BPC HIPMI Bengkayang Merasa Diboikot, Soroti Ketidakterbukaan BPD HIPMI Kalbar dalam Proses Organisasi

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bengkayang terhadap Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Kalimantan Barat (Kalbar). Pasalnya, permohonan resmi pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang telah diajukan sejak Desember 2024 tak kunjung mendapat respons. Bahkan, BPD HIPMI Kalbar disebut-sebut menyampaikan kepada BPP bahwa Bengkayang tidak pernah mengajukan permohonan tersebut.

“Kami mengajukan Muscab secara resmi, sesuai prosedur, sejak Desember tahun lalu. Tapi sampai hari ini tidak ada satu pun balasan atau tindak lanjut dari BPD. Lebih parahnya, kami justru mendengar bahwa mereka mengklaim ke BPP bahwa tidak ada pengajuan dari kami. Ini jelas mencurigakan dan mengindikasikan adanya boikot,” tegas Almizan PH, pengurus BPC HIPMI Bengkayang.

Transparansi dan Demokrasi Dipertanyakan
BPC Bengkayang menilai hal ini sebagai bentuk nyata dari ketidakterbukaan dan ketidakdemokratisan dalam tubuh BPD HIPMI Kalbar. Dalam struktur organisasi yang seharusnya menjunjung asas transparansi dan partisipasi, tindakan seperti ini justru mencederai semangat kolektif para pengusaha muda di daerah.

“Kami merasa dikucilkan. Seharusnya organisasi ini menjadi wadah pembinaan dan penguatan jaringan, bukan malah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu,” lanjut Almizan.

Kaitkan dengan Kontroversi Musda
BPC HIPMI Bengkayang juga mengaitkan perlakuan yang mereka alami dengan kontroversi Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI Kalbar yang digelar 17 Mei 2025 lalu di Pontianak. Dalam Musda tersebut, penetapan Ketua Umum HIPMI Kalbar dilakukan secara tertutup dan tanpa melibatkan banyak unsur BPC. Peristiwa itu kini menuai gelombang protes dari BPC se-Kalbar.

“Kami melihat pola yang sama: tidak transparan, tidak inklusif, dan sarat kepentingan. Jika cara-cara seperti ini terus dibiarkan, masa depan HIPMI Kalbar akan suram,” kata Almizan.

Seruan untuk BPP Turun Tangan
BPC HIPMI Bengkayang mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI untuk segera turun tangan. Mereka meminta agar BPP meninjau ulang kepengurusan BPD HIPMI Kalbar dan mengambil alih penyelesaian konflik internal organisasi demi menjamin keadilan dan keterwakilan semua BPC di Kalimantan Barat.

Situasi yang dialami BPC HIPMI Bengkayang menjadi cerminan krisis akuntabilitas dalam organisasi HIPMI Kalbar. Jika tidak ada langkah serius untuk menegakkan integritas dan aturan organisasi, maka kepercayaan anggota di tingkat cabang akan terus merosot. (Rbn)