Banjir Merendam Kawasan Kedoya Utara Jakbar – SuaraBorneo.com
Connect with us

Jakarta

Banjir Merendam Kawasan Kedoya Utara Jakbar

Published

on

Banjir merendam permukiman warga Kedoya Utara. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Hujan yang mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta mengakibatkan sejumlah ruas jalan ibu kota terendam banjir pada Senin (27/2/2023). Seperti halnya yang terjadi di kawasan Kedoya, Jakarta Barat (Jakbar).

Kedoya Jakarta Barat menjadi salah satu wilayah yang paling banyak pemukiman warga yang terdampak banjir.

Banjir merendam permukiman warga di RT 01, 02, 03 Dan 04 Menurut warga sekitar, air mulai masuk ke dalam rumah sejak pukul 23:00 WIB.

Banjir disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi, Terus kali di belakang sana (Kali Pesing), banjir masih dapat meningkat apabila hujan datang lagi

Sementara itu, warga sekitar bernama Sarijal mengungkapkan, banjir yang terjadi dikarenakan luapan kali di belakang permukiman warga.

“Saat ini juga belum surut dan air malah menambah, ini banjir sampai masuk ke rumah. Pas airnya masuk untungnya sudah kita naikan semua barang-barang, mulai dari TV sampai barang elektronik lainnya,” ujarnya. [azs]

Bagikan ke

Jakarta

Gubernur Terima Penghargaan dari Institut Kesenian Jakarta, Dedikasi Terhadap Dunia Seni Peran di Kalsel

Published

on

Kepedulian Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin dapat anugerah Penghargaan IKJ 3 Tahun 2024. (Foto/Adpim)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kepedulian Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin terhadap dunia kesenian khususnya seni peran di Banua mendapatkan apresiasi dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Pada anugerah Penghargaan IKJ 3 Tahun 2024 bertajuk Seni untuk Kehidupan yang digelar di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024) malam, Gubenur Paman Birin menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Rektor IKJ, Dr. Indah Tjahjawulan.

Gubernur Paman Birin hadir pada penghargaan IKJ 3 Tahun 2024 didampingi Sandi Fitrian Noor, putra sulungnya yang juga anggota DPR RI terpilih 2024-2029.

Suasana malam itu meriah, terlihat Paman Birin duduk disamping Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana dan tokoh seniman Yadi Muryadi, serta sejumlah pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta (YSBJ).

Begitu diumumkan meraih Anugerah IKJ, Paman Birin diperkenankan naik di atas panggung dan dikelilingi oleh aktor teater sembari membawa microphone

“Selamat malam untuk kita semua, senantiasa diberi kesehatan. Alhamdulillah, saya tak menyangka dan sungguh luar biasa. Sebuah penghargaan yang bergengsi, tentu saya wajib datang pada malam ini,” ucap Paman Birin di atas panggung Teater Besar, TIM.

Paman Birin juga mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap IKJ atas terselenggaranya acara yang ketiga ini. Sehingga, Paman Birin menginginkan eksistensi dunia seni peran terus tumbuh di kalangan masyarakat.

Dalam hal itu, Paman Birin berharap dalam dunia kesenian makin diminati banyak orang, terlebih kalangan mudah yang menjadi generasi akan datang.

“Bidang seni peran sangat berguna di masyarakat. Karena menghibur warga Indonesia maupun daerah,” tutur Paman Birin yang merupakan inisiator Kiram Arts Festival Kalsel 2023 itu.

Dukungan Gubernur Kalsel dalam dunia kesenian, khususnya dunia keaktoran tak lepas dalam mengenalkan kesenian ke kancah internasional.

Pada ajang event bergengsi Kiram Art Festival Kalsel 2023 itu pernah mengundang seniman asal Malaysia, Philipina, Kamboja, Thailand, Jepang, Hongkong, Taiwan, India, Zimbabwe, Ghana, Australia, New Caledonia, New Zealand, Inggris, Swedia, Italia, Jerman, Colombia dan Belanda.

Bagaimana tidak, dengan dukungan itu,Paman Birin sangat peduli terhadap dunia kesenian di Banua. Dalam kesempatan itu, dirinya sangat tersanjung atas penghargaan IKJ terhadap anugerah kesenian dalam kategori pejabat publik tersebut.

