TP-PKK Kaltara Gelar Simulasi Tanggap dan Tangguh Bencana, Rachmawati: Ingin Masyarakat Tanggap Bencana – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-15

Kaltara

TP-PKK Kaltara Gelar Simulasi Tanggap dan Tangguh Bencana, Rachmawati: Ingin Masyarakat Tanggap Bencana

Published

on

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj Rachmawati Zainal, S.H. (Foto/Ist) 

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj Rachmawati Zainal, S.H., membuka secara langsung kegiatan Simulasi dan Sosialisasi Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana yang digelar oleh TP-PKK Kaltara bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tarakan digelar di Aula Gedung Wanita, Selasa (24/1/2023).

Berfokus pada bahaya kebakaran yang menyebabkan banyaknya masyarakat harus kehilangan tempat tinggal dengan prosentase korsleting listrik sebesar 43 persen dan kompor sebesar 27 persen.
“Musibah kebakaran dapat dicegah dengan berbagai identifikasi dan mitigasi dengan menggunakan barang sesuai standar, seperti tabung SNI serta tidak menggunakan listrik melebihi kapasitas,” ujar Rachma dalam sambutannya.

Istri orang nomor satu di Kaltara tersebut ingin masyarakat memiliki fasilitas untuk mencegah potensi bencana seperti hydrant serta Alat Pemadam Api Ringan (APAR) agar dapat menagani secara cepat potensi musibah kebakaran.

“Melalui kegiatan ini akan di simulasikan kepada bapak dan ibu. Saya harap kita bisa bersinergi mendukung pemerintah Kaltara dengan memaksimalkan semua potensi untuk mencegah bencana kebakaran,” ujar Rachmawati.
Kepada awak media seusai membuka acara, Rachmawati menjelaskan memilih kota Tarakan karena angka kepadatan penduduknya yang cukup tinggi dan memiliki catatan musibah kebakaran, longsor, banjir bahkan gempa bumi.

“Sudah diperlihatkan tabelnya, bahwa setiap tahun ada bencana kebakaran dan longsor serta banjir. Kami berikan simulasi agar para ibu rumah tangga dan masyarakat bisa mengetahui apa yang dilakukan pertama ketika terjadi kebakaran, longsor ataupun gempa bumi,” ujar Rachmawati saat diwawancarai awak media.

Rachmawati menginginkan agar para ibu rumah tangga khususnya agar tidak panik menghadapi situasi bencana. Sosialisasi dilakukan berjenjang dari TP-PKK Kaltara kepada para kader PKK kota dan kecamatan serta para Ketua Rukun Tetangga agar nantinya dapat disosialisasikan kembali ke lingkungan yang lebih kecil.

“Kami mengundang bapak/ibu RT nanti mereka yang langsung ke masyarakat dan mungkin kami bisa adakan dalam sekala besar nantinya,” tutupnya.
Pada kesempatan tersebut Rachmawati juga berbagi hadiah kepada kader pkk dan masyarakat yang hadir dengan kuis untuk lebih mengakrabkan suasana. (mdd)

Bagikan ke

Kaltara

Gubernur Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi dan Peluncuran Indikator MCP 2023

Published

on

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (21/03/23).

Acara dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta seluruh jajaran Forkopimda baik secara langsung maupun daring/virtual. Hadir mendampingi Gubernur, Kepala Inspektur Daerah Provinsi Kaltara, Yuniar Aspiati dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Provinsi Kaltara, Amir Hamsyah.

Nampak hadir Menteri BPN, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Sekjen Kemendagri, Sekretaris Menteri Investasi, Kepala BPKP RI, dan Kepala LKPP.

Deputi Bidang Korsup, Brigjen Didik Agung Widiarnako mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo berkomitmen untuk menciptakan perbaikan birokrasi dengan menjamin program yang berjalan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin program tersebut telah terlaksana.

“Birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan hal itu, adalah adanya dukungan Kepala Daerah beserta para perangkat daerah yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi”, ujarnya.

Upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal 8 (delapan) area. Yaitu Perencanaan dan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Desa.

