JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bukan untuk melarang anak-anak mengakses internet, tapi justru membimbing mereka mengenal teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pendekatan bertahap dalam PP ini seperti belajar naik sepedadengan roda bantu terlebih dahulu.

Menkomdigi mengungkapkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam proses pembentukan PP Tunas sangat signifikan, dengan mendengarkan pendapat dari 350 anak.

“Ini merupakan komitmen kami bahwa aturan mengenai anak harus mengikutsertakan anak dalam prosesnya,” ungkap Menkomdigi Meutya Hafid dalam acara Sosialisasi dan Kampanye PP Tunas di Universitas Udayana (Unud), Bali, Minggu (13/4/2025).

Menkomdigi juga menyoroti pentingnya pelindungan bagi anak di ruang digital. Berdasarkan data dari National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), selama empat tahun terakhir, Indonesia mencatatkan 5.566.015 kasus pornografi anak, menjadikannya sebagai yang terbanyak ke-4 di dunia dan ke-2 di ASEAN.
Selain itu, 48 persen anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, dan sekitar 80.000 anak di bawah 10 tahun terpapar judi online.

“Data ini bukan sekadar angka, ini merupakan isu besar yang akan berdampak pada masa depan anak-anak di Indonesia. Kita tidak bisa tinggal diam melihat bagaimana ruang digital merusak anak-anak kita,” ungkap Menkomdigi.

Dengan terbitnya PP Tunas, Menkomdigi menegaskan bahwa itu adalah bentuk komitmen negara untuk melindungi generasi muda Indonesia. PP itu mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti platform media sosial, game online, website, dan layanan keuangan digital untuk melakukan literasi digital dan melarang profiling anak untuk tujuan komersial.

Menkomdigi juga mengajak berbagai stakeholders, terutama sektor pendidikan, untuk berkolaborasi dalam implementasi PP Tunas. “Universitas Udayana adalah universitas pertama yang kami datangi setelah PP ini disahkan. Kami ingin berdiskusi langsung dengan civitas akademika untuk mendapatkan perspektif dan masukan terkait strategi komunikasi sosialisasi dari PP ini,” ujarnya.

Bali, lanjutnya, dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena budaya kekeluargaan yang erat, yang dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.

Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menkomdigi dan menegaskan bahwa Unud siap berkontribusi dalam membentuk SDM Indonesia yang lebih baik. “Kami memandang PP Tunas sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi anak-anak dari bahaya digital yang mengancam,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan beretika.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Dosen Fakultas Hukum Unud Edward Thomas Lamury Hadjon S.H., LL.M mengungkapkan apresiasi atas terbitnya PP Tunas, namun menyoroti perlunya kejelasan dalam Pasal 15 yang dianggap krusial bagi perlindungan anak.

“Pasal tentang wajib menentukan secara tegas pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi anak sebaiknya diwajibkan langsung kepada PSE agar tidak dikelabui,” sarannya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unud Dr. Tedi Erviantono, S.IP., M.Si menilai PP Tunas sebagai langkah positif dari Pemerintah. “Meskipun ada penyempurnaan, tapi pemerintah sudah ada upaya memproteksi generasi ini agar tidak sebebas-bebasnya mengakses konten yang belum sesuai dengan usianya,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Ni Made Swasti Wulanyani, S.Psi, M.Erg, Psi, Dosen Psikologi Fakultas Kedokteran Unud, berharap agar ke depan ada pasal yang mengatur tentang pertimbangan kesiapan mental seseorang dalam penggunaan teknologi digital.
Dengan demikian, PP Tunas diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam melindungi anak-anak Indonesia di era digital, memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan aman dan bertanggung jawab. [ad/ril]

MAKASSAR, SuaraBorneo.com – Kerjasama strategis antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) dan Universitas Hasanuddin (UNHAS) dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) membuahkan hasil membanggakan. Program pendidikan doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS, khususnya pada Program Studi Administrasi Publik, telah meluluskan sejumlah pejabat tinggi Pemprov Kaltara yang melaksanakan wisuda, Jumat, (11/04).

Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum, menjadi salah satu tokoh yang telah menyelesaikan program doktoral ini. Disusul, Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si juga telah menyelesaikan studi doktoralnya beberapa bulan lalu.