“Saya salut dan merasa istimewa pada malam ini. Terimakasih kepada pengurus IKJ dan panitia atas undangannya dan kami akan terus mendorong perfilman di Kalimantan Selatan,” tutup Paman Birin.

Penghargaan itu turut disaksikan dan dihadiri oleh sejumlah aktor, sutradara, pelawak di antaranya yakni Indro Warkop, Prilly Latuconsina, Joko Anwar, serta artis lainnya.

Tampak hadir juga Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Tenaga Ahli Gubernur Rizal Akbar dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan, Zainal Helmie dan sebagainya. [ad/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Ombudsman RI Selamatkan Kerugian Masyarakat di Sektor Perekonomian Hingga Rp 68,7 Miliar

Published

on

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pada kurun waktu 1 Januari hingga 5 Juni 2024, Ombudsman RI dalam hal ini Keasistenan Utama III berhasil menyelamatkan kerugian masyarakat pada pelayanan publik khususnya sektor perekonomian I mencapai Rp 68,7 miliar.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan, valuasi kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada setiap laporan masyarakat. Realisasi penyelamatan kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada laporan masyarakat yang telah ditutup dan telah memperoleh penyelesaian permasalahan.

“Setiap ada pelapor yang melaporkan, saya selalu tanya berapa nilai kerugiannya. Potensi kerugian adalah apa yang diklaim oleh masyarakat menjadi kerugiannya, sedangkan realisasi penyelamatan kerugian adalah nilai pengembalian yang Pelapor dapatkan karena aduannya terselesaikan,” terang Yeka dalam Media Briefing di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Jumat (14/6/2024).

Dirinya menyebut, sejak 2021 hingga 5 Juni 2024, potensi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan pelayanan publik di sektor Perekonomian I mencapai Rp 485,4 miliar. Namun, total realisasi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan tersebut mencapai Rp 398,9 miliar atau sekitar 82,19% dari total potensi penyelamatan.

Sedangkan jumlah penanganan laporan masyarakat yang diregister mulai 2021 hingga Juni 2024 oleh Keasistenan Utama III sebanyak 242 laporan, dengan rincian 133 (46.7%) laporan telah diselesaikan dan 109 (53.3%) laporan dalam tahap penanganan. Substansi laporan terbanyak di sektor Perekonomian I adalah terkait bidang perbankan, perasuransian dan jaminan (124 aduan); perdagangan, industri, dan logistik (75 aduan); pertanian dan pangan (19); pengadaan barang dan jasa (16 aduan); dan perpajakan, kepabeanan dan percukaian (8 aduan).

Sedangkan lima instansi paling banyak dilaporkan pada substansi perekonomian I yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan PT Perikanan Indonesia.

Tahun ini, Tindakan Korektif yang disampaikan Ombudsman RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah dilaksanakan oleh terlapor dalam hal ini Bappebti. Ombudsman RI telah melakukan penyelesaian 15 laporan masyarakat tentang maladministrasi pada Bappebti dalam penanganan pengaduan nasabah perdagangan berjangka komoditi.

Bentuk pelaksanaan Tindakan Korektifnya adalah adanya mekanisme koordinasi antara Bappebti, Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI dalam hal proses penyidikan. Kemudian juga ada penerapan Pasal 156 ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2014 yang dapat memberikan deterrent effect kepada pialang berjangka. Selain itu, telah dilaksanakan proses perbaikan mekanisme penyelesaian perselisihan nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi.

“Ombudsman mengapresiasi instansi baik kementerian maupun lembaga yang telah menjalankan Tindakan Korektif dari Ombudsman RI. Hal ini merupakan langkah perbaikan kualitas pelayanan publik. Bagi yang belum melaksanakan Tindakan Korektif, Ombudsman terus berupaya mengingatkan karena ujungnya adalah untuk masyarakat penerima layanan,” terang Yeka.

