JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kebijakan efisiensi anggaran saat ini menjadi perbincangan hangat di publik. Banyak yang menyuarakan kekhawatiran akan berdampak pada menurunnya kinerja kementerian dan lembaga dan giliran selanjutnya pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai lembaga negara yang terkena imbas dari kebijakan efisiensi anggaran, Ombudsman RI turut melakukan penyesuaian melalui tata kerja yang adaptif,

agar masyarakat tidak dirugikan serta mendapatkan pelayanan dan perlindungan hak atas akses pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menegaskan bahwa secara kelembagaan, kebijakan efisiensi anggaran akan berimbas pada kinerja pengawasan pelayanan publik.

“Tentu saja kami perlu melihat kembali anggaran yang tersedia, serta mengambil kebijakan mengenai tata kerja pengawasan pelayanan publik yang efektif, meski terkena kebijakan efisiensi anggaran. Ombudsman akan tetap bekerja melaksanakan tugas pengawasan pelayanan publik sebagaimana mestinya,” tegas Najih.

Dalam keterangan yang disampaikan sebelumnya, sebagai lembaga negara berpagu anggaran kecil, pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 255,59 miliar namun mengalami pemangkasan sebesar Rp. 91,6 miliar atau 35,84 persen, sehingga kini menjadi Rp.163,99 miliar usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI sebagai mitra Ombudsman RI pada tanggal 12 Februari 2025.

Sebagian anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk belanja pegawai Ombudsman RI sebesar Rp.127.254.496.000, sehingga tersisa sekitar Rp 36 miliar. Sisa dana ini tidak cukup untuk membiayai kebutuhan dasar organisasi lainnya, termasuk honor Tenaga Pendukung di Ombudsman RI pusat dan 34 Kantor Perwakilan se-Indonesia.

“Jadi ya, kami sedang berpikir bagaimana anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Ombudsman karena pagu efektif setelah efisiensi sebesar Rp 36.736.523.000 tidak akan mencukupi kebutuhan operasional maupun non operasional lembaga sampai dengan akhir tahun 2025,” tegas Najih.

Dalam pelaksanaan tugas fungsinya, serta mengemban mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, maka banyak harapan dari masyarakat yang bertumpu pada Ombudsman RI. Mengingat permasalahan dan pengaduan terkait layanan publik wajib segera diselesaikan serta mendapatkan kepastian demi memenuhi cita rasa keadilan bagi masyarakat.

“Berbagai bentuk maladministrasi pelayanan publik yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta semua upaya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, maka Pengawasan Ombudsman wajib terus berjalan. Meski tantangannya adalah sisa anggaran paska rekonstruksi efisiensi kurang memadai,” tambah Najih.

Sepanjang tahun 2025 direncanakan program pengawasan pelayanan publik, yang mencakup antara lain penyelesaian aduan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik sebanyak 7.700 laporan di seluruh provinsi dan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pada 85 kementerian/lembaga dan 552 pemerintah daerah.

Najih menegaskan bahwa Ombudsman RI akan terus secara intens berdialog dengan stakeholders kebijakan keuangan negara untuk mencari opsi terbaik agar memberikan dukungan terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI dan seluruh 34 Kantor Perwakilan di Indonesia.

Sebagai langkah awal, Ombudsman RI telah membentuk Task Force untuk merespon sebaik-baiknya atas kebijakan efisiensi anggaran dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Ombudsman RI berjalan dan berdampak nyata bagi tetap tersedianya pelayanan publik yang berkualitas. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Di tengah pesatnya arus digitalisasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat komitmennya dalam melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital. Bertepatan dengan peringatan Safer Internet Month yang dirayakan secara global setiap Februari, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa regulasi baru terkait perlindungan anak di internet akan segera diumumkan.

“Di balik layar yang tampak ramah dan menyenangkan, terdapat ancaman tersembunyi yang dapat mengubah perjalanan hidup seorang anak. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam dan telah mengambil langkah konkret dalam memperkuat perlindungan anak di dunia digital,” ujar Meutya dalam acara Hari Internet Aman Bersama Google Indonesia di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2024).

Menurut data UNICEF, setiap setengah detik seorang anak di dunia mengakses internet untuk pertama kalinya. Di Indonesia, jumlah pengguna internet telah mencapai 221 juta orang atau 79,5% dari total populasi. Menariknya, 9,17% dari mereka berusia di bawah 12 tahun, menjadikan generasi muda semakin rentan terhadap ancaman siber.

