PALANGKARAYA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melantik 9 Pj Bupati dan 1 Pj Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (25/9/2023).

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meminta kepada Pj Bupati dan Walikota bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng mendukung program pembangunan.

“Saya meminta bangunlah sinergi yang baik dengan stakeholder dan pemangku kepentingan di daerah saling mendukung terkait apa yang telah diprogramkan Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan pemerintah pusat,” katanya.

Orang nomor satu di Kalteng ini juga mengingatkan kepada Pj Bupati/Walikota selalu berhati-hati. Jangan aneh-aneh dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sesuai ketentuan perundangan berlaku.

Gubernur melanjutkan terkait pembangunan Program Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah seperti Food Estate Shrimp Estate, RSUD Tipe B Provinsi di Hanau pembangunan pabrik pengolahan perberasan rice to rice plant (RTRP) dan SILO.

Pembangunan pabrik pakan rencana pembangunan Universitas Barito Raya pembangunan Waterfront City dan Landmark Kota Palangka Raya sebagai ikon Kalimantan Tengah hilirisasi Industri hingga pembangunan Bendungan Muara Juloi.

“Dalam hal ini Pj Bupati dan Walikota agar berinovasi untuk memanfaatkan potensi daerah dalam rangka peningkatan PAD,” jelasnya.

Adapun 9 Pj Bupati dan 1 Walikota yang dilantik yakni Penjabat Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardi Penjabat Bupati Seruyan Djainuddin Noor.

Kemudian Penjabat Bupati Katingan Saiful Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis Penjabat Bupati Barito Timur Indra Gunawan Penjabat Bupati Murung Raya Hermon Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani Penjabat Bupati Sukamara Kaspinor serta Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Komisi III DPRD Kapuas menggelar rapat bersama mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Komisi III DPRD Kapuas (22/9/2023).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kapuas Kunanto didampingi anggota Komisi III DPRD Kapuas terkait penyelesaian APBD Perubahan 2023.

Rapat berlangsung alot meski begitu alhasil sore harinya selesai.

Menurut Kunanto sesuai jadwal Banmus kami Komisi III DPRD Kapuas bersama SKPD mitra kerja Selesai melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2023.

Dikatakan politisi Partai Nasdem ini dalam rapat juga dibahas rencana program kerja yang akan dilaksanakan ke depan.

“Rapat bersama mitra kerja ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tupoksi kelembagaan DPRD,” katanya.

Dua melanjutkan sesuai mekanisme hasil rapat tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat finalisasi dan sinkronisasi Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Bintang Puspayoga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah inisiasi mandiri pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

“Saya menyampaikan terima kasih inisiasi Pemkab Kapuas terkait DRPPA, ” katanya kepada wartawan Jumat (22/9/2023).

Menteri PPPA mengatakan hal ini sangat penting dalam rangka pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Dikatakan sebagai program nasional pemerintah pusat terus mendorong pengembangan DRPPA di daerah.

Lebih lanjut dikatakan Kementerian telah mengembangkan DRPPA sejak tahun 2021 membuat hampir 172 model di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Kalteng terdapat di Kabupaten Kotim Pulang Pisau dan Kapuas secara mandiri.

“Oleh karena itu DRPPA sebagai komitmen bersama kita wujudkan melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah juga pihak ketiga gotong royong mengembangkannya,” ucapnya.

Sementara itu Sekda Kapuas Septedy menyampaikan terima kasih kepada menteri PPPA kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas.

“Kapuas mencanangkan dua desa yakni Pulau Telo Kecamatan Selat dan Maluen Kecamatan Basarang sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Harapannya kedepan terus kita kembangkan untuk desa-desa lainnya,” ujarnya.

Agenda kegiatan menteri PPPA di Kabupaten Kapuas melaksanakan sosialisasi di Aula Kantor Bappelitbangda dirangkai penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan DRPPA.

Selain melakukan pertemuan dalam agendanya Menteri Bintang Puspayoga melanjutkan kegiatan ke Rumah Betang Manggatang Utus di Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir bersama Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN). (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Puspayoga melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Jumat (22/9/2023).

Kunjungan kerja dalam rangka pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Pertemuan dan dialog digelar di Aula Kantor Bappedalitbanda dihadiri Sekda Kapuas Septedy Forkopimda Kadis DP3APPKB Provinsi Kalteng OPD lingkup Pemkab Kapuas serta calon relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) serta sejumlah kepala desa.

Kegiatan itu dirangkai penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan DRPPA.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi kepada Pemda Kapuas terkait pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

“Saya mengapresiasi Pemda Kapuas telah menginisiasi terbentuknya DRPPA di Kabupaten Kapuas Kalteng secara mandiri, ” katanya.

