Pastikan Berjalan Lancar, Pemkab Kapuas Menggelar Rakor Pemeriksaan Lahan Program Cetak Sawah Rakyat 2026

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas PUPR dan Dinas Pertanian melaksanakan rapat koordinasi terkait pemeriksaan kesiapan lahan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2026 Selasa (11/8/2026).

Rakor berlangsung di Aula Dinas PUPR dipimpin Kepala Dinas PUPR Kapuas Hargatin bersama Kepala Dinas Pertanian Kapuas Edi dan Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas II Banjarbaru Abdul Sabur.

Hadir pula camat kades penyuluh pertanian kelompok tani gapoktan brigade pangan serta tim teknis.

Rakor membahas proyeksi CSR pemeriksaan pada ada enam kecamatan yang menjadi
sasaran pembahasan yakni Kapuas Murung Mantangai Kapuas Barat Kapuas Timur Kapuas Hilir serta Selat.

Kepala PUPR Kapuas Hargatin mengatakan koordinasi diperlukan untuk mencocokan dan memastikan terkait data lahan dengan kondis di lapangan.

Ia mengatakan pemerintah menemukan sejumlah lokasi yang masih menghadapi persoalan termasuk penolakan masyarakat.

Menurutnya dalam hal ini masih adanya sentuhan terkait HGU sehingga dengan begitu menjadi kendala di lapangan meski di kecamatan lainnya sudah clear.

“Oleh karena itu dalam rakor ini kami ingin memastikan lahan yang akan menjadi lokasi kegiatan benar-benar jelas status dan kondisinya, clear and clean,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan program tidak dapat dijalankan jika status lahan masih bermasalah. Untuk itu camat lurah kades diminta menyampaikan kondisi terbaru di wilayah masing-masing.

Kemudian kami menyoroti adanya usulan lahan pertanian di luar data dan lokasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Data (SID). “Sedangkan pemerintah melakukan verifikasi agar pelaksanaan CSR sesuai data dan ketentuan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kapuas Edi mengatakan koordinasi diperlukan agar CSR 2026 tepat sasaran.

Ia menjelaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah kecamatan desa dan kelompok tani dinilai penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Harapannya untuk mendukung program swasembada pangan nasional berkelanjutan,” katanya. (Ujang/SB)