SAMBAS, suaraborneo.com – Menyikapi adanya permintaan pengadaan perangkat sinyal internet oleh masyarakat di Dusun Sibab, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, akan dibangun Tower Mini atau Wifi.

Kepala Desa Seret Ayon, Mikail Ika mengungkapkan bahwa pengajuan adanya sinyal Internet di Dusun Sibab Desa Seret Ayon sudah dilakukan sejak jauh hari.

“Pengadaan masuknya sinyal Internet di Dusun Sibab sudah saya ajukan jauh hari. Saat pak Camat dulu datang ke Desa Seret Ayon sudah kita sampaikan. Kepada Pemda dan Dewan yang menjabat, Telkom juga sudah,” tutur Mikail Ika pada Minggu, (19/3) sore hari di Hotel Lala Golden Bengkayang.

Kepala Desa Seret Ayon, Mikail Ika beranggapan bahwa dalam waktu dekat pembangunan Mini Tower atau Wifi Telkom akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Dusun Sibab.

“Kemungkinan dalam waktu dekat akan dibangun Mini Tower atau Wifi Telkom di Dusun Sibab, karena sudah diajukan jauh hari,” ucapnya.

Mikail Ika berharap pembangunan Mini Tower atau Wifi Telkom dapat cepat terealisasi, agar masyarakat Dusun Sibab dapat menikmati jaringan internet dari rumah. (Robin)

MARTAPURA, SuaraBorneo.com – Sebagai wujud kepedulian terhadap bidang sosial kemasyarakatan, Bank Kalsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan perlengkapan penanganan kebencanaan. Bantuan diberikan guna mendukung pemberian layanan yang cepat dan terarah dalam penanganan bencana dan kegiatan bakti sosial kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial Prov. Kalsel. Dana senilai Rp100 juta dikucurkan untuk pengadaan perlengkapan kebencanaan yang terdiri atas Tenda Serbaguna, Tenda DOP, Tenda Kerucut, Meja Makan dan Kursi Lipat.

Secara simbolis bantuan diserahkan Komisaris Bank Kalsel, Ir. Rizal Akbar Sarupi, M.AP., yang didampingi oleh Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi, Kepada Plt. Kepala Dinas Sosial Prov. Kalsel, Muhammadun, AKS. M.IKom, disela seremonial pembukaan Jambore Akbar Relawan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Bergerak, di Bumi Perkemahan Alam Roh, Kiram, Kabupaten Banjar, Jum’at (3/3/2023).

Menanggapi bantuan tersebut, Muhammadun, selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Prov. Kalsel menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Bank Kalsel melalui program CSRnya.

“Atas nama Dinas Sosial Prov. Kalsel, kami berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Bank Kalsel melalui bantuan CSR Bank Kalsel berupa perlengkapan penanganan dan penanggulangan bencana serta bakti sosial kemasayarakatan. Kami akan gunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya, khususnya untuk penanganan bencana dan bakti sosial sebagaimana diamanatkan oleh Bank Kalsel,” tuturnya.

Dikesempatan yang sama, Rizal Akbar Sarupi selaku Komisaris Bank Kalsel menyampaikan komitmen Bank Kalsel untuk senantiasa mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama terkait dengan penanganan kebencanaan dan bakti sosial kemasyarakatan yang dilakukan Dinas Sosial Prov. Kalsel.

“Melalui bantuan ini, kami berharap dapat mengoptimalkan pelayanan para relawan Dinas Sosial Prov. Kalsel dalam aktivitasnya melakukan penanganan dan penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan. Semoga para relawan kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan saat menjalankan tugasnya, serta menjadi amal jariyah bagi kita semua,” pungkasnya. [adv/ad]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Sebagai bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berikan bantuan kepada korban yang terdampak banjir di Kabupaten Banjar, sebesar Rp25 juta. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Bupati Kabupaten Banjar, H .Saidi Mansyur, di Mahligai Sultan Adam Martapura di Kabupaten Banjar, Jum’at (3/3/2023).

Turut mendampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi dan Kepala Cabang Martapura, A. Fauzi Noor. Bupati Banjar, H.Saidi Mansyur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepedulian Bank Kalsel terhadap musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel telah memberikan bantuan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebesar Rp25 juta, yang akan kami salurkan dan didistribusikan bantuan ini melalui Forum Jurnalis Banjar (FJB) yang nantinya akan di serahkan langsung kepada warga yang terdampak aliran banjir di wilayah Kabupaten Banjar,” terang Saidi.

