Kunjungi Donggala, Mendag Zulkifli Hasan: Pastikan Fokusnya Bukan Hanya Pulau Jawa – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-15 IK-AN-1A

Nasional

Kunjungi Donggala, Mendag Zulkifli Hasan: Pastikan Fokusnya Bukan Hanya Pulau Jawa

Published

on

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meninjau ketersediaan stok dan harga minyak goreng di Pasar Toaya, Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (29/6/2022). (Foto: Kemendag)

DONGGALA, SuaraBorneo.com – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, fokus untuk menurunkan harga minyak goreng curah dan menstabilisasi harga barang-barang kebutuhan pokok (bapok) ia gencarkan di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa.

Untuk itu, Mendag Zulhas bertolak ke Pasar Toaya, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah untuk memastikan harga minyak goreng curah sudah sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000/liter.

“Saya berangkat dari Jakarta pukul 02.00 dini hari. Sampai Donggala pagi-pagi sekali untuk memastikan apakah harga minyak goreng curah di Donggala sudah sesuai HET pemerintah atau masih tinggi,” kata Mendag Zulhas sesaat setelah meresmikan tiga pasar rakyat secara terpusat di Pasar Toaya, Rabu (29/6/2022).

Setelah meninjau langsung Pasar Toaya serta bertanya langsung kepada pedagang dan pembeli, Mendag Zulhas mendapati harga minyak goreng curah stabil di harga Rp14.000/liter.

“Setelah langsung turun ke Pasar Toaya ini, senang rasanya harga minyak goreng curah stabil sesuai HET. Hanya saja kalau minyak goreng kemasan bermerek itu tentu mengikuti nilai keekonomian. Hal yang pasti, pemerintah memastikan minyak goreng murah untuk rakyat terus terjaga ketersediaannya,” kata Mendag Zulhas.

Di Pasar Toaya, Mendag Zulhas menemukan kreativitas pedagang yang mengemas minyak goreng curah dalam botol-botol plastik. Minyak goreng curah dijual bersama botol plastik tersebut dengan harga Rp14.500/liter. Selisih Rp500 dari HET menjadi biaya pengepakan botol plastik.

“Rp500 adalah harga botolnya, sedangkan harga minyaknya tetap Rp14.000/liter. Nah, agar nanti tidak ada lagi beban pedagang harus menyiapkan kemasan sendiri, pemerintah akan menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana yang dikemas dengan baik dan terstandar. Harga jualnya akan tetap Rp14.000/liter, mereknya Minyakita,” kata Mendag Zulhas.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan saat meninjau ketersediaan stok dan harga minyak goreng di Pasar Toaya, Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (29/6/2022) menyatakan fokus menurunkan harga minyak goreng curah dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok (bapok) di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa. (Foto: Kemendag)

Resmikan Tiga Pasar Rakyat

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mendag Zulhas meresmikan tiga pasar rakyat yang berada di Kabupaten Donggala. Ketiga pasar tersebut adalah Pasar Labean, Pasar Ogoamas, dan Pasar Sioyong. Peresmian pasar dilaksanakan secara terpusat di Pasar Toaya, tempat Mendag Zulhas meninjau distribusi minyak goreng curah serta harga dan pasokan bapok.

“Saya memantau harga-harga bapok di Pasar Toaya, serta meresmikan tiga pasar rakyat di Donggala yang merupakan bantuan dari Kementerian Perdagangan, yakni Pasar Rakyat Labean, Ogoamas, dan Sioyong,” kata Mendag Zulhas.

Pasar Labean merupakan pasar rakyat yang dibangun menggunakan dana tugas pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan tahun 2021 sebesar Rp6 miliar. Pasar Labean menempati lahan seluas 900 meter persegi dengan luas bangunannya mencapai 500 meter persegi. Pasar Labean memiliki 40 kios dan tujuh los yang menampung 128 pedagang. Komoditas yang dijual antara lain barang pokok dan penting, serta kain.

Pasar Ogoamas dibangun menggunakan dana TP Kemendag tahun 2017 sebesar Rp6 miliar. Berdiri di atas lahan seluas 850 meter persegi dengan bangunan seluas 500 meter persegi. Pasar ini  menampung 117 pedagang serta memiliki 32 kios dan tujuh los. Komoditas yang dijual adalah barang pokok dan kain.