Pemberantasan korupsi di daerah bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan transformasi nilai dan praktik untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sehingga mencegah dan mampu menurunkan praktek korupsi di daerah, capaian perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada 8 area intervensi tersebut akan menghasilkan indeks pencegahan korupsi daerah yang dapat dimonitor secara real time melalui MCP”, ungkap Didik Agung Widiarnako.

Sementara Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menambahkan bahwa semua menyadari korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang merupakan ancaman eksistensi bangsa dan merupakan musuh bersama.

“Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah mulai dari pendekatan, penindakan agar tercipta efek jera, pencegahan agar pembangunan sistem yang tidak memberi ruang untuk korupsi dan pendidikan anti korupsi dalam rangka edukasi pencegahan korupsi,” katanya.

“Beberapa fokus dalam penurunan APBD yang perlu mendapatkan perhatian bersama adalah optimalisasi. Rendahnya penyerapan APBD menjadi penyakit tahunan, yang seolah tidak bisa diatasi. Padahal, apabila semua pihak mentaati prosedur pengelolaan keuangan maka permasalahan penyerapan APBD, Insyallah bisa diatasi,” terangnya.

Untuk itu, Suhajar Diantoro berpesan agar dalam menyusun anggaran Kas secara memadai atas dasar data yang handal. “Melakukan intensifikasi dan eksentifikasi yang bersumber pendapatannya memperhatikan aspek legalitas dan kepentingan umum serta kemampuan masyarakat,” tutupnya. (mddkisp)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Bupati Tana Tidung Berharap Ditingkatkan Penanaman Kelapa Sawit Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Penanaman Perdana Kelapa Sawit. (Foto/Ist)

TANA TIDUNG, SuaraBorneo.com – Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Penanaman Perdana Kelapa Sawit Kebun Plasma PT. Pipit Citra Perdana (PCP), Sabtu (19/3/2023).

Kegiatan yang berlokasi di Desa Sengkong, Bupati didampingi Asisten 1 dan Kepala OPD, Kabag Kesra, Camat Sesayap Hilir serta Kepala Desa dan ketua BPD Menjelutung, Kepala Desa dan Ketua BPD Sengkong, Ketua Koperasi Sawit Plasma Desa Sengkong, Ketua Koperasi Sawit Plasma Desa Menjelutung, Ketua Koperasi Sepalda Intimung, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Serta Tokoh Pemuda.

“Harapan kita, penanaman perdana kelapa sawit kebun plasma ini kedepannya untuk membantu memberikan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar perusahaan PT PCP,” ujar Ibrahim Ali.

Ia mengungkapkan perizinan usaha perkebunan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.

Dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang memiliki wilayah kerja 250 hektare lebih, wajib membangun plasma sebesar 20 persen dari inti.

“Untuk itu, tidak ada alasan apapun bagi setiap perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut,” imbuhnya. (adv).

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Tepat Waktu, Gubernur Serahkan LKPD 2022 ke BPK

Published

on

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum. (Foto/Ist)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara, Jumat (17/03).

Turut hadir dalam acara penyerahan yang diselenggarakan di aula gedung BPK ini Kepala BPK Kaltara, Ruben Artia Lumbantoruan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Albertus Stefanus Marianus, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara berserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada BPK Kaltara karena telah melakukan pemeriksaan interim LKPD Tahun 2022 sejak 30 Januari hingga 23 Februari 2023 lalu.

Pada kesempatan ini, Gubernur menyampaikan realisasi Pendapatan Daerah (PAD) tahun 2022 Rp 2,732 triliun atau 106,97 persen, belanja daerah teralisasi sebanyak Rp 2,127 triliun atau 89,66 persen, dan dana transfer dapa terealisasikan sebesar Rp 426 miliar atau 99,36 persen.

Ia juga menyebutkan, dari neraca Pemprov Kaltara untuk aset lancar kas daerah, kas bendahara pengeluaran, kas sekolah, kas blud dan kas lainnya sebesar Rp 409,10 miliar.

Sementara untuk piutang, per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 80,93 miliar yang terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang transfer dan piutang lainnya.

