilkada serentak kali ini, dengan serius diikuti semua fihak yang bertikai, dan ini merupakan hasil dialog damai dan rekonsiliasi di Meksiko, yang didorong dan difasilitasi oleh Norwegia dan Presiden Meksiko.

*Multikrisis Venz*

Bukan hanya politik, tapi juga sosial dan ekonomi. Segalon air mineral, di sini dibanderol 4usd, ketersediaan bahan bakar diesel luar biasa sulitnya. Dulu semua jenis bahan bakar digratiskan, kini dihargai 50c/liter untuk Oktan-91 (versi Pemerintah. Masih banyak yang meragukan dan menuduh Oktan yang dijualkan hanya 85).

Untuk berbagai buah dan sayur mayur lokal segar, harga jual relatif murah bila dibeli di pasar rakyat, namun akan membubung bila dibeli di supermarket. Bawang bombay lokal warna merah dan putih berkisar di harga 4usd/kg di pasar rakyat, namun mencapai 8usd di supermarket. Sebelum era multikrisis, harganya di pasar rakyat tidak sampai 2usd. Bodegon pun umumnya hanya menjual produk impor yang didatangkan dari Turki, Rusia, Cina, dan Vietnam.
Gaji PNS Venezuela adalah yang terburuk. Untuk PNS tingkat-3 (Professional Grade-3, tertinggi adalah tingkat-5), perbulannya digaji 20usd oleh Pemerintah !

Orang orang pintar Venezuela banyak yang eksodus, akibatnya, roda pemerintahan dan swasta (termasuk BUMN migas yakni PDVSA, dan BUMN aneka tambang dan mineral yakni CVG), sangat terganggu.

Yang tidak eksodus, kehilangan pekerjaan, dan bila beruntung, beralih pekerjaan, contohnya dari profesi dosen terpaksa menjadi satpam (seperti salah seorang satpam yang bekerja di KBRI).
BUMN (juga BUMD) diisi oleh orang partai / relawan, dan menjadi merugi karena tidak berkompetensi. Begitupun untuk jabatan pemerintahan. Swasta yang ingin bertahan, terpaksa berkolusi dengan pejabat.

Swasta besar, jelas hengkang dan “tutup warung”, bahkan kamar dagang dan industri terbesar yakni FEDECAMARAS “ikut” pertarungan di tahun 2018, dengan menuntut pemerintahan yang berkuasa ke Organisasi Buruh Internasional ILO atas pelanggaran perburuhan. Saat ini, kepengurusan FEDECAMARAS lebih memilih netral dan fokus dengan ‘fitrah” bisnis, sesuatu yang lebih dibutuhkan di masa rekonsiliasi, tentunya.

Barang kebutuhan pokok yang dulu sulit didapat, kini terlihat sudah membanjiri rak belanja toko kelontong dan pusat perbelanjaan. Restoran dan café semakin ramai dikunjungi. Beberapa kegiatan komunitas, bahkan sekolah juga sudah mulai tatap muka.

Namun bagi kebanyakan warga, mulai membanjirnya barang kebutuhan pokok, tidak menunjukkan ekonomi yang kembali ke normal. Bagi sebagian besar warga, itu hanya menunjukkan telah kembalinya kelas menangah dan atas, dan semakin terpuruknya daya beli mayoritas warga.

Dengan karantina akibat pandemik yang diujicoba relaksasi selama November-Desember (menyambut natal dan tahun baru), dan transaksi eceran yang sudah menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sampai ke pasar rakyat, disinyalir semakin memukul kelompok pendapatan rendah.

Jual beli eceran umumnya sudah menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Suatu pelanggaran Konstitusional yang kini –kebal dari kriminalisasi. Cibiran umum yang beredar adalah, apa yang disebut sebagai membaiknya kondisi ekonomi Venezuela, tidak lain merupakan kompromi rezim atas langkah dolarisasi tak resmi, dan tidak diakui.

