MEDAN, SuaraBorneo.com – Sebagai bagian dari persiapan menyeluruh menghadapi pemilu 2024, pemerintah Indonesia secara tegas menetapkan prioritas untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Dimana pada awal tahun 2023, Kementerian Keuangan bersama Badan Pusat Statistik merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi yang realistis dan dapat dicapai.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pelaku ekonomi dan investor terkait arah ekonomi negara, sehingga mengurangi ketidakpastian yang dapat muncul selama periode pemilu.

Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan fiskal yang bijaksana, termasuk pengelolaan defisit anggaran yang hati-hati.

Dalam upaya untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah fokus pada pengeluaran yang produktif dan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang sektor-sektor ekonomi kunci.

Di samping itu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara juga untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor.

Laporan keuangan yang akurat dan terbuka diumumkan secara rutin, dan mekanisme pengawasan diperketat guna memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Sejalan dengan itu, pemerintah meningkatkan upaya dalam memperkuat sektor riil ekonomi, terutama sektor pertanian dan manufaktur.

Ini dilakukan dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha di sektor-sektor ini, seperti kemudahan akses kredit, bantuan teknis, dan perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat.

Dalam perkembangan terkini, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Terkait pemilu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga integritas dan ketertiban dalam proses demokrasi.
HIPPI memberikan keleluasaan kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam memilih calon pemimpin sesuai pilihan masing-masing, sambil tetap menjaga situasi yang kondusif.

Mereka menegaskan kesiapan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan (Kamtibmas) selama pemilu 2024, dengan memastikan partisipasi yang damai dan tanpa tekanan dalam menentukan pilihan pemilih

HIPPI, sebagai perwakilan kuat pengusaha pribumi, percaya bahwa stabilitas Kamtibmas memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pernyataannya, HIPPI menyatakan keyakinannya bahwa mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan selama periode pemilu adalah langkah strategis untuk melindungi investasi dan menciptakan lingkungan usaha yang stabil.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan strategis termasuk stimulus ekonomi dan reformasi struktural.

HIPPI berkomitmen menjaga ketersediaan dan harga stabil menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan mendukung kebijakan tersebut.

Para anggota HIPPI siap berperan aktif dalam memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang, serta menjaga harga tetap wajar, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan sejahtera.

Keberlanjutan ekonomi yang stabil diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pemilu 2024.

Pemerintah yakin bahwa stabilitas perekonomian yang terjaga akan memberikan dasar yang kuat bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi tanpa terpengaruh oleh ketidakpastian ekonomi.

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini membuktikan komitmen pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi menjelang pemilu, menjaga stabilitas, dan menciptakan fondasi kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan. (Azis)

BATANG, SuaraBorneo.com – Ketua Forum Komunikasi (FORKOM) Pengemudi Angkutan Darat Lintas Alas Roban Jawa Tengah mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai, serta konsisten menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

“Kami mengimbau dan mengajak kepada para pengemudi angkutan darat pada umumnya, khususnya yang bernaung dalam komunitas FORKOM Pengemudi Angkutan Darat Lintas Alas Roban untuk bersama-sama menjaga suasana politik yang kondusif dan aman selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 dengan semangat damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” kata Ketua FORKOM Pengemudi Angkutan Darat Lintas Alas Roban, Jamaludin saat jumpa pers dengan awak media disela acara Selapanan Paguyuban Pengemudi di sekertariat Forkom Alas Roban Batang, Rabu (29/11/2023).

Jamaludin menegaskan, kesuksesan penyelengaraan pemilu yang damai merupakan tanggung jawab kita semua termasuk para pengemudi angkutan darat, Jamaludin kembali menegaskan adanya perbedaan pandangan dan pilihan itu hal yang wajar karena bagian dari demokrasi, namun perbedaan ini jangan dijadikan perpecahan yang terpenting kita harus tetap menjaga kedamaian dan kerukunan.

