BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menghadiri peresmian Gedung Baru Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin yang diresmikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), di Banjarbaru, Jumat (10/7/2026).

Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan pita, serta pemotongan untaian bunga sebagai simbol mulai beroperasinya fasilitas baru tersebut.

Turut mendampingi dalam peresmian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Selatan Dr. H. Eddy Khairani, serta Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin Haris Fadillah.

Gedung baru yang diresmikan tersebut memiliki 44 kamar dengan kapasitas 176 jemaah dan dibangun menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025.

Fasilitas tersebut juga telah memenuhi standar pelayanan setara hotel bintang tiga, sehingga diharapkan mampu memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi calon jemaah haji maupun masyarakat yang memanfaatkannya.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin melalui Sekdaprov Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas hadirnya gedung baru tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Hadirnya gedung baru ini merupakan sebuah kemajuan yang patut kita syukuri. Pembangunan sarana dan prasarana seperti ini bukan sekadar menghadirkan bangunan yang megah, tetapi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas pelayanan dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia meminta seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji Kalimantan Selatan dan pengelola Asrama Haji memiliki rasa memiliki terhadap aset negara tersebut.

“Merawat aset negara sama pentingnya dengan membangunnya. Budaya melayani, profesionalisme, disiplin, dan inovasi harus terus menjadi bagian dari setiap insan yang bertugas di Asrama Haji Kelas I Banjarmasin,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kalsel juga menyampaikan harapan besar masyarakat Kalimantan Selatan agar penerbangan langsung dari Kalimantan Selatan menuju Arab Saudi, baik ke Jeddah maupun Madinah, dapat segera diwujudkan.

Menurutnya, penerbangan langsung tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi perjalanan bagi jemaah, tetapi juga akan memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu gerbang keberangkatan jemaah haji di kawasan Kalimantan.

Gubernur Kalsel berharap, apabila penerbangan langsung tersebut terealisasi, Asrama Haji Kelas I Banjarmasin dapat berkembang menjadi pusat layanan terpadu bagi jemaah haji dan umrah dengan pelayanan yang mudah, cepat, nyaman, profesional, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa pembangunan gedung baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan haji di daerah. Menurutnya, fasilitas yang semakin representatif harus diiringi dengan peningkatan mutu pelayanan kepada jemaah.

Ia berharap Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin dapat menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji dan umrah, sehingga proses penyelenggaraan ibadah haji semakin nyaman, aman, dan berkualitas. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Gubernur juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Hal itu kembali diingatkan Gubernur H. Muhidin usai kegiatan Apel Kesiapsiagaan Bencana menghadapi Karhutla di Halaman Kantor Pemprov Kalsel pada Senin (6/7/2026)

Menurut Gubernur, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.

“Kita ingatkan kembalo agar masyarakat tidak membakar lahan dan secepatnya melaporkan apabila mengetahui ada titik api di sekitar wilayahnya,” pesan Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki puncak musim kemarau 2026. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru.

Apel dihadiri Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, tenaga ahli gubernur, pimpinan instansi vertikal, BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, Satpol PP dan Damkar, dunia usaha, hingga relawan kebencanaan.

Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan seluruh unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Karhutla harus memasuki fase siaga penuh. Kesiapan personel, peralatan, hingga sistem komando dinilai menjadi faktor utama dalam menekan risiko kebakaran yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau.

“Seluruh personel maupun sarana prasarana harus dipastikan siap mulai hari ini. Tingkatkan patroli terpadu, perkuat deteksi dini titik panas, dan lakukan pemadaman secepat mungkin sejak kebakaran pertama kali terdeteksi,” tegas Muhidin.

Menurutnya, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tetap menggunakan satu sistem komando yang dipimpin langsung oleh gubernur, dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai koordinator pelaksana. Pola tersebut diharapkan mampu mempercepat koordinasi lintas instansi sehingga penanganan di lapangan menjadi lebih efektif.

Usai memimpin apel, Muhidin mengungkapkan kondisi cuaca tahun ini perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih kering dari kondisi normal dengan puncaknya terjadi pada Agustus hingga September.