Pada prosesi wisuda hari ini di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, 5 (lima) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Kaltara resmi menyandang gelar doktor.
Yakni, Dr. Ir. H. Syahrullah, M.P., yang menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Kemasyarakatan Setdaprov Kaltara, Dr. H. Mohammad Pandi, S.H., M.AP., Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara, dan Dr. H. Iskandar Alwi, S.I.P., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara.

Selain itu, dua pejabat lainnya yang turut meraih gelar doktor adalah Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, serta Dr. H. Usman, S.K.M., M.Kes., Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara.

Syahrullah menyampaikan apresiasi mendalam kepada UNHAS atas dukungan akademik yang luar biasa serta Terima kasih kepada Gubernur Kaltara dan jajaran Pemprov Kaltara atas kepercayaan dan fasilitasi selama menempuh pendidikan doktoral.

“Ini bukti nyata keseriusan Pemprov Kaltara dalam meningkatkan kapasitas ASN, tidak hanya dalam praktik birokrasi, tetapi juga dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan kepemimpinan publik,” ujar Syahrullah.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas SDM aparatur merupakan salah satu prioritas utama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing.

“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Kaltara atas dukungan, arahan, dan komitmen beliau dalam mendorong kami untuk terus belajar dan berkembang. Ini menjadi motivasi kuat bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.

Kerjasama ini menjadi bagian dari visi jangka panjang Pemprov Kaltara untuk membangun birokrasi yang unggul, berbasis ilmu pengetahuan, serta berintegritas tinggi dalam melayani masyarakat. (mddkisp)

MAJALENGKA, SERGAI, SuaraBorneo.com – Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten menegaskan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui kegiatan Panen Raya Serentak di 14 provinsi sentra produksi padi, Senin (7/4/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan diikuti secara virtual oleh seluruh daerah, termasuk Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

Di Kabupaten Sergai, panen raya dipusatkan di Dusun I, Desa Paya Mabar, Kecamatan Tebing Tinggi. Hadir langsung Gubernur Sumatera Utara H. Bobby Nasution dan Bupati Sergai H. Darma Wijaya, yang ikut melakukan panen bersama para petani dan kelompok tani setempat.

Dalam arahannya secara virtual, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Menurut Presiden, panen raya ini merupakan bukti nyata keberhasilan sektor pertanian dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

“Para petani adalah tulang punggung bangsa dan negara. Tanpa pangan, tidak ada negara. Tanpa pangan, tidak ada NKRI,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan gizi masyarakat melalui asupan protein. Ia menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk menurunkan harga daging, telur, dan susu agar lebih terjangkau. Selain itu, Presiden menetapkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai upaya menjamin harga layak bagi petani dan memperkuat cadangan pangan nasional.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam tata niaga hasil panen. “Jangan korbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Pengusaha boleh untung, tapi jangan mencekik petani kita,” ujarnya tegas.

Gubernur Sumatera Utara H. Bobby Nasution dalam kesempatan itu menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi siap mendukung penuh arahan Presiden dengan memperkuat infrastruktur pertanian dan memastikan distribusi hasil pertanian berjalan lancar hingga ke tingkat desa.

“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun sendiri, harus ada kolaborasi dari semua pihak. Kami di Sumut akan terus memperkuat peran petani dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian,” ujar Gubernur.

Senada dengan itu, Bupati Sergai H. Darma Wijaya menyebut kegiatan panen raya ini sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia menegaskan komitmen Pemkab Sergai dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.

“Petani adalah kekuatan utama di balik ketahanan pangan. Pemkab Sergai terus mendorong peningkatan produksi, distribusi adil, serta perlindungan harga hasil panen bagi petani,” jelas Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik.

