KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) l Kuala Kapuas menggelar Student’s Smart Fest Vol 2 dengan tema Berkreasi Seni Tanpa Batas Menuju Indonesia Emas berlangsung dari tanggal 12-14 Februari 2026 bertempat di SMKN 1 Jalan Pemuda Kapuas Kamis (12/2/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang KSDM yang juga Pelaksana tugas (Plt) Kadisporabudpar Kapuas Budi Kurniawan mewakili Bupati Kapuas HM Wiyatno dihadiri Forkopimda Kepala Bidang Pendidikan Provinsi Kalteng Tutang sejumlah OPD Kepala Sekolah para guru serta peserta.

Dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas mengapresiasi kegiatan ini dan berkomitmen untuk terus mendukung dalam rangka meningkatkan, kompetensi kreativitas dan kualitas dari siswa.

“Kami menyambut baikkegiatan ini tidak hanya mencakup wilayah Kabupaten Kapuas saja, tapi Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan,” katanya.

Harapannya jelas Budi Kurniawan melalui kegiatan ini menghasilkan generasi – generasi muda yang berwawasan memiliki kreativitas dan inovasi tinggi untuk kedepannya.

Kepala Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tutang menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang telah berkolaborasi dan mendukung secara penuh atas kegiatan tersebut serta semua donatur yang telah memberikan sumbangannya untuk kegiatan ini.

Sementara itu Kepala Sekolah SMKN 1 Kapuas Henny mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kapuas sehingga kegiatan ini berjalan lancar.

“Kami merasa diperhatikan. Harapannya apa yang diselenggarakan pada hari ini didukung penuh oleh pemerintah sehingga misi kami untuk meningkatkan prestasi dan kualitas pelajar benar-benar ada dan nyata,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026 bertempat di Aula Kantor Bapperida Rabu (11/2/2026).

Rakor dihadiri Asisten II Setda Kapuas Kusmiati mewakili Sekda Usis I Sangkai hadir pula sejumlah OPD lingkup Pemkab Kapuas.

Asisten II Setda Kapuas Kusmiati menegaskan Forum Perangkat Daerah menjadi ruang strategis memperkuat sinergi lintas sektor.

Oleh karena itu ia meminta setiap OPD menyusun program secara terukur berbasis data dan hasi berorientasi hasil agar berdampak langsung bagi masyarakat.

“RKPD ini harus dimanfaatkan untuk menyampaikan usulan yang realistis terintegrasi dan selaras dengan RPJMD serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2026,” katanya.

Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M Saribi mengatakan rakor bertujuan memantapkan kesiapan teknis pelaksanaan forum termasuk penyelarasan indikator kinerja program prioritas dan mekanisme pembahasan lintas perangkat daerah.

Ia menjelaskan hasil Forum Perangkat Daerah akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

“Sedangkan output dari forum ini akan dirangkum dalam rancangan RKPD 2026 agar perencanaan benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat dan prioritas daerah,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) V Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kapuas.

Pelaksanaan Musda di Aula Kantor Bapperida Kapuas pada Kamis
(12/2/2026) dibuka secara resmi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Budi Kurniawan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kadisporabudpar Kabupaten Kapuas yang dihadiri sejumlah Kepala OPD Direktur RSUD Kapuas PPNI Provinsi peserta Musda serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Staf Ahli Bupati Budi Kurniawan menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap dedikasi para perawat di seluruh wilayah Kapuas.

Ia mengatakan Musda V ini dipandang sebagai momentum strategis untuk mengevaluasi program kerja serta memilih kepengurusan baru yang mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa depan.

“Perawat adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui Musda ini diharapkan PPNI semakin solid dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi anggotanya,” katanya.

Musyawarah Daerah ke-V ini mengusung agenda utama penguatan struktur organisasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan profesi sinergi antara organisasi profesi dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya di sektor kesehatan.

Budi Kurniawan melanjutkan selain sebagai ajang pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi bagi para tenaga perawat dari berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Kapuas untuk saling bertukar gagasan demi kemajuan pelayanan publik.

Sementara itu Ketua PPNI Kabupaten Kapuas Elpina menyampaikan apresiasi terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang telah memberikan perhatian terhadap perawat atas pelaksanaan Musda V periode 2026-2031.

Menurutnya sebagai garda terdepan perawat terkait pelayanan kesehatan memiliki peran strategis mendukung pembangunan kesehatan dari perkotaan hingga pelosok desa.

Ia menjelaskan berdasarkan data SMK PPNI berjumlah sebanyak 1.265 orang sedangkan dari jumlah tersebut masih terdapat perawat yang bertugas di RSUD puskesmas dan pustu dengan status paruh waktu sebanyak 85 orang tenaga kerja sukarela sebanyak 27 orang serta tenaga kontrak BLUD sebanyak 18 orang.

“Oleh karena itu berkaitan kegiatan Musda ini kami memohon kepada pemerintah daerah kiranya dapat memberikan perhatian yang lebih kepada para perawat peningkatan kesejahteraan penguatan kapasitas dalam kompetensi maupun perlindungan dukungan profesi harapannya dapata diangkat jadi PPPK penuh waktu,” ujarnya.

Dalam Musda V tersebut kembali terpilih aklamasi Elpina sebagai Ketua PPNI Kabupaten Kapuas periode 2026-2031. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno resmi melantik 33 Penjabat Kepala Desa di 11 kecamatan dan 6 anggota BPD Rabu (11/2/2026).

Acara pengambilan sumpah janji bertempat di ruang rapat Rujab Bupati Kapuas dihadiri FKPD Wabup Dodo Sekda Usis I Sangkai sejumlah Kepala OPD serta camat.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan ucapan selamat kepada Pj kades dan anggota yang dilantik.