Sementara itu, Pasar Sioyong dibangun menggunakan dana TP Kemendag tahun 2019 sebesar Rp6 miliar. Dibangun di atas lahan seluas 1.500 meter persegi dengan luas bangunan 500 meter persegi. Saat ini menampung 128 pedagang dan memiliki 40 kios serta delapan los. Komoditas yang dijual adalah bapok dan kain. [adv/ad]

Kaltara

Rakor Brigdalkarhutla, Perkuat Sinergi dan Koordinasi Cegah Karhutla

Published

on

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum, menghadiri Rapat Koordinasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakor Brigdalkarhutla). (Foto/Ist) 

DENPASAR, SuaraBorneo.com – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum, menghadiri Rapat Koordinasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakor Brigdalkarhutla) dalam rangka Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) di wilayah Provinsi Kaltara berlangsung di Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I, Denpasar Bali, Rabu (28/9).

Selain astisipasi penangangan Darkarhutla, kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara itu, turut dilakukan guna Optimalisasi Kinerja Brigdalkarhuta pada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltara hadir didampingi oleh Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr Bustan, SE.,M.Si., serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, Syarifuddin.

Dikatakan, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Salah satunya, meminta seluruh unsur pemerintah di daerah baik gubernur, bupati, wali kota untuk terus meningkatkan kewaspadaan akan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, dalam sambutannya menuturkan bahwa setiap tahunnya, Pemprov Kaltara rutin mengeluarkan Surat Edaran (SE) perihal antisipasi pencegahan Karhutla ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota se-Kaltara.

Pemprov juga mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan membentuk masyarakat peduli api pada setiap desa-desa yang rawan terjadi Karhutla.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menurunkan angka terjadi Karhutla di Provinsi Kaltara.
Gubernur berharap melalui kegiatan Rakor Brigdalkarhutla ini, dapat menyatukan niat dan komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan khususnya di Provinsi Kaltara melalui tindakan yang serius, cepat dan terukur.

“Diharapkan rakor ini dapat memperkuat sinergi dan koordinasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara komprehensif di Provinsi Kaltara, melalui pencegahan, sumber daya manusia, dan teknologi,” pungkasnya. (mdd).

Continue Reading

Nasional

ASPABRI Kepri Sebut Wisata Bahari Jadi Daya Tarik Investor dan Wisman ke Batam

Published

on

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa realisasi investasi di Batam Penanaman Modal Asing (PMA) dan (Penanaman Modal Dalam Negeri) PMDN di Batam sepanjang Januari-Juni 2022. (Foto/Ist) 

BATAM, SuaraBorneo.com – Sesuai dengan rilis dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa realisasi investasi di Batam Penanaman Modal Asing (PMA) dan (Penanaman Modal Dalam Negeri) PMDN di Batam sepanjang Januari-Juni 2022 atau semester I tahun 2022 yang mencapai Rp 6,175 triliun dengan 1.529 proyek.

Sementara, angka realisasi investasi semester I PMA di Kepri mencapai 6,462 triliun. Angka realiasasi tersebut hanya menempatkan posisi Kepri berada di peringkat 14 dari 34 provinsi Indonesia.

Sepanjang tahun 2021 saja BP Batam telah melaksanakan 38 proyek pembangunan infrastruktur, baik dari pengembangan jalan hingga revitalisasi pelabuhan.

Apalagi Batam mencatatkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 yang signifikan, dengan capaian pertumbuhan ekonomi 4,75 persen, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen dan Kepri sebesar 3,43 persen.

Asosiasi Pariwisata Bahari (Aspabri) Provinsi Kepri berharap dengan membaiknya ekonomi Batam dan terus dilakukannya peningkatan dan pengembangan infrastruktur serta memperbanyak event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dan Sportourism, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Nasional, khususnya bagi daerah lainnya di Provinsi Kepri.

Sejak diperbolehkannya wisawatan mancanegara (wisman) berkunjung ke Batam, jumlah kedatangan wisman pun kian bertambah.

Apalagi kini wisatawan mancanegara bisa leluasa melancong ke seluruh area Batam tanpa pembatasan area.

Momen ini menjadi kabar baik bagi para pelaku pariwisata.