Kondisi tersebut mulai tercermin dari meningkatnya jumlah titik panas di Kalimantan Selatan. Sepanjang Juni 2026 terpantau sebanyak 629 titik panas dengan luas kebakaran mencapai 42 hektare, meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Sementara secara kumulatif sejak awal tahun hingga awal Juli 2026, telah tercatat 1.678 titik panas dan 41 kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

“Data ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak lengah. Pencegahan harus menjadi prioritas karena jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas,” ujarnya.

Muhidin menjelaskan, sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kini telah menetapkan status siaga karhutla. Adapun Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu masih berada pada status waspada.

Selain itu, kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor tetap menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus karena memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan gambut.

Untuk itu, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan mengoptimalkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal serta embung untuk menjaga tinggi muka air lahan gambut, hingga meningkatkan frekuensi patroli terpadu di kawasan rawan.

Gubernur juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, apel ditutup dengan simulasi penanggulangan karhutla yang melibatkan personel gabungan. Simulasi tersebut memperagakan prosedur penanganan mulai dari deteksi awal, koordinasi lintas instansi, pengerahan personel dan peralatan, hingga proses pemadaman kebakaran sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau 2026. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel. H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I dan Dialog Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalsel Masa Khidmat 2026–2031 di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta tersebut menjadi forum strategis bagi MUI Kalsel dalam menjabarkan hasil Musyawarah Daerah ke dalam program kerja yang lebih operasional, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan, serta menyusun langkah-langkah strategis organisasi untuk masa mendatang.

Mengusung tema “Memperkuat Soliditas Kebangsaan di Era Ketidakpastian” Mukerda MUI Kalsel dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq; Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK; Wakil Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol. Noviar; serta Kepala Staf Korem 101/Antasari, Kolonel Inf. Roy Fahrur Rozi.

Hadir pula Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.M.; Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalsel, Prof. Dr. KH. Hafiz Anshary; beserta jajaran pengurus MUI provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diikuti para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalsel, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, tokoh agama, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Musyawarah Kerja Daerah dan Dialog Kebangsaan MUI Kalimantan Selatan.

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalsel. H. Muhidin, Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, Gubernur H. Muhidin mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI Kalsel atas terselenggaranya Mukerda pertama dan Dialog Kebangsaan yang dinilai menjadi bukti eksistensi MUI sebagai organisasi keagamaan yang aktif berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan daerah.

“Kegiatan ini menegaskan bahwa MUI Kalsel eksis sebagai organisasi keagamaan dan sekaligus hadir untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan daerah yang kita cintai, Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur H. Muhidin.

Menurutnya, keberadaan MUI Kalsel juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi wadah pemersatu umat, MUI Kalsel juga berperan dalam mencegah perpecahan, menjaga toleransi, membangun harmoni kehidupan beragama, serta memberikan fatwa dan nasihat keagamaan yang menjadi pedoman masyarakat.

Gubernur H. Muhidin menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan MUI perlu terus diperkuat, terutama dalam merawat nilai-nilai kebangsaan yang saat ini menghadapi berbagai tantangan di era keterbukaan informasi.

Selain itu Gubernur H. Muhidin menyampaikan maraknya penyebaran fitnah, ujaran kebencian, paham yang memecah belah, hingga isu-isu intoleransi yang beredar melalui berbagai platform media sosial. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi dengan memperkuat pemahaman kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat.

“Nilai-nilai kebangsaan harus kita perkuat di semua generasi. Ruang dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI Kalsel ini perlu kita sebarkan lebih luas di berbagai lapisan masyarakat,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap program-program yang dihasilkan dalam Mukerda mampu menjawab berbagai persoalan umat sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan melalui langkah-langkah nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut, GubernurH. Muhidun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera, dan bermartabat dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang kuat.

“Pemerintah dan ulama kiranya saling merangkul untuk memperkuat soliditas kebangsaan ini, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama,” pesannya.