Tentu tren dinamika Venezuela lebih positif saat ini, terutama sejak Dewan HAM PBB mengutus special rapporteur ibu Aleina Douhan untuk investigasi dan menilai kondisi lapangan, dan memfatwakan bahwa sanksi unilateral AS dan Uni Eropa, telah melanggar prinsip hukum internasional dan HAM. Sehingga pada Preliminary Findings nya di bulan Februari 2021, meminta agar AS dan UE mencabut sanksi unilateral tersebut. Lantas, bagaimana sebaiknya memahami Mega-Pilkada Serentak kali ini.

*Venz Memilih*

Semacam KPU Venezuela, yakni CNE, telah membuka diri dan mendatangkan sekitar 300an pemantau Pilkada internasional, termasuk dari Uni Eropa (100an). Dari Indonesia, diwakili oleh KPU, GNB (Pusat Kerjasama Selatan-Selatan) dan JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia), totalnya 6 pemantau yang disebar bukan hanya di sekitaran Ibukota Caracas, namun juga jauh ke perbatasan dengan Kolombia, di negara bagian Zulia.

Ada yang menarik dari diterapkannya kebijakan nasional Ley Seca yang sangat ketat pada proses pemilihan di Venezuela. Ley Seca adalah kriminalisasi bagi konsumsi dan jual beli semua minuman beralkohol sejak akhir pekan pemilihan, hari pemilihan, dan usai pemilihan. Cukup menarik, karena umumnya pesta demokrasi diiringi oleh minum-minum (beralkohol).

Pilkada Serentak ini disebut Mega Pemilu dikarenakan partisipasi yang luas dari semua spektrum politik, dan akan hasilkan pemilihan 23 Gubernur, 335 Walikota, dan 2471 legislator dan 253 legislator baru di Pusat, untuk semua negara bagian. Jumlah DPT terdaftar hampir 21 juta dari 30 juta populasi. Partai PSUV dikomandoi Nicolas Maduro mengumpulkan koalisi rezim, dan oposisi Aliansi Demokratik digawangi oleh Juan Guaido.

21N Mega Pemilu juga dianggap batu ujian menyongsong Pilpres 2024, sekaligus kontestasi Maduro vs Guaido –layaknya program seri TV “Survival”: baik bagi jalan politik Maduro, maupun Guaido. Kekalahan pada Mega Pilkada, adalah kejatuhan. Maka Maduro & Guaido, bersiaplah jatuh, telak.

Ideologi sosialisme revolusioner Bolivarian gaya Chavez, yang disebut Chavismo, kini menguji kesetiaan Maduro. Dengan kematian Hugo Chavez, maka loyalis Chavizta akan menagih “kesetiaan politis-ideologis” Maduro yang semakin gamang saat mempertahankan kekuasaan secara pragmatis untuk dirinya sendiri.

Salah satu dampak terpenting dalam pergerakan pendulum politik Chavismo adalah kecenderungan Maduro untuk membangun gerakan baru Madurista. Perombakan kabinet mendadak segera setelah dimulainya dialog damai dan rekonsiliasi di Meksiko September lalu, menunjukkan gelagat itu. Pergeseran posisi Menteri kunci, seperti Menteri Luar Negeri kepada Felix Plasencia, disinyalir sebagai upaya Maduro keluar dari bayang bayang Chavismo, dan memperkuat Madurismo.

Begitupun Guaido, yang semakin kehilangan pamor di kalangan oposisi. Semua proses perlawanan diaspora dan dukungan Amerika Serikat, seperti menabrak tembok besar. Mega Pilkada Serentak, tak ayal, menjadi tes kekuatan sekaligus siapa survivor diantara kedua tokoh ini: berhasilkah Maduro keluar dari Chavizta dan membangun Madurismo; bagaimana dengan Guaido, dapatkah memastikan kepemimpinan oposisi yang semakin frustrasi dan terkoyak… akan bagaimana si cantik Venezuela menyapa dunia, usai akhir pekan ini.