Upaya meningkatkan keamanan digital anak-anak telah membuahkan hasil. Indonesia kini berada di kuartil kedua dalam Child Online Safety Index 2023, meningkat signifikan dibandingkan peringkat 26 dari 30 negara pada tahun 2020. Meutya menegaskan bahwa peningkatan ini adalah hasil kerja sama erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman.

Dalam upaya menekan ancaman digital, Kemkomdigi telah menurunkan 993.114 konten judi online dari 20 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025, belum termasuk ratusan ribu konten pornografi yang turut dihapus. Namun, Meutya menekankan bahwa upaya ini masih belum cukup.

“Men-take down saja tidak akan menyelesaikan masalah judi online dan konten berbahaya lainnya. Oleh karena itu, pemerintah telah memperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menyusun tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik, yang kini memasuki tahap akhir. Kami sudah melaporkan kepada Presiden, dan insyaAllah dalam waktu dekat akan diumumkan secara resmi,” ungkapnya.

Meutya juga menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin hanya dipandang sebagai pasar oleh platform-platform digital global. Ia mendorong mereka untuk berkomitmen dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi pengguna, khususnya anak-anak.

“Meskipun kantor pusat platform-platform digital tidak berada di Indonesia, mereka beroperasi di sini dan harus patuh terhadap regulasi kita. Kami menghargai platform seperti Google yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah, dan kami mengajak platform lainnya untuk mengikuti jejak ini dalam memperkuat keamanan siber di Indonesia,” jelas Meutya.

Sebagai bagian dari Safer Internet Month, Menkomdigi Meutya Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, pendidik, dan industri teknologi, untuk terus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan positif bagi anak-anak.
“Keamanan anak-anak di dunia digital adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata dalam menciptakan masa depan digital yang lebih baik,” pungkasnya. [ad/ril/Kemkomdigi]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – 10 Februari 2025, Indosat Ooredoo Hutchison (IDX:ISAT) (“Indosat” atau “IOH”, atau “Perusahaan”) menutup tahun 2024 dengan pencapaian luar biasa, mempertahankan pertumbuhan yang kokoh pada kinerja keuangan dan keunggulan operasional. Total pendapatan meningkat 9,1% Year-on-Year (YoY) menjadi Rp55,9 triliun, didorong oleh peningkatan kualitas layanan pelanggan dan kontribusi positif dari semua lini bisnis. Pendapatan dari layanan seluler tumbuh 7,5% YoY, seiring dengan peningkatan pendapatan dari Data dan Interkoneksi. Sementara itu, pendapatan dari segmen Multimedia, Data Communication, and Internet (MIDI) melonjak 23,4% YoY yang datang peningkatan pendapatan dari layanan IT.

EBITDA Indosat tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, meningkat 10,2% YoY menjadi Rp26,4 triliun, dengan EBITDA margin mencapai 47,2%. Peningkatan ini mencerminkan tingkat efisiensi Indosat dalam mengubah pendapatan menjadi profitabilitas yang berkelanjutan. Di sisi lain, Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk yang dinormalisasi tumbuh 38,1% menjadi Rp4,916 triliun, sementara Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk yang dilaporkan tumbuh sebesar 9% menjadi Rp4,910 triliun, menunjukkan keuangan yang kuat dan sehat, serta komitmen Perusahaan dalam memberikan nilai yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, menegaskan, “Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, namun kami berhasil mempertahankan kinerja yang kuat sebagai bukti komitmen kami untuk terus memberikan nilai maksimal kepada pemangku kepentingan. Kinerja keuangan dan operasional yang solid ini juga menegaskan komitmen Indosat untuk terus mendorong kemajuan ekosistem industri telekomunikasi di Indonesia.”

Sepanjang tahun 2024, trafik data mengalami lonjakan signifikan sebesar 12,2% YoY, mencerminkan tingginya permintaan akan layanan Indosat. Guna mengakomodasi pertumbuhan ini, perusahaan secara agresif memperluas infrastruktur jaringan dengan menambah jumlah BTS 4G hingga mencapai 196.000, memastikan pengalaman pelanggan yang mulus dan unggul. Peningkatan jaringan yang signifikan ini telah berdampak langsung pada kualitas layanan, terutama bagi pelanggan Indosat yang menggunakan merek IM3 dan Tri, yang berkontribusi pada kenaikan 6,6% sehingga menghasilkan peningkatan Mobile Average Revenue Per User (ARPU) menjadi mendekati Rp40 ribu. Pencapaian ini menegaskan keberhasilan strategi Go-to-Market Indosat dan memantapkan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman digital yang mengesankan.

