Pembelajaran Penting Dari Kapolres Sampang Soal Kompetensi Wartawan – SuaraBorneo.com
Connect with us

Nasional

Pembelajaran Penting Dari Kapolres Sampang Soal Kompetensi Wartawan

Published

on

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, Hendro Saky. (Foto: Ist) 

ACEH, SuaraBorneo.com – Lewat acara konperensi pers yang digelar di Mapolres Sampang, Rabu, 14 Juni 2022, AKBP Arman, SIK menegaskan bahwa, pihaknya hanya akan melayani insan pers yang telah berkompetensi yang ditandai dengan kartu UKW atau UKJ, serta wartawan atau jurnalis yang perusahaannya telah terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers.

Sontak, pernyataan tegas Kapolres itu memantik pro dan kontra dari ragam pihak. Banyak mendukung, dan sebagian lainnya menolak. Video AKBP Arman SIK itu, kemudian viral di platform media sosial yang kemudian memancing perdebatan dan diskusi.

Dewan Pers sendir, merespon hal itu, dengan menggelar diskusi, pada Jumat (17/6/2022). Lewat dialog yang dihadiri oleh Wakil Ketua Agung Dharmajaya, dan sejumlan anggota, lembaga itu mendukung pernyataan Kapolres.

Salah satu bentuk sikap Dewan Pers atau pernyataan Kapolres itu, adalah, Dewan Pers mendukung penuh setiap upaya para pejabat publik termasuk TNI/Polri dalam mendorong wartawan dan perusahaan pers semakin profesional. Profesionalisme wartawan dan perusahaan pers dalam hemat Dewan Pers ditandai antara lain oleh sertifikasi bagi wartawan dan verifikasi perusahaan pers yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.

Pernyataan Kapolres Sampang, AKBP Arman SIK MSi, di hadapan jajaran Polres dan media di Sampang beberapa waktu lalu, yang meminta agar wartawan harus tersertifikasi dan perusahaan pers sudah lulus verifikasi oleh Dewan Pers, patut diapresiasi. Dewan Pers berharap semakin banyak pejabat publik dan penegak hukum bersikap senada dengan Kapolres Sampang, guna mendorong kian mekarnya profesionalisme wartawan dan perusahaan pers di Indonesia.

Wartawan atau jurnalis adalah profesi, sebagai pekerjaan mulia, tentu dibutuhkan sikap profesional yang kemudian ditandai dengan kelulusan tahapan ujian yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.

Upaya mendorong profesionalisme wartawan dan jurnalis harus menjadi ikhtiar dan semangat semua pihak. Tidak hanya tugas dari Dewan Pers, lembaga profesi wartawan, seperti AJI, PWI, IJTI dan lainnya, namun Pemerintah, baik tingkat pusat hingga ke daerah, dan institusi lainnya, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan juga harus mendukung hal itu.

Langkah mendorong profesionalisme wartawan dan jurnalis dilakukan oleh Dewan Pers dengan serangkaian uji kompetensi wartawan (UKW) dan uji kompetensi jurnalis atau UKJ. Tidak Hanya itu, Dewan Pers juga melakukan serangkain verifikasi administrasi dan faktual terhadap perusahaan pers, guna memastikan perusahaan pers yang dibentuk dan tempat bekerja para wartawan dan jurnalis merupakan perusahaan pers yang kredibel dan layak menjalankan kegiatan bisnis pers.

Tentu saja, langkah itu tidak cukup, sebab menurut catatan Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI, terdapat 43.200 media online yang ada di Indonesia, dan dari jumlah itu, data hingga akhir 2021, terdapat 1.700 perusahaan pers yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers.

Dewan Pers sendiri, mendata setidaknya terdapat 200 ribu pekerja di sektor media informasi, baik cetak, online, dan elektronik. Namun dari jumlah itu baru 17 ribu yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi wartawan (UKW) maupun uji kompetensi jurnalis (UKJ).

Hal itulah kemudian mendorong Jaringan Media Siber Indonesia (JMS) lahir. Sebagai organisasi perusahaan pers di tanah air, lembaga tersebut memiliki cita-cita penting, yakni mendorong profesionalisme wartawan, dan perusahaan pers yang sehat, dan kuat sebagai upaya membentuk ekosistem pers yang sehat.

