KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dalam rangka akuntabilitas transparansi ketertiban serta adanya legalitas hukum Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalteng, melalui Dinas Sosial melaksanakan Sosialisasi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

Penyelenggaraan PUB untuk mematuhi prosedur izin dan sesuai ketentuan serta aturan berlaku, sehingga dengan begitu masyarakat terlindungi dari penipuan oknum tak bertanggung jawab.

Hal ini disampaikan, Asisten I Setda Kapuas Romulus mewakili Pj Bupati Kapuas dalam Sosialisasi Pelaksanaan PUB di Aula Kantor Disperindagkop Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Senin (9/12/2024).

“Pemerintah tak melarang aktivitas PUB, tetapi setiap kegiatan harus diketahui pemerintah. Kemudian prosesnya melalui DPMPTSP,” katanya.

Dijelaskan, hasil dari PUB wajib disalurkan secara transparan, akuntabel tertib administrasi dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Maka itu, lanjutnya, PUB dapat benar-benar menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Romulus juga berharap sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada penyelenggara PUB terkait proses izin dan mekanisme pelaksanaan.

“Tujuannya agar kegiatan PUB lebih bertanggung jawab dan masyarakat terlindungi dari penipuan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kapuas Yanmarto mengatakan, sosialisasi ini melibatkan perangkat daerah organisasi kemasyarakatan lurah lembaga keagamaan.

Panitia kegiatan keagamaan serta lembaga kesejahteraan sosial di Kapuas.

Acara ini juga diisi dengan paparan narasumber, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab untuk membahas berbagai persoalan teknis PUB. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, dinilai perlu memiliki sebuah gedung baru.

Hal itu disampaikan, Plt Kaban BKPSDM Kabupaten Kapuas Romulus, kepada wartawan usai membuka acara sosialisasi PUB digelar Dinsos Kapuas, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, gedung tersebut tentunya dilengkapi dengan asrama dan ruang belajar untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

“Fasilitas ini akan mendukung kelancaran kegiatan penting seperti Pelatihan Dasar (Latsar), diklat, serta tes Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi PPPK dan CPNS,” katanya.

Dikatakan, gedung yang memadai tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kemandirian BKPSDM, akan tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui penguatan sektor UMKM, penginapan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, kita di BKPSDM Kabupaten Kapuas sangat berharap sekali kepada pimpinan kita yang paling tinggi dan juga pihak legislatif supaya mendukung terbangunnya gedung baru yang dilengkapi asrama dan ruang belajar untuk menunjang berbagai kegiatan serta kemandirian daerah.

Ia mencontohkan, selama ini jika ada pelaksanaan, Latsar, diklat, serta tes Computer Assisted Test (CAT) bagi seleksi PPPK dan CPNS, warga Kapuas harus ke daerah lain, hal itu karena di Kapuas belum memiliki sarana prasarana itu.

Dalam hal ini, lanjutnya, meski Kabupaten Kapuas menerima banyak peserta seleksi CPNS dan PPPK, daerah tidak mendapatkan manfaat ekonomi langsung karena seluruh tes dilaksanakan di luar wilayah, seperti Banjarbaru atau Palangka Raya.

“Sebagai contoh saat ini sebanyak 1.725 peserta CPNS asal Kapuas harus pergi ke daerah lain untuk mengikuti tes,” jelasnya.

Ditambahkannya, BKPSDM Kapuas belum dapat berdiri mandiri karena keterbatasan fasilitas. “Untuk itu pentingnya sinergi antara Pemda, DPRD, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan gedung baru itu,” tutupnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimatan Tengah (Kalteng), melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Gebyar Sadar Pajak tahun 2024.

Kegiatan bertempat di halaman Kantor Bapenda Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Senin (9/12/2024).

Secara resmi dibuka Pj Bupati Kapuas diwakili Asisten III Setda Kapuas Ahmad M Saribi.

Asisten III dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak daerah, yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah.

“Pajak yang kita bayar bukan hanya sekadar kewajiban hukum. Akan tetapi merupakan bentuk partisipasi kita sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, antusiasme masyarakat dalam membayar pajak semakin terlihat melalui Pekan Panutan Pajak Daerah yang digelar beberapa hari sebelumnya.

“Oleh karena itu, melalui program penghapusan denda sanksi administrasi untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan dengan tunggakan dari tahun 1994 hingga 2023, masyarakat semakin termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya,” katanya.

Dijelaskan pula, pogram ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor PBB-P2, sekaligus menyelesaikan tunggakan yang sudah lama terpendam. “Saya berharap Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal ketaatan membayar pajak,” ujarnya. (Ujg/SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas menggelar, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubenur Kalteng Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas pada Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung di Aula Kantor Bappedalitbangda Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Kamis (5/12/2024).

Ketua KPU Kapuas, Deden Firmansyah didampingi Komisioner KPU mengatakan, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas paslon nomor 1 HM Wiyatno-Dodo mendapat suara terbanyak 53.367 suara dari suara sah sekitar 179.308 suara.

Kemudian, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng paslon nomor 2 Nadalsyah (Koyem) -Supian Hadi mendapat suara terbanyak 70.615 suara.

“Alhamdulillah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten berjalan aman lancar,” katanya.

Dikatakan, selanjutnya hasil tersebut akan bergeser ke Palangka Raya mengikuti jadwal pleno Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi Kalteng.

Lebih lanjut dikatakan hasil rekapitulasi sudah ditanda saksi. Namun begitu ada beberapa saksi tak menanda tangani hasil rekapitulasi walaupun paslon tak ada memberikan sanggahan.