Meski sejauh ini wisman yang datang masih melalui Sea VTL dari Nongsa, Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari (Aspabri) Provinsi Kepri, Surya Wijaya mengaku, bahwa hal tersebut sudah memberikan dampak positif kepada para investor dan pelaku wisata bahari di Batam maupun Kepri.

Pasalnya, potensi bahari yang dimiliki oleh Kota Batam dan Kepri masih menjadi daya tarik bagi investor dan wisman yang datang, “Kepri Coral, Ranoh untuk Batam. Kalau Bintan, Lagoi yang dicari-cari,” tuturnya

Menurutnya, saat ini konsep sport tourism dapat digali lebih banyak lagi oleh para pelaku wisata bahari.

Pasalnya, kondisi seperti saat ini, pengusaha atau agen-agen diminta tak hanya mengandalkan paket tour saja.

Justru, sport tourism dianggap sebagai cara jitu untuk menarik jumlah wisman lebih banyak lagi.

“Kalau hanya jual paket tour, belum begitu jitu. Tapi kalau sport tourism, lagi jadi yang paling dicari. Nah sport tourism inilah yang bakal bantu pariwisata kita,” ujarnya.

Surya mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Menurutnya, kebijakan ini dapat melancarkan kegiatan pariwisata dan investasi di Batam, Kepulauan Riau. (Azs)

Continue Reading

Jakarta

Inisiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik Untuk Tingkatkan Efisiensi Transaksi Pemerintah

Published

on

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada 29 Agustus 2022 di Jakarta. KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA). (Foto/Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada 29 Agustus 2022 di Jakarta. KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai tanggal 1 September 2022.

Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga meluncurkan dan QR Code Indonesian Standart (QRIS) Antarnegara. Kegiatan terdiri dari peluncuran Implementasi cross-border QR payment linkage antara Indonesia dengan Thailand, dan peluncuran dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara antara Indonesia dengan Singapura, masing-masing dengan Bank of Thailand (BoT) dan Monetary Authority of Singapore (MAS), Senin (29/8/22).

Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh HIMBARA (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri.  Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), a.l. Toko Daring. KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.

Dalam peluncuran KKP Domestik, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa peluncuran KKP Domestik akan menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut. Pada akhirnya, wujud GBBI tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, tapi juga dari aspek sistem pembayaran. Presiden mengapresiasi pengembangan KKP Domestik dan juga meminta seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang hadir untuk mengoptimalisasi dan mempercepat perluasan penggunaan KKP Domestik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan pada launching KKP Domestik tersebut menyampaikan bahwa inisiasi KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan presiden pada 25 Maret 2022 di Bali. KKP domestik sejalan dengan misi bangga buatan Indonesia yakni menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, milik negeri sendiri untuk belanja produk dalam negeri. Penggunaan KKP di pemerintah pusat maupun daerah diharapkan juga akan membantu meningkatkan kelas UMKM menuju digital melalui pemanfaatan ekosistem QRIS.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menyampaikan penyelenggaran kedua acara merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk bersatu mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerjasama internasional khususnya di ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia pada Presdiensi G20. Lebih lanjut Gubernur BI menekankan bahwa program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif. Melalui ekosistem QRIS, K/L dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah. Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.

HIMBARA berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, KKP Domestik ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang/jasa produk dalam negeri dengan QRIS pada aplikasi mobile banking tiga bank Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile Banking dan Livin’ by Mandiri.

Direktur Utama Bank BRI Sunarso yang sekaligus Ketua HIMBARA mengatakan, penerbitan Kartu Kredit Pemerintah/Daerah Domestik ini menjadi bentuk dukungan bank-bank Himbara terhadap objektif Gerakan Bangga Buatan Indonesia. “Hal ini sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan untuk transaksi cashless yang berbasis transaksi domestik atau dalam negeri,” ujarnya.

Ditambahkan juga oleh Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar “dengan jaringan merchant QRIS yang luas, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah/ Daerah (KKP/KKPD) sebagai source of fund QRIS ini dapat memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas, serta diharapkan juga dapat mendorong volume transaksi merchant QRIS yang didominasi oleh UMKM”.