Ketua Forkom Lintas Alas Roban juga menyampaikan bahwa pihaknya menolak dengan tegas sikap dan perilaku intoleransi, anarkisme dan segala bentuk kekerasan untuk menghindari konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan. Dengan begitu kita bisa saling menghormati perbedaan serta menghargai pendapat orang lain.

Tak hanya itu, Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk para pengemudi untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan tertib berlalu lintas.

Mewaspadai keberadaan media penyebar hoax, media tersebut sengaja membuat berita bohong untuk melakukan propanganda yang tujuannya untuk menciptakan suasana inkondusif.

“Intinya, kita harus cerdas dan kritis saat menerima informasi, utamanya dari media di dunia maya maupun media sosial. Verifikasi lebih dulu kebenaran sebuah berita/informasi sebelum membagikan dan menyebarkan melalui media sosial” ungkapnya.

Dalam situasi seperti saat ini pihaknya juga sangat mendukung segala kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, mengenai situasi jelang kontestasi politik 2024 mendatang, dia sangat berharap agar Kamtibmas selalu kondushif. Sehingga pesta demokrasi nasional mendatang dapat terselenggara dengan LUBER dan JURDIL yang akan melahirkan pemimpin yang peduli rakyat salah satunya terhadap nasib pengemudi angkutan.

“Kami tentunya sangat mendukung upaya pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu kami pun berharap Pilpres mendatang berjalan dengan lancar dan melahirkan pemimpin yang peduli terhadap rakyat kecil sehingga dapat memberikan harapan kesejahteraan bagi para sopir angkutan darat dan dapat memulihkan perekonomian nasional,” pungkasnya. (azis)

JATENG, SuaraBorneo.com – Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kab. Grobogan Jateng dan juga dikenal sebagai Ketua APMISO Adi Sucipto atau juga dikenal Yanto Bakso mengatakan, dirinya akan mendukung kebijakan pemerintah yang berkomitmen dan berpihak pada rakyat kecil.

“Kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak kepada rakyat otomatis kami support (dukung-red) sepenuhnya,” kata Adi Sucipto, Sabtu (25/11).

Adi Sucipto menyadari, adanya kebijakan Pemerintah dalam pengenaan 0,3 persen dalam transaksi menggunakan QRIS merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya konsumen pelaku UMKM. Namun, pemerintah harus betul-betul memerhatikan bagaimana proses pelaksanaannya, agar rakyat bisa mendapatkan manfaatnya.

Pemilik usaha menyatakan bahwa QRIS sangat bermanfaat bagi mereka, karena mereka merasa nyaman dan aman serta efisien waktu, karena mereka tidak lagi sibuk untuk mengembalikan kembalian yang terkadang harus menukar uang ke merchant lain, belum lagi resiko uang palsu.

“Hasil dagangan yang tidak seberapa harus menanggung rugi, jika kita kedapatan uang palsu dari pembeli, kami juga minta pengurangan dan perlakuan khusus untuk transaksi di bawah 100.000,-,” ujar pemilik usaha Yanto Bakso tersebut.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah menetapkan pedagang mikro yang menyediakan pembayaran QRIS dikenakan biaya sebesar 0,3 persen. Kebijakan biaya yang dikenakan untuk transaksi Rp. 100.000 keatas, dengan demikian, transaksi dibawah 100.000 dikenakan MDR nol persen atau gratis.

Lebih lanjut, APKLI berharap sosialisasi penggunaan QRIS agar di sosialisasikan lebih gencar mengingat potensi ekonomi yang berbasis digital belum menyebar ke tingkat pedesaan, sehingga perlu kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan di Kab. Grobogan khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya.

