JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bukan untuk melarang anak-anak mengakses internet, tapi justru membimbing mereka mengenal teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pendekatan bertahap dalam PP ini seperti belajar naik sepedadengan roda bantu terlebih dahulu.

Menkomdigi mengungkapkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam proses pembentukan PP Tunas sangat signifikan, dengan mendengarkan pendapat dari 350 anak.

“Ini merupakan komitmen kami bahwa aturan mengenai anak harus mengikutsertakan anak dalam prosesnya,” ungkap Menkomdigi Meutya Hafid dalam acara Sosialisasi dan Kampanye PP Tunas di Universitas Udayana (Unud), Bali, Minggu (13/4/2025).

Menkomdigi juga menyoroti pentingnya pelindungan bagi anak di ruang digital. Berdasarkan data dari National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), selama empat tahun terakhir, Indonesia mencatatkan 5.566.015 kasus pornografi anak, menjadikannya sebagai yang terbanyak ke-4 di dunia dan ke-2 di ASEAN.
Selain itu, 48 persen anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, dan sekitar 80.000 anak di bawah 10 tahun terpapar judi online.

“Data ini bukan sekadar angka, ini merupakan isu besar yang akan berdampak pada masa depan anak-anak di Indonesia. Kita tidak bisa tinggal diam melihat bagaimana ruang digital merusak anak-anak kita,” ungkap Menkomdigi.

Dengan terbitnya PP Tunas, Menkomdigi menegaskan bahwa itu adalah bentuk komitmen negara untuk melindungi generasi muda Indonesia. PP itu mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti platform media sosial, game online, website, dan layanan keuangan digital untuk melakukan literasi digital dan melarang profiling anak untuk tujuan komersial.

Menkomdigi juga mengajak berbagai stakeholders, terutama sektor pendidikan, untuk berkolaborasi dalam implementasi PP Tunas. “Universitas Udayana adalah universitas pertama yang kami datangi setelah PP ini disahkan. Kami ingin berdiskusi langsung dengan civitas akademika untuk mendapatkan perspektif dan masukan terkait strategi komunikasi sosialisasi dari PP ini,” ujarnya.

Bali, lanjutnya, dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena budaya kekeluargaan yang erat, yang dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.

Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menkomdigi dan menegaskan bahwa Unud siap berkontribusi dalam membentuk SDM Indonesia yang lebih baik. “Kami memandang PP Tunas sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi anak-anak dari bahaya digital yang mengancam,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan beretika.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Dosen Fakultas Hukum Unud Edward Thomas Lamury Hadjon S.H., LL.M mengungkapkan apresiasi atas terbitnya PP Tunas, namun menyoroti perlunya kejelasan dalam Pasal 15 yang dianggap krusial bagi perlindungan anak.

“Pasal tentang wajib menentukan secara tegas pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi anak sebaiknya diwajibkan langsung kepada PSE agar tidak dikelabui,” sarannya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unud Dr. Tedi Erviantono, S.IP., M.Si menilai PP Tunas sebagai langkah positif dari Pemerintah. “Meskipun ada penyempurnaan, tapi pemerintah sudah ada upaya memproteksi generasi ini agar tidak sebebas-bebasnya mengakses konten yang belum sesuai dengan usianya,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Ni Made Swasti Wulanyani, S.Psi, M.Erg, Psi, Dosen Psikologi Fakultas Kedokteran Unud, berharap agar ke depan ada pasal yang mengatur tentang pertimbangan kesiapan mental seseorang dalam penggunaan teknologi digital.
Dengan demikian, PP Tunas diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam melindungi anak-anak Indonesia di era digital, memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan aman dan bertanggung jawab. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Izzatul Ummah Sejahtera adalah Lembaga yang memfokuskan pada program untuk peningatan sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih baik melaui program Pendidikan, Dakwah, Kesehatan, Sosial, Kemanusiaan, Pemberdayaan Yatim Piatu dan dhuafa.

Pada bulan Ramadhan tahun ini Izzatul Ummah Sejahtera Bersama mitra penghimpun dana penyalur infaq Ramadhan, mengusung tema yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu “Zakat Berjuta Manfaat”.

Pada program tersebut Izzatul Ummah Sejahtera mengajak Bank Kalsel Kantor Cabang Jakarta dan diteruskan ke UPZ Bank Kalsel untuk berkolaborasi dalam program kegiatan “Zakat Berjuta Manfaat”.

UPZ Bank Kalsel melalui Kantor Cabang Jakarta dalam kolaborasi tersebut memberikan bantuan santunan dana untuk guru mengaji dan Da’i yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Kepala Kantor Cabang Jakarta, Agus Setiawan diberikan kepada pengurus Yayasan Izzatul Ummah Sejahtera.