Ia optimistis, dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan provinsi, para petani Sergai akan semakin berdaya dan mampu menjadi pelopor swasembada pangan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Sumut H. Surya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Danlantamal I diwakili Letkol Laut (KH) Drs. James Sagala, Kepala Perwakilan BI Provsu Rudy B. Hutabarat, Dirbinmas Poldasu Kombes Pol Yus Nuryana SIK, Ka. Bulog Sumut Budi Cahyanto, Wakil Ketua DPRD Provsu Salman Al-Farizi LC MA, Plt. Dirjen Perkebunan Heru Tri Widarto, serta para petani dan tokoh masyarakat. (Ynr/MCS)

MAKASSAR, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengapresiasi sejumlah pejabat yang berhasil menuntaskan program Doktoral di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat (28/2).

Berhasil merampungkan studi dengan baik dan tepat waktu, yakni selama 2 tahun 2 bulan, dan berhak menyandang gelar Doktor, 5 (lima) pejabat Pemprov Kaltara berhasil menyelesaikan program doktoral dalam bidang Administrasi Publik.

Kelima pejabat tersebut adalah Dr. H. Syahrullah Mursalin, Dr. H. Iskandar Alwi, Dr. Ferdy, Dr. H. Mohammad Pandi, dan Dr. H. Usman. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kaltara dalam meningkatkan kompetensi ASN guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan inovatif.
Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat juga telah merampungkan studi program doktor di Universitas Hasanuddin beberapa bulan lalu.

Pelaksanaan ujian tertutup dan promosi doktor berlangsung di Ruang Prof. Dr. HM. Syukur Abdullah, Unhas turut dihadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, MAP, yang bertindak sebagai tim penguji eksternal.

Dalam sambutannya, Suriansyah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan kelima pejabat tersebut. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini harus diimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari.

“Keberhasilan ini tidak hanya membanggakan individu yang bersangkutan, juga menjadi inspirasi bagi ASN lainnya untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dengan meningkatnya kualitas SDM, maka pelayanan publik di Kaltara akan semakin optimal,” ucap Suriansyah.

Sementara itu, Dr. H. Syahrullah Mursalin., mengungkapkan bahwa pencapaian gelar doktor ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata bagi Kaltara.

“Kami berharap ilmu yang telah kami dapatkan selama studi doktoral dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Utara,” ujar Syahrullah.

“Dengan pendekatan berbasis penelitian dan inovasi, kami ingin mendorong perbaikan dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, pengelolaan sumber daya daerah, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” sambungnya.

Pencapaian tersebut diharapkan dapat memotivasi ASN di lingkungan Pemprov Kaltara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas, adaptif terhadap perubahan zaman, serta mampu memberikan solusi inovatif dalam tata kelola pemerintahan modern.

Pemprov Kaltara akan terus berupaya memberikan fasilitas dan kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kapasitas akademik mereka, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Mewakili mahasiswa Program Doktor Unhas, Syahrullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum dan Sekprov Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP atas segala dukungan selama pelaksanaan studi Program Doktor di Unhas.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat juga telah merampungkan studi program doktor di Universitas Hasanuddin. (mddkisp)

PARIS, SuaraBorneo.com – 11 Februari 2025, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerapkan aturan yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya, seperti pornografi anak dan perjudian online.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Kebijakan Publik YouTube, Leslie Miller, pada Minggu (10/2/2025), di Kantor Google Paris.

“Kami mengharapkan kerja sama dari Google untuk memastikan lingkungan online yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, regulasi ini sangat diperlukan karena kasus pornografi anak dan perjudian online di Indonesia terus meningkat.

Data dari National Center for Missing and Exploited Children menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam empat besar negara dengan kasus pornografi anak tertinggi di dunia. Sementara itu, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2 persen dari pemain, dengan total 80.000 orang.

Menanggapi hal tersebut, Leslie Miller menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk Google, yaitu, YouTube, dan pihaknya siap mendukung inisiatif pemerintah Indonesia.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan platform kami lebih aman bagi semua pengguna, terutama anak-anak,” kata Leslie.

Pertemuan itu menjadi langkah penting dalam kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan platform digital global untuk meningkatkan perlindungan anak di dunia maya. [ad/ril]

MALANG, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pelatihan Certified Secure Computer User (CSCU) sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengungkapkan tujuan dilaksanakan ujian ini untuk meningkatkan kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi aset informasi dan cara meminimalisir kebocoran informasi-informasi.