Di kesempatan yang sama juga, Plt Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah banjir dialami masyarakat Kabupaten Banjar.

“Bantuan yang kami berikan merupakan wujud kepedulian Bank Kalsel terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Dengan bantuan ini, kami harap dapat meringankan beban masyarakat Kabupaten Banjar, dan semoga musibah ini segera berakhir, sehingga aktifitas masyarakat dapat kembali pulih seperti sedia kala,” pungkas Fachrudin. [adv/ad]

BALANGAN, SuaraBorneo.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Bank Kalsel Cabang Paringin meresmikan program Sanggam Babungas atau pinjaman kredit tanpa bunga untuk para pelaku usaha di Balangan.

Hal tersebut ditandai dengan penandatangan kesepakatan, Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Balangan H Abdul Hadi dan Kepala Cabang Bank Kalsel Paringin Agus Setiawan yang berlangsung di Kantor Bank Kalsel Cabang Paringin, Senin (20/2/2023).

“Program tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan, khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Semoga dengan adanya program ini bisa membawa pengusaha UMKM lebih berkembang dan maju,” ucap Abdul Hadi.

Sementara itu, Kepala Bank Kalsel Cabang Paringin Agus Setiawan mengatakan akan terus membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Balangan.

“Kita akan dukung program Pemkab Balangan agar terus bisa bersinergi dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut ada beberapa pelaku UMKM yang hadir saat launching, mereka merasa senang dan terbantu dengan adanya program Sanggam Babungas.

“Merasa senang dan terbantu dengan adanya program kredit tanpa bunga ini, kami sangat mendukung sekali dengan program sanggam Babungas tersebut,” ucap Siti Nur Hajratunnaim pelaku UMKM asal Haur Batu, Paringin.

“Sangat terbantu dengan program tersebut dan untuk proses peminjaman juga sangat mudah tidak dipersulit sama sekali oleh Bank Kalsel, semoga program ini tetap berlanjut,” timpal Zuraidah yang juga salah satu pelaku UMKM toko plastik di Pasar Tradisional Adaro. [ad/adv]

PELAIHARI, SuaraBorneo.com – Kemajuan Kabupaten Tanah Laut (Tala) khusunya di bidang pembangunan dan lapangan kerja diharapkan masyarakat setempat, salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (JP2B).

Ketua LSM JP2B, H Dony mengatakan ada beberapa pembangunan yang mangkrak, seperti Mall Pelaihari City yang dibangun PT. Perembee dan PT. Pelaihari Cipta Laksana, harusnya Kepala daerah selaku pemimpin bagi masyarakatnya harus bisa melindungi dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat.

“Pemerintah wajib menciptakan iklim yang kondusif dan membuat kepastian hukum kepada para investor, sebagaimana Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” ujarnya, Sabtu (11/2/2023).

Seperti dikutip pada pasal 10 Ayat (1) AUPB, lanjutnya. Yang dimaksud Undang-Undang ini meliputi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum dan Pelayanan yang baik.

“Jika mencermati undang – undang di atas tentunya membuat masyarakat percaya dan meyakini bahwa Pemerintah tidak mungkin khianat, Pemerintan tidak mungkin mencelakakan rakyatnya, karena rakyat berharap dan berlindung dengan Pemerintah,” tegasnya.

Dikatakan H Dony, faktanya saat ini tidak ada kepastian hukum di Kabupaten Tanah Laut, hal tersebut dapat dibuktikan, salah satunya janji-janji yang sudah tertulis sebagaimana kesepakatan bersama Pra Perdamaian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. Perembee dan PT. Pelaihari Cipta Laksana tanggal 20 Januari 2022 yang lalu.

Dimana kesepakatan tersebut sudah di tanda tangani di atas materai dan bersetempelkan lambang Garuda, sebagai lambang Pemerintahan dan di saksikan oleh Kabag Hukum dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

“Menurut info yang kami terima belum ada satupun yang di realisasikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dimana ada kepastian hukum bagi investor yang sudah berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut?,” katanya.

H Dony menambahkan, Investor seperti apa lagi yang diharapkan? Sementara PT. Perembee bukan hanya berinvestasi, namun sudah menghibahkan lahan 10 hektar untuk pembangunan RSUD H. Boejasin dan membuatkan akses jalan menuju rumah sakit tersebut.