Bupati menekankan beberapa hal diantaranya meminta berkoordinasi dengan camat dan pemda.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada semua peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Bupati juga mengharapkan agar menciptakan tata kelola pemdes yang baik di segala bidang.

“Lakukan terobosan dan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Bupati melanjutkan kepada Pj agar meningkatkan kapasitas kompetensi mulai dari aparatur desa BPD Bumdesa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.

“Sehingga dengan begitu tercipta SDM yang berdaya saing demi terwujudnya desa maju dan mandiri,” jelas orang nomor satu di Kapuas ini.

Kadis PMD Kapuas Jhon Pita Kadang dalam laporannya mengatakan pelantikan Penjabat Kades berjumlah 33 orang pada 11 wilayah kecamatan dan 6 orang anggota BPD.

“Tujuan dari kegiatan hari ini adalah mewujudkan tata kelola administrasi pemdes secara tertib sesuai ketentuan mekanisme berlaku,” ujarnya. (Ujg)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui DPMPTSP menggelar Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bertempat di MPP Jalan Jepang Kapuas Rabu (11/2/2026).

Kegiatan dibuka Wabup Kapuas Dodo dihadiri Sekda Usis I Sangkai Staf Ahli Bupati Bidang KSDM Budi Kurniawan Kadis PMPTSP Teguh Yunianto sejumlah Kepala OPD BUMN/BUMD serta undangan lainnya.

Wakil Bupati Kapuas Dodo menyampaikan forum ini dimaksudkan untuk mengajak instansi vertikal dan instansi Daerah BUMN/BUMD serta pihak terkait lainnya untuk ikut bergabung menjadi penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kapuas.

Ia mengatakan pentingnya membangun sistem kerja dan sinergi yang utuh budaya kerja yang melayani.

“Oleh karena itu tampilkanlah wajah birokrasi yang mengadopsi pelayanan publik untuk memberikan manfaat luas bagi Masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Wabup mengatakan pembentukan MPP bukanlah hal yang mudah tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari atas hingga level terbawah serta sinergi yang kuat antar lintas instansi.

Untuk itu diperlukan semangat dan daya juang yang tinggi untuk membawa seluruh SDM aparatur kepada level perubahan.

Ia menambahkan pembentukan MPP Adalah jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan kecepatan pelayanan dan akhirnya mendorong kemudahan berusaha.

“Harapannya melalui MPP pola pikir ego sektoral antar instansi dapat diubah menjadi kerja bersama yang berfokus pada komitmen melayani Masyarakat,” ujarnya. (Ujg)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik Pemkab Kapuas melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Perangkat Daerah dan Desa Jumat (6/2/2026).

Kegiatan bertempat di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas dibuka resmi Bupati Kapuas
HM Wiyatno.

Hadir FKPD Wakil Bupati Kapuas Dodo Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai sejumlah OPD camat lurah kades serta undangan lainnya Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Rospita Vici Paulyn Komisioner sekaligus Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Linggarjati serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah Erwindy.

Kepala Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan bimtek dilaksanakan selama satu hari dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID pada perangkat daerah dan desa, terutama dalam tata kelola layanan informasi publik klasifikasi informasi penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) pengelolaan permohonan informasi hingga penanganan keberatan dan sengketa informasi.

Ia mengatakan dari total 214 desa di Kabupaten Kapuas sebanyak 105 desa telah membentuk PPID desa.

“Capaian ini menjadi prestasi yang membanggakan karena Kabupaten Kapuas menjadi kabupaten pertama di Kalimantan Tengah yang telah membentuk PPID di tingkat desa sekaligus melaksanakan bimtek pengelolaannya,” katanya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno mengapresiasi pelaksanaan bimtek tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah hingga desa.

“Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Oleh karena itu lanjutnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga setiap badan publik wajib memiliki PPID. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Gaji pegawai Damkar Kapuas belum dibayar karena SK bendahara dalam proses.

Begitu dikatakan Kadis Damkar Dan Penyelamatan Kabupaten Kapuas Jenderawan ketika dikonfirmasi wartawan di Kantor BKAD terkait keterlambatan pembayaran gaji pegawai, Kamis (5/2/2026).

“Intinya bendahara sudah disiapkan bertugas gaji siap dan harus dibayar semua,” katanya.

Ia tak menampik jika memang terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai.
Hanya saja sudah diajukan tapi sambil menunggu SK bendahara itu.

Ia menjelaskan Dinas Damkar Dan Penyelamatan adalah dinas baru maka itu maklum saja kondisi internal kekurangan orang kendati sebelumnya bendahara ikut Satpol PP.

“Kalau terkait pengisian bendahara dari Dinas PUPR sambil menunggu SK bupati melalui BKPSDM karena bupati yang meminta,” ujarnya.

Seperti diberitakan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kapuas mempertanyakan kinerja kadis.

Ini menyusul pegawai belum menerima gaji terhitung sejak Januari hingga awal Februari padahal kebutuhan hidup keluarga terus berjalan.

Pegawai mengungkapkan keterlambatan bukan hanya terjadi satu bulan melainkan sudah berlangsung sejak Januari.

Sehingga kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena gaji merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar pegawai.

“Ini bukan lagi soal telat beberapa hari. Sejak Januari kami belum gajian. Kalau memang bendahara kosong seharusnya cepat diisi. Jangan sampai pegawai jadi korban,” ujar salah satu pegawai Rabu (4/2/2026). (Ujg/SB)