“Bagi Donatur dan Sahabat Bank Kalsel yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel,” ajakUPZ Bank Kalsel. [adv/ad]

Rekening Zakat, Infak dan Sedekah :
Bank Kalsel Syariah :
6500844928 (Zakat)
6500846214 (Infak dan sedekah)
A.n Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel

Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center UPZ Bank Kalsel: 0811505153

#UPZBankKalsel #bankkalsel #bankkalselsyariah

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Seiring berjalannya dinamika seleksi CASN TA 2024, Ombudsman RI telah menerima konsultasi dan pengaduan dari para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Namun sesuai mekanisme kerja Ombudsman, para peserta seleksi diarahkan untuk melapor terlebih dahulu ke instansi terkait (KemenPAN-RB dan BKN). Untuk sementara ini, sebagai bagian dari tugas pengawasan atas pemerintahan, Ombudsman memberikan penyataan awal sebagai bahan evaluatif bagi Pemerintah.

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, urusan kepegawaian adalah sebentuk pelayananan publik. Penundaan pengangkatan CASN TA 2024 tentu berdampak terhadap pelayanan publik “Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing. Ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akab berakibat terganggunya layanan kesehatan”, ucapnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta pada Selasa (11/03/2025).

Pertama, pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan TMT tersebut. “Selain dampak terhadap pelaksanaan layanan publik, juga ada potensi maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian (CASN). Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya”, terangnya.

Kedua, demi akuntabilitas publik, Ombudsman meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024. Menurut Robert, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan bahkan menjadi pengangguran sementara.

Ketiga, sebagai exit-strategy, pemerintah menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial. “Sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan atas alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya. Kemenpan-RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak).”, tegas Robert

Keempat, pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN TA 2024. Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah bahwa tidak akan penundaan lagi di kemudian hari. “Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk PPPK”, kata Robert.

Kelima, Ombudsman berharap selesainya perbedaan tafsir atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah. “Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR RI dengan Pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya. Hal ini penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan dapat berdampak positif kepada upaya pencarian solusi penundaan pengangkatan CASN TA 2024”, tegas Robert.

Sebagai pintu terakhir bagi para pencari keadilan setelah menempuh mekanisme pengaduan ke internal pemerintah (KemenPAN dan BKN), Ombudsman menghimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan/laporan atas maladministrasi melalui berbagai kanal resmi di kantor pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 propinsi. Jalur mekanisme kelembagaan resmi seperti ini menjadi pilihan utama dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi (administrative-justice) dan ekspresi hak demokarsi warga. (*)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Ombudsman RI mendorong penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pelayanan publik. Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto dalam Diskusi Publik Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025).

EBT terdiri dari dua kategori, yaitu energi baru seperti hidrogen dan nuklir, serta energi terbarukan seperti energi surya, air, dan lainnya. Menurut Hery, penerapan EBT dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang lebih hijau.

“Dengan dukungan kebijakan yang tepat, EBT dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat,” kata Hery.

EBT memiliki beberapa keunggulan, di antaranya ramah lingkungan, sumber daya berlimpah, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan seperti investasi awal yang besar, ketergantungan pada kondisi alam, dan kapasitas penyimpanan energi yang terbatas.

Lebih lanjut, Hery menyoroti bahwa persentase penggunaan EBT terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan. Ia berharap EBT dapat masuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kebanyakan wilayah pedesaan. “Listrik masuk daerah 3T, maka pelayanan publik juga akan meningkat. Produktivitas pun akan tercipta,” tegas Hery.

Menurut Hery desentralisasi EBT untuk desa yang masuk kawasan hutan dan 3T itu perlu dilakukan, sebab sulit terakses infrastruktur listrik maka pengembangan EBT bisa menjadi alternatif.

Potensi EBT di Desa

Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Menurutnya, desa-desa harus memanfaatkan EBT dan menjadi desa mandiri energi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kemandirian energi desa sudah tidak bisa ditunda lagi. BUMDes harus menjadi pengelola energi di desa,” ujar Riza.

Kemandirian energi akan menjadi program prioritas Kementerian Desa. “Dengan energi yang mandiri, industrialisasi pedesaan akan semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud,” katanya. Ia menambahkan bahwa beberapa langkah sistematis yang diperlukan dalam penerapan EBT di desa mencakup penyusunan regulasi, peningkatan infrastruktur dan akses teknologi, serta penguatan sistem informasi dan monitoring.

Dengan potensi besar dan tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan desa mandiri energi berbasis EBT

Senada dengan itu, Direktur Distribusi PT PLN Adi Priyanto menambahkan bahwa EBT menjadi tantangan bagi PLN karena dapat menyediakan sumber energi yang lebih murah. “Desa memiliki potensi besar dalam pemanfaatan EBT. Namun demikian, PLN memiliki target untuk melistriki seluruh desa di Indonesia dalam lima tahun ke depan,” jelasnya.

