Teken Nota Kesepakatan dengan 13 Pemda, Ombudsman RI Minta Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-15

Jakarta

Teken Nota Kesepakatan dengan 13 Pemda, Ombudsman RI Minta Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Published

on

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Ombudsman RI meminta komitmen dari para kepala daerah di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih usai menandatangani Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan 13 Pemerintah Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (30/11/2022) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.

Najih mengharapkan agar komitmen tersebut terus dijaga dan diwujudkan dalam kualitas pelayanan publik yang berkeadilan. “Setiap kepala daerah disini memiliki komitmen untuk pelayanan publik ke masyarakat, lebih baik lagi bila didukung oleh APBD,” katanya.

Najih menekankan pekerjaan bersama usai ditandatanganinya nota kesepakatan yaitu percepatan penyelesaian laporan, pencegahan maladministrasi, pertukaran data dan/atau informasi, dan kegiatan lain yang disepakati.

Terakhir, Najih menjelaskan mengenai penilaian kepatuhan tahun 2022 yang dikembangkan menjadi empat dimensi yaitu dimensi input yang mencakup sumber daya manusia dan sarana prasarana, dimensi proses mencakup standar pelayanan publik, dimensi pengelolaan pengaduan, dan dimensi outcome yaitu persepsi masyarakat. “Secara prorata penilaian kepatuhan pemda di Kalimantan Selatan masih masuk zona kuning di tahun 2021. Kami berharap hasil penilaian meningkat di tahun 2022,” tegas Najih.

Sependapat, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nur Yaumil, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, mengatakan untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah perlu partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. “Hubungan antar pemerintah dengan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan,” tuturnya.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen Ombudsman karena telah mengawasi terwujudnya pelayanan publik yang profesional, efektif, dan efisien,” jelas Subhan.

Nota kesepakatan ditandatangani oleh Ombudsman dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Kabupaten Balangan, dan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Turut hadir Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dan Hery Susanto, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, Bupati Tanah Laut, Sukamta, Pj Bupati Barito Kuala, Mujiyat, Wakil Bupati Banjar, Said Idrus, Sekda Kabupaten Tanah Bumbu, Ambo Sakka, serta Sekda Kabupaten Kotabaru Said Akhmad. [ad/rls]

Jakarta

Rayakan 365 Hari Pasca Merger IOH Baik Untuk Industri dan Indonesia

Published

on

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha. (Foto/Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) merayakan 365 hari pascamergernya pada hari ini. Sejak resmi beroperasi pada 4 Januari 2022, IOH lahir dengan tujuan lebih besar yaitu menghubungkan dan meberdayakan masyarakat Indonesia dengan mempercepat transformasi digital bangsa. Selama kurun waktu tersebut, IOH terus membuktikan diri menjadi pendukung utama pertumbuhan tren industri telekomunikasi dan PDB Indonesia.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, mengatakan “365 hari telah kami lalui dan banyak inisiatif yang telah dilakukan dalam upaya memenuhi tujuan besar IOH. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan semua pihak sehingga IOH dapat menjadi bagian utama dalam meningkatkan pertumbuhan industri dan ekonomi Indonesia. Ini merupakan awal yang baik bagi perjalanan IOH ke depan, dan kami akan terus berfokus untuk menghadirkan pengalaman yang mengesankan bagi pelanggan.”

Untuk menandai momen spesial ini, IOH meluncurkan hasil riset berjudul Empowering Indonesia 2023, laporan komprehensif yang mengulas pilar ekonomi digital Indonesia dan peran teknologi dalam mempercepat pertumbuhan di masa depan. Pada kesempatan yang sama, IOH juga menyajikan kembali berbagai inisiatif dalam menjalankan misinya untuk menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan, dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Bekerja sama dengan lembaga riset, twimbit, hasil riset ini dapat menjadi salah satu referensi dalam mengeskplorasi berbagai potensi untuk mempercepat transformasi digital Indonesia.

“Teknologi digital diyakini dapat mendukung pertumbuhan PDB Indonesia, di mana penetrasi internet juga terus meningkat dengan proyeksi ekonomi digital akan

berkontribusi sekitar 14% terhadap PDB di tahun 2027. IOH bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk terus memainkan peran penting dalam mengakselerasi agenda nasional transformasi digital yang berujung pada kontribusi meningkatkan ekonomi digital Indonesia,” ujar Vikram.

Hasil riset Empowering Indonesia 2023 berisikan lanskap ekonomi digital Indonesia, pendorong pertumbuhan ekonomi digital, pilar dari ekonomi digital, teknologi yang mempercepat transformasi, serta yang terpenting, bagaimana IOH memberdayakan masyarakat Indonesia. Hasil riset tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh pelaku industri telekomunikasi digital untuk bergotong royong mewujudkan visi Indonesia 2045.

Terdapat tujuh pendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di antaranya potensi pedesaan yang belum tergarap, pertumbuhan kelas menengah akibat manfaat ekonomi yang meningkat, revolusi besar UMKM, membawa usaha menengah dan besar ke masa depan, menginspirasi inovasi digital yang tersebar luas dengan startup teknologi, perubahan lanskap digitalisasi nasional, dan membangun fondasi ekonomi digital yang lebih kuat dengan talenta digital. Informasi lebih detail mengenai hasil riset Empowering Indonesia 2023 dapat dilihat di ioh.co.id/EmpoweringIndonesia2023.

“Mendorong ekonomi digital Indonesia membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan IOH ingin terus menjadi agen kolaborator utama untuk saat ini dan di masa depan. Mari bersama-sama bergotong royong untuk mewujudkan impian dan cita- cita setiap orang Indonesia,” pungkas Vikram. [ad/rls]

Continue Reading

Jakarta

Evaluasi Harga Berkala, Pertamina Sesuaikan Harga Pertamax dan Dex Series Per 3 Januari

Published

on

Menteri BUMN Erick Thohir, bersama Menteri Keuangan dan Direktur Utama Pertamina. (Foto/Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, kembali melakukan penyesuaian harga jual produk-produk BBM non subsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU). Harga baru yang berlaku per 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, pada Selasa (3/1) pagi.