Mari tunggu hasil Mega Pilkada Serentak 21N melewati akhir pekan ini. SEKIAN. (ad-sb)

Continue Reading

Internasional

Dubes Imam: Hubungan Ekonomi dengan Venezuela Perlu Ditingkatkan Lagi

Published

on

CARACAS, suaraborneo.com – Republik Indonesia dan Republik Bolivarian Venezuela perlu melengkapi hubungan baik kedua negara dengan peningkatan di bidang ekonomi.

Untuk itu Kedutaan Besar RI di Caracas membuka pintu bagi pelaku usaha Indonesia yang ingin menemukan partner bisnis di Venezuela.

Demikian antara lain disampaikan Duta Besar RI untuk Venezuela Mayjen (Purn) Dr. Imam Edy Mulyono ketika berbicara dalam jamuan makan malam di Wisma Duta Caracas, Kamis (18/11).

Jamuan makan malam yang dihadiri seluruh diplomat RI di Venezuela dan anggota masyarakat Indonesia di Caracas itu digelar untuk menyambut enam pemantau independen pemilihan umum lokal Venezuela yang sedang berlangsung.

Keenam pemantau independen itu adalah Dubes Diar Nurbiantoro, Eddy Supriyatno, dan Niken Supraba dari Non-Aligned Movement Cnetre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC), lalu Arif Budiman dan Sumariyandono dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa.

“Alhamdulillah, sejak hubungan kedua negara dimulai di tahun 1959 sampai saat ini, kerjasama kedua negara di bidang politik dan kebudayaan berlangsung sangat baik. Kami merasa kini saatnya kita meningkatkan hubungan di bidang ekonomi,” ujar Dubes Imam yang pernah bertugas sebagai Komandan Misi Perdamaian PBB di Sahara Barat, Minurso, tahun 2013 sampai 2015.

Hubungan Indonesia dan Venezuela dimulai pada 10 Oktober 1959. Pada tahun 1977 Indonesia membuka Kedubes di Caracas, disusul Venezuela empat tahun kemudian membuka Kedubes di Jakarta.

Peningkatan hubungan terasa di era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Hugo Chavez mengunjungi Jakarta di bulan Agustus 2000. Satu bulan kemudian, September 2000, giliran Presiden Gus Dur mengunjungi Caravas dalam rangka menghadiri pertemuan Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC).

Ketika tsunami menghantam Aceh, pemerintah Venezuela memberikan bantuan senilai 2 juta dolar AS kepada Indonesia. Lima tahun kemudian, pemerintah Indonesia mendirikan Institut Politeknik Venezuela-Indonesia di Aceh pada 2009.

Kedua negara sempat mengalami peningkatan hubungan ekonomi pada paruh 2003 sampai 2008. Dari senilai 25 juta dolar AS pada 2003 menjaadi 82,5 juta dolar AS pada 2007 dan 92,3 juta dolar AS pada 2008.

Pada tahun 2009, dari neraca perdagangan kedua negara, Indonesia mencatat surplus senilai 79,19 juta dolar AS.

“Insya Allah, kita dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas hubungan kedua negara bersahabat ini,” demikian Dubes Imam Edy Mulyono. (ad-sb)

Continue Reading

Internasional

Ketum JMSI Diundang Sebagai Pemantau Internasional Pemilu di Venezuela

Published

on

CARACAS, suaraborneo.com – Pada tanggal 21 November mendatang Republik Bolivarian Venezuela akan kembali menggelar pemilihan umum. Ini adalah Pemilu ke-29 yang dilaksanakan dalam 22 tahun terakhir sejak reformasi politik besar-besaran yang dilakukan Hugo Chavez pada 1999.

Di dalam Pemilu 21N ini rakyat Venezuela akan memilih 23 gubernur negara bagian, 2.471 anggota lembaga legislatif di ke-23 negara bagian, 335 walikota, dan 253 legislator yang mewakili ke-23 negara bagian yang jumlah untuk setiap negara bagian ditentukan dari jumlah populasi negara bagian.