Adi pun menyampaikan, selalu bekerjasama dengan Pemda setempat dan stakeholder terkait didalam memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha di bawah naungannya. Sebagai organisasi yang besar, APKLI tidak memihak kepada ketiga kontestan yang sedang bertarung pada Pilpres 2024. Namun berharap siapa pun yang menjadi presiden harus memperhatikan rakyat kecil. (ril/azis)

LAMPUNG, SuaraBorneo.com – Gabungan Admin Selter Pengemudi Ojek Online Lampung (GASPOOL) Lampung mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai, serta turut menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

“Kami mengimbau dan mengajak kepada para mitra Ojek Online pada umumnya dan yang bernaung dalam komunitas GASPOOL pada khususnya untuk bersama-sama menjaga suasana politik yang kondusif dan aman selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 dengan semangat damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” kata Ketua GASPOOL Lampung, Miftahul Huda saat jumpa pers dengan awak media di Lampung, Sabtu (18/11/2023).

“Miftahul menegaskan, menciptakan pemilu yang damai merupakan tanggung jawab kita semua termasuk para driver ojol, perbedaan pandangan dan pilihan itu hal yang wajar karena bagian dari demokrasi, namun perbedaan ini jangan dijadikan perpecahan yang terpenting kita harus tetap menjaga kedamaian dan kerukunan.”

Selain itu GASPOOL Lampung juga menolak dengan tegas sikap dan perilaku intoleransi, anarkisme dan segala bentuk kekerasan untuk menghindari konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan. Dengan begitu kita bisa saling menghormati perbedaan serta menghargai pendapat orang lain.

Tak hanya itu, ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk para driver Ojol untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan tertib berlalu lintas. Mewaspadai keberadaan media penyebar hoax, media tersebut sengaja membuat berita bohong untuk melakukan propanganda yang tujuannya untuk menciptakan suasana tidak kondusif.

“Intinya, kita harus cerdas dan kritis saat menerima informasi, utamanya dari media di dunia maya maupun media sosial. Verifikasi lebih dulu kebenaran sebuah berita/informasi sebelum membagikan,” ungkapnya.

Pihaknya juga sangat mendukung segala kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, jelang kontestasi politik 2024 mendatang, dia sangat berharap agar Kamtibmas selalu kondushif. Sehingga pilpres mendatang dapat melahirkan pemimpin yang peduli rakyat salah satunya terhadap nasib driver online.

“Kami tentunya sangat mendukung upaya pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu kami pun berharap Pilpres mendatang melahirkan pemimpin yang peduli terhadap rakyat khususnya driver ojol mengenai payung hukum sehingga ada kepastian hukum terhadap kesejahteraan driver ojol dan dapat memulihkan perekonomian nasional,” harapnya. (Azis)

DENPASAR, SuaraBorneo.com – Pulau dewata Bali sebagai destinasi wisata berpotensi menjadi pusat industri fashion. Berbagai kegiatan fashion pernah digelar di Bali, baik berkelas nasional maupun dunia. Terlebih Bali memiliki kain yang khas dan ikonik, seperti endek dan tenun Bali khas Sidemen maupun tenun Tenganan pmPagringsingan

Ni Wayan Ria Mariani atau yang akrab disapa Rhea Cempaka salah satu desainer Denpasar yang memiliki hoby membuat pakaian kebaya yang juga sebagai Ketua Asosiasi Bordir Endek dan Songket (ASBEST) Kota Denpasar. Saat ini telah mampu membranding diri mengangkat Endek sebagai tenun ikat Bali yang mampu merambah hingga Internasional.

Owner dari Rhea Cempaka butik ini menyampaikan, sebagai seorang desainer tidak terlepas dari ruang yang terus diberikan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Denpasar, hingga binaan dari Pemerintah Provinsi Bali dan juga BUMN yang ada. Berangkat dari sini, dan terus mengasah diri dalam kegiatan kreatif mencoba mengangkat Endek sebagai pakaian jadi.