Namun, tanpa dukungan pemerintah dan institusi lainnya, hal tersebut akan sangat lambat terwujud. Kolaborasi antara pemerintah, Dewan Pers, dan organisasi profesi dan perusahaan pers, akan mempercepat proses itu.

Pemerintah dan institusi di daerah, harus berani dan tegas seperti Kapolres Sampang, yakni dengan hanya melayani insan pers yang sudah lulus uji kompetensi, dan juga wartawan yang perusahaannya telah terverifikasi, baik administrasi dan faktual oleh Dewan Pers.

Humas di pemerintah daerah, dan juga di institusi, seperti kepolisian, TNI, dan juga di kejaksaan, seperti di sektor corporate, harus mulai berani untuk tidak melayani wartawan atau jurnalis yang tidak memiliki kompetensi, dan juga wartawan yang perusahaannya tidak terverifikasi oleh Dewan Pers. Hal itu demi mempercepat terbentuknya ekosistem pers yang sehat tentunya.

Wartawan yang berkompeten akan melahirkan produk jurnalis yang sehat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta perusahaan pers yang sudah terverifikasi akan memberikan kepastian hukum terhadap produk pers yang dihasilkan oleh para wartawannya.

Kita harapkan kedepan, pemerintah daerah, institusi TNI, dan Polri, di daerah, dapat meniru ketegasan Kapolres Sampang, demi kebaikan insan pers di Indonesia, dan demi mempercepat terwujudkan ekosistem yang sehat di tanah air sebagaimana cita-cita komunitas pers di nusantara. [ad/rls]

Oleh Hendro Saky
Penulis adalah Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh
Dan Wartawan Utama Nomor Sertifikat 15671-PWI/WU/DP/XII/2018/10/1979

Bagikan ke

Business

IM3 Freedom Internet Kini Lebih Spesial dengan Kuota Harian, Simpel Kuota dan Banyak Pilihan untuk Pelanggan

Published

on

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3, menghadirkan keunggulan spesial dalam paket Freedom Internet dengan kuota harian. (Foto/Iklan)

MAKASSAR, SuaraBorneo.com – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3, menghadirkan keunggulan spesial dalam paket Freedom Internet dengan kuota harian yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pelanggan. Paket Freedom Internet menjawab tingginya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan komunikasi digital dengan jaringan yang luas dan stabil serta dengan harga yang tetap terjangkau, Rabu (19/6/2024).

Paket Freedom Internet merupakan paket internet yang simpel dengan kuota utama yang berlaku selama 24 jam penuh sehingga unggul dalam berikan pengalaman berinternet. Paket ini juga terasa spesial karena Freedom Internet menawarkan kuota harian baru yaitu 3,5 GB yang berlaku untuk 5 hari, 7 GB untuk 7 hari, dan 15GB untuk 7 hari. Untuk wilayah tertentu, pelanggan juga akan mendapatkan bonus kuota ekstra hingga 4 GB. Dengan lebih banyak pilihan paket, Freedom Internet Kuota Harian ini bisa diandalkan untuk selalu nyambung dengan sinyal IM3 dan memenuhi kebutuhan internetan sehari-hari yang bebas khawatir seperti video streaming, video call, akses berbagai video konten di media sosial dan masih banyak lagi.

EVP Head of Circle Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kalisumapa) Indosat Ooredoo Hutchison, Swandi Tjia, menyampaikan, “Paket Freedom Internet dengan kuota harian memiliki peminat yang cukup tinggi karena keunggulannya dalam menjawab kebutuhan komunikasi digital para pelanggan IM3 yang lebih fleksibel. Untuk itu, kami kembali hadirkan paket Freedom Internet yang simpel tapi spesial dengan lebih banyak pilihan kuota yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Melalui paket Freedom Internet ini, kami berharap untuk terus mendekatkan IM3 agar semakin mudah diakses dan terjangkau oleh lebih banyak pengguna. Kami meyakini dengan tersedianya layanan kuota internet yang lebih beragam, akan mewujudkan lebih banyak peluang tanpa batas untuk masyarakat”.

Untuk mendukung pengalaman digital yang mengesankan, IM3 di wilayah Kalisumapa didukung oleh perluasan jaringan yang telah meningkat 5%. Jaringan ini juga didukung oleh 9.249 BTS yang dapat mencakup 72,4% dari total populasi di wilayah tersebut.