Dua pemilu terakhir yang digelar Venezuela adalah pemilihan presiden di bulan Mei 2018 dan pemilihan anggota Majelis Nasional pada Desember 2020.

Dalam Pilpres 2018, Nicolas Maduro berhasil mempertahankan kekuasannya sebagai presiden setelah mengalahkan dua kandidat utama lainnya, yakni Henri Falcon dari Partai Avanzada Progresista dan Javier Bertucci dari Partai El Cambio.

Dua kandidat lain dalam Pilpres 2018 adalah Reinaldo Quijada dan Luis Alejandro Ratti. Keduanya tidak memperoleh suara yang signifikan.

Pilpres 2018 diikuti 9,2 juta pemilih dari 20,5 juta pemilik suara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sementara dalam Pemilu Majelis Nasional, koalisi Gran Polo Patriotico Simon Bolivar yang juga dikenal dengan nama Great Patriotic Pole (GPP) berhasil menguasai 253 kursi dari 277 kursi Majelis Nasional.

Koalisi besar ini terdiri dari Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) yang dipimpin Maduro yang memperoleh 219 kursi, dan delapan partai pendukung lain.

Sementara kubu oposisi Allianza Democratica hanya memperoleh 18 kursi. Partai Avanzada Progresista dan Partai El Cambio bergabung dalam koalisi ini. Adapun 6 kursi lainnya diduduki Aliansi Venezuela bersatu (2 kursi), Rakyat Revolusioner Alternatif (1 kursi), dan wakil masyarakat adat (3 kursi).

Sebanyak, 6,3 juta pemilih dari 20,7 juta pemilik suara yang terdaftar dalam DPT berpartisipasi dalam Pemilu Majelis Nasional 2020.

Suasana tim monitoring kampanye Pemilu 21N di kantor Dewan Pemilihan Nasional (CNE) Venezuela.

Pemantau Internasional

Seperti Pilpres 2018, dalam Pemilu 21N ini Consejo Nacional Electoral (CNE) atau Dewan Pemilihan Nasional juga melibatkan pemantau internasional dari sejumlah negara. Mengingat skala pemilihan umum yang begitu besar, sehingga pemilu ini disebut sebagai mega-pemilu, jumlah pemantau pemilu internasional yang dilibatkan juga lebih banyak dari Pilpres 2018.

Menurut CNE, tidak kurang dari 300 pemantau internasional diundang untuk menyaksikan langsung jalannya pemilu. Enam di antaranya dari Indonesia.

Keenam pemantau dari Indonesia itu berasal dari tiga organisasi, pertama Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Delegasi NAM CSSTC terdiri dari Dubes Diar Nurbiantoro, Eddy Supriyatno, dan Niken Supraba.

Lalu dua pemantau KPU RI adalah Komisioner KPU RI Arif Budiman dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI Sumariyandono.

Sementara dari JMSI diwakili oleh Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang juga CEO RMOL Network Teguh Santosa.

“Pemilu lokal Venezuela kali ini juga memiliki arti penting lain karena dipandang sebagai bagian dari pembicaraan damai antara kelompok yang saat ini berkuasa dengan kubu oposisi yang digelar beberapa waktu lalu di Meksiko,” ujar Teguh Santosa dalam keterangannya dari Caracas, Venezuela.

Ia menambahkan, dirinya merasa terhormat kembali dilibatkan dalam misi pemantauan internasional ini. Sebelum mega pemilu ini, Teguh juga memantau Pilpres 2018 lalu.

Dari 23 negara bagian Venezuela, pemantau pemilu internasional akan dikirimkan ke 8 negara bagian yakni Caracas sebagai Capital District, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Zulia, Lara, dan Yaracuy.

Teguh mengatakan, dirinya akan memantau pemungutan suara Maracaibo, ibukota negara bagian Zulia yang berada di sisi barat Venezuela, sekitar 1 jam penerbangan dari Caracas.

Zulia merupakan negara bagian dengan populasi terbanyak di Venezuela, yakni sekitar 4,4 juta jiwa.