Sedangkan, Kementerian Pertanian belum sepenuhnya menjalankan Tindakan Korektif dalam hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) tentang Maladministrasi dalam layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan pelaksanaan wajib tanam bawang putih. Yeka menyebutkan, Menteri Pertanian belum melakukan pelimpahan kewenangan kebijakan ketersediaan dan keamanan pangan komoditas bawang putih kepada Badan Pangan Nasional. Kemudian, Direktur Jenderal Hortikultura belum melakukan upaya perbaikan perihal pemusatan kebijakan terkait pengelolaan, pelaksanaan wajib tanam, dan produksi bawang putih pada Direktorat yang memiliki tugas peningkatan produksi bawang putih.

Selanjutnya, Keasistenan Utama III akan memfokuskan pada 6 isu yakni systemic review layanan tata kelola industri kelapa sawit, pengawasan penyaluran bantuan pangan, penyaluran LPG bersubsidi, layanan Bea dan Cukai, pupuk bersubsidi dan layanan BP Tapera.

“Terkait pengawasan BP Tapera, Ombudsman akan mendorong kejelasan produk layanan, kepastian jaminan keamanan tabungan dan manfaat kepesertaan, perbaikan regulasi agar tidak memberatkan masyarakat dengan rumusan kepesertaan yang terukur,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III Kementerian PPN/Bappenas, Andi Setyo Pambudi dalam kesempatan yang sama mengatakan peran Ombudsman RI sebagai lembaga memberi pengaruh memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan lembaga lain yang memiliki fungsi memberikan sanksi. Upaya yang dilakukan Ombudsman selama ini dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahaan maladministrasi diharapkan terus memberikan dampak dalam hal perbaikan layanan publik. “Ombudsman memastikan negara hadir dalam konteks pembangunan,” ujarnya. Peran media massa juga sangat penting dalam misi Ombudsman RI untuk menjadi lembaga pemberi pengaruh pada pengawasan pelayanan publik. [ad/ril]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Dua Kali Beruntun, Gubernur Kalsel Terima TPID Award dari Presiden Jokowi

Published

on

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor menerima penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award Tahun 2024. (Foto/Adpim)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman menerima penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award Tahun 2024 yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (14/6).

TPID Award 2024 yang diterima Paman Birin ini adalah kali kedua secara beruntun yang sebelumnya menerima TPID Award Tahun 2023.

Penyerahan TPID Award 2024 ini diserahkan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024.

Keberhasilan Paman Birin menerima TPID Award 2024 ini atas raihan Provinsi Kalimantan Selatan dalam kategori sebagai “TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2024” di wilayah Kalimantan dan mampu menyisihkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang menjadi nominasi penerima penghargaan ini.

Begitu diumumkan menjadi provinsi terbaik regional Kalimantan, Gubernur Paman Birin yang mengenakan kemeja sasirangan dan peci hitam diapit kepala daerah penerima TPID Award 2024 pun menerima piala dari Presiden Jokowi.

Penghargaan yang sama diterima Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Jawa-Bali, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kawasan Sulawesi, Provinsi Kepulauan Riau untuk kawasan Sumatera, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kawasan Nusa Tenggara dan Papua.

Pada penyerahan penghargaan ini, Presiden Jokowi didampingi Ketua TPID Pusat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Keberhasilan menerima TPID Award dua kali berturut-turut pada 2023 dan 2024, Gubernur Paman Birin menyampaikan rasa syukur dan bahagia atas kepercayaan pemerintah pusat terkait kinerja pengendalian inflasi yang selama dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Kita bersyukur dan berterimakasih atas kepercayaan dan penghargaan ini. Ini membuktikan kinerja kita untuk upaya pengendalian inflasi di Banua,” ujar Paman Birin yang didampingi Hj. Raudatul Jannah, Ketua TP PKK Kalsel yang sekaligus Plt. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel.

Tampak mendampingi Paman Birin juga Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Berkatullah.

Keberhasilan meraih TPID Award 2024 ini, kata Paman Birin, saat itu, adalah bukti sinergitas dan kerjasama yang baik antara Pemprov Kalsel bersama seluruh stakeholders dalam upaya pengendalian inflasi di Banua.

Penghargaan ini, ungkap Paman Birin sebagai motivasi Pemprov Kalsel serta kabupaten/kota untuk terus fokus terhadap upaya pengendalian inflasi.