Paket Freedom Internet semakin spesial dengan menawarkan simplicity dalam berbagai macam paket internet mulai dari paket harian sampai mingguan dengan 100% kuota utama. Pelanggan bisa mendapatkan Freedom Internet di modern retail seperti minimarket terdekat dan marketplace. Selain itu, Freedom Internet bisa didapatkan di mitra outlet IM3 di seluruh Indonesia, IM3 Official WhatsApp, dan aplikasi myIM3. Untuk mengetahui info lebih lanjut silakan kunjungi website im3.id/freedominternet.

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Ombudsman RI Selamatkan Kerugian Masyarakat di Sektor Perekonomian Hingga Rp 68,7 Miliar

Published

on

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pada kurun waktu 1 Januari hingga 5 Juni 2024, Ombudsman RI dalam hal ini Keasistenan Utama III berhasil menyelamatkan kerugian masyarakat pada pelayanan publik khususnya sektor perekonomian I mencapai Rp 68,7 miliar.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan, valuasi kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada setiap laporan masyarakat. Realisasi penyelamatan kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada laporan masyarakat yang telah ditutup dan telah memperoleh penyelesaian permasalahan.

“Setiap ada pelapor yang melaporkan, saya selalu tanya berapa nilai kerugiannya. Potensi kerugian adalah apa yang diklaim oleh masyarakat menjadi kerugiannya, sedangkan realisasi penyelamatan kerugian adalah nilai pengembalian yang Pelapor dapatkan karena aduannya terselesaikan,” terang Yeka dalam Media Briefing di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Jumat (14/6/2024).

Dirinya menyebut, sejak 2021 hingga 5 Juni 2024, potensi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan pelayanan publik di sektor Perekonomian I mencapai Rp 485,4 miliar. Namun, total realisasi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan tersebut mencapai Rp 398,9 miliar atau sekitar 82,19% dari total potensi penyelamatan.

Sedangkan jumlah penanganan laporan masyarakat yang diregister mulai 2021 hingga Juni 2024 oleh Keasistenan Utama III sebanyak 242 laporan, dengan rincian 133 (46.7%) laporan telah diselesaikan dan 109 (53.3%) laporan dalam tahap penanganan. Substansi laporan terbanyak di sektor Perekonomian I adalah terkait bidang perbankan, perasuransian dan jaminan (124 aduan); perdagangan, industri, dan logistik (75 aduan); pertanian dan pangan (19); pengadaan barang dan jasa (16 aduan); dan perpajakan, kepabeanan dan percukaian (8 aduan).

Sedangkan lima instansi paling banyak dilaporkan pada substansi perekonomian I yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan PT Perikanan Indonesia.

Tahun ini, Tindakan Korektif yang disampaikan Ombudsman RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah dilaksanakan oleh terlapor dalam hal ini Bappebti. Ombudsman RI telah melakukan penyelesaian 15 laporan masyarakat tentang maladministrasi pada Bappebti dalam penanganan pengaduan nasabah perdagangan berjangka komoditi.

Bentuk pelaksanaan Tindakan Korektifnya adalah adanya mekanisme koordinasi antara Bappebti, Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI dalam hal proses penyidikan. Kemudian juga ada penerapan Pasal 156 ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2014 yang dapat memberikan deterrent effect kepada pialang berjangka. Selain itu, telah dilaksanakan proses perbaikan mekanisme penyelesaian perselisihan nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi.

“Ombudsman mengapresiasi instansi baik kementerian maupun lembaga yang telah menjalankan Tindakan Korektif dari Ombudsman RI. Hal ini merupakan langkah perbaikan kualitas pelayanan publik. Bagi yang belum melaksanakan Tindakan Korektif, Ombudsman terus berupaya mengingatkan karena ujungnya adalah untuk masyarakat penerima layanan,” terang Yeka.

Sedangkan, Kementerian Pertanian belum sepenuhnya menjalankan Tindakan Korektif dalam hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) tentang Maladministrasi dalam layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan pelaksanaan wajib tanam bawang putih. Yeka menyebutkan, Menteri Pertanian belum melakukan pelimpahan kewenangan kebijakan ketersediaan dan keamanan pangan komoditas bawang putih kepada Badan Pangan Nasional. Kemudian, Direktur Jenderal Hortikultura belum melakukan upaya perbaikan perihal pemusatan kebijakan terkait pengelolaan, pelaksanaan wajib tanam, dan produksi bawang putih pada Direktorat yang memiliki tugas peningkatan produksi bawang putih.