Untuk aset tetap Per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun 2022 sebesar Rp 9,15 triliun sementara tahun 2021 lalu sebesar Rp 486 miliar.

“Di mana kenaikan tersebut berasal dari belanja modal, hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dari masyarakat, kemudian dari penyerahan aset kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sumber-sumber lainnya,” jelasnya.

Di bidang investasi jangka panjang, per 31 Desember 2022 sebesar Rp 232,29 miliar. Kaltara mendapatkan penambahan penyetaraan modal dari perbankan sebesar Rp 15 miliar.

Selanjutnya, kewajiban Pemprov Kaltara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 241,88 miliar. kewajiban ini terdiri dari utang dana bagi hasil pajak kabupaten/kota sebesar Rp 124 miliar, utang transfer kepada pemerintah pusat atas lebih salur dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp 83 miliar, utang pengadaan sebesar Rp 22,96 miliar.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala perwakilan BPK RI Kaltara yang hari ini berkenan menerima penyerahan laporan keuangan unaudited Pemprov Kaltara yang selanjutnya akan dilakukan kembali pemeriksaan terinci oleh tim BPK RI perwakilan Provinsi Kaltara terhadap LKPD unaudited yang disampaikan,” tutup Gubernur Zainal.

Selain itu dalam sambutan selanjutnya, Ruben mengapresiasi Gubernur Zainal berserta ajarannya yang telah menyerahkan laporan keuangan ini tepat waktu sesuai dengan periode yang diamanatkan dalam Undang-Undang.
Ruben mengatakan, atas laporan tersebut Perwakilan BPK RI melakukan pemeriksaan laporan keuangan unaudit tahun anggaran 2022 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemprov Kaltara.

“Kami meminta sinergi yang positif dari Gubernur dan jajarannya dalam pelaksanaan pemeriksaan enam puluh hari kedepan,” katanya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Ia juga menyampaikan rekomendasi pemeriksaan interim maupun pemeriksaan yang akan berjalan sebaiknya ditindaklanjuti sebelum periksaan itu berakhir.

“Perwakilan BPK Kaltara sebagai mitra strategis Pemprov Kaltara dalam hal transparasi dan akuntabilitas akan selalu mendorong pemerintah untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi dalam rangka mencapai tujuan bernegara,” pungkasnya. (mddkisp)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Target Kawasan Pemerintahan Tana Tidung Diperkirakan 2024 Selesai 18 maret 2023

Published

on

Bupati Ibrahim Ali sudah menandai dilakukannya pemancangan perdana pembangunan Kantor Bupati. (Foto/Ist)

KTT, SuaraBorneo.com – Bupati Ibrahim Ali sudah menandai dilakukannya pemancangan perdana pembangunan Kantor Bupati di Kawasan Pusat Pemerintahan Tana Tidung.

Pelaksanaan dimulainya pemancangan perdana untuk pembangunan Kantor Bupati, gedung utama, gedung A dan gedung B.

“Kegiatan ini sudah dilelang dan ditetapkan pemenangnya mulai Desember 2022. Tapi, karena proses, kondisi dan alat maupun lainnya,  termasuk pematangan lahan dan lainnya butuh proses, akhirnya baru bisa kami mulai Maret ini,” ujar Bupati.

Ia terangkan ada dua tempat, lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan. Mulai dari Kantor DPRD Tana Tidung yang sudah dilaksanakan sejak Februari

Saat ini pembangunan akan dilakukan dengan gedung Kantor Bupati yang terdiri dari gedung utama, gedung A dan gedung B.

“Harapan kami pembangunan ini akan dimulai dengan target. Sudah kami tanyakan ke Kadis PUPR, progress pencapaian minimnya tahun ini pekerjaan akan selesai 60 persen,” ungkapnya.

Sementara untuk skema pembiayaan akan digunakan dengan tahun jamak dari APBD Tana Tidung.

Mulai dianggarkan tahun 2022, kemudian tahun 2023 dan akan dituntaskan tahun 2024.

