Sinergi Kebijakan Perkuat Fondasi Ekonomi Kalsel di Tengah Tantangan Global

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2026 dengan tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan.”

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akademisi, perbankan, pelaku usaha, investor, serta media. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan CORE Indonesia juga turut hadir memperkaya perspektif mengenai kondisi ekonomi dan fiskal daerah, Kamis (24/9/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syarifuddin, dalam keynote speech – nya menekankan pentingnya LPP sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan perhatian pada tiga agenda utama, yakni (i) menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan pengendalian inflasi, (ii) memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif, serta (iii) menjaga kualitas belanja sekaligus membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aloysius Donanto H. W. menyampaikan bahwa LPP tidak hanya menjadi dokumen asesmen ekonomi secara berkala, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk memahami posisi dan arah perekonomian daerah serta mendukung perumusan kebijakan. Pada triwulan II 2026, perekonomian Kalimantan Selatan tercatat tumbuh 5,28% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29% (yoy).

Di tengah capaian tersebut, perekonomian Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya batu bara, sehingga memiliki eksposur relatif tinggi terhadap dinamika harga komoditas global. Selain itu, hilirisasi batu bara masih menghadapi tantangan dari sisi teknis maupun keekonomian, sementara penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) dan Dana Desa menjadi tantangan dalam menjaga ruang fiskal daerah.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya memperkuat sumber pertumbuhan baru yang lebih beragam, disertai sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.
Diversifikasi ekonomi terus diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata. Di sisi pembiayaan, belanja daerah didorong semakin produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sementara kebutuhan pembangunan yang lebih besar dibuka melalui investasi swasta dan skema kemitraan, termasuk dengan mendorong proses perizinan yang lebih cepat.

Melalui forum ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemangku kepentingan mendorong semakin kuatnya pemahaman bersama mengenai kondisi dan prospek perekonomian Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi juga mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan Laporan Perekonomian Provinsi dan Kajian Fiskal Regional sebagai referensi dalam perencanaan daerah, serta mendorong dunia usaha dan perbankan untuk menyampaikan berbagai tantangan di lapangan sebagai masukan bagi perumusan kebijakan.

Ke depan, penguatan sinergi kebijakan diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi Kalimantan Selatan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian secara berkelanjutan, melalui sumber pertumbuhan yang semakin beragam, iklim investasi yang semakin baik, serta bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang optimal. [Ady/Rls-BI]