Selanjutnya, Keasistenan Utama III akan memfokuskan pada 6 isu yakni systemic review layanan tata kelola industri kelapa sawit, pengawasan penyaluran bantuan pangan, penyaluran LPG bersubsidi, layanan Bea dan Cukai, pupuk bersubsidi dan layanan BP Tapera.

“Terkait pengawasan BP Tapera, Ombudsman akan mendorong kejelasan produk layanan, kepastian jaminan keamanan tabungan dan manfaat kepesertaan, perbaikan regulasi agar tidak memberatkan masyarakat dengan rumusan kepesertaan yang terukur,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III Kementerian PPN/Bappenas, Andi Setyo Pambudi dalam kesempatan yang sama mengatakan peran Ombudsman RI sebagai lembaga memberi pengaruh memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan lembaga lain yang memiliki fungsi memberikan sanksi. Upaya yang dilakukan Ombudsman selama ini dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahaan maladministrasi diharapkan terus memberikan dampak dalam hal perbaikan layanan publik. “Ombudsman memastikan negara hadir dalam konteks pembangunan,” ujarnya. Peran media massa juga sangat penting dalam misi Ombudsman RI untuk menjadi lembaga pemberi pengaruh pada pengawasan pelayanan publik. [ad/ril]

Bagikan ke
Continue Reading

Kalsel

Gubernur Kalsel Terima Penghargaan Kapolri, Dukung Pengembangan Tertib Lalulintas di Banua

Published

on

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor menerima penghargaan dan apresiasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (Foto/Adpim)

YOGYAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima penghargaan dan apresiasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait Pengembangan Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Penyerahan penghargaan yang diterima Gubernur Paman Birin melalui Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center pada, Rabu (12/6).

Penghargaan Anugerah Pengembangan ETLE yang diserahkan dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis Fungsi Lantas (Rakernis) Tahun 2024 itu turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Perhubungan, Kakorlantas Polri, serta jajaran Ditlantas Polda se-Indonesia.

Selain Pemprov Kalsel yang diterima Gubernur Paman Birin, ada Pemda/daerah penerima penghargaan lainnya adalah Pemprov DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Riau, Pemkot Medan, Pemkab Karawang, dan Kota Waringin Timur.

Rakernis 2024 ini mengusung tema: “Polantas Presisi Hadir Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Emas.”

Apresiasi yang diberikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini tak lepas dari dukungan penuh Gubernur Paman Birin atas pengembangan dan pengadaan Pemprov berupa perangkat ETLE statis 3 buah, kemudian untuk Kota Banjarmasin 1 perangkat, Kabupaten Tapin 1 perangkat ETLE, Kabupaten Banjar 1 perangkat serta Kabupaten HSS sebanyak 1 perangkat ETLE statis.

“Alhamdulillah. Kita sampaikan rasa syukur atas apresiasi Bapak Kapolri kepada Gubernur Paman Birin,” kata Roy.

Apresiasi ini, terang Roy akan memotivasi Pemprov Kalsel untuk terus mendukung pengembangan kelancaran lalulintas di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.

“Sebagaimana komitmen Bapak Gubernur Paman Birin, kita terus mendorong ketertiban berlalulintas, aman, lancar serta tertib di Banua,” terang Roy.

Disamping itu, sebagai langkah kongkret terwujudnya ETLE, pada tahun 2023 atas arahan Paman Birin, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK bersama pimpinan 13 DPRD Kabupaten/Kota, mengundang BPKAD dan Dishub Pemkab/Kota serta Ditlantas Polda dan Satlantas Polres utk melaksanakan pengembangan ETLE di daerah masing-masing daerah mendukung tertib berlalu lintas di Kalsel. [ad/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Nasional

Hadiri HUT APKASI, Bupati dan Wabup Sergai Puji Kesiapan Trenggalek sebagai Tuan Rumah

Published

on

Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya bersama Wakil Bupati (Wabup) Sergai H. Adlin Tambunan menghadiri rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-24. (Foto/Ist)

TRENGGALEK, SuaraBorneo.com – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya bersama Wakil Bupati (Wabup) Sergai H. Adlin Tambunan menghadiri rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-24 yang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Jumat (7/6/2024). Acara tersebut berlangsung dengan meriah di area Tebing Kepuh dan dihadiri oleh pejabat dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia.

