Belum Ada Titik Temu Raperda RTRW Kabupaten Kapuas Akan Dibahas Kembali

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas akan dibahas kembali menyusul belum ada titik temu.

Isu utama pada RDP yakni persoalan permukiman dan lahan garapan masyarakat yang berada di kawasan hutan lindung masih menjadi salah satu ganjalan dalam penyusunan regulasi tersebut.

Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas bersama pihak eksekutif bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kapuas
Selasa (10/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas Abdurrahman Amur diikuti Panitia Khusus (Pansus) III termasuk ketua anggota dan tenaga ahli.

Hadir dari eksekutif Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan Kadis PUPR Hargatin serta Bagian Hukum Setda.

Ketua Bapemperda DPRD Kapuas Abdurrahman Amur mengatakan masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam rancangan RTRW.

Oleh karena itu DPRD meminta penjelasan Panitia Khusus (Pansus) III beserta tenaga ahli sekaligus meminta pemerintah daerah menguraikan sejumlah usulan yang belum masuk dalam rancangan.

Ia mengatakan banyak hal yang belum terakomodasi terutama persoalan tata ruang yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Jadi Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

Ia menjelaskan pula bahwa keberadaan permukiman dan lahan garapan masyarakat di kawasan berstatus hutan lindung membutuhkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Ia melanjutkan persoalan lain menyangkut kawasan Pelabuhan Batanjung dan sejumlah ruas jalan yang dinilai masih membutuhkan penyesuaian status maupun peruntukan ruang.

“Intinya RTRW harus mengakomodasi kepentingan masyarakat Kabupaten Kapuas,” katanya.

Sementara itu Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan menjelaskan penyusunan RTRW harus memperhatikan pembagian kawasan dan batas kewenangan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kabupaten Kapuas hanya memiliki ruang perencanaan tata ruang sekitar 27,5 persen dari total wilayah Kapuas.

Meski begitu sebagian besar wilayah lainnya merupakan kawasan hutan yang pengaturannya tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan di luar peruntukannya tidak bisa dilakukan begitu saja.

Dalam hal ini diperlukan prosedur sesuai ketentuan antara lain melalui pelepasan kawasan hutan atau perubahan fungsi kawasan.

Karenanya pihak eksekutif memberikan penjelasan mengenai batas kewenangan pemerintah kabupaten agar pembahasan Raperda RTRW tidak melampaui ketentuan yang berlaku.

“Pemetaan pembagian kawasan dan kewenangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan sebelum pembahasan Raperda RTRW lanjut ke tahapan berikutnya,” pungkas Budi Kurniawan. (Ujang/SB).