Kota Maracaibo terbilang unik karena berada persis di pertemuan Teluk Venezuela dan Danau Maracaibo, dan merupakan negara bagian yang kaya minyak.

Selain di Venezuela, Teguh juga pernah memantau pemilu di Republik Federasi Mikronesia tahun 2009 dan referandum konstitusi di Kerajaan Maroko pada 2011. (ad-sb)

Continue Reading

Internasional

Kedubes AS Tekankan Peran Penting Pers Jaga Kedamaian Laut Cina Selatan

Published

on

CAPTION FOTO:
Konsul dan Pejabat Utama Konsulat Amerika Serikat (AS) Medan, Gordon S. Church saat menyampaikan sambutannya.

BATAM, suaraborneo.com – Media dan seluruh insan pers memiliki peran strategis menjaga keamanan dan keselamatan Laut Cina Selatan. Karena media memiliki peran kekuatan untuk memberikan informasi ke publik yang mempengaruhi opini publik.

Di Laut Cina Selatan, kita melihat terjadi interaksi berbahaya antar kapal, yang mempersulit akses negara terhadap wilayah negara mereka sendiri. Dan konflik di laut Cina Selatan, dapat mengakibatkan konsekwensi yang serius bagi keamanan dan ekonomi.

Demikian ungkap Konsul dan Pejabat Utama Konsulat Amerika Serikat (AS) Medan, Gordon S. Church pada kegiatan ‘In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan’ yang digelar secara zoom, Senin (20/9/2021).

Pelatihan wartawan perbatasan yang digelar oleh Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (LPKW) UPN ‘Veteran Yogyakarta bekerjasama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Indonesia itu juga menghadirkan Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad sebagai keynote speaker, Rektor UPN ‘Veteran’ Yogyakarta, Dr M Irhas Effendi, M.SI, Kadis Kominfo Kota Batam, Azril Apriansyah, Kapolda Kepri yang diwakili Bidang Humas Polda Kepri, Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan sejumlah tokoh lain di Kepri.

“Tulisan, foto dan video anda akan menguak tantangan domestik yang dihadapi Indonesia. Juga dapat memberikan informasi, tentang bagaimana menghadapi tantangan (di laut Cina Selatan) itu dan bagaimana cara menghadapi agar tidak muncul kembali di masa depan,” papar Gordon S. Church.

Dan saat pandemi ini, lanjut Church, Indonesia membutuhkan info dari media, dari lapangan yang tidak dapat diakses publik. Termasuk, perbatasan dan pesisir. Hal ini sangat relevan, terlebih bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terluas di dunia.

“Meski secara geografis kita berjarak ratusan kilometer, tapi kita memiliki hubungan yang erat. Dalam hal maritim, kita bekerjasama dalam melindungi laut dan sektor kelautan. Kedua negara kita memiliki kerjasama beragam, termasuk kita berlatih bersama dalam hal militer,” paparnya lagi.

Diantara dukungan AS terhadap Indonesia itu adalah melakukan latihan militer bersama. Bakamla dan AS juga pernah menggelar latihan bersama menghadapi ancaman maritim.

“Kami jga mendanai kegiatan latihan meritim di Batam. Selain itu, Indonesia merupakan peserta penting latihan terbesar militer yang kami gelar di Hawai.
Program ini merupakan wujud dukungan AS dalam hal keselamatan, keamanan dan penegahan hukum maritim,” tegas Gordon S. Church yang juga menyampaikan terimakasihnya kepada Gubenur Kepri, Rektor UPN ‘Veteran’ Yogyakarta dan khususnya para peserta pelatihan.

Church menanti karya-karya jurnalistik para peserta pelatihan Zona-1 Batam-Tanjungpinang yang dimulai hari ini, sampai besok, Selasa (21/9/2021). Selanjutkan dilanjutkan dengan Zona-2 Karimun-Lingga, Rabu-Kamis (22-23/9/2021). Dan Zona-3 Anambas-Natuna (27-28/9/2021).*

Continue Reading

Umum

Populer