“Diputuskan hari ini harga Pertamax disesuaikan dari Rp 13.900 per liter menjadi Rp 12.800. Dibutuhkan koordinasi dan proses waktu dengan berbagai stakeholder, untuk melakukan penyesuaian harga, karena Pertamina bisnisnya luas dari hulu ke hilir, tidak seperti perusahaan yang hanya mengelola 5 pom bensin. Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah harus ada dan mendukung ekonomi masyarakat,” jelas Erick saat melakukan peninjauan di salah satu SPBU Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta Selatan.

Untuk produk jenis gasoline (bensin), Pertamax (RON 92) disesuaikan menjadi Rp 12.800 per liter, dari sebelumnya Rp 13.900. Pertamax Turbo (RON 98), kembali disesuaikan menjadi Rp 14.050 per liter. Turun harga dari yang sebelumnya Rp 15.200 sejak penyesuian harga terakhir dilakukan pada 1 Desember 2022 lalu.

Kemudian untuk produk jenis gasoil (diesel) yakni Dexlite (CN 51), disesuaikan menjadi Rp 16.150 per liter. Turun dari sebelumnya Rp 18.300. Sedangkan Pertamina Dex (CN 53) mengalami penyesuian menjadi Rp 16.750 per liter dari sebelumnya Rp 18.800. Harga baru ini berlaku untuk propinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

Erick menjelaskan, bahwa harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga dievaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar. Pertamina melakukan penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak.

“Pada dasarnya, harga BBM non subsidi sudah seyogya-nya harga pasar, namun untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir, maka pada kebijakan sebelumnya ketika harga minyak dunia tinggi pemerintah meminta Pertamina untuk tidak menaikan harga. Sehingga saat ini, ketika harga minyak dunia di level USD 79 per barel, saya bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Direktur Utama Pertamina akhirnya menggelar rapat untuk memproyeksikan dan menentukan harga BBM yang baru ke masyarakat,” tambah Erick.

Adapun harga baru per 3 Januari 2022 ini sudah sesuai dengan penetapan harga yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina berkomitmen penuh untuk menyediakan dan menyalurkan BBM berdasarkan prinsip Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability.

“Melalui Subholding Commercial & Trading Pertamina Patra Niaga, kami terus berkomitmen menyediakan pasokan produk BBM berkualitas diseluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar namun ke seluruh pelosok negeri, dengan harga yang kompetitif,” ungkap Nicke.

Selain itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution menambahkan, pihaknya turut memberikan apresiasi dan keuntungan untuk konsumen Pertamina yang setiap menggunakan produk-produk BBM berkualitas seperti Pertamax dan Dex Series.

“Hingga 8 Januari 2023, khusus pembelian produk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite minimum 200 ribu rupiah menggunakan aplikasi MyPertamina dengan metode pembayaran LinkAja, konsumen berkesempatan mendapatkan cashback saldo hingga 10 ribu rupiah,” tambah Alfian.

Untuk informasi mengenai seluruh harga produk Pertamina terbaru, maupun promo MyPertamina yang sedang berlangsung, masyarakat dapat mengakses halaman website https://mypertamina.id/fuels-harga atau menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135. [ad/rls]

Continue Reading

Jakarta

Sinergi Jaga Stabilitas Dan Pemulihan, BI 7-Day Reverse Repo Naik 25 BPS Jadi 5,50%

Published

on

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo bersama KPw Provinsi. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Desember 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur tersebut sebagai langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1%. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) di samping untuk memitigasi dampak rambatan dari masih kuatnya dolar AS dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Menegaskan arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2023 sebagaimana disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 tanggal 30 November 2022, kebijakan moneter tahun 2023 akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (“pro-stability”) sementara kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (“pro-growth”).
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut di atas;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Menerbitkan instrumen operasi moneter (OM) valas yang baru untuk mendorong penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE), khususnya dari ekspor Sumber Daya Alam (SDA), di dalam negeri oleh bank dan eksportir untuk memperkuat stabilisasi, termasuk stabilitas nilai tukar Rupiah dan pemulihan ekonomi nasional. Instrumen OM Valas tersebut dilakukan dengan imbal hasil yang kompetitif berdasarkan mekanisme pasar yang transparan disertai dengan pemberian insentif kepada bank;
5. Memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan, khususnya kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit/pembiayaan hijau, dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian melalui penyempurnaan ketentuan insentif GWM, berlaku sejak 1 April 2023, mencakup: (Lampiran 1)
a. Reklasifikasi 46 subsektor prioritas 3 (tiga) kelompok sektor usaha yaitu kelompok yang berdaya tahan (Resilience), kelompok penggerak pertumbuhan (Growth Driver), dan kelompok penopang pemulihan (Slow Starter), sesuai kondisi terkini dengan mempertahankan threshold pertumbuhan kredit/pembiayaan yang mendapatkan insentif untuk Slow Starter tetap minimal 1%, serta meningkatkan threshold untuk kelompok Resilience dan Growth Driver dari semula minimal 1% menjadi masing-masing minimal 5% dan 3%.
b. Peningkatan dua kali lipat besaran insentif GWM kepada bank penyalur KUR dan kredit UMKM menjadi paling besar 1% disertai dengan penambahan kelompok bank berdasarkan pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), yaitu di atas 30% – 50%, dan di atas 50%.
c. Pemberian insentif terhadap penyaluran kredit/pembiayaan hijau yaitu kredit/pembiayaan properti dan/atau kendaraan bermotor berwawasan lingkungan paling besar 0,3%.
d. Peningkatan besaran total insentif GWM yang dapat diterima bank dari sebelumnya paling besar 200bps menjadi paling besar 280bps.
6. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pada respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran 2);
7. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan:
a. Melanjutkan kebijakan kartu kredit dengan:
1. Mempertahankan batas maksimum suku bunga kartu kredit 1,75% per bulan.
2. Memperpanjang masa berlaku kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit 5% dari total tagihan dari semula 31 Desember 2022 menjadi 30 Juni 2023.
3. Memperpanjang masa berlaku kebijakan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar 1% atau maksimal Rp100.000,00 dari semula 31 Desember 2022 menjadi 30 Juni 2023.
b. Memperpanjang masa berlaku Merchant Discount Rate (MDR) QRIS untuk merchant kategori Usaha Mikro (UMI) sebesar 0% dari semula 31 Desember 2022 menjadi 30 Juni 2023.
c. Melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah dari semula 31 Desember 2022 menjadi 30 Juni 2023.
8. Menempuh langkah strategis untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran nasional mengantisipasi Natal dan Tahun Baru dengan:
a. Memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
b. Menjaga keberlangsungan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran.
9. Memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan.