“Kain Endek hanya dikenal kalangan tertentu saja, sehingga melihat peluang ini. Saya mencoba menjadikan kain Endek sebagai bahan dasar pakaian formal, casual, dan bebas,” kata Ketua Asosiasi Bordir Endek dan Songket (ASBEST) Kota Denpasar. Saat ditemui Selasa, 14 Nopember 2023.

Binaan yang terus diberikan pemerintah dan Dekranasda yang terus mendorong para perajin menciptakan pakaian jadi berbahan Endek yang dapat dipergunakan seluruh kalangan.

“Gelaran fashion di Kota Denpasar, langkah ini terus digalakan, dan kami sebagai desainer menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjadikan ciri khas kami dalam mengangkat Endek itu sendiri. Peluang dan kesempatan terus diberikan hingga mengangkat Endek Denpasar membawanya di tingkat Nasional dan Internasional,” paparnya.

Kain tenun Bali ini memiliki tingkat bahan yang perlu dipelajari karena memiliki tekstur berbeda dari kain yang ada. Terlebih saat ini tantangan kain tenun yang sudah mulai dijiplak, namun tenun Endek tetap memiliki pesona tersendiri.

“Kita menyadari saat ini Endek bisa diserasikan yang tetap melihat motif dari Endek yang juga dapat digunakan disegala usia,” ujarnya.

Pada saat ini, yang masih menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai perajin untuk tetap dapat eksis. Seperti salah satu kendalanya adalah masalah pemasaran, sehingga dengan adanya berbagai perlombaan memancing kreativitas perajin Denpasar bersama ASBEST yang sangat didukung Pemkot Denpasar serta Dekranasda. Seperti lomba busana adat, sekolah, pakaian kantor, hingga pakaian santai. Kendati nilai mata uang rupiah mengalami fluktuasi terhadap dollar, namun hal tersebut tidak terlalu berdampak significant, karena bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku lokal, sehingga tidak terlalu berpengaruh, imbuhnya. (ril/azis)

BALI, SuaraBorneo.com – Tahun ini, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin kembali meraih penghargaan Bhumandala 2023 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Paman Birin dianugerahi Bhumandala Award di Kategori Informasi Geospasal Batas Desa Kelurahan dan Bhumandala Rajata atas prestasinya dalam mengembangkan simpul jaringan dan meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial.

Piagam penghargaan diserahkan kepada Gubernur Paman Birin melalui Wakil Gubernur H Muhidin pada Pembukaan Asia Pacific Geospati Forum 2023 di Kuta Bali, Senin (06/11) malam.

Dengan bertambahnya penghargaan ini, Paman Birin sukses membawa Pemprov Kalsel mengumpulkan apresiasi yang sama empat kali berturut-turut sejak 2020, 2021,2022 dan sekarang tahun 2023.

Bhumandala Award merupakan apresiasi dan penghargaan kepada kementrian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah berhasil mengembangkan serta menerapkan pemanfaatan informasi Geospasial.

Diketahui, Keberhasilan Pemprov Kalsel ini tak lepas dukungan Gubernur Paman Birin dalam upaya terus mengembangkan serta menerapkan pemanfaatan informasi Geospasial.

Paman Birin pun dalam berbagai kesempatan pun menekankan pentingnya data dan informasi geospasial.

“Kita tau yang namanya informasi sangatlah penting sekali, begitu informasi salah maka salah lah semua. Akan tetapi, begitu informasi dengan data benar maka, dia akan memberikan manfaat pada seluruh bidang kegiatan yang kita lakukan,” kata Paman Birin.

Bhumandala Awar 2023 dibagi dalam tiga yakni Bhumandala Penamaan Bumi yakni diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah yang memberikan penamaan rupa bumi dengan sangat baik sehingga terasa manfaatnya untuk tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pertama diumumkan, untuk kategori Pemkab/Pemkot ditetapkan sebagai juara pertama adalah Kabupaten Magelang, disusul Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Kemudian kategori provinsi diraih Pemprov Jabar, Jateng, dan Jatim. Pada kementerian diraihPusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kedua adalah Bhumandala Informasi Geospasal Batas Desa/ Kelurahan. Diberikan kepada Pemda yang terbaik dari aspek penilaian kualitas data kualifikasi teknis hingga strateti penyelesaian batas desa.

