Kalteng
Penguatan Peran dan Kegiatan, Fasilitator Forum Anak Daerah se Kalteng Mohon Dukungan Pemda
PALANGKA RAYA, SuaraBormeo.com – Fasilitator Forum Anak Daerah (FAD) se Kalimantan Tengah menyampaikan permohonan dukungan kepada Pemerintah Daerah.
Dukungan memperkuat pelaksanaan peran kegiatan dalam mempromosikan hak-hak anak serta meningkatkan partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan.
Hal ini disampaikan, salah satu Fasilitator Forum Anak Daerah Nur Pita Sari dalam pertemuan di Palangka Raya, Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, dari pertemuan tersebut telah dirumuskan sejumlah poin dalam bentuk Berita Acara yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
Dikatakan, adapun poin-poin tersebut meliputi pertama, permohonan dukungan fasilitasi dari DP3APPKB Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Dalam hal ini fasilitator serta pengurus Forum Anak mendapatkan sertifikasi Konvensi Hak Anak (KHA),” ujarnya.
Kedua, permintaan peningkatan kapasitas Forum Anak melalui dukungan anggaran operasional kesekretariatan dan kegiatan oleh DP3APPKB Provinsi/Kabupaten/Kota.
Ketiga, ajakan kerja sama kepada pemerintah daerah dan pihak swasta termasuk perusahaan BUMN dan BUMD di Kalimantan Tengah untuk membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dengan memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Keempat, permohonan fasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ke Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat di Kabupaten/Kota.
Kelima, permintaan audiensi antara fasilitator dan pengurus FAD dengan Bunda Forum Anak kabupaten/kota dan Bunda Provinsi Kalimantan Tengah agar sinergi dan kolaborasi semakin terjalin dengan baik.
Keenam, permohonan pemberian beasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik bagi fasilitator dan pengurus Forum Anak oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Lebih lanjut dikatakan, harapannya pemerintah dapat memberikan dukungan yang memadai untuk mereka sehingga dapat terus menjalankan peran dan kegiatan kami dalam mempromosikan hak-hak anak dan meningkatkan partisipasi anak.
“Harapannya pula melibatkan kami dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak,” ungkap Nur Pita Sari.
Ditambahkan, Fasilitator Forum Anak menekankan bahwa dukungan dari pemerintah sangat penting tidak hanya dalam bentuk kebijakan dan dana tetapi juga dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas Forum Anak di Kalimantan Tengah.
“Karenanya, dengan adanya dukungan tersebut mereka yakin dapat berkontribusi lebih aktif dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya hak anak serta partisipasi anak dalam berbagai aspek pembangunan,” ujarnya. (Ujg/SB)
Bagikan keKalteng
Percepatan Penurunan Stunting Pemkab Kapuas Gelar Peningkatan Kapasitas EHDW
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Monitoring Evaluasi Electronic Human Development Worker (EHDW) di Aula Bapperida Kapuas, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan dibuka Asisten III Fery Noah mewakili Sekda didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas yang diwakili Kepala Bidang Kemasyarakatan dan DesavYulia Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Yudianto selaku narasumber.
Hadir sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) para Camat Ketua Bidang Kesehatan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kapuas Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas para Kepala Desa serta para Kader Pembangunan Manusia (KPM).
Asisten III Setda Kapuas Fery Noah menyampaikan upaya pencegahan dan penurunan stunting merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Pentingnya pemanfaatan aplikasi EHDW sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung tata kelola pembangunan,” katanya.
Hanya saja data tersebut tidak boleh hanya menjadi kebutuhan administrasi tetapi harus dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pembangunan baik di tingkat desa maupun kabupaten.
Oleh karena itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan KPM dalam menggunakan aplikasi EHDW meningkatkan kualitas dan kelengkapan data pembangunan manusia.
“Sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)
Bagikan keKalteng
Pastikan Sesuai Ketentuan Pemkab Kapuas Perkuat Pendataan dan Verifikasi Penghuni Rumah Khusus
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkuat pendataan dan verifikasi penghuni Rumah Khusus (Rusus) untuk memastikan kesesuaian data yang akurat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas memimpin Rapat Pembahasan dan Keputusan Akhir Hasil Pendataan dan Verifikasi Penghuni Rumah Khusus (Rusus) didampingi Staf Ahli EKP Septedy Kadis Perkimtan Yan Hendri Ale diikuti sejumlah OPD terkait bertempat di Ruang Rapat Bupati Kapuas Selasa (6/10/2026).
