KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah menggelar Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di halaman Kantor BPS Rabu (17/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen seluruh jajaran BPS pemerintah daerah mitra statistik dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kapuas.

Apel siaga ini sekaligus menandai dimulainya tahapan pengumpulan data Sensus Ekonomi 2026 yang bertujuan memotret kondisi riil dunia usaha dan perekonomian daerah secara menyeluruh. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam pelaksanaannya BPS Kabupaten Kapuas mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang lengkap akurat, dan sesuai kondisi usaha yang sebenarnya.

Oleh karena itu partisipasi masyarakat dan dunia usaha menjadi faktor kunci dalam menghasilkan statistik ekonomi yang berkualitas sebagai landasan perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Apel siaga turut dihadiri oleh perangkat daerah instansi vertikal pelaku usaha serta berbagai elemen masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang merupakan agenda statistik nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Kegiatan apel siaga juga melibatkan sejumlah pelaku usaha mikro dan influencer lokal sebagai bagian dari upaya memperluas sosialisasi SE2026 kepada masyarakat.

Melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, BPS Kabupaten Kapuas berharap kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam sensus dapat semakin meningkat.

Kepala BPS Kabupaten Kapuas Ahmad Narullah mengatakan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan melainkan investasi data untuk masa depan pembangunan daerah.

“Data yang dihasilkan akan menjadi rujukan dalam penyusunan program pembangunan pengembangan investasi pemberdayaan UMKM penciptaan lapangan kerja serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya,” katanya.

Ia mengatakan dengan semangat kolaborasi dan gotong royong BPS Kabupaten Kapuas optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat mutakhir serta dapat dipercaya.

“Melalui sensus ini seluruh pelaku usaha diharapkan dapat turut berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Kabupaten Kapuas yang lebih maju dan berkelanjutan,” ujarnya seraya menambahkan “Mencatat Ekonomi Indonesia Membangun Masa Depan Bangsa.” (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno secara resmi melepas ratusan peserta Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah/2026 Masehi di depan Rujab Wabup Kapuas Jalan Patih Rumbih Selasa (16/6/2026) pagi.

Kegiatan dihadiri Fiorkopimda Wakil Bupati Kapuas Dodo Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas Ny Hj Siti Saniah Wiyatno
Ketua GOW Kabupaten Kapuas Ny Hertitati Dodo Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kapuas Kepala Kantor Kementerian Agama Kapuas sejumlah Kepala OPD, serta jajaran pimpinan Ormas Islam.

Ketua PHBI Kabupaten Kapuas Saferaniansyah dalam laporan singkatnya menyampaikan bahwa pelaksanaan pawai ini didasarkan pada program kerja PHBI Kabupaten Kapuas tahun 2026.

“Antusiasme masyarakat sangat luar biasa menyambut pergantian tahun hijriah kali ini,” katanya.

Ia mengatakan jumlah peserta yang mendaftar hingga waktu penutupan berakhir tercatat berjumlah 119 grup,” ujar Saferaniansyah.

Lebih lanjut ia mengatakan peserta pelajar TK RA SD MI SMA sederajat OPD rumah ibadah serta majelis taklim. “Panitia telah menyiapkan apresiasi berupa trofi, piagam penghargaan, serta uang pembinaan bagi peserta terbaik kategori Juara I II III hingga Harapan I II dan III,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Kapuas Kodim 1011/Klk Dinas Perhubungan Satpol PP serta Dinas Kesehatan dan RSUD yang bersiaga penuh memberikan pengawalan lalu lintas dan penyiapan tenaga medis di sepanjang rute pawai.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat muslim di bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung.

“Momentum peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender hijriah tetapi menjadi momentum untuk melakukan hijrah menuju pribadi yang lebih baik meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mempererat persatuan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat kita,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kapuas Romulus menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi beserta rombongan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Kamis (11/6/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait dan membahas perkembangan serta kronologis persoalan yang melibatkan PT Asmin Bara Bronang (ABB) di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan telah memfasilitasi mediasi antara warga dan pihak perusahaan pada Februari 2026 guna mencari solusi terhadap klaim lahan tersebut.

Hasil pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap objek sengketa.

Hanya saja proses penyelesaian sengketa belum menemukan titik temu mulai dari kecamatan sampai kabupaten sehingga Maret 2026 terjadi aksi pemortalan jalan hauling perusahaan oleh kelompok warga yang mendukung klaim lahan memicu ketegangan di lapangan. Situasi tersebut berkembang menjadi bentrokan yang menyebabkan adanya korban luka dari pihak aparat maupun warga.

Peristiwa tersebut kemudian mendapat perhatian berbagai pihak termasuk DPRD Kalimantan Tengah yang mendorong penyelesaian secara menyeluruh terhadap persoalan sengketa lahan dan aspek perizinan perusahaan.

Asisten I Romulus menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas tetap berkomitmen memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi melalui mekanisme dialog mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi dan menjaga situasi tetap kondusif demi terciptanya kepastian hukum iklim investasi yang sehat serta perlindungan terhadap hak-hak warga,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencari solusi terbaik terhadap berbagai persoalan yang berkembang di wilayah Kabupaten Kapuas. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno menerima langsung kunjungan lapangan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Kunjungan terkait observasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Mandiri dan integrasi SATU SEHAT di Paviliun RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Rabu (10/6/2026).