“Kegiatan ini untuk membekali para pegawai dengan pemahaman mendasar tentang berbagai ancaman keamanan komputer dan jaringan yang saat ini marak terjadi,” ucapnya, Malang, Jumat (22/11/2024).

Beberapa materi yang disampaikan oleh Narasumber yaitu Keamanan Internet dan Email, keamanan data dan enkripsi, manajemen akses dan kata sandi, keamanan media sosial dan privasi serta keamanan perangkat seluler.

Muslim menuturkan program ini dirancang untuk secara interaktif mengajarkan kepada peserta tentang keseluruhan ancaman informasi dan meningkatan pemahaman praktis mengenai teknik-teknik pengamanan data dan informasi.

“Didalam mengawal urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab dari Diskominfo pelatihan ini tidak hanya menambah kompetensi, wawasan dan pengetahuan, tetapi juga dapatt meningkatkan kesetaraan koneksitivitas dalam pekerjaan sehari-hari,” tuturnya.

Dirinya pun berharap semoga ilmu pada pelatihan CSCU yang didapatkan ini bisa didiseminasikan ke seluruh staf di Diskominfo dan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Ini merupakan upaya kita untuk melakukan pencegahan, pengendalian dan merespon serangan-serangan yang berkaitan cyber,” pungkasnya. [ad/ril]

JOGYAKARTA, SuaraBorneo.com – Pengelolaan isu publik dengan bantuan teknologi AI dapat mengoptimalkan strategi Government Branding (Jenama Pemerintah) yang dilakukan Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan pada acara Seminar “Isu Naik Kelas: Isu dan Government Branding” yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa (15/10) malam di salah satu hotel di Yogyakarta.

Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhamad Muslim mengatakan bahwa seminar ini bertujuan mewujudkan kebijakan komunikasi yang lebih terencana dan terarah, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta terciptanya citra yang positif dan profesional.

“Kombinasi antara strategi pengelolaan isu yang baik dan branding yang konsisten akan menghasilkan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat,” terang Muslim saat memberikan sambutan kepada 80 peserta seminar yang berasal dari SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Manajer PT. Indonesia Indicator Asrari Puadi sebagai narasumber pertama menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan mendapatkan pemberitaan yang didominasi dengan sentimen positif. Adapun belakangan diterpa isu negatif terkait korupsi, namun per 13 Oktober 2024 lalu sudah menurun dan bergeser ke isu lain. Untuk itu, penting bagi Pemda memprediksi isu negatif sebelum menjadi krisis komunikasi dengan menggunakan bantuan teknologi Artificial Intelligent (AI).

“Ada 3 pemanfaatan AI untuk menangani komunikasi krisis Pemda, yaitu Automated Crisis Response and Communication untuk membuat chatbots dan konten otomatis, Predictive Simulation and Simulation Crisis Management untuk memprediksi dampak dan simulasi krisis, serta Decision Support untuk meminimalisasi risiko keputusan selama krisis,” tegas Asrari.

Menurut Asrari, pada era digital seperti sekarang, kepercayaan publik bukan sesuatu yang permanen, harus dirawat dan diperjuangkan setiap hari, karena satu kesalahan saja bisa menghapus semuanya, sehingga teknologi perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu merawat kepercayaan publik.

Sementara itu, Founder Government Communication Consulting Ani Natalia sebagai narasumber kedua menegaskan pentingnya membangun jenama pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan layanan publik dan menciptakan identitas daerah yang unik.

“Cara membangun jenama pemerintah harus dimulai degan Personal Branding dari individu kunci di pemerintahan, lalu dikembangkan dengan Regional Branding yang fokus kepada gambaran keseluruhan daerah, serta dilengkapi dengan Product Branding terhadap layanan yang dihasilkan atau mewakili daerah tersebut” kata Ani.

Dalam upaya membangun jenama pemerintah tersebut, Ani merangkum pentingnya 3 kunci utama, yaitu keyvisual, keyword, dan keysound. Akhirnya, seminar ditutup dengan sesi diskusi yang menyimpulkan adanya kebutuhan mendesak Pemprov Kalsel terhadap pemanfaatan AI dan penyusunan Pedoman/Petunjuk Teknis dalam mengelola komunikasi publik. [ad/ril]