Menghadirkan AI dalam Setiap Langkah Operasional

Pada kuartal terakhir tahun 2024, Indosat melalui brand IM3, menghadirkan layanan pascabayar terbaru dengan sentuhan premium: IM3 PLATINUM. Layanan premium ini menghadirkan sentuhan baru di dunia telekomunikasi dengan memadukan kecerdasan artifisial (AI) dan interaksi personal dalam satu layanan: Platinum Experience. Mengusung konsep “Simple, Next Level”, IM3 PLATINUM dirancang untuk mereka yang siap melampaui batas dan mengejar ambisi untuk mencapai level lebih tinggi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Lebih dari sekadar meningkatkan pengalaman pelanggan, Indosat menghadirkan terobosan produk dengan mengintegrasikan AI ke dalam operasional jaringannya, memastikan konektivitas unggul dan layanan terbaik di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari transformasi ini, Indosat menjalin kemitraan strategis dengan Nokia untuk memperluas jaringan 4G dan 5G, memanfaatkan optimasi berbasis AI guna meningkatkan cakupan dan efisiensi. Didukung teknologi radio multiband dan solusi baseband dari Nokia, Indosat menghadirkan jaringan yang lebih cerdas dan adaptif, memperkuat komitmennya dalam memanfaatkan teknologi AI terkini untuk menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia.

Indosat tak hanya fokus memperluas jaringan, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk masa depan. Berkolaborasi dengan UiPath, Indosat memiliki target memberdayakan 100.000 orang Indonesia dengan keterampilan otomasi hingga 2027, membekali mereka pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkompetisi di era ekonomi digital berbasis AI. Inisiatif ini menjadi bukti nyata misi besar Indosat dalam mendorong transformasi digital dan menciptakan talenta muda yang siap bersaing di era AI.

Transformasi berbasis AI ini didukung oleh investasi yang signifikan. Pada tahun 2024, belanja modal (Capex) Indosat mencapai Rp9,937 triliun, dengan 82,7% dialokasikan untuk peningkatan jaringan seluler guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terhadap layanan digital berbasis AI. Sisa belanja modal dialokasikan untuk MIDI dan IT demi memperkokoh posisi Indosat sebagai perusahaan telekomunikasi berbasis AI (AI-Native TelCo).

“Dengan mengintegrasikan AI di setiap lini operasional dan menjalin kolaborasi yang berakar pada semangat gotong royong, semakin cepat kami mencapai tujuan besar Indosat untuk memberdayakan Indonesia,” ujar Vikram Sinha.

Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi di Kalimantan, Sulawesi, dan MAPA Dukung Percepatan Transformasi Digital di Indonesia Timur

Indosat menunjukkan komitmen untuk memperkuat dan mempercepat transformasi digital di Indonesia Timur serta di daerah terpencil di wilayah tersebut dengan jumlah penambahan BTS 4G masing masing di region Kalimantan meningkat 13% YoY, region Sulawesi 16% YoY, dan region Mapa 304% YoY. Hal ini juga turut berdampak dengan penambahan jumlah pelanggan di masing masing region tersebut, diantaranya Kalimantan tumbuh sebesar 2,7% YoY, Sulawesi 9,4% YoY dan MAPA berkontribusi dengan lonjakan yang paling tinggi se-Indonesia yakni 12,4% YoY.

Pertumbuhan positif tersebut mencerminkan komitmen Indosat dalam memperkuat infrastruktur digital di seluruh Indonesia hingga pelosok untuk mendukung pemerataan akses internet, dan mempercepat proses transformasi digital di seluruh wilayah tanah air. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., melakukan pertemuan dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto, pada Selasa (28/1/2025) di Jakarta.