Sekda Kapuas Usis I Sangkai mengatakan ini menjadi bagian penting dalam proses penataan dan penetapan data penghuni Rusus.
“Pembahasan bersama OPD terkait diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tepat berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu hasil pendataan dan verifikasi terhadap penghuni Rumah Khusus pada Blok A dan Blok B. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai status penghuni kesesuaian dengan daftar ulang serta kondisi aktual unit rumah yang ditempati.
Berdasarkan hasil pendataan Blok A terdiri dari 52 unit dengan sebanyak 44 penghuni telah melakukan registrasi atau daftar ulang sementara 8 penghuni tidak melakukan daftar ulang.
Dari hasil verifikasi Blok A tercatat sebanyak 31 orang sesuai dengan data daftar ulang dua orang sesuai data daftar ulang namun tidak berada di tempat serta tiga orang yang terdaftar tetapi menempati unit yang tidak sesuai.
Selain itu terdapat lima orang yang belum mendaftar ulang namun masih menempati rumah dan tiga orang yang tidak mendaftar ulang serta pada pendataan terakhir tidak berada di tempat.
Kemudian untuk Blok B terdapat 242 unit. Dari hasil pendataan sebanyak 116 penghuni telah melakukan daftar ulang sedangkan 113 penghuni tidak mengambil atau belum mengembalikan formulir pendataan.
Hasil verifikasi juga mencatat adanya penghuni yang sesuai dengan data daftar ulang, penghuni yang terdaftar namun tidak berada di tempat maupun menempati unit yang tidak sesuai. Selain itu terdapat penghuni baru yang belum masuk dalam data daftar ulang serta penghuni baru yang menempati unit kosong.
Sekda menambahkan Pemerintah Kabupaten Kapuas selanjutnya akan menindaklanjuti hasil pendataan dan verifikasi tersebut. “Ini sebagai dasar dalam penataan penghuni serta pengelolaan Rumah Khusus agar dapat berjalan tertib tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan,” ujarnya. (Ujang/SB)
Bagikan keKalteng
Momen HUT TNI ke 81 Kapolres Kapuas Pererat Sinergitas Dengan Kodim 1011/Klk
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Makodim 1011/Klk Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari bersama jajaran PJU Polres Kapuas didampingi Kapolres Pulang Pisau AKBP Muhammad Aminuddin beserta jajaran menyambangi Makodim 1011/Klk Senin (5/10/2026).
Kedatangan rombongan Polres Kapuas dan Polres Pulang Pisau tersebut merupakan bentuk ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada jajaran TNI khususnya Kodim 1011/Klk yang tengah memperingati HUT ke-81 TNI.
Dengan membawa tumpeng sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur rombongan disambut langsung oleh Dandim 1011/Klk beserta jajaran. Momen tersebut berlangsung penuh keakraban mencerminkan kuatnya hubungan emosional dan soliditas antara personel TNI dan Polri.
Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI kepada seluruh keluarga besar TNI khususnya jajaran Kodim 1011/Klk.
“Atas nama keluarga besar Polres Kapuas kami mengucapkan Dirgahayu TNI ke-81. Semoga TNI semakin kuat profesional dan selalu dekat dengan masyarakat serta semakin solid bersama Polri dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kapolres.
Kapolres mengatakan integritas TNI-Polri bukan hanya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas tetapi juga melalui kebersamaan dan komunikasi yang terus dibangun di tengah kehidupan masyarakat.
“TNI dan Polri adalah dua institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan. Dengan komunikasi, kekompakan dan kebersamaan yang kuat, kami yakin berbagai tantangan di wilayah dapat kita hadapi bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut Kapolres menegaskan bahwa soliditas TNI-Polri di tingkat wilayah menjadi modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama antara Polres Kapuas Polres Pulang Pisau dan Kodim 1011/Klk dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Kegiatan berlangsung aman lancar dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi gambaran nyata bahwa sinergitas TNI-Polri terus terjaga dan semakin solid dalam mengabdi untuk masyarakat, bangsa dan negara. (Ujang/SB)
Bagikan keKalteng
Budi Kurniawan: Penyusunan RDTR Timpah Untuk Mendukung Perkembangan Wilayah dan Pembangunan Berkelanjutan
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melaksanakan Konsultasi Publik I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Timpah Tahun 2026 bertempat di Aula DPUPR Kabupaten Kapuas Senin (5/10/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen RDTR sebagai pedoman dalam penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Timpah.
