Pansus LHP BPK DPRD Kapuas Rumuskan Draf Final Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan 2025

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD Kabupaten Kapuas tengah merumuskan draf final rekomendasi atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Rekomendasi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kapuas untuk disahkan menjadi rekomendasi lembaga, kemudian disampaikan kepada Bupati Kapuas agar segera ditindaklanjuti.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kapuas, Franco B. Dehen, mengatakan proses perumusan rekomendasi dilakukan setelah pihaknya melaksanakan koodunasi dan konsultasi terakait LHP BPK ke DPRD Kapuas Raya dan DPRD Kabupaten Katingan.

Kegiatan tersebut berlangsung 17 hingga 20 Juni 2026.

“Pansus LHP BPK RI DPRD Kabupaten Kapuas kini tengah merumuskan draf final keputusan yang memuat rekomendasi konkret yang akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas,” kata Franco.

Menurutnya, konsultasi tersebut menjadi bahan pembanding bagi Pansus dalam menyusun rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI. Rekomendasi nantinya diarahkan pada langkah perbaikan yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Salah satu perhatian Pansus berkaitan dengan administrasi aset daerah. Penataan dan sertifikasi aset dinilai masih perlu diperbaiki agar persoalan serupa tidak kembali muncul dalam pemeriksaan pada tahun berikutnya.

Franco menegaskan Pansus akan mengawal proses tindak lanjut rekomendasi setelah ditetapkan DPRD.

“Pansus LHP BPK RI DPRD Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus mengawal jalannya tindak lanjut rekomendasi ini hingga 100 persen tuntas,” ujarnya.

Ia mengatakan upaya tersebut diperlukan untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah secara berkelanjutan.

Pansus juga berharap tindak lanjut rekomendasi dapat mendukung Kabupaten Kapuas dalam mempertahankan atau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mencerminkan perbaikan tata kelola secara nyata, bukan sekadar pemenuhan administrasi. (Ujang/SB)