Namun faktanya hingga saat ini Investasi PT. Perembee tersebut masih mangkrak, kami menduga ada sesuatu, jika investasi tersebut sampai mangkrak, saat ini masyarakat perlu kepastian hukum, masyarakat perlu kesejahteraan melalui pembangunan padat karya agar bisa menciptakan lapangan kerja yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Tidak perlu pencitraan mencari Investor dengan janji akan mempermudah perijinan, sementara investasi yang ada saat ini masih mangkrak, kami sebagai masyarakat asli Tanah Laut berharap disisa waktu Sukamta-Abdi bisa memberikan yang terbaik bagi Tanah Laut, jangan malah proyek Mall Pelaihari City yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tanah Laut malah di persulit dan disegel,” imbuhnya.

Jika memang Kepala Daerah benar-benar komitmen dan amanah menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan ingin memajukan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, harusnya sudah membuat Peraturan Daerah sebagaimana perintah Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal : 278 ayat (1) dan ayat (2), Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor: 24 tahun : 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, harusnya Kepala Daerah bisa memberikan insentif kepada investor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan bisa memberikan fasilitas pendanaan dan pembiayaan, menyediakan infrastruktur serta perlindungan hasil kreatif sebagaimana pasal 10 pada undang-undang nomor 24 tahun 2019 tersebut di atas.

“Karena menurut saya apa yang di ciptakan PT. Perembee pada proyek kawasan Mall Pelaihari City adalah proyek ekonomi Kreatif yang bisa menciptakan lapangan kerja, menambah PAD dari BPHTB, PPH, PPN, dan PBB, serta pembagian hasil parkir,” pungkasnya. [ad/sb]

KOTABARU, SuaraBorneo.com – Upaya mengendalikan inflasi perlu diperkuat sejak dini. Pesan itu mengemuka dari Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan dengan TPID Kabupaten Kotabaru di Kantor Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Selasa (24/1/2023).

Membuka rangkaian rapat koordinasi, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif menyebut berdasarkan data BPS, Kotabaru merupakan daerah dengan tingkat inflasi tertinggi pada 2022, yakni mencapai 8,65% (year-on-year). Beberapa hal yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kotabaru adalah kenaikan harga BBM, faktor cuaca, kenaikan tarif angkutan udara, serta penurunan produksi beras lokal akibat serangan hama tungro.

“Untuk itu, pihaknya berharap rapat koordinasi ini bisa ditindaklanjuti dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi yang terukur oleh jajarannya sehingga upaya pengendalian inflasi di Kotabaru berjalan lebih optimal,” harapnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menahan pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itu, pihaknya mendorong TPID Kotabaru untuk melakukan upaya ekstra pengendalian inflasi sejak dini, antara lain dengan cara meningkatkan produksi pangan, mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD), serta merealisasikan anggaran pengendalian inflasi secara lebih terukur. Di samping itu, distribusi elpiji 3 kilogram secara tertutup. Skema itu telah dipraktikkan oleh Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru untuk mengatasi tingginya harga bahan bakar rumah tangga,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Wahyu Pratomo menyarankan agar TPID Kotabaru menempuh empat langkah strategis untuk mengendalikan inflasi.

“Pertama, melaksanakan operasi pasar dan pasar murah secara lebih terencana dan terfokus pada lokasi sampling inflasi. Kedua, mengoptimalkan penggunaan cold storage agar komoditas pangan strategis memiliki daya tahan yang lebih lama. Ketiga, perluasan KAD dengan Sulawesi yang ditunjang dengan penyaluran subisidi ongkos angkut. Terakhir, upaya edukasi petani soal metode tanam, hilirisasi, dan rantai dagang yang lebih optimal,” ungkapnya.

Rapat koordinasi merupakan agenda kerja rutin TPID Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk evaluasi kinerja pengendalian inflasi, serta wadah untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi. Ke depan, sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia melalui TPID dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. [ad/bi]

BARABAI, SuaraBorneo.com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap ustadz/ustadzah yang telah berjasa dalam memberikan ilmu agama Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memberikan bantuan paket sembako kepada ustadz/ustadzah di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin llung Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui KCPS Barabai.

Adapun dalam penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Kepala Cabang Pembantu Syariah Barabai, Ahda Muyassir kepada perwakilan Ustadz Pondok Pesantren Nurul Muhibbin llung Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

“Semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat dan dapat mencukupi kebutuhan sembako ustadz/ustadzah Pondok Pesantren Nurul Muhibbin llung Kabupaten Hulu Sungai
Tengah,” pesannya.

Bagi Donatur dan Sahabat Gen-K yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv/ad]