Nilai anggarannya, kata dia, untuk gedung DPRD sekitar Rp60 miliar, gedung utama Rp66 miliar, gedung A diperkirakan Rp31 miliar dan gedung B sekitar Rp31 miliar.

Bupati juga memastikan persyaratan pembangunan sudah memenuhi aspek regulasi yang menjadi kewajiban.

Termasuk, izin galian C di wilayah kerja pusat pemerintahan ini juga sudah dipenuhi.

“Setiap kontraktor yang bekerja itu akan ditarik pajaknya untuk pajak galian C, selanjutnya masuk ke kas daerah sesuai aturan. Jadi harus dipahami dulu, dimana galian C. Ini bukan komersil, ini pekerjaan pemerintah dan bukan untuk diperjualbelikan,” tegasnya. (mdadv)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Tana Tidung Raih Penghargaan Dari Kemendagri

Published

on

Wakil Bupati Tana Tidung, Hendrik menerima langsung penghargaan. (Foto/Ist) 

TANA TIDUNG, SuaraBoeneo.com – Penghargaan Batas Desa Award dengan kategori Sangat Baik diserahkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Kabupaten Tana Tidung.

Penyerahan penghargaan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penyelesaian Batas Desa Tahun Anggaran 2023 di Hotel Golden Butique, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Wakil Bupati Tana Tidung, Hendrik menerima langsung penghargaan yang diserahkan Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Dr. Eko Prasetyanto, PP., SSi., M.Si., M.A.

Selain Wakil Bupati, dalam kegiatan tersebut juga didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Tana Tidung, Arif Prasetiawan dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hersonsyah.

Penghargaan yang diberikan ini merupakan salah satu dukungan dari pemerintah pusat untuk mendorong daerah melakukan percepatan penyelesaian peta batas administrasi.

Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden  Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Dalam rangkaian acara ini, juga disampaikan penghargaan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah melaksanakan bimbingan dan pengawasan.

Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dinilai dari jumlah desa yang telah diselesaikan melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang peta batas desa.

Kabag Pemerintahan Setkab Tana Tidung, Arif Prasetiawan dari Kabupaten yang ada di Indonesia, hanya 10 yang mendapatkan penghargaan.

Sedangkan di Kaltara, Tana Tidung menjadi satu-satunya Kabupaten yang mendapatkan penghargaan.

“Ada dua kategori penghargaan yang diberikan, untuk kategori baik dan kategori sangat baik. Kalau Tana Tidung dapat penghargaan Sangat Baik. Di seluruh Indonesia, hanya 10 Kabupaten yang dapat penghargaan, Tana Tidung salah satunya,” ujarnya. (mdadv)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Diserahkan Tepat Pada Waktunya

Published

on

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali. (Foto/Ist)

TANA TIDUNG, SuaraBorneo.com – Pemerintah daerah (Pemda) wajib memberikan bantuan kepada setiap partai politik (Parpol) terutama yang sudah memiliki kursi di legislatif. Bantuan diberikan setiap awal bulan atau awal tahun melalui anggaran murni setiap tahunnya.

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali berharap setiap parpol yang mendapatkan bantuan parpol untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingan untuk membesarkan parpol.

“Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) juga jangan telat. Kadang kami yang harus minta kepada teman-teman parpol, untuk SPJ-nya. Tapi, kalau misalnya anggaran parpol belum dibagikan, diminta lagi, ditanya-tanya. Kalau dibagikan, kumpul (SPJ) terlambat,” ujarnya, Selasa (14/3/2023).

Ia berharap tidak ada lagi pihak pemkab meminta SPJ Parpol untuk dilaporkan. Sehingga, bantuan yang sudah dianggarkan memiliki regulasi dan ada dasarnya untuk bisa dimanfaatkan membesarkan parpol.

“Ayo ciptakan demokrasi yang umum, bebas, langsung dan rahasia. Tetapi tentunya juga dengan suasana yang kondusif dan kekeluargaan,” tuturnya.

Perbedaan dalam pilihan politik merupakan sebuah hal yang lumrah dalam demokrasi.

Ia katakan, jika tidak ada dinamika, maka tidak akan tercipta pemimpin yang hebat.