Dikatakan program pengembangan DRPPA sejak 2021. Oleh karena itu Kementerian telah membuat hampir 172 model DRPPA di seluruh Indonesia.

Selain melakukan pertemuan dalam agendanya Menteri Bintang Puspayoga melanjutkan kegiatan ke Rumah Betang Manggatang Utus di Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir bersama Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN). Kegiatan sosialisasi berlanjut secara hybrid.

Sementara itu Sekda Kapuas Septedy menyampaikan terima kasih kunjungan menteri PPPA ke Kapuas.

“Setidaknya sebagai masukan kita bersama meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Sekda mengatakan Kapuas mencanangkan dua desa, yakni Pulau Telo dan Maluen, sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

“Melalui program ini kedepan terus kita kembangkan untuk semua desa di Kabupaten Kapuas,” pungkasnya. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Organisasi masyarakat Mandau Apang Balundang Bulau (MABB) menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Kuala Kapuas Jalan Tambun Bungai Kamis (21/9/2023).

Aksi damai di tengah terik itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Kapuas.

Koordinator aksi Abdul Rahman dalam orasinya menyerukan hukum adat istiadat budaya Dayak serta keadilan.

“Kami menyerukan kepada Pengadilan Negeri dan Kejaksaan menghormati hukum adat istiadat Dayak dan budaya Hinting Pali,” katanya.

Ditegaskannya PN juga dalam hal ini menghormati dan mengakui putusan adat dalam hal ini yakni putusan Kerapatan Mantir dan Putusan Damang selaku tokoh adat masyarakat Dayak.

Dia melanjutkan seperti dalam spanduk Ormas MABB menyampaikan prihatin atas putusan perkara nomor 118/Pid.B/2023/PN.KLK atas nama Lambut.

“Lambut dipidana karena melakukan Hinting Pali di lahan yang masih bermasalah dengan pihak perusahaan.

Sedangkan Hinting Pali sudah sesuai dengan Undang-Undang adat Dayak Ngaju pasal 58 Keputusan Tumbang Anoi Tahun 1894.

Oleh karena itu melalui aksi ini Ormas MABB menyerukan hukum adat dan budaya Dayak agar bersama-sama kita hormati, ” pungkasnya. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah membuka pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas Komari didampingi jajarannya kepada wartawan Rabu (20/9/2023).

Menurutnya pendaftaran dibuka 20 September 2023 – 9 Oktober 2023. “Kabupaten Kapuas mendapat jatah formasi PPPK sebanyak 2.149 orang,” katanya.

Komari mengatakan adapun formasi tersebut terdiri dari tenaga guru 1.790 tenaga kesehatan 310 dan teknis 49 formasi itu yang akan dibuka untuk PPPK Kabupaten Kapuas 2023.

Sedangkan pelaksanaan pendaftaran sudah mulai dibuka hari ini 20 September 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023.

Dikatakan pula bahwa untuk ketentuan umum proses seleksi dilaksanakan secara online dan terbuka untuk semua warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat.

“Syaratnya kepada para pendaftar PPPK bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi, seluruh proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya. Juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan
bila ada hal-hal yang kurang jelas dan informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dapat ditanyakan melalui helpdesk SSCASN BKN atau email : Info@bkpsdm.kapuaskab.go.id.

“Juga dapat melakukan cek pengumuman di website BKPDSDM Kabupaten Kapuas melalui laman https://bkpsdm.kapuaskab.go.id dan selanjutnya melakukan registrasi secara online/daring melalui laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id untuk mendapatkan kartu informasi Akun, ” tutupnya. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menyatakan akan memperjuangkan dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat terkait gagal panen karena kendala saluran irigasi sekunder dan primer.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kapuas Kunanto usai melakukan pertemuan dengan masyarakat dari tiga kecamatan di Kantor DPRD Kapuas, Senin (18/9/2023).

“Ya adanya aspirasi ini kita perjuangkan untuk kepentingan para petani tiga kecamatan Bataguh Kapuas Timur dan Tamban Catur,” katanya.

Dikatakan Politisi Partai Nasdem dapil V ini apa yang disampaikan puluhan masyarakat itu karena bertahun-tahun gagal panen mengingat kendala pengairan itu.

“Semoga dalam anggaran perubahan tahun 2023 ini dapat terealisasi sehingga pengerukan saluran dan sekunder dapat berjalan,” katanya lagi.

Dalam pertemuan tersebut puluhan masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi pertanian yakni soal
irigasi sehingga menyebabkan gagal panen.