“Selain itu, hadirnya fitur tersebut pada mobile banking Bank Himbara semakin memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bertransaksi praktis hanya dengan membawa smartphone saja”, ungkap Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama Bank Mandiri. [ad/rls]

Continue Reading

Ekonomi

BI Dan Pemerintah Luncurkan Tujuh Pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022

Published

on

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menggelar acara peluncuran 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE 2022) pada hari ini (18/8) di Jakarta. Ketujuh pecahan Uang TE 2022 tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertepatan pada  HUT-77 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2022. Uang TE 2022 terdiri atas pecahan uang Rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp.10.000, Rp5.000, Rp.2000, dan Rp.1000, dengan telaah visual setiap pecahan Uang TE 2022 dalam rincian berikut.

Uang TE 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia (gambar tarian, pemandangan alam, dan flora) pada bagian belakang sebagaimana Uang TE 2016. Terdapat tiga aspek inovasi penguatan Uang TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Inovasi dimaksudkan agar uang Rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman, dan aman untuk digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan sehingga uang Rupiah semakin berkualitas dan terpercaya serta menjadi kebanggaan bersama sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengeluaran dan pengedaran Uang TE 2022 merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat tahun 2022 dan dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik sesuai Undang-Undang. Adapun pengeluaran Uang TE 2022 tidak memiliki dampak pencabutan dan/atau penarikan Uang Rupiah yang telah dikeluarkan sebelumnya. Seluruh Uang Rupiah kertas ataupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia. Sebagaimana diatur pada UU Mata Uang, pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.

Pengeluaran Uang TE 2022 yang bertepatan dengan momentum HUT RI ke-77 menjadi wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal ini selaras pula dengan tema HUT RI ke-77 : Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Masyarakat dapat melakukan penukaran Uang TE 2022 melalui perbankan atau kas keliling yang disediakan Bank Indonesia. Pemesanan penukaran melalui kas keliling dilakukan melalui aplikasi PINTAR yang dapat diakses melalui laman https://pintar.bi.go.id. Aplikasi penukaran tersebut dapat diakses oleh masyarakat mulai tanggal 18 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB dengan jadwal penukaran uang mulai tanggal 19 Agustus 2022. Pelaksanaan penukaran dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan Pemerintah. [ad/rls]

Continue Reading

Jakarta

Konpres JNE Terkait Beras Bantuan Presiden

Published

on

JNE melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea saat wawancara bersama awak media. (Foto/Ist) 

JAKARTA UTARA, SuaraBorneo.com – Pihak JNE memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dalam penguburan 3,4 ton beras bantuan presiden,di kawasan depok,jawa barat,beberapa waktu lalu,mengingat beras tersebut dalam kondisi rusak dan juga milik jne sendiri,pihak jne juga akan melakukan sikap tegas/ dengan melaporkan orang yang dianggap memfitnahnya melakukan penimbunan beras bantuan presiden.

Pihak PT Jalur Nugraha Eka atau JNE melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea akhirnya membuka suara terkait tudingan penimbunan beras bantuan presiden, yang dikubur di sebuah lahan di wilayah Depok/Jawa Barat.

Hotman menjelaskan jika jne sebagai perusahaan ekspedisi digandeng PT Store Send Indonesia atau SSI, yang dipercayakan oleh Kementrian Sosial dan juga Bulog untuk menyalurkan 6.199 ton beras bantuan presiden, kepada 247.997 keluarga penerima manfaat yang berdomisili di wilayah Depok.

Dalam proses pengiriman bantuan untuk periode bulan Mei hingga Juni 2020 tersebut, sebanyak 3,4 ton beras mengalami kerusakan, sehingga pihak JNE harus mengganti dengan beras baru, dibeli dari PT Store Send Indonesia dengan sistem pembayaran pemotongan honor distribusi, Hotman menjelaskan bahwa JNE telah mengganti beras Banpers yang rusak tersebut dan telah mendistribusikannya kepada warga penerima manfaat// hal itu dibuktikan dengan sejumlah dokumen yang di tunjukkan kepada awak media, Kamis (4/8/22).

3,4 ton beras rusak yang sudah menjadi milik JNE tersebut kemudian disimpan di gudang selama satu setengah tahun, sebelum akhirnya dibuang dengan cara dikubur di lahan tersebut.

Berita ini kemudian mencuat ketika ada seseorang berinisial R yang mengaku sebagai pemilik lahan/ memviralkan dengan adanya temuan timbunan beras bantuan presiden oleh pihak JNE.