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan sektor Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.

Perekonomian global menurun disertai dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global 2023 masih melambat sebagaimana prakiraan, dengan risiko resesi yang tinggi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi akibat ketegangan politik yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Bank Indonesia memprakirakan ekonomi dunia tumbuh sebesar 3,0% pada 2022 dan menurun menjadi 2,6% pada 2023. Sementara itu, tekanan inflasi masih tinggi, meskipun mulai melandai, dipengaruhi berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa. Inflasi yang masih tinggi mendorong kebijakan moneter global tetap ketat. The Fed diprakirakan akan menaikkan Fed Funds Rate hingga awal 2023 dengan siklus pengetatan kebijakan moneter yang panjang, meskipun dengan besaran yang lebih rendah. Perkembangan ini mendorong tetap kuatnya mata uang dolar AS dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global yang kemudian berdampak pada belum kuatnya aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia tetap baik. Permintaan domestik tetap berdaya tahan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan keyakinan pelaku ekonomi yang tetap terjaga. Perkembangan ini tercermin pada berbagai indikator bulan November 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur. Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan tetap kuat, khususnya didorong ekspor batu bara, CPO, besi dan baja, serta ekspor jasa, seiring permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat serta dampak positif kebijakan yang ditempuh Pemerintah. Secara spasial, kinerja positif ekspor ditopang terutama didorong Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), yang tetap tumbuh kuat. Pertumbuhan ekonomi yang tetap baik sejalan dengan perkembangan dari sisi lapangan usaha dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, serta Transportasi dan Pergudangan tumbuh cukup kuat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap kuat meskipun sedikit melambat sejalan dengan perlambatan ekonomi global ke titik tengah kisaran 4,5-5,3%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap kuat sehingga mendukung ketahanan eksternal. Transaksi berjalan triwulan IV 2022 diprakirakan kembali mencatatkan surplus sejalan dengan kinerja neraca perdagangan yang tetap baik. Neraca perdagangan November 2022 mencatat surplus sebesar 5,2 miliar dolar AS, didukung oleh kinerja ekspor komoditas utama. Aliran masuk modal asing di investasi portofolio secara perlahan mulai terjadi pada November-Desember 2022, meskipun secara triwulanan hingga 20 Desember 2022 masih tercatat net outflows sebesar 0,4 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2022 meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, dan tercatat sebesar 134,0 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan 2022, kinerja NPI diprakirakan tetap terjaga didukung surplus transaksi berjalan berada dalam kisaran 0,4 – 1,2% dari PDB sejalan permintaan eksternal dan harga komoditas global yang masih tinggi, dan kinerja neraca transaksi modal dan finansial yang tetap baik terutama dalam bentuk PMA. Di tengah risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, kinerja NPI pada 2023 juga diprakirakan tetap baik ditopang oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial serta transaksi berjalan yang solid dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB.

Dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Tekanan nilai tukar Rupiah pada November-Desember 2022 berkurang dipengaruhi aliran masuk modal asing yang terjadi di pasar SBN serta langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Perkembangan nilai tukar Rupiah tersebut cukup positif di tengah dolar AS yang masih kuat dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) tercatat masih tinggi di level 104,16 pada 21 Desember 2022. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah sampai dengan 21 Desember 2022, terdepresiasi 8,56% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021. Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara lain di kawasan, seperti Tiongkok 8,96% (ytd) dan India 10,24% (ytd). Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Ekspektasi inflasi dan inflasi secara bulanan terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal, meskipun masih tinggi. Inflasi IHK November 2022 tercatat lebih rendah dari prakiraan dan inflasi bulan sebelumnya, meski masih tinggi sebesar 5,42% (yoy) dan di atas sasaran 3,0±1%. Inflasi kelompok volatile food juga turun menjadi 5,70% (yoy) baik secara nasional maupun di sebagian besar wilayah Indonesia, didukung sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), Bank Indonesia, dan para mitra strategis melalui TPIP-TPID dan GNPIP. Inflasi administered prices juga tercatat turun menjadi sebesar 13,01% (yoy) sejalan dengan menurunnya tarif angkutan udara dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Sementara itu, inflasi inti kembali menurun menjadi 3,30% (yoy), dipengaruhi oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti yang terbatas dan tekanan inflasi dari sisi permintaan yang belum kuat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1%.