“Kita semua di Banua bergerak bersama-sama dalam upaya mengendalikan inflasi bersama TPID Kalsel. Semua stakeholder terlibat, baik pihak Pemprov, Pemkab/Pemkot, BUMD, BUMN, ASN hingga TP PKK Kalsel dan TP PKK Kabupaten/Kota,” ungkap Paman Birin.

Pemerintah pusat memberikan TPID Award 2024 atas dasar keberhasilan Paman Birin selaku Gubernur Kalsel diantaranya dalam upayanya melakukan sinergi pengembangan padi apung dan pemanfaatan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk operasi pasar dalam rangka pengendalian inflsi beras.

Sementara itu, pada pelaksanaan Rakornas TPID Tahun 2024 ini mengusung tema Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stablitas Harga.

Penganugerahan TPID Award 2024 diberikan kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.

Dalam sambutan dan arahannya, Jokowi menyebutkan inflasi saat ini dalam kondisi sangat baik atau segar. Jika melihat 10 tahun lalu ujarnya, inflasi masih berada di angka 9,6% dan sekarang ada di 2,84 persen.

Disebutkan Jokowi, setiap ia ke daerah, hal pokok yang selalu ditanyakan adalah berapa inflasinya dan bagaimana pertumbuhan ekonomi setempat. Tujuan supaya semuanya peduli terhadap hal yang sangat penting yakni soal inflasi ini.

“Begitu inflasi naik misalnya 9,6 persen , pertumbuhan ekonomi kita di angka 5 persen, ini berat. Yang merasakan adalah rakyat,” ujar Jokowi.

Namun diingatkan, sudah mendengar warning dari Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada ‘neraka iklim’. Suhu akan mencapai rekor tertinggi 5 tahun ke depan.

“Hati-hati dan satu tahun terakhir ini kita merasakan betul adanya gelombang panas,” ucapnya lagi.

Peringatan lainnya yang disampaikan yakni terkait warning dari WHO bahwa pada 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat.

“Ini yang harus direncanakan, diantisipasi sejak mulai sekarang,” pesan Jokowi. [ad/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Cek Lapangan, Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Tumpang Tindih Regulasi Kelapa Sawit

Published

on

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika gelar rapat bersama anggota. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Ombudsman RI menemukan indikasi potensi maladministrasi pada tata kelola industri kelapa sawit yang ditandai dengan adanya tumpang tindih regulasi. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya akan turun ke lapangan bersama-sama dengan para stakeholder terkait lainnya untuk melihat bagaimana implementasi regulasi pada Tata Kelola di industri Kelapa Sawit.

“Kita akan turun bareng-bareng, kita ajak para stakeholder terkait. Kita akan lihat sama-sama penerapan regulasi di lapangan bagaimana. Sejauh mana penyimpangan terjadi di lapangan,” ujarnya dalam Diskusi Publik Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan poda Senin (27/5/2024).

Yeka mengatakan ada beberapa regulasi yang membuat pelayanan publik pemerintah di industri kelapa sawit terganggu. “Adanya tumpang tindih ijin lahan. Misalnya lahan kelapa sawit yang dianggap masuk kawasan hutan. Mau sampai kapan masalah ini berlarut? Ini harus ditata tanpa ada pihak yang dirugikan,” tegas Yeka. Ombudsman juga mempertanyakan bagaimana kesejahteraan petani kelapa sawit selama ini.

Terkait persoalan tumpang tindih lahan dan kawasan hutan serta perizinan, Ombudsman melihat terdapat benturan regulasi antara rezim kawasan dan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang membingungkan petani dan pelaku usaha mulai dari penunjukan, tata batas, pemetaan dan penetapan.

Ombudsman dalam hal ini telah memetakan masalah dalam tata kelola industri kelapa sawit. Pertama, terkait lahan dan perizinan seperti kepastian ijin lokasi lahan perkebunan sawit, terkendala isu antara lain overlapping kawasan (hutan, HGU, adat). Kedua, permasalahan tata niaga, meliputi produk sawit terkendala kebijakan DMO untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri. Selain itu, pengolahan produk sawit juga terkendala kemitraan antara petani rakyat dengan industri. Terkait harga, Ombudsman menemukan tidak dapat memberikan keuntungan bagi petani, masyarakat, bahkan pedagang minyak goreng sawit. Terkait teknologi, target peningkatan produktivitas per hektar belum terpenuhi.