Inti pokok dari kenapa kami mengundang rekan media, karena JNE sudah menjadi korban fitnah, JNE tidak pernah menimbun beras, JNE membuang beras milik JNE yang sudah rusak.

Proyek bantuan beras presiden ini dilakukan melalui Kementerian Sosial dan Bulog, kemudian bulog menuju perusahaan PT SSI sebagai rekanan, dan khusus untuk distribusi untuk pengiriman ke warga di kontrakkan ke PT JNE, jadi JNE hanya sebagai transportasi untuk mengantar ke setiap kepala keluarga, atau kepada Lurah, atau RT RW istilahnya keluarga penerima manfaat ini proyek saya uraikan di sini, untuk wilayah Depok beras yang didistribusikan oleh JNE sebanyak 6.199 ton untuk 247.997 KPM, keluarga penerimaan atau warga yang menerima beras.

Menurut kontrak, kalau ada kerusakan maka itu tanggung jawab dari JNE, harus mengganti dengan beras baru. maka setiap ada kerusakan, JNE meminta lagi kepada SSI beras baru untuk mengganti yang rusak, dan JNE membayar dengan cara memotong honornya, namanya debit note.

Pertanyaannya berapa jumlah beras yang rusak, jumlah beras yang rusak dari 6.199 dan hanya 3,4 ton. kalau secara presentasi hanya 0,05%.

Karena beras pengganti sudah dikirim pakai uangnya JNE maka beras yang rusak ini adalah milik dari JNE, mau dikemanakan atau mau dipakai untuk apa itu urusan JNE, jadi yang mengatakan bahwa ditimbun itu fitnah dan pidana. yang kedua beras ini kejadian rusaknya itu bulan mei tahun 2020, selama satu setengah tahun beras rusak ini disimpan di gudang JNE yang 3,4 ton, cuma makin rusak makin busuk, akhirnya dicari inisiatif agar beras ini dibuang saja, karena kalau diedarkan ke masyarakat takut nanti disalahgunakan, takut nanti kita dituduh menjual beras Banpres, akhirnya ada ide ya udah di kubur aja kebetulan ada lahan yang menjaganya setuju, nanti ada kaitannya juga itu, karena yang membongkar ini adalah orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut yang tidak kaitannya sama kita, dan tidak ada kaitannya sama banpres ini, kalau dia memang merasa memiliki hak atas tanah itu perkara terpisah itu perkara perdata. dialah yang mengekspos ini, dialah yang mengarang cerita ini, seolah-olah kita menimbun menyembunyikan bantuan presiden, padahal itu adalah beras milik JNE.

Secara hukum tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh JNE. orang-orang yang menuduh bahwa itu dihimpun itu adalah fitnah, kalau memang ada niat untuk korupsi atau menambah keuntungan kenapa harus dikubur, kenapa dicurahkan begitu berasnya, dijual lagi aja berasnya ke pasar diam-diam. ini nggak, kan ada videonya beres tersebut dicurahkan dirusak dibuang ke dalam tanah, itulah bukti bahwa memang sama sekali tidak ada niat untuk korupsi atau apapun karena memang ini beras kita, beras JNE.

Selain menegaskan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kliennya saat ini pihak JNE juga tengah mempertimbangkan untuk membuat laporan ke pihak kepolisian, terkait informasi bohong yang disampaikan saudara R yang dianggap masuk dalam kategori pencemaran nama baik. (rohena/azs)

Continue Reading

Jakarta

Anies Harapkan JMSI Jadi Mitra Strategis Pemerintah Jaga Ekosistem Pers

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam pelantikan Pengurus Daerah DKI Jakarta. (Foto/JMSI) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kepengurusan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) DKI Jakarta resmi dilantik Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa pada Selasa (2/8). Adapun Fahd Pahdepie terpilih menjadi Ketua Pengurus Daerah DKI Jakarta.

Bertempat di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta,  pelantikan ini langsung disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Izinkan dalam kesempatan ini mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus JMSI Jakarta yang baru saja dilantik hari ini,” kata Anies saat memberikan sambutan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu turut menaruh harapan besar kepada kepengurusan JMSI Jakarta yang baru dilantik.