Likuiditas perbankan dan perekonomian masih memadai untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut. Pada November 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap tinggi, mencapai 30,42%, sehingga mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit/pembiayaan bagi dunia usaha. Hal ini sejalan dengan stance kebijakan likuiditas yang akomodatif oleh Bank Indonesia. Likuiditas perekonomian juga tetap sejalan dengan kegiatan ekonomi, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 11,7% (yoy) dan 9,5% (yoy). Sementara itu, sejalan pelaksanaan Kesepakatan Bersama (KB) Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan guna penanganan dampak pandemi Covid-19. Secara keseluruhan tahun 2022, hingga 21 Desember 2022, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN sebesar Rp144,53 triliun yang terdiri dari pelaksaan KB I sebesar Rp49,11 triliun dan KB III sebesar Rp95,42 triliun. Sesuai KB III, Bank Indonesia juga masih akan melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp128,58 triliun untuk pendanaan anggaran kesehatan dan kemanusiaan dalam APBN 2022.

Suku bunga perbankan juga masih kondusif mendukung pemulihan ekonomi. Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada 21 Desember 2022 naik 200 bps dibandingkan akhir Juli 2022 menjadi sebesar 4,80%, sejalan dengan kenaikan BI7DRR dan penguatan strategi operasi moneter Bank Indonesia. Imbal hasil SBN tenor jangka pendek meningkat 59 bps, sementara imbal hasil SBN tenor jangka panjang tetap terkendali. Sementara itu, kenaikan suku bunga perbankan, baik suku bunga dana maupun suku bunga kredit, lebih terbatas. Suku bunga deposito 1 bulan pada November 2022 tercatat 3,72% atau meningkat 83 bps dibandingkan dengan level Juli 2022, sementara suku bunga kredit November 2022 tercatat 9,11% atau meningkat 17 bps dibandingkan dengan level Juli 2022. Kenaikan suku bunga perbankan yang terbatas tersebut dipengaruhi likuiditas yang masih longgar. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk membentuk suku bunga kredit yang efisien, akomodatif, dan kompetitif yang dapat mendukung pemulihan ekonomi.

Intermediasi perbankan terus membaik didorong peningkatan dari sisi permintaan dan penawaran. Pertumbuhan kredit pada November 2022 tercatat sebesar 11,16% (yoy), ditopang oleh pertumbuhan positif di seluruh jenis kredit dan mayoritas sektor ekonomi. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 23,5% (yoy). Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM pada November 2022 tercatat cukup tinggi sebesar 18,13% (yoy). Di sisi penawaran, perbaikan intermediasi perbankan didukung likuiditas perbankan yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembayaan yang tetap longgar. Sementara dari sisi permintaan, kenaikan kredit/pembiayaan ditopang oleh permintaan korporasi dan konsumsi rumah tangga yang tetap baik. Secara keseluruhan, perkembangan intermediasi perbankan yang positif ini turut mendukung pemulihan ekonomi.

Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga baik dari sisi permodalan maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio /CAR) Oktober 2022 tetap tinggi sebesar 25,08%. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko tetap terkendali yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL) pada Oktober 2022 yang tercatat 2,72% (bruto) dan 0,78% (neto). Likuiditas perbankan pada November 2022 tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,80% (yoy). Hasil simulasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan perbankan masih terjaga. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko makroekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan.

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya digital banking. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada November 2022 tumbuh 12,84% (yoy) mencapai Rp35,3 triliun sedangkan nilai transaksi digital banking meningkat 13,88% (yoy) menjadi Rp4.561,2 triliun sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Selain itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit juga meningkat 16,85% (yoy) menjadi Rp664,9 triliun. Sementara itu, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada November 2022 meningkat 7,77% (yoy) mencapai Rp935,2 triliun. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI serta memastikan kelancaran sistem pembayaran nasional mengantisipasi Natal dan Tahun Baru. [ad/rls-bi]

Continue Reading

Jakarta

Kyai Aa Muchyar Pimpin Do’a Bersama Yatim dan Dhuafa Dalam Acara Santunan SIGAB

Published

on

Bersama Teh Pala, Lembaga SIGAB Gelar Santunan Yatim dan Dhuafa. (Foto/Istilah)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Lembaga Sosialisasi Indonesia Garda Anak Bangsa (SIGAB) belum lama ini telah melakukan rangkaian giat Santunan Yatim dan Dhuafa, bertempat di Jalan Utama Sakti 5, Jelambar, Jakarta Barat, Sabtu (17/12/2022) sekira pukul 15.30 WIB.

Ketua Umum SIGAB, Bunayah menyampaikan, bahwa santunan yatim dan dhuafa kali ini terlaksana atas kerjasama dengan minuman herbal teh pala yang di produksi Melati Snack dari Majalengka Jawa Barat.

“Alhamdulillah, dikesempatan yang baik ini, kami SIGAB bersama minuman herbal teh pala dapat melaksanakan santunan yatim dan dhuafa, semoga ada keberkahan dalam kegiatan ini,” ujar Ketua Umum SIGAB Bunayah.

Bunayah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, khususnya para pembeli minuman herbal teh pala yang dipasarkan oleh SIGAB, “Insya Allah kedepan, dari hasil penjualan teh pala akan kembali dilakukan giat santunan kembali, maupun giat sosial lainnya,” ungkapnya.

Ditempat sama, Sekjend DPP SIGAB Heri Bungsu Al Bantani menjelaskan, bahwa pemberian santunan ini menjadi wujud syukur atas segala pencapaian yang telah dilakukan SIGAB dalan melakukan pemasaran maupun penjualan minuman herbal teh pala.

Heri juga mengatakan, bahwa santunan anak yatim dan dhuafa yang dilakukan selain wujud dari komitmen SIGAB untuk secara konsisten hadir memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, terutama dikondisi seperti saat ini.

“Sebagai organisasi yang independen, SIGAB dituntut memiliki keluwesan, adaptif serta inovatif dengan menjadi jembatan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik mitra pemerintah, maupun masyarakat umum,” terangnya.