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas koordinasi terkait penanganan dan perlindungan anak di Kota Tarakan. Dalam pertemuan tersebut, Pj. Wali Kota menyampaikan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat program perlindungan anak di Kota Tarakan serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak untuk menciptakan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. (mdd)

JAKARTA , SuaraBorneo.com – 24 Januari 2025 Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Meutya Hafid terus berupaya memperkuat tata kelola komunikasi publik yang santun dan beretika, sebagai upaya melindungi masyarakat di ruang digital khususnya anak. Salah satunya melalui penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), aplikasi yang didesain untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau User Generated Content (PSE UGC).

“SAMAN akan kita terapkan per Februari untuk menekan penyebaran konten ilegal di platform digital. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari pornografi, judi dan pinjaman online ilegal menjadi prioritas utama kami dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat,” ujar Menkomdigi di sela kunjungan kerja bersama Presiden RI di India, Jumat (24/1/2025).

Melalui SAMAN, Kemenkomdigi akan memastikan bahwa PSE bertindak sesuai peraturan sekaligus memberikan ruang digital yang aman bagi masyarakat.
Proses penegakkan kepatuhan melalui SAMAN meliputi beberapa tahap, pertama Surat Perintah Takedown. PSE UGC wajib menurunkan URL yang dilaporkan dalam perintah ini.

Kemudian tahap kedua adalah Surat Teguran 1 (ST1). Pada tahap ini menjadi kewajiban PSE untuk menurunkan konten agar tidak melanjut ke ST2.

Selanjutnya tahap ketiga adalah Surat Teguran 2 (ST2), PSE UGC wajib mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif. Dan terakhir adalah Surat Teguran 3 (ST3). Jika tetap tidak dipatuhi, sanksi dapat berupa pemutusan akses atau pemblokiran.

Kategori pelanggaran yang diawasi melalui SAMAN pun meliputi pornografi anak, pornografi, terorisme, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol ilegal, serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal.
Berdasarkan Kepmen Kominfo No. 522 Tahun 2024, PSE UGC yang tidak mematuhi perintah takedown akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Notifikasi terhadap PSE dilakukan dalam waktu 1×24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1×4 jam untuk konten mendesak. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memberi efek jera bagi pelanggarnya.

“Yang pasti pemerintah sebelum menjalankan, telah melakukan komparasi dengan regulasi beberapa negara yang telah menjalankan dan berhasil menerapkan regulasi serupa,” ujar Menkomdigi.

Lindungi Kelompok Rentan Kemkomdigi mencatat bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi di ruang digital. Data menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap anak, seperti eksploitasi seksual online, human trafficking, dan penyebaran konten berbahaya, terus meningkat.

Angka di periode 2021 hingga 2023 menunjukkan jumlah pengaduan anak korban pornografi dan cyber crime ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 481 kasus, sedangkan anak korban eksploitasi serta perdagangan anak berjumlah 431 kasus. Dari seluruh kasus tersebut mayoritas terjadi karena penyalahgunaan teknologi informasi, serta akibat dari penggunaan gawai yang tidak sesuai dengan fase tumbuh kembang anak.

Selain itu, laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten yang tidak pantas di internet.

Penerapan SAMAN sejalan dengan langkah negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. Misalnya, Jerman dengan Network Enforcement Act (NetzDG) yang mewajibkan platform media sosial menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam. Sementara Malaysia menerapkan Anti-Fake News Act 2018 untuk menindak berita bohong. Lalu ada Prancis yang memiliki undang-undang untuk melawan manipulasi informasi menjelang pemilu. (ad/ril/taofiq rauf)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) menggandeng PT Asuransi Tri Pakarta (Tripa) dalam penyediaan layanan bancassurance. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis Bank Kalsel, terutama dalam melindungi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam proses penyaluran kredit.

Fachruddin, Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan kerja sama ini menjadi momentum penting dalam pengembangan produk keuangan yang lebih komprehensif.

“Kami terus berupaya menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa setiap nasabah Bank Kalsel memiliki akses terhadap perlindungan asuransi yang berkualitas, dengan proses yang mudah dan terintegrasi langsung dalam layanan perbankan kami,” katanya usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Pusat Tripa, Senin (13/1/2025). (Sumber : Bisnis.com)

Direktur Utama Tripa G.C. Koen Yulianto menjelaskan sebagai perusahaan asuransi umum, pihaknya berperan membantu perbankan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan penyaluran kredit.