Sementara itu, Ketua MUI, K.H. Ahmad Syairazi menegaskan bahwa MUI harus menjadi rumah besar umat Islam yang mampu merangkul seluruh komponen masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan.

“Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, sebaliknya keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dan kolaborasi demi kepentingan umat yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, K.H. Ahmad Syairazi berharap Mukerda mampu menghasilkan program kerja yang realistis, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, K.H. Ahmad Syairazi juga mendorong penguatan sinergi antara MUI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Tantangan umat saat ini tidak dapat dihadapi sendiri-sendiri sehingga kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi kunci dalam menjalankan dakwah dan pengabdian kepada masyarakat.” pungkas K.H. Ahmad Syairazi. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/06/2026).

Usai mengikuti rakor, Khazairin mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menghadirkan data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

“Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi, menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, serta memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, semakin akurat data yang dimiliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” ujar Tito Karnavian.

Mendagri menjelaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.

Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga menjadi referensi strategis bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

“Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tegasnya. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel, H. Muhidin menemui dan mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel dalam aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Banjarbaru pada Jumat (5/6/2026).

Dalam suasana dialog yang terbuka dan penuh kekeluargaan, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Kalsel, Subhan Noor Yaumil, serta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, menyimak dengan seksama berbagai aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.

Beragam isu menjadi perhatian, mulai dari pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan sektor pertambangan, penguatan ekonomi daerah, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Menurut Gubernur H. Muhidin, aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah yang patut dihargai.

Gubernur H. Muhidin memandang kritik dan masukan sebagai bagian penting dalam proses perbaikan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menghargai kepedulian adik-adik mahasiswa terhadap pembangunan daerah. Aspirasi yang disampaikan tentu menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan,” ujar H. Muhidin.

Selain memberikan penjelasan terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan, H. Muhidin juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari berbagai kalangan.

Menurutnya, kritik yang disampaikan secara konstruktif justru menjadi bahan evaluasi yang sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalsel sangat terbantu dengan kritik, masukan maupun saran dari siapa pun. Dari situ kita bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Kritik bukan untuk dijauhi, tetapi menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.

Selain itu, Gubernur H. Muhidin menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel yang mengusung slogan ‘Bekerja Bersama, Merangkul Semua’.

Karena itu, pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.

“Kami ingin merangkul semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mahasiswa, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan serta mengawal pembangunan. Dengan bekerja bersama dan merangkul semua, Insya Allah Kalimantan Selatan akan semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkas H. Muhidin.

Melalui dialog yang berlangsung kondusif tersebut, Gubernur H. Muhidin berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dapat terus terjalin dengan baik.

Gubernur H. Muhidin menilai perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi merupakan hal yang wajar dan dapat menjadi energi positif untuk melahirkan solusi serta mendorong pembangunan Kalsel yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H Muhidin didampingi Plh Sekdaprov Subhan Noor Yaumil dan Kepala Dinas Pariwisata Iwan Fitriady, turut menghadiri pertemuan Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dengan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Area Kalsel, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang Kapolda Kalsel di Banjarbaru itu membahas masalah kelangkaan BBM serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel.

Turut hadir petinggi Polda Kalsel diantaranya, Wakapolda, Irwasda, Karo Ops, Dir Krimum, Dir Krimsus, Wadir Polair, dan Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam.

Sedangkan pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, dihadiri Isfahani (Executive General Manager) dan Bondan Tri Wibowo selalu ales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Kalsel.

Dalam pertempuran, dibahas beberapa permasalahan utama kelangkaan BBM bersubsidi, bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kalsel.

Antara lain, adanya indikasi penimbunan BBM oleh pihak-pihak tertentu, dan masih terdapat praktik premanisme di lingkungan depo maupun dalam rantai distribusi BBM.

Kemudian, berdasarkan kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan, secara perhitungan seharusnya tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang di Kalsel.

Dalam hal ini, diperlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM subsidi agar penyaluran tepat sasaran.
Iswahani selalu Executive General Manager Pertamina Balikpapan menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya Solar, telah menggunakan mekanisme QR Code sebagai instrumen pengendalian pembelian.