Kegiatan dipimpin Staf Ahli Bupati Kapuas KSDM Budi Kurniawan mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai sekaligus memberikan arahan.
Ia menyampaikan bahwa penyusunan RDTR merupakan langkah penting dalam mengantisipasi perkembangan wilayah dan memastikan pembangunan dapat berlangsung secara terarah.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebelumnya juga telah menyusun perencanaan tata ruang di sejumlah wilayah pertumbuhan seperti Mantangai Dadahup dan Pujon dan ke depan perencanaan serupa perlu terus dikembangkan pada wilayah-wilayah strategis lainnya termasuk kawasan perkotaan.
Ia menjelaskan pula wilayah Perencanaan Timpah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan baik pada sektor perkebunan, pertambangan perdagangan jasa maupun sektor lainnya yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Oleh karena itu penyusunan RDTR diharapkan mampu mengakomodasi potensi tersebut sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan sangat diperlukan agar dokumen RDTR yang disusun nantinya benar-benar dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung tujuan dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan Kapuas Bersinar,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan tata ruang adalah perubahan fungsi ruang. Menurutnya RDTR tidak boleh hanya disusun untuk menjawab kebutuhan pembangunan saat ini tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan wilayah dalam jangka panjang.
“Yang paling penting adalah sustainability atau keberlanjutannya. Kalau kita hanya merencanakan untuk saat ini ke depannya seperti apa? Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya.
Ia berharap proses penyusunan RDTR WP Timpah dapat menghasilkan perencanaan tata ruang yang mampu mengantisipasi pertumbuhan wilayah menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan lingkungan serta memberikan arah yang jelas bagi pengembangan ekonomi dan pelayanan masyarakat di masa mendatang.
“Dengan perencanaan yang matang dan berorientasi jangka panjang diharapkan pengembangan Timpah dapat berjalan secara terarah berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)
Bagikan keKalteng
Bupati Kapuas Tinjau Infrastruktur Jalan Serahkan Menyerahkan Bantuan Pangan Kepada Warga Terdampak Kekeringan Karhutla
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas melaksanakan peninjauan kondisi jalan dan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sabtu (3/10/2026).
Peninjauan dimulai dari Desa Katunjung dilanjutkan menuju Desa Tumbang Mangkutup dan berakhir di Desa Tumbang Muroi. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai bahan perhatian dalam upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Dalam kunjungan ke Desa Tumbang Mangkutup Bupati berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan warga setempat.
Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan Karhutla.
Bupati menyampaikan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah dampak bencana kekeringan dan Karhutla yang terjadi di wilayah tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui peninjauan langsung kondisi wilayah penyerapan aspirasi warga serta penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. (Ujang/SB)
Bagikan keKalteng
BNPB Apresiasi Tata Kelola Data Penanganan Karhutla di Kapuas
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kunjungan ke Posko Induk Karhutla dan Kekeringan di Kantor BPBD Kabupaten Kapuas Minggu (4/10/2026).
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Kapuas mendapat perhatian khusus dari tim pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“BNPB apresiasi terkait penanganan di lapangan tata kelola data yang disajikan Posko Induk Karhutla dan Kekeringan karena dinilai informatif dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Prof Dirwansyah dan Prof Ivan Elisabeth saat mengunjungi Pusdalops Posko Induk Tim Terpadu Penanganan Karhutla dan Kekeringan Kapuas.
Ia menilai penyajian data tersebut sudah memenuhi kebutuhan evaluasi penanganan bencana secara menyeluruh. Oleh karena itu harus didukung data faktual agar dapat menjadi dasar menentukan langkah berikutnya.
“Seluruh kegiatan penanganan bencana seharusnya tersaji dalam data faktual sebagaimana di Kabupaten Kapuas ini.
Data tersebut sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi komprehensif untuk langkah-langkah ke depan,” ujarnya.
Prof Ivan Elisabeth menyoroti keterhubungan data kesehatan, khususnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Menurutnya data dari sembilan posko dan seluruh puskesmas di kecamatan telah terkoordinasi dengan baik. “Paparan ini sangat inovatif. Terkait dampak kesehatan, khususnya kasus ISPA sudah terkoordinasi dan terkoneksi dengan baik,” katanya.