Terkait jumlah aduan pada isu perkelapasawitan, Yeka menyebutkan data menunjukkan pada kurun waktu 2018-2024, setidaknya terdapat 239 aduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman RI. Adapun tiga substansi aduan Masyarakat tertinggi pada isu perkelapasawitan adalah substansi agraria (pertanahan dan tata ruang) sebanyak 69 aduan, substansi perkebunan, pertanian dan pangan sebanyak 36 aduan, dan substansi penegakan hukum sebanyak 24 aduan.

Tahun ini, Ombudsman akan melakukan kajian systemic review mengenai pencegahan maladministrasi pada layanan tata kelola industri kelapa sawit. “Pencegahan maladministrasi ini sebenarnya cara paling soft untuk perbaikan pelayanan publik karena bentuknya saran. Tapi kami bisa keluarkan produk yang sifatnya memaksa. Sehingga untuk permasalahan yang paling urgen, misal perlu pencabutan suatu regulasi, maka Ombudsman bisa memberikan tindakan korektif dan rekomendasi yang sifatnya lebih mengikat,” ucap Yeka.

Diskusi publik ini menghadirkan beberapa narasumber yakni, Ketua Pusat Riset Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Budi Mulyanto, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Ernest Gunawan. Dengan penanggap di antaranya Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Puti Juli Ardika. [ad/ril]

Bagikan ke
Continue Reading

Business

Solid dan Unggul 2023, PT Indosat Tbk Siap Perkuat Transformasi Menuju AI Native TechCo

Published

on

PT Indosat Tbk (“Indosat” atau “IOH” atau “Indosat Ooredoo Hutchison” atau “Perseroan”). (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PT Indosat Tbk (“Indosat” atau “IOH” atau “Indosat Ooredoo Hutchison” atau “Perseroan”) telah mencatatkan pencapaian keuangannya secara signifikan sepanjang tahun 2023. Hari ini, Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) 2024 di Kantor Pusat Indosat yang menyetujui pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai dividen final untuk total nilai sebesar Rp2.164.029.415.416 atau setara dengan Rp268,4 per saham kepada para pemegang saham, Selasa (21/5/2024).

Pembagian dividen tahun buku 2023 ini adalah setara dengan sekitar 48% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat. Sisa laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp2.342.362.811.976 akan dialokasikan oleh Perseroan ke laba ditahan.

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Pencapaian kinerja yang solid ini tidak lepas dari hasil kontribusi para karyawan, kolaborasi dengan mitra strategis, pelanggan yang loyal, dan kepercayaan yang diberikan para pemegang saham. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang menemani perjalanan tanpa akhir Indosat, melanjutkan penciptaan nilai dalam perjalanan transformatif menuju AI Native TechCo. Dengan fokus pada inovasi teknologi dan pengembangan AI, kami siap memberikan nilai lebih kepada pemegang saham dan menghadirkan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan.”

Hingga kuartal 1 tahun 2024, Indosat mencatat total laba bersih sebesar Rp1,29 triliun yang meningkat 39,4% dibandingkan tahun sebelumnya (Year-on-Year/YoY). EBITDA mengalami peningkatan yang lebih cepat dari pendapatan, dengan pertumbuhan 22,1% YoY mencapai Rp6.509 miliar. Kinerja keuangan yang mengesankan ini mendorong kenaikan EBITDA Margin Indosat menjadi 47,0%, dan menghasilkan Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp1.295 miliar, meningkat 39,4% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Indosat terus melanjutkan komitmen ekspansi perluasan jaringan BTS 4G serta peningkatan cakupan distribusi produk dan pelayanan melalui Mini Gerai IM3 dan 3Kiosk ke berbagai pelosok pedesaan, termasuk di wilayah timur Indonesia. Untuk mendukung transformasi menjadi AI Native TechCo, Indosat aka CVn terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas konektivitas. Ini didukung oleh kemitraan strategis Indosat, melalui anak usahanya, dengan NVIDIA sebagai Cloud Partner Provider pertama di Indonesia serta inisiatif pemberdayaan perempuan dan UMKM.