Untuk kategori ini, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten yakni Kabupaten Madiun, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Kudus.

Pada kategori Pemkot, diberikan kepada Pemko Magelang, Batu, Tangerang.

Pada tingkat Provinsi diberikan kepada Pemprov Jatim,selanjutnya Jawa Barat, dan Provinsi Kalsel.

Selanjutnya diumumkan Bhumandala Inovasi Pemanfaatan Informasi Geaspasial (Medali Perunggu) yang diberikan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintah sehingga berdampak kepada kinerja. Diberikan kepada Provinsi Yogyakarta, Jabar, Riau, dan Kabupaten Sleman.

Bhumandalam Rajata (Medali Perak) 2023 diberikan kepada Kementerian ESDM,PUPR, Provinsi Kalsel, DIY, Kabupaten HSS, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, Kota Semarang,dan Kota Tangerang.

Terakhir, penghargaan Bhumandala Kanaka atau Medali Emas (Inovasi Pemanfaatan Inovasi Geospasial) diberikan kepada Kementerian LHK, ATR BPN, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Provisni Jabar, Kabupaten Sampang, Kabupaten Tulungagung, Kota Bandung, dan Kota Padang Panjang.

Sebelumnya, Paman Birin dianugerahi Bhumandala Award Tahun 2022 dari BIG di kategori paling bergengsi yakni Bhumandala Kanaka atau emas pada Kelompok Pemerintah Provinsi. Penghargaan Bhumandala Kanaka atau simpul jaringan untuk kategori provinsi ini diberikan bersamaan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Saat itu, Piagam Bhumandala Award 2022 diserahkan Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfa’i melalui Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin pada Penganugerahan Bhumandala Award tahun 2022.

Penganugerahan penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi BIG kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat kementerian, lembaga dan pemerintah dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional.

Bagi Paman Birin, apresiasi ini kali keempat berturut-turut sejak 2020 yang saat itu meraih penghargaan Bhumandala dengan medali perunggu dan 2021 meraih penghargaan Inovasi terbaik “Sistem Informasi Pertanian Beririgasi (SITARI)” yang dikembangkan Bappeda Provinsi Kalsel. Pada 2021, Pemprov Kalsel mendapat Piala Kategori Emas. [adv/adpim]

KENDARI, SuaraBorneo.com – Sidang perkara dugaan tindak pidana perintangan penyidikan kasus korupsi tambang di WIUP PT Antam, Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (25/10/2023).

Sidang dibuka untuk umum, memperlihatkan terdakwa Amelia Sabara (AS) dicecar beberapa pertanyaan oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim PN Kendari, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sultra.

Amelia Sabara, duduk tepat dihadapan Ketua Majelis Hakim PN Kendari menerangkan bahwa, ia menyarankan ke istri Andi Andriansyah (AA) tersangka kasus dugaan korupsi tambang, agar bertemu dengan Celine Evangelista, salah satu artis ternama Ibukota.

Diketahuinya, Celine Evengelista kenal dengan salah satu petinggi Jaksa Agung (JA). Sebelum pertemuan dengan Jeklin (Istri AA), Amelia Sabara minta ke Celine Evangelista mengaku bahwa ia sudah menghubungi salah seorang JA yang disebut dengan istilah “Papa”, perihal untuk membantu kasus yang hadapi AA.

“Saya seting Celine agar dia bilang sudah telefon papa,” kata terdakwa Amelia Sabara dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana perintangan penyidikan.

Ketua Majelis Hakim PN Kendari pun kembali bertanya ke terdakwa Amelia Sabara mengenai istilah “Papa”, yang dimaksudkan siapa? Lalu Amelia Sabara menjawab JA.