Bupati Sergai dalam kesempatan tersebut, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan APKASI 2024. Darma Wijaya menyebut, dirinya terkesan dengan bagaimana Kabupaten Trenggalek mampu memanfaatkan perbukitan dan mengubahnya menjadi tempat yang indah dengan pencahayaan yang baik untuk mendukung pelaksanaan acara.

Salah satu hal yang juga menarik perhatiannya dari pelaksanaan APKASI 2024 ini adalah komitmen terhadap konsep Eco Green di mana seluruh kebutuhan listrik untuk rangkaian kegiatan hari ini bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata. Hal ini menunjukkan keseriusan panitia dalam mendukung penggunaan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Saya sangat mengapresiasi kreativitas Trenggalek dalam menyelenggarakan HUT APKASI 2024 ini. Tempat ini benar-benar disulap menjadi lokasi yang indah dengan efek pencahayaan yang memukau. Selain itu, saya mendengar bahwa seluruh listrik yang digunakan di sini bersumber dari PLTA, yang tentu saja sangat ramah lingkungan,” kata Bupati Darma Wijaya.

Bupati yang dikenal akrab dengan panggilan Bang Wiwik ini juga menambahkan bahwa Sergai dapat belajar banyak dari pelaksanaan acara ini.

“Kita harus belajar bagaimana mengelola dan menggali potensi yang ada di Sergai. Potensi-potensi tersebut dapat kita kembangkan untuk mewujudkan Sergai yang Maju Terus,” tambahnya.

Wabup Adlin Tambunan juga turut memberikan komentarnya mengenai acara tersebut. Ia menilai suasana yang tercipta sangat bagus, tata panggungnya diatur dengan baik, dan dirinya pun menikmati makanan yang disajikan.

Selain itu, dirinya dan Bupati Sergai pada kesempatan ini juga menyatakan memberikan dukungan penuh kepada Ananda Dwi Putri Sinaga yang berkompetisi di Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2024.

“Hal ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Sergai dalam mendukung generasi muda yang berprestasi,” terangnya.

Adlin Tambunan menilai, kehadiran para pemimpin daerah ini dalam forum APKASI diharapkan dapat menciptakan hubungan antar kabupaten yang semakin erat dan dapat saling berbagi pengalaman serta inovasi untuk kemajuan bersama.

“Acara HUT APKASI ke-24 di Trenggalek menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar Pemkab di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya pembukaan acara HUT APKASI dilakukan oleh Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin. Dalam sambutannya, Bupati Nur Arifin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya HUT APKASI 2024 di Trenggalek. Ia menyampaikan kebanggaannya karena Kabupaten Trenggalek dipilih sebagai tuan rumah untuk acara nasional yang bergengsi ini. “Ini adalah kehormatan besar bagi kami. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah hadir di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.

Ikut hadir pada acara ini di antaranya Ketua TP-PKK Kabupaten Sergai Ny. Hj. Rosmaida Saragih Darma Wijaya, Ny. Hj. Aini Zetara Adlin Tambunan, para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD. (NR/MCS)

Bagikan ke
Continue Reading

Nasional

PTB Dukung Pemulihan Perekonomian Nasional Di Sektor Transportasi

Published

on

Ketua Umum Paguyuban Travel Batang (PTB) Jawa Tengah bersyukur atas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai. (Foto/Ist)

BATANG, SuaraBorneo.com – Ketua Umum Paguyuban Travel Batang (PTB) Jawa Tengah bersyukur atas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai dan mendukung keputusan KPU yang telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

“Penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah hajat nasional yang telah berlangsung dengan aman dan damai, untuk itu kami mendukung pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang sah. ” kata Ketua Paguyuban Travel Batang, Robin saat jumpa pers dengan awak media disela acara Selapanan Paguyuban Travel Batang, Selasa (21/5/2024).