Selain pembagian dividen, Rapat secara keseluruhan telah memutuskan agenda berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan, dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

3. Persetujuan atas penerapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.

4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

“Transformasi ini bukan sekedar langkah Perseroan, tetapi juga tonggak penting dalam memajukan negeri. Kami berkomitmen menjalankan strategi dengan tepat dan mengarahkan inovasi untuk mendukung masa depan Indonesia yang berkelanjutan,” tutup Vikram. [ad/ril]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

LBH AAIR Dampingi Korban Asusila Anak Dibawah Umur Oleh Oknum Pemuda Bertato di Lengan ke Polres Jakarta Utara

Published

on

Laporan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan seorang anak putus sekolah dibawah umur sebut saja LF (16). (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – AS (25), seorang pemuda bertato di lengan tangan kanannya di Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, dilaporkan ke polisi gara-gara telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan seorang anak putus sekolah dibawah umur sebut saja LF (16).

Informasi yang dihimpun, Rabu,15 Mei 2024, Pelaku melakukan aksi bejatnya, di sebuah kamar hotel, di Jl.Hotel TCL Soka 2 No.41, Rt 005 Rw 016, Kel.Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara dengan rayuan gombal dan melakukan pemaksaan kepada korban untuk melayani nafsu bejatnya.

Pada awalnya korban diajak main keluar dari rumah oleh Terlapor dan tidak tahu akan dibawa ke hotel, selanjutnya saat di TKP, korban dipaksa dan ditelanjangi lalu di setubuhi oleh terlapor.

Terungkapnya Kasus tersebut, setelah kakak kandung korban, OS, mencari adiknya kesana kemari, lantaran sejak pagi tidak kunjung pulang dan akhirnya korban pun ditemukan pada saat menjelang magrib dalam keadaan murung.

Sepulangnya korban menceritakan perbuatan pelaku kepada kakaknya dan orang tuanya, bahwa pelaku telah merenggut kegadisannya.

Setelah keluarganya menerima laporan dari Korban, kemudian korban didampingi oleh Kakanya mendatangi kantor LBH-AAIR yang bermarkas di Gedung Amanat KH.Irsyad Djuwaeli, Komplek Masjid raya Al-Amanah, Jl.Amanah No.1 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Jakarta Barat, dan selanjutnya mengadukan permasalahan ini kepada Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)-AAIR, Trio Segara, tentang perihal tersebut agar selanjutnya melakukan advokasi dan pendampingan hukum guna melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Pada awalnya sebelum melaporkan kepada pihak berwajib, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)-AAIR , Trio Segara, sempat melayangkan somasi dan undangan mediasi kepada pelaku sebanyak 2 (dua) kali kepada pelaku, agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kami sudah layangkan surat somasi pertama pada tanggal 7 Mei 2024 dan somasi kedua /terakhir pada tanggal 10 Mei 2024, bahkan diterima secara langsung oleh Pelaku, namun pelaku tidak beritikad baik untuk menyambut undangan mediasi dan penyelesaian masalah tersebut”, ujar Trio, namun pada kenyataannya AS malah mengabaikan dan menyepelekannya.
Akhirnya melalui LBH-AAIR, korban dan kakaknya mendatangi Polres Metro Jakarta Utara, pada Rabu 15 Mei 2024, jam 14.35, yang didampingi oleh tim kuasa, yang beranggotakan Mamun, Chevi dan Bang Jae.

Atas kejadian yang di alami korban tersebut, terlapor diduga telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Perlindungan Anak UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU 17/2016 dan/atau Pasal 81 UU 17/2016 dan/atau Pasal 88 UU 17/2016.