Sedangkan jika ada dinamika, ada salah satu parpol yang saling menyerang pemerintah bisa memberikan kritik yang baik untuk membangun.

Parpol sebagai kontrol pemerintah, memastikan pemerintah sudah tegak lurus saat membuat kebijakan dan masih harus dikritik. Terutama parpol yang memiliki perwakilan di legislatif.

Namun, tetap menciptakan demokrasi yang kondusif di Tana Tidung dengan kritik yang konstruktif.

Ibrahim menyampaikan, kritik yang konstruktif untuk membangun dengan memberikan gagasan, masukan dan saran.

“Kritik itu sangat bagus dan menurut saya sangat asyik. Kalau permainan politik itu tidak ada yang pro dan kontra, maka tidak akan cantik dan bagus. Kami sebagai Pemda membuka diri untuk di kritik dan diberikan masukan, saran,” imbuhnya. (mdadv)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Lima Pesanan Wali Kota Tarakan Waktu Disahkan SK PNS

Published

on

Sekretaris Daerah Kota Tarakan H. Hamid S. SE, Para Asisten dan sejumlah kepala OPD Pemkot Tarakan. (Foto/Ist) 

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kota Tarakan mengelar acara Penyerahan SK PNS, mengambil Sumpah PNS, dan sekaligus melantik PNS dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan, Sabtu (11/3/2020).

Prosesi ini diikuti oleh para PNS formasi penerimaan CPNS tahun 2021 dan juga para PNS yang belum berkesempatan mengambil sumpah pada periode sebelumnya, turut Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Tarakan H. Hamid S. SE, Para Asisten dan sejumlah kepala OPD Pemkot Tarakan.

Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M. Kes., menekankan, kelulusan CPNS merupakan murni kerja dan kemampuan para peserta. CPNS yang lolos merupakan orang-orang pilihan, dan “Proses menjadi pegawai tidak mudah. Begitu juga selama menjadi pegawai tidak mudah,” kata Walikota.

Untuk itu, Walikota berpesan agar semua CPNS menjalankan amanah sebaik mungkin. Ia tak ingin mendapat kabar ada CPNS yang memiliki etos kerja buruk, terkhusus bagi CPNS yang resmi diambil sumpahnya.

Wali Kota juga menyampaikan selamat atas beralih peralihan status menjadi PNS, “Pengambilan sumpah ini juga sekaligus dilaksanakan dengan pelantikan dalam jabatan fungsional pertama bagi para PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional.

Atas nama Pemerintah Kota Tarakan, perkenankan saya menyampaikan selamat atas ditetapkannya Saudara menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan,” ucap Wali Kota.
Khairul juag di kesempatan ini memberikan arahan bagi para PNS untuk : Pertama, memperkuat jati diri sebagai ASN yang memiliki core value BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)
Kedua, mencintai Medan tugas. “Salah satu fungsi PNS adalah perekat bangsa.

Maka di mana pun bertugas, masing-masing PNS harus memiliki orientasi pengabdian jangka panjang,” tegasnya.
Ketiga, para PNS diminta untuk jangan pernah ragu untuk meningkatkan kompetensi diri baik dari segi pengalaman, skill, dan ilmu pengetahuan.

Keempat, PNS diminta untuk membekali diri dengan soft skill, misalnya dalam membangun jejaring kerja yang suportif, meningkatkan kecerdasan emosional, hingga kecerdasan finansial.
Kelima, para PNS diminta untuk menjaga nama baik institusi, pribadi, dan keluarga.

Jadi “Setiap ASN adalah cerminan dari lembaganya, mari kita bangun citra ASN yang positif, yang akan menjadi bekal kita semua dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik,” tutup Wali Kota. (mdd).

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Pemprov Ajak TPID Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilkan Inflasi

Published

on

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang SH M.Hum menekankan tim pengendalian inflasi daerah (TPID). (Foto/Ist) 

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang SH M.Hum menekankan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) terus menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik dan menekan inflasi tetap rendah dan stabil.

“Sebab kunci pengelolaan ekonomi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang terjaga,” kata Gubernur Drs. H. Zainal di Tarakan, Kamis (9/3/2023).

