KNPI Bengkayang Dorong Legalisasi Pertambangan Rakyat

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, mengajak pemerintah dan DPRD untuk menempatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai prioritas utama. Dalam dialog bertema “Peran Pemuda dalam Edukasi Masyarakat Mengenai Dampak Aktivitas PETI,” yang diadakan di Café Satu Rasa, KNPI menekankan pentingnya segera mendiskusikan dan menetapkan regulasi ini.

Ketua KNPI Bengkayang, Albert Pandur Sae Pudaba, menyatakan kebutuhan mendesak untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait legalitas tambang rakyat. Ia berharap penetapan IPR dan WPR dapat mengurangi konflik antara masyarakat dan aparat.

“Kita perlu memastikan bahwa aktivitas penambangan dilakukan secara legal dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ungkap Albert.

KNPI juga mendukung program ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi Presiden RI. Albert menegaskan pentingnya pemuda berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.

**Dukungan DPRD untuk Penetapan WPR**

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Esidorus, memastikan bahwa mereka sedang mengawal usulan penetapan WPR kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, penetapan WPR akan menjadi solusi untuk mengatasi praktik penambangan ilegal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Dengan adanya WPR, IPR bisa diterbitkan secara legal dan pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari Iuran Pertambangan Rakyat (Iupera),” jelas Esidorus.

Langkah ini diharapkan dapat menjadikan sektor pertambangan rakyat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus melindungi lingkungan dan menciptakan ketertiban.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan masa depan pertambangan rakyat di Bengkayang dapat lebih terencana dan berkelanjutan. (*)