Kalteng
Pengayaan Raperda Pansus II DPRD Kapuas Konsultasi ke Satpol PP Jakarta Selatan
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pansus II DPRD Kabupaten Kapuas Kalteng melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait pengayaan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Raperda tentang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Kamis (20/6/2024).
Pansus II DPRD Kapuas diketuai Darwandie bersama anggota konsultasi dan Koordinasi ke mitra kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan diterima Plh Kasat Pol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan Rahmat Efendi.
Ketua Pansus II DPRD Kapuas Darwandie mengatakan Kabupaten Kapuas saat ini sedang menggodok lima buah Perda ditargetkan sebelum mengakhiri masa jabatan 2019-2024.
Dikatakan terkait penyelesaian pembahasan dua buah buah rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas serta Perda baru yaitu Perda Pembentukan Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diharapkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita.
“Apalagi sekarang ini melihat mutasi para investor yang menanamkan modalnya terkait dengan perkebunan swasta.
Oleh karena itu tanpa adanya sebuah regulasi khusus yang akan melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tentu kita lampirkan pada investor yang berinvestasi di Kapuas,” katanya.
Dikatakan pula terkait struktur OPD saat ini Pol PP di Kabupaten Kapuas masih tergabung dengan Damkar. “Kalau diukur dari struktur organisasinya kemudian dilihat personalia yang terkait kami ingin mempelajari dari daerah ibukota ini,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan memang perlu dukungan kewajiban moral untuk mendukung itu supaya nanti ada kemandirian Pol PP.
Jika dua institusi itu terpisahkan tentu dari sisi tipologi antara dinas itu akan terjadi penurunan sedangkan apabila Damkar terpisah akan menjadi tipe C.
“Karenanya dengan kunjungan ke Pol PP Jakarta Selatan ini diharapkan kita ingin lebih mendalami sisi strukturalnya dan ingin mengetahui apa saja kiat-kiat pendekatannya dengan Pemda ketika nanti akan ada keinginan untuk meningkatkan jumlah pegawai,” ujarnya. (Ujg/SB)