Pertemuan itu dihadiri anggota dewan dapil V Kunanto H Abdurahman Amur H Fahmi Rusmianor Kadis Pertanian Yaya serta pihak Polres Kapuas.

Anggota DPRD Kapuas legislator Partai Golkar H Abdurahman Amur dapil V menambahkan pihaknya dari dewan Perjuangkan aspirasi masyarakat. “Mudahan saja di anggaran perubahan tahun 2023 dapat terealisasi untuk program rehabilitasi pengerukan irigasi sekunder dan primer untuk lahan perrtanian,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Desa Bangun Kecamatan Bataguh Harjo Sutono menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kapuas yang menerima dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

“Bertahun-tahun kenyataannya memang terjadi gagal panen. Seperti yang dialami masyarakat di desa Bangun Harjo Sidorejo dan Anjir Serapat Tengah. Karena saluran irigasi yang tak bisa berjalan dengan baik. Kendalanya utamanya ada di kolam sehingga air tak bisa mengairi sawah. Harapan kami tahun ini sudah bisa normal dengan adanya pengerukan itu,” ujarnya. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dalam rangka pencegahan bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Dadahup Kamis (14/9/2023).

Kegiatan bertempat di Aula Desa Bentuk Jaya (A5) dihadiri Camat Dadahup Perwakilan Kapolsek Kapuas Murung Perwakilan Danramil Kapuas Murung Perwakilan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Palingkau
serta Kades Bentuk Jaya.

Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Panahatan Sinaga mengatakan peserta yang mengikuti kegiatan ini dari Kades Bina Jaya Ketua BPD seluruh Bhabinkantibmas Babinsa Tokoh Adat Tokoh Agama Tokoh Masyarakat dan ketua RT di Desa Bentuk Jaya dan Bentuk Jaya serta Pemuda Karang Taruna.

Dikatakan dalam kegiatan ini BPBD Kabupaten Kapuas dalam paparanya bahwa penceganan karhutla sangat penting dilakukan terutama di wilayah Kecamatan Dadahup yang termasuk 14 (empat belas) Kecamatan yang memiliki risiko tinggi terjadi karhutla dan juga banyak terdapat lahan-lahan kosong yang rentan terjadi karhutla.

“Kami mengajak kepada seluruh peserta sosialisasi ini agar bisa mengingatkan Masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta untuk Pemerintah Kecamatan dan Desa agar selalu memantau wilyahnya apabila terjadi karhutla agar segera dipadamkan secepatnya supaya api kebakaran tidak sempat meluas,” ujarnya.

Seperti sebelumnya di Kecamatan Kapuas Murung ketika menggelar sosialisasi diakhir kegiatan dilakukan pendatanganan Komitmen Bersama pencegahan Karhutla
di wilayah Kecamatan Dadahup. (ujang/ery-SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Sekretaris daerah Kabupaten Kapuas Septedy didampingi Kepala Pelaksana BPBD Panahatan Sinaga Plt Kadinkes dr Tunon Irawati Panjaitan Dinas Pendidikan

Lurah Selat Hilir menyalurkan bantuan untuk warga terdampak kebakaran di Jalan KS Tubun Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kamis (14/9/2023) sore.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas Panahatan Sinaga mengatakan kebakaran berdasarkan laporan yang diterima bahwa terjadi kebakaran pemukiman di Jalan KS Tubun RT 03 RW 01 Kelurahan Selat Hilir (9/9/2023).

Dikatakan akibat kejadian itu 5 (lima) unit Rumah terbakar (Rusak Berat) dan 1 (satu) unit rumah bedakan enam pintu terbakar (Rusak Berat) untuk korban terdampak sebanyak 13 (tiga belas) Kepala Keluarga dan 25 (dua puluh lima) jiwa.

Lebih lanjut dikatakan bantuan yang disalurkan dari BPBD Kabupaten Kapuas berupa Logistik dengan rincian (1) Matras (2) Selimut (3).

“Paket sembako untuk 13 (tiga belas) Kepala Keluarga serta uang tunai senilai Rp.18.000.000,- dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas untuk pemilik 5 (lima) unit rumah dan 1 (satu) unit rumah bedakan yang terbakar masing-masing menerima bentuan senilai Rp. 3.000.000,” katanya.

Pada kesempatan itu Sekda Kapuas Septedy atas nama Pemda menyampaikan bantuan dapat bermanfaat bagi warga terdampak kebakaran. “Semoga bermanfaat dan warga tetap sabar menghadapi musibah,” ungkapnya. (ujang/ery-SB).