Rangkaian santunan yatim dan dhuafa selain dihadiri puluhan anak yatim juga dihadiri beberapa personil SIGAB, diantaranya, Fajar, Oji, Mona, Isna dan personil lainnya, hadir pula pendiri SIGAB, Haji Muhammad Tata.

Tampak, Kyai Aa Muchyar sebagai pemandu do’a bersama yatim dan dhuafa, yang merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Da’irotul Muqaddam Al Qodiri, yang berlokasi Jl. Raya Jasinga Tenjo, Desa Pengaur Kampung Samprok, Kec. Jasinga l, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat. (ril/azis)

Continue Reading

Jakarta

Tingkatkan Aktivitas Treasury, Bank Kalsel Resmikan Dealing Room

Published

on

Peresmian Dealing Room Bank Kalsel disimboliskan dengan Pengguntingan Untaian Pita oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya. (Foto/Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Sebagai bentuk modernisasi layanan dan fungsi untuk menopang keberlangsungan perusahaan, Bank Kalsel melakukan pengembangan aktivitas Treasurynya. Tidak hanya berfungsi sebagai pengelola likuiditas saja, namun pengembangan tersebut menekankan peran Treasury sebagai unit kerja bisnis yang menghasilkan income (profit centre) guna mendukung strategi bank dalam optimalisasi pendapatan, khususnya dari aktivitas Treasury melalui transaksi Money Market dan Fixed Income.

Atas visi tersebut, Bank Kalsel meresmikan Dealing Room Bank Kalsel yang beroperasional di Bank Kalsel Kantor Cabang Jakarta (12/12). Sebagai informasi, Dealing Room Bank Kalsel merupakan satuan kerja pada Divisi Treasury Bank Kalsel yang berfungsi menyesuaikan (matching), mengelola (manage) dan mengendalikan (control) risiko pasar. Dealing Room bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen serta pengendalian risiko pasar sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Selain itu, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bisnis unit untuk menetapkan harga (pricing) dari risiko pasar untuk diaplikasikan pada produk dan jasa bank.

Peresmian Dealing Room Bank Kalsel disimboliskan dengan Pengguntingan Untaian Pita oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, dengan didampingi Perwakilan Kepala Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. Khairul Saleh, Kepala Divisi Pelatihan ASBANDA, Srimugiany, dan Direktur Utama Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Hariyadi Sukamdani.

Turut berhadir Kepala Kantor Dealing Room Bank Pembangunan Daerah dari Bank DKI, Bank BJB, Bank Sumsel Babel, Bank Jambi, Bank Nagari, dan Bank Kaltimtara, Direktur Bisnis dan Group Head Support Bank Kalsel serta jajaran Kepala Divisi dan staf Bank Kalsel.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, menyampaikan bahwa keuntungan dengan adanya Dealing Room akan membuka peluang bisnis, kerjasama dan jaringan yang semakin luas, lebih dekat dengan Peserta Pasar Uang, meningkatnya profitabilitas, dan lainnya.

“Diharapkan dengan pembangunan Dealing Room Bank Kalsel di Jakarta yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan refresentatif, selain dapat menunjang pengembangan transaksi Treasury yang lebih profitable, namun tetap dapat terukur risikonya dan juga lebih dekat dan mudah mengakses ke pasar keuangan dan pasar modal,” tutur Hanawijaya. [adv/ad]

Continue Reading

Jakarta

BI 7-Day Reverse Repo Rate Naik 50 BPS Jadi 5,25%, Sinergi Jaga Stabilitas Dan Pemulihan

Published

on

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (Foto/Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.

Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:
– ​Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya lebih awal;
– Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
– Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
– Menerbitkan instrumen sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang menggunakan underlying berupa surat berharga pembiayaan inklusif (SukBI inklusif) dan diakui sebagai Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI), sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus mendukung pembiayaan inklusif serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
– Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit dengan melakukan pendalaman asesmen terkait respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran);