“Semoga kepengurusan ini kolaboratif dalam mewujudkan komunitas pers yang sehat di Jakarta,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu berharap kehadiran JMSI di Jakarta dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ekosistem pers. Selain itu juga, JMSI bisa membantu mengedukasi masyarakat akan pentingnya mencari infomasi dari sumber media yang kredibel dan terverifikasi, terutama dalam menguatkan kepercayaan publik dalam berdemokrasi,” jelasnya.

Anies mengingatkan, agar perusahaan pers tetap membangun trust atau kepercayaan atas tiap produk pemberitaan yang dihasilkan.

Berikut Daftar Kepengurusan JMSI DKI Jakarta 2020-2025
Pembina: Muchlis Hasyim Jahja
Ketua Dewan Pakar: Darmawan Sepriyossa
Ketua Pengurus Daerah: Fahd Pahdepie – Inilah.com
Wakil Ketua: M Ade Maulidin – Gemapos
Sekretaris: Aendra Medita – Jakartasatu.com
Wakil Sekretaris: Kusnandang – Epicentrum
Bendahara: Indra Zaenal Muttaqien – Inilah.com
Wakil Bendahara: Hasanuddin – HajiNews.id

Bidang Organisasi
Ketua : Firman Mulyadi – Kataberita.com
Sekretaris : Widi Kusnadi – MINA News

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Literasi
Ketua : Rahmat Basuki – Inilah.com
Sekretaris : Wicaksono – JakartaSatu
Bidang Pengembangan Potensi
Ketua : Rana Setyawan – MINA News
Sekretaris : Frans Lature – Berita9

Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi Komunikasi
Ketua : Ikhsan Suryakusumah – Inilah.com
Sekretaris : Yunila Wati – Farah.id

Bidang Kerja sama Antar-Lembaga
Ketua : Subhan Wijaya – Berita9
Sekretaris : Susi Andrini – JakartaSatu

Bidang Hukum dan Advokasi
Ketua : Syahrir Lantoni
Sekretaris : Tauhid Ananda – Epicentrum
idang Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Widian Vebriyanto – RMOL
Sekretaris : Eddy Rachmat -JakartaSatu

Bidang Koordinasi Program
Ketua : Subhan Ihsan – Kataberita.com
Sekretaris : M. Ibnu Naufal – Inilah.com

Continue Reading

Nasional

Mahasiswa Bengkayang Rawat Bangunan Terbengkalai Milik Pemda di Yogjakarta

Published

on

Kondisi Asrama Mahasiswa Bengkayang di Yogjakarta. (Foto/Ist) 

YOGYAKARTA, Suaraborneo.com – Beberapa mahasiswa asal kabupaten Bengkayang yang tergabung di dalam Forum Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkayang – Yogyakarta (FPMKB) yang kini sedang mengenyam pendidikan di Yogyakarta merawat bangunan mewah milik pemerintah daerah kabupaten Bengkayang di Yoyakarta. Berawal dari mahasiswa yang tidak memilik tempat sebagai serketeriat organisasi mahasiswa daerah maupun tempat untuk menyimpan berbagai peralatan dan barang barang inventaris, bertepatan dengan itu kemudian mahasiswa mendapat kabar bahwa ada bangunan milik pemerintah darah kabupaten Bengkayang di Yogyakarta yang tidak berpenghuni.

Bangunan tersebut tepat berada di jalan kaliurang KM 14, 5, Dusun Kroco, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakrta. Setelah mendapat kabar tersebut beberapa mahasiswa berinisiatif menyambangi bangunan tersebut untuk memastikan bahwa bangunan tersebut benar-benar milik pemerintah daerah kabupaten Bengkayang.

Menurut keterangan ketua FPMKB berinisial TEC, saat pertama kali mendatangi bangunan tersebut pada bulan Juli 2021, mahasiswa mendapatkan bahwa bangunan tersebut dalam keadaan kotor dan tidak berpenghuni.

Kepastian bahwa benar bangunan tersebut milik pemerintah daerah kabupaten Bengkayang di perkuat karena adanya Plang tepat di depan gang jalan menuju bangunan tersebut bertuliskan “Asrama Mahasiswa Bengkayang Kalimantan Barat”.