Di Tarakan, Gubernur membuka kegiatan high level meeting (HLM) TPID Kalimantan Utara 2023. Kegiatan ini turut dihadiri Forkompinda Kalimantan Utara seperti Ketua DPRD, Kapolda, Danrem, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Bank Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMN.

Gubernur memberi respons positif atas kehadiran unsur forkopimda dan peserta lain kegiatan ini.

Menurutnya, untuk menurunkan inflasi ke level rendah dan stabil membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengingatkan perlunya koordinasi lebih intensif demi menjaga stabilitas harga terutama menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Identifikasi isu dan permasalahan sejak dini diharapkan berguna dalam mengantisipasi laju inflasi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ekonomi Kalimantan Utara pada 2022 tumbuh 5,34 persen dibandingkan 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha akomodasi dan makan minum sebesar 10,94 persen.

Adapun dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen ekspor barang dan jasa sebesar 6,56 persen.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Kalimantan 2022 tumbuh 4,49 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan 6,45 persen.

Adapun Kalimantan Utara menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 5,34 persen.

“Namun demikian kita perlu waspada karena pada Februari 2023 Kalimantan Utara mengalami inflasi 4,64,” kata Gubernur Drs. H. Zainal. (md/admin)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Kegiatan Wisuda Ulul Albab Hasilkan Generasi Yang Mulia

Published

on

dihadiri langsung oleh Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M. Kes., Kepala Cabang Disdikbud Kaltara Wilayah Tarakan, Plt. Kepala Kantor Kemenag Tarakan. (Foto/Ist)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Sekolah Islam Terpadu Ulul Albab Tarakan mengelar kegiatan Wisuda Tahfidz Angkatan VII Tahun Ajaran 2023 untuk 299 Wisudawan dan Wisudawati dengan tema “Bersama Qur’an Raih Kemenangan Hakiki” di Kayan Hall Hotel Tarakanplaza, Minggu (5/3/2023).

Acara ini turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M. Kes., Kepala Cabang Disdikbud Kaltara Wilayah Tarakan, Plt. Kepala Kantor Kemenag Tarakan, Para Pengawas, Pembina, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ulul Albab Tarakan beserta Seluruh Civitas Akademika, Seluruh Wisudawan Tahfidz dan Orang Tua/Wali Siswa.

Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M. Kes., dalam sambutnya ”Program ini adalah bentuk apresiasi atas prestasi siswa yang sudah mampu hafal minimal 1 juz hingga 30 juz,” karena itu mari kita bersyukur karena program wisuda hafalan Alquran yang diadakan setiap tahun ini diikuti dengan penuh antusias dan semarak oleh seluruh peserta didik.

Lanjut Walikota katakan merasa bersyukur karena sangat menginspirasi, acaranya sangat bagus dan penuh inspiratif, ke depan minimal harus mempertahankan bila perlu lebih baik lagi,”ujarnya Khairul.

Mudah mudahan dengan diwisudanya para Tahfizh ini tertanam di hati para santri yang telah diwisuda dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan kami berharap jangan hanya Tahfizh tapi tahsinnya harus lebih baik. Apalagi sudah diterapkan metode Sedayu mudah mudahan bisa berjalan dengan baik dan juga berkah.

Khairul juga menjelaskan bahwa pembangunan di bidang pendidikan tidak dapat dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah daerah saja, namun perlu dilakukan melalui pendekatan inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah Kota Tarakan sendiri akan terus mendukung upaya pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya di bidang pendidikan dan pembinaan iman dan taqwa bagi umat Islam di Kota Tarakan, termasuk yang telah dilakukan oleh Sekolah Islam Terpadu Ulul Albab.

Semoga dengan wisuda yang dilakukan hari ini menjadi penyemangat ananda sekalian untuk terus me-murojaah dan terus menambah hafalan Al Qurannya. Semoga Allah memudahkan sehingga seluruh nnanda sekalian dapat menyelesaikan hafalan hingga 30 juz nantinya. (mdd)

Bagikan ke
Continue Reading

Umum

Populer