Masih adanya perbedaan pandangan dan ketidakpuasan terhadap hasil tersebut merupakan suatu proses demokrasi, namun demikian perlu diwaspadai beredarnya informasi atau berita hoax serta ujaran kebencian yang dapat menyesatkan masyarakat.

“Kami juga menyadari masih ada ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil Pemilu sehingga kami menghimbau untuk mewaspadai beredarnya informasi atau berita hoax, ujaran kebencian, segala bentuk kekerasan dan intoleransi untuk menghindari konflik sosial bermasyarakat dan memecah persatuan bangsa,” lanjutnya.

“Selain itu kami juga menjunjung komitmen untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan menolak segala bentuk kekerasan, anarkisme dan intoleransi serta mendukung pemulihan perekonomian nasional melalui sektor transportasi,” tekad Rodin.

Terkait dengan banyaknya peristiwa kecelakaan yang melibatkan angkutan travel Rodin selaku Ketua Paguyuban Travel Batang mengajak kepada seluruh pengusaha dan pengemudi angkutan travel untuk mematuhi aturan pemerintah terkait usaha di bidang transportasi serta mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan keamanan demi keberlangsungan usaha angkutan travel yang semakin diminati masyarakat. Harapan kami kepada pemerintah yang akan datang agar memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal perijinan usaha yang kami geluti,” pungkas Rodin. (Azis)

Bagikan ke
Continue Reading

Kalsel

Komisi III DPRD Kalsel Inginkan Adanya Kereta Api di Kalsel

Published

on

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali. (Foto/Humas DPRD Kalsel)

DENPASAR, SuaraBorneo.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan selatan (Kalsel) yang membidangi pembangunan dan infrastruktur melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali di Denpasar pada hari Rabu (08/05) siang.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M. sekaligus pimpinan rombongan mengatakan bahwa fokus dari kunjungan kerja ini adalah untuk mempelajari bagaimana Provinsi Bali mengelola angkutan perkotaan.

“Bali mempunyai skup yang memang tingkat kepadatannya lumayan tinggi, di mana angkutan sewa khususnya yang lebih besar 74,7% dan ini adalah upaya Bali luar biasa untuk bagaimana menghadapi angkutan ini,” ujar H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M.

Oleh karena itu, belajar dari Provinsi bali ini sudah membuat perencanaan-perencanaan bagaimana menanggulangi masalah kemacetan angkutan sewa khusus, Kalsel ujar H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M. ke depan akan menjadi gerbang IKN, akan mencoba menerapkan integritas di Bali ini untuk dikaji lagi untuk dipelajari.

“Karenanya ada beberapa hal yang mendorong kita, yaitu masalah perencanaan kereta api. Jadi di Bali juga akan membuat jalur kereta api yang sinergi ke seluruh kabupaten/kota dan kita pun Alhamdulillah nanti akan membuat rancangan kereta api, mudah-mudahan pendanaan dari pusat bisa cepat keluar,” pungkasnya.

Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Nyoman Suryanata selaku penerima rombongan kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalsel mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kedatangan para perwakilan rakyat Kalsel ini.

“Sekali lagi tentunya berterima kasih Bali dijadikan tempat studi mudah-mudahan apa yang kami sudah lakukan di Bali bisa mensupport ke depannya bagaimana Kalsel bisa jauh lebih bagus mungkin dari segi penataan transportasinya,” tambah I Nyoman Suryanata.

Selain itu juga I Nyoman Suryanata berharap kendala-kendala yang ada di Bali ini bisa menjadi pembelajaran sehingga permasalahan ini tidak sampai menjadi masalah di Kalsel. Tentu solusi yang juga dihadirkan seperti mendorong penggunaan kendaraan listrik bisa diterapkan di Kalsel. (*)

Bagikan ke
Continue Reading

Kalsel

Stand Deskrasnada Kalsel Dikunjungi Ibu Iriana Jokowi, Hj. Raudatul Jannah Promosikan Produk UMKM Banua

Published

on

Ibu negara Iriana Jokowi disambut langsung oleh Hj. Raudatul Jannah atau Acil Odah,Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Selatan. (Foto/Adpim)

SURAKARTA, SuaraBorneo.com – Ibu negara Iriana Jokowi mengunjungi stand Deskrasnada Kalsel pada Expo Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Pamedan Pura Mangkunegaran, Solo Kamis (16/5).