Terus mendorong penggunaan QRIS dan melanjutkan pengembangan fitur serta layanan QRIS termasuk perluasan QRIS antarnegara seiring dengan telah tercapainya target 15 juta pengguna baru QRIS pada Oktober 2022;
Mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk melanjutkan akseptasi BI-FAST kepada masyarakat melalui perluasan kepesertaan dan kanal layanan serta terus melanjutkan komunikasi publik secara berkala;
Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Pertumbuhan ekonomi global melambat disertai dengan tingginya tekanan inflasi, agresifnya kenaikan suku bunga kebijakan moneter, dan ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi global pada 2023 diprakirakan akan menurun dari 2022, dengan risiko koreksi yang dapat lebih rendah dan resesi yang tinggi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Sementara itu, tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi sejalan dengan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan keketatan pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa, di tengah pelemahan permintaan global. Merespons tekanan inflasi tinggi tersebut, bank sentral di banyak negara terus memperkuat pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Kenaikan Fed Funds Rate yang diprakirakan hingga awal 2023 dengan siklus yang lebih panjang (higher for longer) mendorong tetap kuatnya mata uang dolar AS sehingga memberikan tekanan pelemahan nilai tukar di berbagai negara. Tekanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin meningkat sejalan dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Aliran keluar investasi portofolio asing menambah tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia terus menguat pada triwulan III 2022 dengan tumbuh 5,72% (yoy), lebih tinggi dari prakiraan dan capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,45% (yoy), ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik dan tetap tingginya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas Lapangan Usaha (LU), terutama Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Berbagai indikator bulan Oktober 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diprakirakan tetap kuat, khususnya batu bara, CPO, besi dan baja, serta ekspor jasa, seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat didukung kebijakan Pemerintah. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5 – 5,3%. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprakirakan tetap tinggi didorong oleh permintaan domestik serta kinerja ekspor yang tetap positif di tengah risiko lebih dalamnya perlambatan perekonomian global.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat sehingga mendukung ketahanan eksternal. Transaksi berjalan triwulan III 2022 diprakirakan mencatat peningkatan surplus dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya, ditopang oleh kuatnya kinerja ekspor nonmigas. Sementara itu, transaksi modal dan finansial diprakirakan mencatat defisit, seiring dengan aliran keluar modal asing, terutama dalam bentuk investasi portofolio, di tengah tetap kuatnya Penanaman Modal Asing (PMA). Memasuki triwulan IV 2022, kinerja neraca perdagangan tetap baik dengan surplus mencapai 5,7 miliar dolar AS pada Oktober 2022. Tekanan arus modal asing masih berlanjut dengan investasi portofolio pada triwulan IV 2022 (hingga 15 November 2022) yang mencatat net outflows sebesar 0,3 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Oktober 2022 tetap tinggi tercatat sebesar 130,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan 2022, kinerja NPI diprakirakan tetap terjaga dengan surplus transaksi berjalan berada dalam kisaran 0,4 – 1,2% dari PDB dan kinerja neraca transaksi modal dan finansial yang tetap baik terutama dalam bentuk PMA. Kinerja NPI pada 2023 diprakirakan tetap baik, ditopang oleh neraca transaksi modal dan finansial dan transaksi berjalan yang solid, di tengah risiko berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.
Kuatnya dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global memberikan tekanan pelemahan nilai tukar hampir seluruh mata uang dunia, termasuk nilai tukar Rupiah. Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) tercatat 106,28 pada 16 November 2022 atau mengalami penguatan sebesar 11,09% (ytd)  selama tahun 2022. Sementara itu, dengan langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah sampai dengan 16 November 2022 terdepresiasi 8,65% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021. Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara lain di kawasan, seperti Korea Selatan 10,30% (ytd) dan Filipina 11,10% (ytd). Sangat kuatnya dolar AS didorong oleh pengetatan kebijakan moneter yang agresif di AS dan penarikan modal dari berbagai negara ke AS, di tengah melemahnya ekonomi dan tingginya inflasi di Eropa. Pada saat bersamaan, tingginya ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Ekspektasi inflasi masih tinggi meskipun inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) lebih rendah dari prakiraan awal. Inflasi IHK pada Oktober 2022 tercatat sebesar 5,71% (yoy), masih di atas sasaran 3,0±1%, meskipun lebih rendah dari prakiraan dan inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,95% (yoy). Inflasi kelompok volatile food turun menjadi 7,19% (yoy) dan perlu penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPIP-TPID dan GNPIP untuk penurunan lebih lanjut. Inflasi administered prices tercatat sebesar 13,28% (yoy) dan perlu penguatan koordinasi untuk memitigasi dampak lanjutan dari penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan agar lebih rendah. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 3,31% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sejalan dengan dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM dan meningkatnya ekspektasi inflasi. Consensus Forecast bulan November 2022 menunjukkan ekspektasi inflasi pada akhir 2022 masih tinggi yaitu 5,9%(yoy) meskipun lebih rendah dari bulan sebelumnya 6,7%(yoy). Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia akan memperkuat respons kebijakan moneter untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023.

Kondisi likuiditas di perbankan meningkat dan memadai dalam mendukung intermediasi. Pada Oktober 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 29,46% dan meningkat dari bulan sebelumnya. Likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 14,9% (yoy) dan 9,8% (yoy). Lebih lanjut, dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia  melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp142,35 triliun hingga 15 November 2022. Likuiditas yang masih longgar tersebut turut memberikan dorongan untuk pemulihan ekonomi lebih lanjut.

Transmisi kenaikan suku bunga kebijakan mendorong peningkatan suku bunga di pasar uang, sementara kenaikan suku bunga perbankan terbatas. Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada 16 November 2022 naik 150 bps dibandingkan akhir Juli 2022 menjadi sebesar 4,30%, sejalan dengan kenaikan BI7DRR dan penguatan strategi operasi moneter Bank Indonesia. Imbal hasil SBN tenor jangka pendek meningkat 143 bps, sementara imbal hasil SBN tenor jangka panjang relatif terjaga. Sementara itu, kenaikan suku bunga perbankan, baik suku bunga dana maupun suku bunga kredit, lebih terbatas. Suku bunga deposito 1 bulan pada Oktober 2022 naik menjadi 3,40% dari 2,89% pada Juli 2022, sementara suku bunga kredit Oktober 2022 meningkat terbatas menjadi 9,09% dari 8,94% pada Juli 2022. Masih terbatasnya kenaikan suku bunga tersebut seiring dengan likuiditas yang masih longgar yang memperpanjang efek tunda (lag effect) transmisi suku bunga kebijakan pada suku bunga dana dan kredit.

Intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan dan mendukung pemulihan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada Oktober 2022 tercatat sebesar 11,95% (yoy), ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis kredit dan hampir seluruh sektor ekonomi.  Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 18,4% (yoy). Dari sisi penawaran, berlanjutnya perbaikan intermediasi perbankan didukung oleh standar penyaluran kredit yang tetap longgar, seiring dengan membaiknya appetite perbankan dalam penyaluran kredit terutama di sektor Industri, Perdagangan dan Pertanian. Dari sisi permintaan, peningkatan intermediasi ditopang oleh pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga yang terus berlanjut. Kinerja korporasi tercermin dari perbaikan kemampuan membayar, tingkat penjualan, dan belanja modal, terutama di sektor Pertambangan dan Perdagangan. Kinerja rumah tangga tercermin dari konsumsi dan investasi rumah tangga yang membaik sejalan dengan optimisme konsumen. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM pada Oktober 2022 tercatat sebesar 17,50% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati berbagai risiko makroekonomi domestik dan global yang dapat menghambat kinerja sistem keuangan, serta memperkuat sinergi dengan KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga baik dari sisi permodalan maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio /CAR) September 2022 tetap tinggi sebesar 25,09%. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko tetap terkendali yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL) pada September 2022 yang tercatat 2,78% (bruto) dan 0,77% (neto). Likuiditas perbankan pada Oktober 2022 tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 9,41% (yoy) dan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sejalan dengan net ekspansi Pemerintah. Peningkatan DPK terjadi pada kelompok korporasi dan rumah tangga sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Hasil simulasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan perbankan masih terjaga. Namun, potensi dampak dari sejumlah faktor risiko, baik dari sisi kondisi makroekonomi domestik maupun gejolak eksternal, tetap perlu diwaspadai.
Bank Indonesia terus meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.  Transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikan ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Oktober 2022 tumbuh 20,19% (yoy) mencapai Rp35,1 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 38,38% (yoy) menjadi Rp5.184,1 triliun sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit mengalami peningkatan 23,52% (yoy) menjadi Rp691,6 triliun. Di sisi lain, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Oktober 2022 meningkat 6,04% (yoy) mencapai Rp905,9 triliun. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). [ad/rls-bi]