“Papa ini Jaksa Agung,” sebut Amelia Sabara.

Kemudian, pertanyaan berikutnya, Ketua Majelis Hakim PN Kendari menanyakan lebih spesifik lagi, bahwa mengapa pakai istilah “Papa”, dan ia menganalogikan panggilan “Papa” hanya mereka yang memiliki hubungan personal baik sebagai anak maupun istri.

Sehingga, Ketua Majelis Hakim PN Kendari memastikan apakah Celine Evangelista anak dari JA yang dimaksud? Lagi Amelia menjawab bukan. Lalu apakah, Celine Evengelista istri yang bersangkutan? Kembali dijawab Amelia Sabara, bukan.

Hingga persidangan perkara dugaan tindak pidana perintangan penyidikan diakhiri, Amelia Sabara tidak menjawab secara utuh dari pertanyaan Ketua Majelis Hakim PN Kendari.

“Persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU dan kuasa hukum terdakwa pekan depan dengan waktu yang sama,” ucap Ketua Majelis Hakim PN Kendari sambil menutup sidang.

Sebelumnya diberitakan, Amelia Sabara ditetapkan tersangka oleh Kejati Sultra atas dugaan kasus perintangan proses penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan korupsi tambang yang sementara ditangani oleh Kejati Sultra, Jumat 18 September 2023.

Upaya perintangan ini, terbongkar usai Istri Dirut PT KKP melaporkan Amelia Sabara lantaran merasa telah dibohongi tersangka, yang mengaku akan mengurus perihal pencabutan status tersangka AA dengan menemui pimpinan Kejaksaan di Kejagung maupun di Kejati Sultra.

Namun berjalannya waktu, AS ternyata gagal menemui pimpinan Kejaksaan baik di Kejagung maupun di Kejati Sultra. Padahal pihak dari Direktur PT KKP telah memberikan uang senilai Rp6 miliar dengan harapan AS dapat mengusahakan Direktur PT KKP lepas dari jeratan hukum. (Azis)

BALIKPAPAN, SuaraBorneo.com – PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) pada periode 1 November 2023 kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk produk-produk BBM non subsidi (Pertamax Series dan Dex Series). Penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak yakni harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS)/Argus serta nilai tukar mata uang Rupiah.

Untuk produk jenis gasoline (bensin) Pertamina mengalami penyesuaian turun harga, sejak dilakukan penyesuaian harga terakhir pada 1 Oktober 2023. Untuk Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp 14.000 per liter, dari sebelumnya Rp 14.300 dan Pertamax Turbo (RON 98), turun menjadi Rp 15.800 per liter dari sebelumnya Rp 16.950.

Untuk produk jenis gasoil (diesel) yakni Dexlite (CN 51), mengalami penyesuaian turun harga menjadi Rp 17.300 per liter dari sebelumnya Rp 17.550. Pertamina Dex (CN 53) turun menjadi Rp 18.100 per liter dari sebelumnya Rp 18.250. Harga ini berlaku untuk seluruh propinsi di Kalimantan dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 7,5%.

Area Manager Communication, Relations & CSR Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Arya Yusa Dwicandra, menjelaskan harga baru per 1 November 2023 ini sudah sesuai dengan penetapan harga yang diatur dalam Kepmen ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

“Penetapan harga baru ini sudah mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi. Harga produk BBM non subsidi Pertamina juga dipastikan tetap kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara,” ujar Arya.

“Harga BBM non subsidi Pertamina mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya minyak mentah, publikasi MOPS dan Kurs, agar Pertamina tetap dapat menjamin penyediaan dan penyaluran BBM hingga ke seluruh pelosok Tanah Air,” jelas Arya.