Hadir Wakil Bupati Kapuas Dodo Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai Koordinator Harian Stranas PK Sari Anggraini beserta jajaran perwakilan Kementerian Kesehatan RI perwakilan BPJS Kesehatan Direktur RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo dr Dellianae serta sejumlah Kepala OPD terkait.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawalan Aksi 9 Pencegahan Korupsi Berbasis NIK. Di mana Stranas PK yang berkedudukan di KPK RI membidik target nasional berupa implementasi penuh dokumen Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai prasyarat dasar verifikasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan demi menghapus celah klaim fiktif (phantom billing) maupun manipulasi tindakan medis.

Koordinator Harian Stranas PK Sari Anggraini menegaskan kehadiran tim ke daerah bukanlah dalam rangka inspeksi hukum.

“Kami itu bukan mencari kesalahan Pak Bupati. Tapi semangat kami adalah mari kita bersama-sama membangun tata kelola yang baik supaya pemerintah kita betul-betul memberikan dampak yang nyata pada masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBN itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Direktur RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo dr Deliana dalam paparannya menyampaikan bahwa sistem digitalisasi rumah sakit di Kapuas terus melesat sejak migrasi ke SIMRS Khanza mandiri pada 2018.

“Per 2 Juni 2026, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI resmi menyatakan status tata kelola RME RSUD Kapuas telah berstatus VALID,” ujarnya.

Meski begitu ia mengakui masih menghadapi tantangan seperti angka penundaan (pending) klaim yang berkisar 10–12% akibat ketidaksesuaian aspek koding dan rekam medis.

Selain itu kendala sinkronisasi NIK pasien dengan MPI SATU SEHAT akibat perbedaan input identitas lokal dengan data Dukcapil nasional juga masih diupayakan penyelesaiannya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas asistensi yang diberikan oleh Stranas PK Kemenkes dan BPJS Kesehatan.

“Saya meminta seluruh jajaran manajemen RSUD memanfaatkan momentum ini sebagai ruang diskusi intensif demi mengamankan tata kelola administrasi agar terhindar dari kekeliruan hukum,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo bersama sejumlah OPD terkait melakukan pemantauan ketersediaab harga bahan pokok di Pasar Blok R Jalan Anggrek Kuala Kapuas Selasa (9/6/2026).

Ini memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat serta merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Kapuas pada 25 Mei 2026 serta hasil Rakor Pengendalian Inflasi.

Wabup meninjau sejumlah lapak pedagang serta berdialog langsung dengan para penjual dan pembeli untuk mengetahui kondisi terkini harga bahan pokok di pasaran.

“Secara umum ketersediaan bahan pangan dan sembako di Pasar Blok R masih relatif aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Meski begitu terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat faktor pasokan dan distribusi.

“Sembako tersedia kendati ada beberapa yang disparitas harganya cukup naik. Antisipasi ke depan OPD teknis terkait akan menindak lanjutinya,” jelasnya.

Selain memantau harga bahan pokok Pemerintah Kabupaten Kapuas juga menyoroti kondisi aktivitas pasar yang sebagian masih menggunakan badan jalan.

Menurutnya hal itu akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan aktivitas perdagangan di kawasan pasar. “Sesuai arahan Bapak Bupati kami tindak lanjuti,” ujarnya. (Ujg/SB)

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno menyambut kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Kapuas Kloter 04 BDJ di Asrama Haji Banjarbaru Kalsel Selasa (9/5/2026).

Bupati didampingi Sekda Kapuas Usia I Sangkai serta sejumlah OPD. Total jamaah haji Kapuas 358 orang mereka tiba dengan selamat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan selamat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas kami mengucapkan selamat datang,” ujarnya.

Ia berharap para jamaah dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa nilai-nilai kebaikan dan keteladanan di tengah masyarakat.

Bupati melanjutkan Pemerintah Kabupaten Kapuas juga memastikan proses penyambutan dan pemulangan jamaah berjalan dengan lancar.

“Kepulangan Jamaah Haji Kloter BDJ 04 ini menjadi momentum penuh syukur bagi masyarakat Kabupaten Kapuas sekaligus menandai berakhirnya perjalanan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Satresnarkoba Polres Kapuas Kalteng menangkap seorang pria AY (29) terduga pemilik narkotika jenis sabu-sabu.

Polisi mengamankan pelaku di rumah Jumiati warga Jalan Cilik Riwut Gang Cipta Sejati RT 27 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas pada Jumat (5/6/2026).

Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Narkoba Polres Kapuas AKP Budi Utomo mengatakan pengungkapan kasus narkotika berdasar informasi masyarakat.

Ia mengatakan atas informasi tersebut polisi kemudian melakukan penggeladahan di rumah Jumiati disaksikan Ketua RW setempat.

“Hasilnya kami mengamankan pelaku dan barang bukti di antaranya 2 paket klip kristal bening dengan berat 0,46 gram.
Uang tunai Rp 400.000,” katanya.

Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas guna proses hukum lebih lanjut.

“Dikenai Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo. UU No.1 Tahun 2026 Tentang penyesuaian pidana,” katanya. (Ujg/SB)