“Hasil rekapitulasi ini sudah final berdasar PKPU nomor 18 tahun 2024,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubenur Kalteng Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas pada Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung di Aula Kantor Bappedalitbangda Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas Kamis (5/12/2024).

Rapat dihadiri Pj Bupati Kapuas Darliansjah Forkopimdakepala OPD terkait Bawaslu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panwascam 17 Kecamatan serta undangan lainnya.

Ketua KPU Kapuas Deden Firmansyah membuka secara resmi acara bersama Komisioner KPU Kapuas.

Dalam sambutannya Pj Bupati Darliansjah menyampaikan harapan agar proses pleno berjalan lancar dan aman.

“Kami bersama Forkopimda berharap rapat pleno hari ini dapat berlangsung kondusif sehingga tahapan selanjutnya termasuk pleno di tingkat provinsi,” harapnya.

Sementara itu Ketua KPU Kapuas Deden Firmansyah mengatakan bahwa pelaksanaan rapat berlandaskan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024.

Dikatakan KPU mengapresiasi dukungan pemerintah daerah aparat keamanan, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan Pilkada.

Kegiatan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RPP KPU Kapuas mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan proses rekapitulasi. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Kuasa hukum pasangan calon nomor 3 Alfian Mawardi-Agati Sulie melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada Kabupaten Kapuas ke Bawaslu.

Kuasa hukum paslon 3 Pramudia Kelana Prawibumi mengatakan berkenaan pelanggaran tersebut adalah politik uang
dan penggunaan fasilitas negara berupa mobil diduga oleh paslon 1.

Kemudian berkenaan dugaan pelanggaran netralitas pejabat negara camat kades lurah yaitu mempengaruhi pemilih diduga oleh paslon 4.

“Terkait ini sudah kami laporkan dan sudah diterima Bwwaslu. Harapannya dapat ditindak lanjuti,” kata Pramudia kepada wartawan di Kantor Bawaslu di Jalan Maluku Kuala Kapuas Rabu (4/12/2024).

Sementara itu Ketua Bawaslu Kapuas Iswahyudi Wibowo mengatakan terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut sesuai mekanisme pihaknya akan memeriksa meneliti dan mengkaji apakah memenuhi syarat formil dan materiil untuk kemudian ditindak lanjuti. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun Rencana Kontinjensi Bencana Banjir.

Kegiatan berlangsung di Aula Disdik Kapuas Rabu (4/12/2024) menghadirkan pemateri akedemisi tenaga ahli dan tenaga teknis dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dengan peserta OPD terkait camat serta kades.

Plt Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Muhammad Ahmad Saribi mengatakan FGD ini bertujuan untuk menyusun perencanaan matang dalam mitigasi bencana banjir, mencakup langkah sebelum dan pasca bencana.

“Adapun hasil FGD akan menjadi dokumen penting yang disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD Kabupaten Kapuas untuk jangka waktu lima tahun ke depan,” katanya.

Oleh karena itu diharapkan dokumen tersebut dapat memberikan solusi konkret atas permasalahan banjir yang kerap terjadi di wilayah Kapuas.

Lebih lanjut dikatakan dalam diskusi ini juga sejumlah usulan strategis kami terima termasuk relokasi warga pengerukan sungai di area dangkal dan alternatif penanganan lain yang memperhatikan dampak ekologis sosial dan ekonomi.

“Diharapkan pula mampu memperkuat kesiapan daerah menghadapi banjir serta meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.

Lebih daripada itu tambahnya FGD ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi potensi bencana sekaligus menjadikan mitigasi banjir sebagai prioritas pembangunan daerah. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas nomor 4 Erlin Hardi-Alberkat Yadi Junaidi L Gaol melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada serentak Kabupaten Kapuas 2024 ke Bawaslu.

Menurut Junaidi L Gaol ada 4 dugaan pelanggaran kecurangan diantaranya
terkait penyebaran fitnah dan nama baik
paslon nomor 4 Erlin Hardi-Alberkat Yadi.

“Peristiwa itu terjadi pada hari pemungutan suara di TPS 04 Kecamatan Selat.
Sebagai terlapor 1 Adi Karim dan terlapor 2 paslon nomor 1,” katanya ketika dikonfirmasi awak media di Kantor Bawaslu Kapuas Jalan Maluku Jumat (29/11/2024).

Dikatakan pihaknya sudah memiliki saksi dan bukti-bukti. Kemudian kedua dugaan pelanggaran yakni pemberian uang untuk pemilih di Kecamatan Kapuas Barat sebelum pemungutan suara berlangsung.

“Terlapor adalah paslon nomor 1. Terkait ini pihaknya memiliki bukti berupa vidio dan saksi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan terkait laporan yang disampaikan ke Bawaslu telah memenuhi syarat formil. “Laporan sudah diterima Bawaslu untuk proses lebih lanjut,” pungkasnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pasca peristiwa dugaan pelanggaran Pilkada Kabupaten Kapuas di TPS O4 di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalteng KPU akan melaksanakan PSU di TPS itu.

“PSU akan dilaksanakan tanggal 1 Desember 2024,” kata Ketua KPU Kapuas Deden Firmansyah kepada wartawan di Kantor KPU Kapuas, Jumat (29/11/2024).

Dikatakan terkait PSU untuk kesiapan logistik Bupati/Wakil Bupati Kapuas KPU siap untuk itu namun untuk Gubernur/Wakil Gubernur tentunya kami berkoodinasi dengan KPU Provinsi Kalteng.

Lebih lanjut dikatakan surat suara dan jumlah surat suara pemilih di TPS tersebut total 587 + 2,5 persen sehingga menjadi 602.

Menyinggung terkait petugas KPPS pihaknya telah mengganti dengan yang baru untuk 2 orang itu. (Ujg/SB)