Arya menambahkan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan pendistribusian BBM hingga ke pelosok negeri, pihaknya berkomitmen penuh untuk menyediakan dan menyalurkan BBM berdasarkan prinsip Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen menyediakan pasokan produk BBM berkualitas diseluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar namun ke seluruh pelosok negeri, dengan harga yang kompetitif,” tutup Arya.

Untuk informasi mengenai seluruh harga produk Pertamina terbaru, masyarakat dapat mengakses halaman website https://pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar- harga-bahan-bakar-khusus-non-subsidi-tmt-1-november-2023-zona-3 atau menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135. [ad/ril]

KENDARI, SuaraBorneo.com – Sidang perkara dugaan tindak pidana perintangan penyidikan kasus korupsi tambang di WIUP PT Antam, Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (25/10/2023) siang tadi.

Sidang yang sifatnya dibuka untuk umum, memperlihatkan terdakwa Amelia Sabara (AS) dicecar beberapa pertanyaan oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim PN Kendari, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sultra.

Amelia Sabara, duduk tepat dihadapan Ketua Majelis Hakim PN Kendari menerangkan bahwa, ia menyarankan ke istri Andi Andriansyah (AA) tersangka kasus dugaan korupsi tambang, agar bertemu dengan Celine Evangelista, salah satu artis ternama ibu kota.

Diketahuinya, Celine Evengelista kenal dengan salah satu petinggi Jaksa Agung (JA). Yang mana, sebelum pertemuan dengan Jeklin (Istri AA), Amelia Sabara minta ke Celine Evangelista mengaku bahwa ia sudah menghubungi salah seorang JA yang disebut dengan istilah “Papa”, perihal untuk membantu kasus yang hadapi AA.

“Saya seting Celine agar dia bilang sudah telefon papa,” kata terdakwa Amelia Sabara dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana perintangan penyidikan.

Ketua Majelis Hakim PN Kendari pun kembali bertanya ke terdakwa Amelia Sabara mengenai istilah “Papa”, yang dimaksudkan siapa? Lalu Amelia Sabara menjawab JA.

“Papa ini Jaksa Agung,” sebut Amelia Sabara.

Kemudian, pertanyaan berikutnya, Ketua Majelis Hakim PN Kendari menanyakan lebih spesifik lagi, bahwa mengapa pakai istilah “Papa”, dan ia menganalogikan panggilan “Papa” hanya mereka yang memiliki hubungan personal baik sebagai anak maupun istri.

Sehingga, Ketua Majelis Hakim PN Kendari memastikan apakah Celine Evangelista anak dari JA yang dimaksud? Lagi Amelia menjawab bukan. Lalu apakah, Celine Evengelista istri yang bersangkutan? Kembali dijawab Amelia Sabara, bukan.

Hingga persidangan perkara dugaan tindak pidana perintangan penyidikan diakhiri, Amelia Sabara tidak menjawab secara utuh dari pertanyaan Ketua Majelis Hakim PN Kendari.

“Persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU dan kuasa hukum terdakwa pekan depan dengan waktu yang sama,” ucap Ketua Majelis Hakim PN Kendari sambil menutup sidang.

Sebelumnya diberitakan, Amelia Sabara ditetapkan tersangka oleh Kejati Sultra atas dugaan kasus perintangan proses penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan korupsi tambang yang sementara ditangani oleh Kejati Sultra, Jumat 18 September 2023.

Upaya perintangan ini, terbongkar usai Istri Dirut PT KKP melaporkan Amelia Sabara lantaran merasa telah dibohongi tersangka, yang mengaku akan mengurus perihal pencabutan status tersangka AA dengan menemui pimpinan Kejaksaan di Kejagung maupun di Kejati Sultra.

Namun berjalannya waktu, AS ternyata gagal menemui pimpinan Kejaksaan baik di Kejagung maupun di Kejati Sultra. Padahal pihak dari Direktur PT KKP telah memberikan uang senilai Rp6 miliar dengan harapan AS dapat mengusahakan Direktur PT KKP lepas dari jeratan hukum. (Azis)