Kondisi tampak samping asrama mahasiswa Bengkayang di Yogyakarta. (Foto/Ist)

Namun mahasiswa sangat menyesalkan mengapa pemerintah daerah kabupaten Bengkayang waktu itu mengadakan bangunan semegah itu yang di klaim sebagai “Asrama Mahasiswa” tetapi sangat jauh dari pusat pembelajaran dan pendidikan namun cenderung lebih dekat dengan tempat-tempat wisata, dan dari segi konstruksi bangunannya sangat tidak layak bila akan dijadika sebagai “Asrama Mahasiswa”. Namun karena tidak adanya serketariat forum organisasi daerah maupun tempat untuk menyimpan peralatan dan barang barang inventaris, serta adanya tuntutan moril sebagai putra – putri daerah, maka beberapa mahasiswa yang tergabung di dalam Forum Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkayang – Yogyakarta (FPMKB) berinisiatif merawat bangunan tersebut.

Karena melihat adanya kejanggalan-kejanggalan, beberapa mahasiswa yang tergabung di dalam Forum Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkayang – Yogyakarta (FPMKB) kemudian mencari informasi tentang bangunan tersebut.

Dari beberapa infomasi yang didapat dari para alumni mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Yogyakarta, diprediksi bahwa pertama kali bangunan tersebut diadakan sekitar tahun 2007-2010.

Menurut beberapa keterangan yang didapat dalam mengadakan bangunan tersebut pemerintah daerah kabupaten Bengkayang pada waktu itu sama sekali tidak pernah meminta persetujuan atau memberitahukan kepada mahasiswa aktif di tahun tersebut bahwa akan diadakan “Asrama Mahasiswa” di sana (jalan Kaliurang KM 14,5, dusun Kroco, Sukoharji, Ngagik, Sleman, Yogyakarta).

Menurut keterangan KA sebagai ketua FPMKB – Yogyakarta tahun 2006/2007 bahwa beliau sama sekali tidak pernah diminta persetujuan atau diberitahukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bengkayang waktu itu bila akan diadakannya “Asrama Mahasiswa”. keterangaan yang sama juga diungkapkan OR sebagai ketua FPMKB – Yogyakarta tahun 2007/2008-2008/2009 bahwa beliaupun sama sekali tidak pernah diminta persetujuan dan diberitahukan akan diadakannya “Asrama Mahasiswa” tersebut.

Keterangan lebih lanjut dari mahaiswa angkatan 2008-2010 asal Bengkayang di Yogyakarta dengan inisial R dan AA bahwa mereka pun sama sekali tidak pernah diminta persetujuan atau diberitahukan bahwa akan diadakannya “Asrama Mahasiswa” untuk pelajar dan mahasiswa kabupaten Bengkayang di Yogyakarta.
Dari beberapa informasi yang telah didapat oleh mahasiswa yang tergabung di dalam Forum Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkayang – Yogyakarta (FPMKB), mahasiswa sangat menyesalkan bila dalam mengadakan “Asrama Mahasiswa” pemerintah daerah kabupaten Bengkayang pada waktu itu tidak melibatkan mahasiswa – mahasiswi secara langsung, sehingga apa yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bengkayang pada saat itu terkesan tidak tepat sasaran dan tidak jelas peruntukannya, yang kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh mahasiswa maupun pemerintah daerah kabupaten Bengkayang seperti lokasi bangunan yang tidak straegis jauh dari pusat pembelajaran dan pendidikan, konstruksi bangunan yang tidak selayaknya asrama, dan sehingga mengakibatkan bangunan tersebut tidak berpenghuni dan terbengkalai begitu saja.

Mahasiswa yang tergabung di dalam Forum Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkayang di Yogyakarta (FPMKB) meminta perintah daerah kabupaten Bengkayang saat ini untuk memperhatikan dengan serius hal ini dan segera menindaklanjuti permasalahan ini agar berita yang beredar tentang bangunan yang diklaim sebagai “Asrama Mahasiswa” yang sempat terbengkalai ini tidak menjadi isu liar di kalangan mahasiswa kabupaten Bengkayang di Yogyakarta dan di kalangan masyarakat luas terkhusus masyarakat kabupaten Bengkayang, serta untuk mengadakan “Asrama Mahasiswa” yang lebih baik dengan lokasi yang strategis dan konstruksi bangunan yang lebih layak untuk para pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Bengkayang di Yogyakarta sebagai wadah berorganisasi dan mengembangkan diri sebagai agen perubahan untuk kabupaten Bengkayang di masa yang akan datang. [rbn]

Continue Reading

Jakarta

Harga Pertamax Turbo dan Dex Series Terbaru, Cek Disini! 