Kehadiran istri Presiden Jokowi ini pun disambut langsung oleh Hj. Raudatul Jannah atau Acil Odah,Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Selatan.

Begitu masuk stand Deskrasnada Kalsel, Ibu Iriana Jokowi tampak memperhatikan aneka produk-produk kerajinan Banua.

Pada kesempatan itu pula, Acil Odah mempromosikan berbagai macam hasil kerajinan yang saat ini menjadi primadona.

Hasil kerajinan tersebut diantaranya adalah beragam kain sasirangan serta ragam olahannya, ragam tas tangan berbahan dasar purun, perhiasan dari batu-batu mulia, dan kerajinan khas Kalsel lainnya.

Keakraban Ibu Iriana Jokowi dan Acil Odah pun terlihat ketika mendengarkan langsung penjelasan dari istri Gubernur Kalsel.

“Alhamdulilah. Terimakasih Ibu Iriana. Semua kerajinan yang kami tampilkan adalah produk UMKM. Kita selalu mendukung penuh pengrajin untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai dan berdaya saing,’ ungkap Acil Odah.

Setelah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan, Ibu Iriana Jokowi pun terkesan dan menyampaikan apresiasi serta urut mendukung produk UMKM asal Kalsel dibawah binaan Deskrasnada terus berkembang.

Sebelum kedatangan Ibu Iriana Jokowi, Acil Odah sejak pagi sudah tiba di stand expo Kalsel untuk meninjau dan sebagai bentuk dukungan penuh kepada para pengrajin Banua.

Memasuki hari ke-3 kunjungannya ke kota Solo ini, Acil Odah selaku Ketua Dekranasda dan Ketua TP PKK Provinsi Kalsel tampak masih menunjukkan semangatnya dalam mengikuti rangkaian HUT Dekranas RI ke-44 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52.

Diketahui sebelumnya, untuk kegiatan puncak HUT Dekranas sendiri sudah dilaksanakan di hari Rabu kemarin, sedangkan expo akan terus berlanjut hingga tanggal 18 Mei 2024.

Adapun HKG PKK ke-52 akan memasuki puncaknya pada Kamis (5/16) malam ini, bertempat di Taman Balekambang.

Dalam menyambut HKG PKK ke-52 ini, dilaksanakan ragam lomba yang diikuti TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Lomba tersebut diantaranya, paduan suara, memasak menu pangan, senam kreasi, parade budaya nusantara, kreasi jingle “Galeri Pelangi” serta cerdas cermat PKK. (ad/adpim)

Bagikan ke
Continue Reading

Banjarmasin

Bank Kalsel Tuan Rumah Rapat Kerja Forum Servis BPDSI, Komitmen Bersama Tingkatkan Layanan Nasabah Jadi Misi Utama

Published

on

Kegiatan Rapat Kerja Forum Servis Bank Pembangunan Seluruh Daerah Indonesia (BPSDI) oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA). (Foto/Ist) 

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kegiatan Rapat Kerja Forum Servis Bank Pembangunan Seluruh Daerah Indonesia (BPSDI) oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), dimana Bank Kalsel sebagai tuan rumah yang digelar di Kota Banjarmasin pada tanggal 6-7 Mei 2024 resmi dibuka, Senin (6/5/2024) di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin.

Dalam sambutannya Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari seluruh anggota Forum Service BPDSI dan ASBANDA yang memberikan kesempatan kepada Bank Kalsel menjadi Tuan Rumah pelaksanaan Forum Service BPD Seluruh Indonesia.

“Mandat sebagai tuan rumah merupakan suatu kebahagian dan kehormatan tersendiri bagi Bank Kalsel sebagai tempat diskusi mengenai kualitas layanan,” ungkapnya.

Bank Kalsel sendiri punya komitmen kuat untuk terus meningkatkan layanan kepada nasabahnya. Tidak hanya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas pendukung pun juga diperhatikan agar nasabah nyaman saat menerima pelayanan di cabang Bank Kalsel yang ada di daerah.

“Kami berharap melalui kegiatan kali ini, ada banyak ide baru hingga saran perbaikan yang dapat kita aplikasikan nantinya di masing-masing BPD, khususnya dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Operasional ASBANDA Subekti Heriyanto mengatakan, melalui kegiatan kali ini diharapkan perwakilan BPD se-Indonesia bisa menambah wawasan terkait peningkatan layanan masing-masing BPDnya.