“Sebagai perusahaan asuransi umum memang salah satu bisnisnya atau yang ditawarkan adalah meng-cover risiko-risiko termasuk risiko yang banyak dilakukan oleh teman perbankan. Karena kan perbankan itu kan menyalurkan kredit, ada debiturnya, ada jaminannya, jaminannya itu menjadi risiko yang bisa kami cover,” kata Koen.

Dia menjelaskan perlindungan asuransi yang diberikan melingkupi risiko kebakaran atau bencana alam. Selain perlindungan terhadap risiko jaminan kredit, Koen juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini mengembangkan layanan di sektor asuransi kredit, termasuk produk seperti subrogasi pembiayaan kredit (sublegent financing credit), garansi bank, hingga perlindungan atas risiko fraud.

Koen mengaku bangga atas kerja sama dengan Bank Kalsel, yang mencakup berbagai transaksi strategis untuk mendukung layanan keuangan kepada masyarakat dan pemerintah.

Lebih lanjut, Koen menyebut kerja sama ini juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat industri bancassurance di Indonesia. Dengan memanfaatkan jaringan luas Bank Kalsel serta pengalaman TRIPA di bidang asuransi, kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah kedua belah pihak.

“Dengan dukungan Bank Kalsel, kami yakin model bisnis referensi ini akan menjadi solusi efektif dalam memberikan perlindungan finansial bagi nasabah, sekaligus mempercepat pertumbuhan bisnis bancassurance di Indonesia,” pungkas Koen. [adv/ad]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Komjen. Pol. Drs. H. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., pada Selasa (14/1/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Sekjen Kemendagri ini, untuk melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Pj. Wali Kota Tarakan termasuk isu-isu strategis di Kota Tarakan.

Dalam pertemuan tersebut, Pj. Wali Kota menyampaikan evaluasi terhadap 111 indikator penilaian dan capaian 10 indikator prioritas yang meliputi pengendalian inflasi, penanganan stunting, pengelolaan BUMD, peningkatan pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan ekstrem, sektor kesehatan, penyerapan anggaran, serta pengelolaan perizinan.

Selain itu, ia turut melaporkan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Tarakan yang berlangsung aman, tertib, dan damai. Isu-isu terkait konflik sosial yang menjadi perhatiannya disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat.

Sekjen Kemendagri memberikan arahan agar Pj. Wali Kota terus bekerja secara optimal di sisa masa jabatannya. Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi dan merespons keluhan masyarakat, khususnya terkait pelayanan seperti kemudahan perizinan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kebudayaan.

Sekjen juga mendorong inovasi dalam mempercepat proses pelayanan publik, termasuk pengurangan durasi waktu penyelesaian layanan administrasi. Selain itu, ia menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah untuk memastikan pemanfaatannya tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan. (mdd)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) mulai mengimplementasikan resharing asuransi kredit sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah.

Ketentuan ini mengatur pembagian risiko antara perusahaan asuransi dan perbankan, di mana porsi risiko maksimal yang dapat ditanggung asuransi adalah 75%, sementara perbankan menanggung 25%. Direktur Utama TRIPA, G.C. Koen Yulianto, menegaskan komitmen perusahaannya untuk mematuhi regulasi tersebut demi menjaga keseimbangan risiko di industri asuransi kredit.

“Sebagai perusahaan atau institusi finansial di bawah OJK, kami akan patuh pasti dengan resharing itu ditetapkan memang untuk membagi risikonya. 75% asuransi, 25% perbankan itu pasti dipatuhi. Pasti, karena memang itu salah satu untuk menjaga industri itu patuh bersama, jadi berimbang. Kalau dulu kan ada yang 20%—80%, ada yang malah 90%—10%, malah ada yang enggak,” kata Koen ditemui usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) TRIPA dengan Bank Kalsel di Kantor Pusat TRIPA, Jakarta Selatan, pada Senin (13/1/2025). (Sumber : Bisnis.com)

Koen menambahkan bahwa pembagian risiko ini mencerminkan tanggung jawab bersama antara asuransi dan perbankan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan asuransi tetap menanggung porsi risiko yang lebih besar dibandingkan perbankan, yang mengambil bagian sebesar 25%.

Menurutnya, porsi tersebut sudah cukup baik bagi perbankan. Lebih lanjut, dia menjelaskan mekanisme klaim dalam resharing ini.