Menurut salah satu personal PPA Polres Metro Jakarta Utara, Bripka Mukhlis saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual. dengan korban anak dibawah umur katanya seraya mengatakan kasusnya telah ditangani PPA Polres Metro Jakarta Utara dan dalam proses penyelidikan. (Toto Tomas/Azis)

Bagikan ke
Continue Reading

Business

Kementerian BUMN Berkomitmen Tingkatkan Penjualan Produk UMKM Melalui Penempatan 80 Mesin Penjual Otomatis

Published

on

Iin Inawati, Direktur Utama PT Teda Asrega Nusantara. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Tren vending machine telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, vending machine awalnya hanya muncul di beberapa lokasi terbatas, seperti stasiun dan pusat perbelanjaan, menawarkan produk seperti minuman dan makanan ringan.

Namun, dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya digitalisasi, vending machine kini semakin umum dan beragam dalam penawaran produknya.

Iin Inawati, Direktur Utama PT Teda Asrega Nusantara, menjelaskan bahwa vending machine ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya digitalisasi produk lokal dan UMKM Indonesia.

“Vending machine bukan hal baru di Indonesia, tapi ini sudah masuk generasi ketiga, ada benefit sosial yakni cashless,” ujar Iin kepada awak media di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2024).

Menurut Iin, target pasar pertama mereka adalah desa. “Vending machine ini bisa menjadi dana desa yang bisa diminimalis untuk penyelewengan dana,” lanjutnya.

Salah satu inisiatif terbaru datang dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berkomitmen untuk meningkatkan penjualan produk UMKM melalui penempatan 80 mesin penjual otomatis di lokasi-lokasi strategis milik BUMN. Tren lainnya dalam penggunaan vending machine adalah penyebaran yang lebih luas dan beragam dalam penawaran produknya.

Direktur Bisnis dan Kemitraan Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol) RI, Budi Satryo, mengatakan bahwa mereka mendukung inovasi vending machine yang telah mulai menjual berbagai produk, termasuk produk lokal seperti makanan dan minuman, serta produk elektronik dan fashion muslimah.

“Kami melihat ada peluang besar, jadi kami berkolaborasi. Inkoppol ingin mengajak untuk berkembang karena negara ini sudah layak dengan teknologinya,” ujarnya.

“Peluang bisnis di Indonesia sangat besar jadi kami mencari investor ke luar negeri dan menyakinkan bahwa Indonesia sangat aman untuk berbisnis,” lanjutnya.

Data perkembangan vending machine di Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 8,1% pada tahun 2030. Saat ini, jumlah vending machine di Indonesia sekitar 4000 unit yang tersebar untuk melayani kebutuhan minuman warga nasional sekitar 250 juta.

Dengan penyebaran vending machine yang lebih luas dan beragam dalam penawaran produknya, masyarakat dapat memperoleh berbagai pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Selain itu, Dennis NA, selaku Founder and CEO Teda Internasional Group, menjelaskan bahwa vending machine juga telah menjadi lebih canggih dengan fitur-fitur yang memudahkan transaksi, seperti cashless payment dan sistem manajemen data transaksi yang dapat diakses dari jarak jauh.

Hal ini telah meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh vending machine di Indonesia, seperti harga yang lebih mahal daripada supermarket dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang vending machine. Oleh karena itu, edukasi dan penyebaran informasi tentang vending machine sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perkembangan vending machine di Indonesia.

Dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan vending machine akan terus berkembang dan menjadi lebih umum di Indonesia, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya digitalisasi dan meningkatkan kemudahan dalam membeli produk.

Sebagai upaya untuk menghadirkan wawasan dan solusi terkini terkait transaksi nontunai, perusahaan kami, TEDA Nusantara, bekerja sama dengan TEDA International Group melakukan inovasi vending machine yang berfungsi lebih komprehensif dan eksploratif dengan metode pemasaran yang masif dan edukatif.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kami akan melakukan kerjasama sinergis dengan TEDA International Group dan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara TEDA International Group dan PT. TEDA Asrega Nusantara, juga antara TEDA Asrega Nusantara dengan beberapa mitra strategis dalam negeri yang memiliki komitmen untuk menggunakan vending machine dan meningkatkan penerapan transaksi non-tunai dalam operasional bisnis mereka.