Continue Reading

Jakarta

Memiliki Banyak Keunggulan, Sawit Indonesia Ternyata Sudah Sustainable

Published

on

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Tofan Mahdi dalam kegiatan yang digelar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerjasama dengan komunitas Generasi Sawit Indonesia pada Talkshow GenSawit Corner Eps. 5. (Foto/Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Hingga tahun 2021, sawit masih menjadi komoditas ekspor strategis Indonesia dengan sumbangan devisa ekspor mencapai USD 35 miliar atau lebih dari Rp530 triliun, yang memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah industri minyak sawit Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Tofan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) dalam kegiatan yang digelar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerjasama dengan komunitas Generasi Sawit Indonesia pada Talkshow GenSawit Corner Eps. 5 yang bertajuk ‘Kenali Keutamaan dan Aspek Sustainability Minyak Sawit untuk Consumer Goods’ di Aloft Hotel, Jakarta pada (31/10/2022).

Kegiatan ini dilakukan secara hybrid yang diikuti lebih dari 100 orang Mahasiswa/i yang berasal dari beberapa universitas di DKI Jakarta dan sekitarnya. Selain mengikuti kegiatan talkshow tersebut, peserta kegiatan yang notabene merupakan Mahasiswa/i antusias dan aktif untuk bergabung menjadi anggota komunitas Generasi Sawit sebagai garda pemuda pembela sawit di Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan Tofan, selain sebagai penyumbang devisa negara terbesar, sawit juga disebut sebagai industri yang mampu meningkatkan sektor tenaga kerja. Bahkan, jumlah tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang bergantung hidup kepada sektor industri sawit mencapai lebih dari 17 juta orang.

“Ketika dalam kurun 15-20 tahun terakhir dalam pasar minyak nabati dunia, pangsa pasar sawit menjadi nomor satu mengalahkan komoditas minyak nabati yang dihasilkan oleh negara-negara di benua Amerika maupun Eropa. Selama minyak sawit masih menjadi nomor satu dalam persaingan pasar minyak nabati global, tudingan bahwa minyak sawit merusak lingkungan dan lain sebagainya itu akan selalu ada,” kata Tofan.

Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai pihak dalam memastikan standar keberlanjutan dari industri sawit. Menurut Tofan, hal itu diupayakan untuk menjaga standar dari tingkat produksi maupun memperkuat pernyataan bahwa seluruh perusahaan sawit memiliki sertifikasi dalam menjaga mutu perusahaannya.

“Indonesia punya satu kebijakan yang sifatnya mandatori, yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Certification dan itu bukan satu-satunya sertifikasi keberlanjutan. Banyak perusahaan yang menggunakan standar sertifikasi keberlanjutan yang sifatnya volunteery, misalnya ada RSPO dan lain sebagainya. Saya yakin salah satu tujuannya itu adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan dengan proses yang bersifat pembangunan dan pemberdayaan di lingkungan yang ditanami kebun sawit,” katanya.

Sementara itu, Dr. Darmono Taniwiryono, Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) menyampaikan, sawit sebagai sumber minyak nabati paling sustainable baik dari segi ekonomi, yang dibuktikan dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya. Tidak hanya itu, dari segi lingkungan ungkap Dr. Darmono, kebun sawit paling adaptif terhadap keanekaragaman hayati.

“Saya contohkan, tidak akan ada harimau, gajah, buaya, ular yang hidup nyaman di bawah pohon kedelai, jagung, kanola atau bunga matahari, tetapi berbanding terbalik dengan di kebun sawit,” tegas Dr. Darmono.

Lebih lanjut dikatakan Dr. Darmono, dari satu hektar kebun sawit, tidak hanya menghasilkan minyak, tetapi juga menghasilkan biomassa lignoselulosa sebesar 28 kali dibandingkan biomassa kedelai. Terkait kampanye negatif yang dibuat oleh Uni Eropa, hal tersebut bertujuan untuk dua kepentingan ekonomi global yakni persaingan pasar minyak nabati dan upaya menadapatkan kredit karbon yang tinggi.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Abdul Aziz, Wakil Pemimpin Redaksi Investor Daily yang menyampaikan bahwa kampanye negatif yang dilakukan Uni Eropa dan gencar disebarkan di media, baik dari aspek lingkungan maupun kesehatan harus di-counter dengan kegiatan sosialisasi yang masif.

“Kami melihat di media, sosialisasi dan counter terhadap isu negatif sawit harus terus dilakukan. Sehingga lambat laun, masyarakat internasional juga akan sadar bahwa sawit ternyata tidak seperti yang dituduhkan,” pungkas Aziz. [ad/rls]

Continue Reading

Jakarta

Jutaan Massa Tumpah Ruah, Saatnya Parpol Mantap Bersama Anies Baswedan

Published

on

Anies Baswedan selesai menghadiri acara perpisahan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. (Foto/Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Anies Baswedan selesai menghadiri acara perpisahan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI, hari ini. Anies pun pulang dari Balai Kota dengan mengendarai vespa warna silver.