“Jadi otomatis kalau kita meng-cover kredit misalnya, kredit 100%, maka kami hanya boleh meng-cover 75%. Maksimal penggantian dari posisi akhir. Posisi akhir bukan dari awal. Jadi tujuannya sharing risiko aja. Supaya sama-sama menjaga,” katanya.

Direktur Utama Bank Kalsel Fachruddin juga menyampaikan bahwa Bank Kalsel berkomitmen untuk mematuhi regulasi resharing asuransi kredit sebagaimana diatur dalam POJK 20/2023.

“Tentu BPD sebagai bagian dari unsur pasti patuh, memang harus dilaksanakan itu. Ya ini memang asuransi, ini kan kerjasamanya dipayungi dengan POJK 20. Jadi kita tetap patuh terhadap batasan resharing itu ya,” kata Fachruddin.

Dia juga menyampaikan harapannya agar kerja sama dengan TRIPA dapat mendukung kebutuhan asuransi kredit secara lebih luas. Fachruddin juga turut mengapresiasi TRIPA yang dinilai mampu memenuhi persyaratan kerja sama, termasuk dari sisi tarif yang kompetitif.

“Kami kan banyak rekan-rekan asuransi juga, mana yang memberikan layanan yang terbaik. TRIPA salah satunya yang bisa memenuhi itu. Mudah-mudahan dari sisi tarif bisa lebih bersaing lah dengan asuransi lain,” ungkapnya.

Hari ini, TRIPA dan Bank Kalsel menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait bancassurance. Acara penandatanganan ini berlangsung di Auditorium Lantai 5 Kantor Pusat Asuransi Tri Pakarta. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah kedua belah pihak. [adv/ad]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus bekerja keras tanpa henti membersihkan ruang digital dari aktivitas negatif yang merusak generasi muda bangsa, di antaranya perjudian online (judol). Pada periode 1-6 Januari, Kemkomdigi pun telah menindak sebanyak 43.063 konten, akun, dan situs terkait dan terafiliasi dengan situs judol.

“Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto serta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, penting bagi kita melindungi generasi muda dari konten judol, pinjaman online (pinjol) ilegal dan konten negatif lainnya di ruang digital. Agar tercipta sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM), Kemkomdigi, Molly Prabawaty, di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Molly menjelaskan hasil kolaborasi lintas sektor, aduan masyarakat, laporan instansi/lembaga, dan patroli siber sejak 20 Oktober – 6 Januari 2025, Kemkomdigi juga sudah melakukan take down sebanyak 711.522 konten dengan rincian 652.147 website dan IP; 29.964 konten/akun pada platform Meta; 17.836 file sharing; 6.842 pada Google/YouTube; 4.075 di platform X; 435 di Telegram; dan 219 di Tiktok. Secara akumulatif, sejak 2017–6 Januari 2025, Kemkomdigi telah memblokir 5,5 juta konten terkait judol.

“Kami juga memblokir akun yang memiliki jumlah pengikut banyak mulai dari ratusan ribu hingga jutaan pengikut di antaranya adalah akun IG @becandayo (326 ribu pengikut) @putridelvasyakira (670 ribu pengikut) @hitzmedsos (338 pengikut). Akun-akun tersebut terafiliasi dengan situs dan promosi judol,” jelas Molly.

Selain penindakan, menurut Molly peran semua pihak sangat penting dalam pengawan aktivitas digital termasuk para orang tua. Orang tua dikatakannya harus lebih aktif memeriksa jenis game yang dimainkan anak-anak, memastikan bahwa game tersebut sesuai dengan usia, agar menghindarkan mereka dari potensi paparan konten yang mengarah pada perjudian.

“Mari kita jadikan pengawasan digital sebagai prioritas, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, aman, dan bebas dari paparan perjudian yang merusak. Tidak bosan kami mengingatkan kembali agar selalu waspada dan berhati-hati dalam aktivitas digital, terutama konten dan situs perjudian. Hindari konten dan situs perjudian online tersebut,” tegas Molly.

Kemkomdigi kembali mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas digital dan melaporkan temuan terkait promosi atau konten judol melalui website www.aduankonten.id, WhatsApp: 0811-9224-545, dan Chatbot Stop Judi Online: 0811-1001-5080

“Bersama, kita bisa melindungi keluarga dan komunitas kita dari bahaya judol. Mari kita bangun masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera,” tutup Molly. [ad/ril]