Dengan adanya kerjasama ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat dan tantangan dalam menggunakan sistem pembayaran non-tunai serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan dalam penggunaan vending machine secara komprehensif dan memajukan ekosistem keuangan digital di Indonesia. (Azis)

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Musrembang Nasional, Gubernur Kalsel Terima Penghargaan Terbaik dari Presiden Jokowi

Published

on

Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor, menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo. (Foto/Adpim)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin, menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada hari Senin (6/5).

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kalsel dalam mengembangkan program unggulan Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (Siti Hawa Lari).

Program ini dinilai inovatif dalam pengembangan usaha dan agrobisnis budi daya itik.

Paman Birin dalam kesempatan ini didampingi oleh Pj. Bupati Hulu Sungai Utara, Zackly Asswan, Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan, H. Hermansyah, Kepala Bapedda Kalsel, Ariadi Noor, Kepala Dinas Perkebunan Kalsel, Suparmi serta Guru. Sufian Al Banjari

Kalsel masuk dalam 12 provinsi terbaik, Yaitu Provinsi terbaik 2 dalam inovasi program unggulan Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (Siti Hawa Lari) lewat pengembangan usaha dan agrobisnis budi daya itik.

Inovasi SITI HAWA LARI ini dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Desa Tabudarat Hilir, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Desa Mamar dan Desa Tambalang yang digagas dan dilaksanakan berdasarkan arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin.

Pencapaian ini menjadikan Kalsel sebagai satu-satunya provinsi di Kalimantan yang meraih penghargaan dalam Musrenbangnas. Provinsi Jawa Barat berada di peringkat pertama dalam kategori ini.
Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen dan kerja keras Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program inovatif dan berkelanjutan.

Ditemui usai acara, Paman Birin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas penghargaan yang diterima Kalsel dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas penghargaan ini. Ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi dari semua pihak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Paman Birin.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kalsel dalam mengembangkan program unggulan Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (Siti Hawa Lari). Program ini dinilai inovatif dalam pengembangan usaha dan agrobisnis budi daya itik.

Paman Birin menuturkan bahwa program Siti Hawa Lari bukan hanya bermanfaat bagi para peternak itik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Kalsel secara keseluruhan.

“Program ini telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan,” jelas Paman Birin.

Lebih lanjut, Paman Birin menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan program-program inovatif dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel.

“Kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus berinovasi dan bekerja keras untuk mencapai Kalsel yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Paman Birin.

Acara ini dibuka dan dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, dan sejumlah Menteri Kabinet indonesia maju, tampak hadir para Gubernur, Bupati dan Walikota se indonesia. [ad/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Komisi III DPRD Kalsel Dorong Percepatan Pembenahan Kawasan Kumuh

Published

on

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja (kunker) dewan ‘rumah banjar’ kali ini yakni DPRD Provinsi DKI Jakarta. (Foto/DPRD Kalsel)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya benahi kawasan kumuh di Kalsel, diantaranya dengan cara menggali informasi strategi penataan kawasan pemukiman kumuh yang dilakukan oleh daerah lain di Indonesia. Salah satu titik kunjungan kerja (kunker) dewan ‘rumah banjar’ kali ini yakni DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Ditemui usai kegiatan kunker, Selasa (23/4/2024), H. Gusti Abidinsyah, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, mengatakan tujuan kunker kali ini untuk melihat bagaimana konsep yang dilakukan oleh DKI Jakarta dalam menangani masalah penanganan kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni.

“Tadi ada beberapa hal yang sudah kita dapatkan, mudah-mudahan ini nantinya akan kita coba terapkan dan bagaimana kita menangani ini,” tuturnya.

Abidinsyah menambahkan sebelumnya ia dan anggota Komisi III lainnya juga telah berkunjung ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur, seluruh informasi itu akan dikumpulkan dengan hasil kunker kali ini untuk mendukung percepatan penanganan kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni di Kalsel sebagaimana dengan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor.

Didi Jubaidi dari Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta mengatakan saat ini DKI Jakarta memang sedang menanggulangi persoalan tersebut, diantaranya dengan membangun hunian yang lebih layak bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Langkah penanganannya bermacam-macam, tergantung dari tingkat kekumuhan daerah itu sendiri. Mulai dari penanganan drainase, sanitasi, pembangunan rusun dan lainnya. (*)

Bagikan ke
Continue Reading

Umum

Populer