“Hari ini peningkatan layanan tidak hanya sekedar untuk penilaian, tapi sudah menjadi keharusan, mengingat hal ini penting untuk membuat loyalitas di hati nasabah,” tegasnya.

Tidak berbeda, Direktur Utama Bank Sumut selaku Ketua Steering Committe (SC) Forum Service BPD SI Babay Farid W. menambahkan, seiring berkembangnya era digital sekarang, pelayanan kepada nasabah dibidang perbankan juga terus mengalami perubahan.

Karena itulah tidak hanya diperlukan ide-ide dan gagasan baru, BPD disarankannya juga untuk bisa menimba ilmu dengan perbankan besar di Indonesia agar kedepannya pelayanan BPD dapat setara dan semakin berkualitas.

“Bahkan kalau perlu sekolahkan SDM perbankan kita hingga keluar negeri. Ini penting agar mereka bisa mendapatkan wawasan baru yang mereka bisa bagikan ke SDM BPD lainnya,” ungkapnya. [adv/ad]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

PWMOI Nilai DK PWI Harus Tegas, Pecat Wartawan Yang Korup dari Anggota PWI dan Proses Hukum

Published

on

HM. Jusuf Rizal, Ketum PWMOI. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) menilai Dewan Kehormatan (DK) PWI (Pesatuan Wartawan Indonesia) Pusat harus tindak tegas pengurus PWI Pusat yang mengkorupsi dana hibah BUMN Rp 2,9 milyar untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan). Pecat dari anggota PWI dan Proses hukum.

“Jadi DK PWI Pusat jangan jadi ayam sayur. Kasus korupsi dana hibah BUMN ini bukan sekedar masalah uang, tapi menyangkut marwah wartawan dan nama baik organisasi PWI. Jika hanya berupa teguran, besok-besok ini akan jadi preseden buruk,” tegas HM. Jusuf Rizal, Ketum PWMOI yang juga menjadi anggota PWI era Masdun Pranoto kepada media di Jakarta.

Sebagaimana diketahui publik Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo membuka borok sejumlah oknum PWI Pusat yang menilap dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW. Tapi dari total bantuan Rp. 6 Milyar diduga dikorup oknum PWI Pusat Rp. 2,9 Milyar dengan alasan ada kicback ke oknum perantara di Kementerian BUMN.

Dari informasi yang diperoleh PWMOI disebutkan DK PWI Pusat yang dipimpin Sasongko Tedjo, kelihatannya dalam keputusannya tidak tegas. Hanya akan memberi teguran keras kepada empat oknum pelaku penikmat dana haram dan diminta mengembalikan uang yang dikorup.

“Jika hanya keputusan sanksi seperti itu, DK PWI Pusat tidak punya nyali untuk memberikan sanksi tegas. Ini masalah korupsi. Bukan pelanggaran administrasi atau etika. Ini juga menyangkut kepercayaan publik kepada PWI termasuk hilangnya kepercayaan Kementerian BUMN maupun institusi lainnya. Jadi musti tegas,” ujar Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu.

Lebih jauh menurutnya, agar kasus korupsi dana hibah BUMN ini dapat menjadi pelajaran, hendaknya empat oknum PWI Pusat itu harus diberhentikan (dipecat) secara tidak hormat dari keanggotaan PWI dan kasusnya tidak ditutup dengan pengembalian uang dalam jangka waktu 30 hari. Tapi perlu ditindaklanjuti dengan proses hukum.

Dikatakan, andaikata DK PWI Pusat hanya memberi sanksi peringatan keras, ini akan berdampak tidak baik bagi organisasi PWI kedepan. Masyarakat, wartawan, institusi pemerintah dan lembaga lainnya akan menilai organisasi wartawan tertua ini, tidak layak dipercaya.

“Jadi sebaiknya keputusan DK PWI Pusat bisa tegas dan tidak main-main. Jangan Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo awalnya garang, tapi belakangan jadi meong. Masyarakat wartawan memantau keputusan tegas yang akan diberikan secara formal kepada empat oknum PWI Pusat yang korupsi,” ujar Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).  (Azis)

Bagikan ke
Continue Reading

Umum

Populer