Published

on

SPBU Pertamina. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) secara berkala melakukan penyesuaian harga untuk 3 (tiga) produk bahan bakar khusus (BBK) yang merupakan BBM non subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan bahwa mekanisme penyesuaian harga secara berkala ini kembali dilakukan, dimana harga BBM Non subsidi harganya fluktuatif mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas, terutama harga minyak dunia atau ICP.

“Tercatat, harga rata-rata ICP per Juli di angka 106.73 USD/barel, masih lebih tinggi sekitar 24% dari harga ICP pada Januari 2022. Harga ICP ini memang sangat fluktuatif, namun harganya masih cukup tinggi,” jelas Irto.

Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 17.900, Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 18.900, dan Dexlite (CN 51) menjadi 17.800 per liter untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5%. Harga ini berlaku mulai 3 Agustus 2022.

“Penyesuaian harga ini sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Harga Pertamax Turbo dan Dex Series ini juga masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk dengan kualitas setara, ini adalah komitmen kami menyediakan BBM berkualitas tetap dengan harga terjangkau,” tambah Irto.

Irto melanjutkan, selain memastikan harga ini telah mempertimbangkan aspek menjaga daya beli masyarakat, porsi Pertamax Turbo dan Dex Series yang hanya sekitar 5% dari total konsumsi nasional tidak akan terlalu berpengaruh terhadap harga komoditas ataupun sektor transportasi. Disisi lain, Pertamax dan BBM subidi yakni Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan harga.

“95% dari porsi BBM nasional yakni Pertamax, Pertalite, dan Solar tidak berubah harganya, hanya BBM segmen tertentu saja yakni Pertamax Turbo dan Dex Series yang berubah itupun masih paling kompetitif. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, dan kedepan evaluasi harga akan terus kami lanjutkan,” terangnya.

Untuk informasi lengkap mengenai seluruh harga produk Pertamina terbaru, masyarakat dapat mengakses website berikut https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-3-agustus-2022-Zona-3 atau dapat langsung menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135. [ad/sb]

Continue Reading

Jakarta

SWI Kembali Temukan 10 Entitas Investasi Ilegal Dan 100 Pinjol Ilegal

Published

on

Data 10 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin. (Foto/SWI)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Jakarta Satgas Waspada Investasi (SWI) pada periode Juni 2022 kembali menemukan 10 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin.

Kesepuluh entitas yang melakukan
penawaran investasi tanpa izin, yaitu berupa:
• 5 entitas melakukan money game;
• 1 entitas melakukan kegiatan forex dan robot trading tanpa izin;
• 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin;
• 1 entitas lain-lain.

Satgas Waspada Investasi telah memanggil dan meminta penghentian kegiatan serta
pengembalian dana masyarakat yang telah dihimpun kepada beberapa entitas yang
diduga telah melakukan penawaran investasi tanpa izin dari regulator, diantaranya yaitu
PT Enel Kekuatan Hijau yang diduga telah melakukan money game/skema pondzi dan
Advance Global Technology/AGT yang diduga melakukan penawaran investasi tanpa izin dari regulator dengan modus jasa periklanan.

Pemberantasan terhadap investasi ilegal sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak tergiur dengan penawaran bunga tinggi dan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan kewajaran dari entitas dan produk yang
ditawarkan. Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas dengan mengunjungi website dari Otoritas yang mengawasi atau melakukan pengecekan dalam list entitas yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi melalui minisite waspada investasi https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.

100 Kegiatan Usaha Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.

Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 100 pinjaman online ilegal, sehingga sejak tahun 2018 sampai 2022, jumlah pinjaman online ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.089 entitas pinjol ilegal.

Cyber patrol dan pemblokiran harian bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak dari pelaku pinjaman online ilegal, meskipun telah ribuan ditutup, praktek pinjaman online ilegal di masyarakat tetap marak.

Satgas Waspada Investasi mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat.

Masyarakat diminta mewaspadai segala bentuk modus baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korban.
Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan serta pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

***
Informasi lebih lanjut:
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.Telp: 021-29600000,
Email: waspadainvestasi@ojk.go.id

Continue Reading

Umum

Populer