Menurut Adi, pihak PLN akan menindaklanjuti dengan pemerintah terutama melalui Kemendes guna pengembangan listrik di kawasan pedesaan.

“PLN bersama Kementerian ESDM telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (LISDES) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik 100%,” ujarnya.

Adi menjelaskan bahwa PLN dan Kementerian ESDM menghadirkan APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik) dan SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik) untuk membuka akses listrik di wilayah terpencil. APDAL berfungsi sebagai baterai portabel yang menyimpan daya, sementara SPEL memanfaatkan energi surya untuk mengisi ulangnya.

Sementara itu, Guru Besar IPB University Prof. Sofyan Sjaf menegaskan bahwa EBT adalah bagian penting dari sumber daya desa yang harus dikelola secara optimal. “Kekuatan ekonomi desa harus dikelola dengan baik oleh lembaga desa agar pemerataan kesejahteraan dapat terjadi,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang nilai ekonomi EBT.

Turut hadir sebagai narasumber lainnya Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Biko Wisantosa dan Saputra Malik selaku Asisten KU V ORI. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara (Kaltara) Hj. Rahmawati Zainal, S.H., resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Utara.

Pelantikan dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran Rakabuming di Gedung 2 Istana Wakil Presiden, jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Dengan menggunakan kebaya putih yang dipadukan dengan batik bermotifkan khas Kaltara, Rahmawati dilantik bersama seluruh calon ketua Dekranasda dari 34 provinsi se-Indonesia.

Pelantikan Dekranasda di tandai dengan penyematan pin Dekranasda serta penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Dekranas Selvi.

“Selamat menjalankan amanah besar sebagai Ketua Dekranasda Provinsi dalam memajukan sektor kerajinan di daerah masing-masing,” ucap Ketua Dekranas Selvi.

Dia menyampaikan harapan besar kepada seluruh Ketua Dekranasda Provinsi agar dapat mencari dan menemukan potensi UMKM yang luar biasa, bahkan sampai di daerah yang terpencil sekalipun.

Selain itu Dekranasda Provinsi diminta agar terus menjangkau para perajin, membuka peluang dan memperkenalkan karya perajin ke dunia dengan berbagai seni, kreativitas, serta inovasinya.

Kemudian juga meningkatkan literasi digital, serta akses pasar yang jauh lebih luas, yang nantinya berguna mewujudkan UMKM yang lebih maju dan berdaya saing secara global
Acara ini dirangkaikan dengan pemotongan tumpeng dan syukuran HUT-45 Dekranas. Turut hadir Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian beserta jajaran. (mddkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih, dr. H. Khairul, M.Kes., dan Ibnu Saud IS, resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025.

Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, bersamaan dengan pelantikan 961 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Dalam momentum ini, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemimpin daerah untuk membela kepentingan rakyat dan berjuang demi perbaikan kehidupan masyarakat.

Usai pelantikan, dr. H. Khairul, M.Kes., dan Ibnu Saud IS sebagai kepala daerah yang akan memimpin Tarakan hingga lima tahun ke depan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Tarakan. Mereka berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Tarakan atas dukungan yang diberikan. Kami berharap dapat menjalankan program-program yang telah dijanjikan selama proses kampanye demi kemajuan Kota Tarakan,” ujar Wali Kota Tarakan.

Pelantikan ini menandai dimulainya periode kepemimpinan baru di Kota Tarakan, dengan harapan bahwa berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat. (mdd/ril)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya dan Wakil Bupati H. Adlin Tambunan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Pelantikan ini menjadi bagian dari rangkaian acara pengukuhan 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Sejak pagi, Darma Wijaya dan Adlin Tambunan bersama kepala daerah lainnya telah bersiap di Monumen Nasional (Monas) untuk mengikuti prosesi kirab menuju Istana Merdeka. Barisan kirab yang diiringi drum band Gita Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bergerak menuju Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Tepat pukul 09.45 WIB, mereka memasuki halaman tengah Istana Merdeka melalui pintu utama di Jalan Medan Merdeka Utara.

Pelantikan berlangsung di halaman tengah Istana. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan seluruh kepala daerah yang dilantik. Ini merupakan pertama kalinya pelantikan kepala daerah dilakukan serentak di Istana Kepresidenan.

Sebanyak 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Acara ini diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi kepemimpinan pasangan Dambaan di periode kedua mereka (2025-2030) dan komitmen untuk melanjutkan program pembangunan di Tanah Bertuah Negeri Beradat. Pada periode sebelumnya, kepemimpinan Darma Wijaya dan Adlin Tambunan fokus pada peningkatan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, hingga peningkatan pelayanan publik lewat 7 program prioritas Sapta Dambaan (SAPDA).

Dengan amanah baru yang keduanya terima, diharapkan berbagai program pembangunan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan lewat visi Sergai Mantab; Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan. (Ynr/MCS)