Meski begitu ia mengingatkan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok rentan, seperti penderita stunting ibu hamil, dan lansia yang turut terdampak karhutla dan kabut asap.
Sementara itu Kalaksa BPBD Kapuas Pangeran S Pandiangan menyambut positif kunjungan dan arahan dari tim BNPB.
Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan karhutla yang melibatkan BPBD TNI Polri Brimob Manggala Agni Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga relawan. “Sinergi seluruh unsur sangat dibutuhkan karena kondisi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala,” tegasnya.
Ia melanjutkan pemadaman melalui jalur darat masih menjadi andalan. Kabut asap yang mengganggu jarak pandang menjadi kendala dalam penanganan melalui udara.
“Akses menuju sejumlah titik Karhutla yang berada di kawasan terpencil terutama lahan gambut dan wilayah perbatasan juga menjadi tantangan. Karena itu perpanjangan pelaksanaan OMC diharapkan dapat membantu penanganan Karhutla di wilayah Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)
Bagikan keKalteng
Wabup Kapuas Canangkan Kamis Banyak Berbudaya di SMP 2 Negeri Pulau Petak
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo meresmikan Pencanangan Kamis Hanjak Berbudaya di SMP Negeri 2 Pulau Petak Kamis (1/10/2026).
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam melestarikan budaya daerah sekaligus memperkuat pendidikan karakter bagi peserta didik melalui pengenalan kearifan lokal.
Hadir dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Budi Kurniawan Kepala Dinas Pendidikan Suwarno Muriyat Perwakilan Kecamatan Pulau Petak Kepala Sekolah SMPN 2 Pulau Petak Rahma Fitri Awal Mantir Sei Tatas Hilir Tanduh serta para dewan guru dan murid SMPN 2 Pulau Petak.
Wakil Bupati Kapuas menyampaikan apresiasi kepada SMPN 2 Pulau Petak dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang telah menginisiasi pelaksanaan program Kamis Hanjak Berbudaya, sehingga mulai diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Kapuas.
“Hari ini kita berada di SMPN 2 Pulau Petak dalam rangka Pencanangan Kamis Hanjak Berbudaya,” katanya.
Ia mengatakan ada berbagai potensi budaya Suku Dayak yang dilestarikan. “Kita sangat mengapresiasi SMPN 2 Pulau Petak maupun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang telah menginisiasi kegiatan ini, sehingga beberapa sekolah sudah melaksanakannya,” ujarnya.
Harapannya melalui program tersebut para peserta didik dapat membentuk karakter yang baik, memiliki rasa bangga terhadap budaya daerah serta mampu menghargai dan melestarikan budaya Dayak sebagai bagian dari identitas masyarakat Kabupaten Kapuas.
Lebih lanjut Wabup menyampaikan Pencanangan Kamis Hanjak Berbudaya merupakan tindak lanjut dari kebijakan Bupati Kapuas HM Wiyatno yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/123/DISDIK/I/2026 tentang Penggunaan Lawung/Sumping dan Bahasa Dayak sebagai Bahasa Pengantar di Satuan Pendidikan se-Kabupaten Kapuas pada hari tertentu.
Usai meresmikan Kamis Hanjak Berbudaya Wabup juga memberikan bantuan berupa 2 (dua) buah Sipet dan 1 (satu) buah papan target serta 12 buah Damek (Anak Sumpit) sebagai Ketua KORMI Kabupaten Kapuas kepada SMPN 2 Pulau Petak. (Ujang/SB)
Bagikan ke-
Kaltara2 tahun agoAcara Apel Digelar di Islamic Center Bitul Izzah
-
Kalsel2 tahun agoDibuka Jokowi dan Iriana, Acil Odah Turut Hadiri Hari Anak Nasional di Papua
-
Balikpapan2 tahun agoMulai 1 September 2024, Pertamina Patra Niaga Turunkan Harga Pertamax Series dan Dex Series
-
Kalbar2 tahun agoReses Ke Melawi, Yessy Lakukan Pelatihan Bagi Masyarakat Peduli Api
-
Kalsel2 tahun agoKalsel Raih Penghargaan Komunitas Informasi Masyarakat Terinovatif 2024
-
Kriminal-Hukum2 tahun agoSat Narkoba Polres Sergai Ringkus PNS Pemko Tebing Tinggi Bawa Sabu
-
Jakarta2 tahun agoBMKG: Waspada Potensi Hujan Deras Angin Kencang dan Petir