Kedatangan dan kepulangan Anies Baswedan disambut jutaan warga DKI dari mulai HI sampai balaikota dan sebaliknya.

Anies Baswedan menyatakan tidak menyangka sedemikian antusiasnya warga DKI melepas purna tugasnya sebagai Gubernur DKI.

Ia menilai hal tersebut lantaran ikhtiar yang dilakukan dengan hati.

“Betul-betul sampai ke Bundaran HI ke Balai Kota, sampai panjang sekali karena melampaui dugaan. Mudah-mudahan ini penanda bahwa ikhtiar kemarin dikerjakan dengan hati, sepenuh hati, dari hati. Karena itu diterimanya juga dengan hati,” paparnyapaparnya, Senin (17/10/22).

Dedi Satria, ketua nasional Relawan Kemenangan Anies (Rekan Anies) mengatakan bahwa tumpah ruahnya warga DKI adalah bentuk kecintaan mereka kepada Anies Baswedan dan bentuk kesetiaan warga DKI yang akan tetap bersama Anies Baswedan di pilpres 2024.

“Apa yang terjadi di DKI hari ini (16 Oktober-red) dengan tumpah ruahnya jutaan massa akan membawa energi semangat perubahan ke seluruh penjuru Indonesia” ujar Dedi.

Dedi juga menyatakan bahwa momentum 16 Oktober ini, sekaligus penuntasan keraguan bagi parpol yang masih ragu untuk mendukung Anies Baswedan.

“Barisan warga yang jumlahnya jutaaan ini menjadi obat untuk menghilangkan keragu-raguan parpol yang akan mendukung Anies Baswedan” tegas Dedi.

Sementara itu di depan balaikota, Benni, koordinator Front Juang 45 mengungkapkan bahwa antusiasnya jutaan warga muncul secara organik, warga DKI hadir dengan suka rela karena rasa cintanya kepada Gubernur Anies Baswedan dan ingin menyatakan secara tidak langsung kepada Anies Baswedan bahwa warga DKI siap untuk terus bersama Anies Baswedan meneruskan perjuangan mewujudkan keadilan sosial ke seluruh wilayah Indonesia.

“Momentum 16 Oktober ini benar-benar menjadi selebrasi warga DKI Jakarta kebanggaannya terhadap sosok Anies Baswedan” pungkas Benni.

Untuk diketahui, Front Juang 45 yang terdiri dari 12 simpul relawan pendukung Anies Baswedan yang terdiri dari : Sohib Indonesia, Rekan Indonesia, Gema Asa, Relasi, Sigap Indonesia, Jakarta Bahagia, Gemas, Sparta, Raja, Siap Indonesia, Abdi Rakyat, dan Sahabat Lansia telah memobilisasi 150 ribu massa pendukungnya ke balaikota.(Rohena/Azs)

Continue Reading

Jakarta

12 Simpul Relawan Anies Baswedan Siap Turunkan 150 Ribu Massa

Published

on

Gubernur DKI Anies Baswedan akan diselenggarakan di balaikota DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – 12 Simpul Relawan Anies Baswedan yang terdiri dari Sohib Indonesia, Rekan Indonesia, Gema Asa, Relasi, Sigap Indonesia, Jakarta Bahagia, Gemas, Sparta, Raja, Siap Indonesia, Abdi Rakyat, dan Sahabat Lansia, menggelar konfrensi pers pada haei ini (14/10) di Gedung Juang 45 terkait pelaksanaan acara pelepasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan selesai masa jabatannya pada tanggal 17 Oktober 2022.

Adapun acara pelepasan Gubernur DKI Anies Baswedan akan diselenggarakan di balaikota DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022.

Dalam kaitannya dengan acara tersebut, Front Juang 45 menyatakan akan menurunkan 150 ribu massa yang selama ini menjadi basis pendamping warga para relawan pendukung Anies Baswedan.

Benni, koordinator Front Juang 45 mengatakan agenda tersebut sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih warga Jakarta terhadap program-program yang dijalankan oleh pemprov DKI.

“Mereka adalah penerima manfaat terhadap kebijakan dan program pemprov DKI yang berlandaskan keadilan sosial,” ujar Benni.

Benni menjelaskan warga penerima manfaat tersebut akan melakukan testimoni dalam acara pelepasan Gubernur DKI Jakarta yang bertema #Terimakasih Jakarta.

“Jadi mereka yang menerima manfaat di segala bidang kehidupan sosial mulai dari pendidikan, kesehatan, keagamaan, perumahan, dan perijinan akan testimoni sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Anies Baswedan,” papar Benni.

Sementara itu Ujang, perwakilan Relasi mengatakan, di tanggal 16 Oktober itu warga DKI akan memberikan mandat kepada Anies Baswedan untuk meneruskan pembangunan yang berkeadilan sosial di DKI Jakarta ke seluruh penjuru Indonesia.

“Untuk itu kami warga Jakarta dengan ikhlas mewakafkan Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin Indonesia di 2024 demi terwujudnya keadilan sosial di seluruh Indonesia” tegas Ujang.

Dalam memeriahkan dan mensukseskan acara tesebut Wahyu Firmansyah, perwakilan Gema Asa menyerukan kepada seluruh warga Jakarta untuk berbondong-bondong bergabung bersama di balaikota DKI untuk melepas Anies Baswedan dan mengantarkan ketampuk kepemimpinan nasional.

“Mari kita bersama-sama berbondong-bondong memeriahkan acara tersebut dengan tetap mengedepankan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kedamaian,” Seru Wahyu. (Rohena/Azs)

Continue Reading

Populer