Dijelaskan, terdapat pembatasan volume pembelian BBM subsidi yang terintegrasi dalam sistem QR Code dan dalam pelaksanaannya, petugas SPBU memiliki peran penting untuk melakukan verifikasi langsung terhadap pengguna QR Code saat transaksi pembelian.

Implementasi pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan QR Code dan kepatuhan pengguna.

Adapun Gubernur H Muhidin dalam arahannya, menyampaikan bahwa perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dalam penggunaan QR Code, termasuk kajian penerapan mekanisme yang lebih ketat dengan mengintegrasikan data kendaraan melalui STNK sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan BBM subsidi.

Gubernur juga meminta Pertamina menjelaskan secara rinci mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan barcode/QR Code BBM subsidi serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

Dalam proses pengisian dan distribusi BBM dari depo, perlu dilakukan pengaturan yang lebih terkoordinasi dan serentak guna menghindari terjadinya antrean panjang maupun keterlambatan pasokan di wilayah Kalsel.

Arahan gubernur berikutmya adalah diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa kelangkaan dan antrean BBM yang terjadi perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk indikasi penimbunan dan praktik premanisme dalam distribusi BBM, perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas instansi.

Kemudian, Pertamina diminta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian QR Code agar lebih efektif dalam memastikan BBM subsidi diterima oleh pihak yang berhak.

Hal penting lain, perlu dilakukan pengaturan distribusi dan pengisian BBM dari depo secara lebih terencana dan merata untuk mencegah antrean serta gangguan pasokan di daerah.

Terakhir, hasil pembahasan akan menjadi bahan tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalsel bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Banua.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Forum Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan Utama Tahap I Tahun 2026 yang digelar BPJS Kesehatan dan dihadiri sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel, di ruang Rapat Sekda lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Kalsel Banjarbaru, Rabu (3/6/2026) pagi.

Forum komunikasi ini digelar sebagai wadah koordinasi antara BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Melalui forum tersebut, berbagai tantangan dan strategi peningkatan kepesertaan serta keaktifan peserta JKN dibahas bersama guna mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, Hj. Galuh Tantri Narindra, menyampaikan bahwa Kalsel telah berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC).

Namun demikian, masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat keaktifan peserta serta mendorong seluruh kabupaten/kota mencapai target yang ditetapkan.

“Secara capaian, Kalsel sudah mencapai target UHC. Namun masih ada beberapa kabupaten dan kota yang belum mencapai target yang diharapkan. Karena itu, diperlukan strategi bersama agar harapan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Kalsel dapat tercapai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hj. Galuh Tantri menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalsel melalui sejumlah SKPD terkait telah melakukan audiensi bersama BPJS Kesehatan untuk membahas pelaksanaan UHC di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dari pertemuan tersebut, berbagai masukan dan langkah strategis telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.

“Dari hasil audiensi yang telah dilakukan, kami sudah melaporkannya kepada Bapak Sekda dan telah mendapatkan beberapa arahan. Mudah-mudahan setelah beliau kembali dari menunaikan ibadah haji, akan ada keputusan-keputusan yang dapat mendukung program dan kegiatan yang diharapkan BPJS Kesehatan di Kalimantan Selatan,” katanya.

Selain itu, Menurut Hj. Galuh Tantri , forum komunikasi ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung keberlanjutan Program JKN dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Hj. Galuh Tantri berharap forum tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga berbagai tantangan yang masih dihadapi dapat diselesaikan secara bersama-sama.

“Kegiatan ini merupakan tahap pertama. Kami berharap melalui forum ini dapat terbangun diskusi yang baik antara BPJS Kesehatan dan seluruh SKPD terkait, sehingga langkah-langkah yang akan ditempuh ke depan semakin terarah dan efektif,” tuturnya.

Sementara itu, Sementara itu, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Ivan Rafian, mengapresiasi capaian Kalsel yang telah memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) dan tingkat keaktifan peserta JKN sesuai target nasional.

Menurutnya, tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan sinergi dan koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah Kalsel dari sisi UHC maupun keaktifan peserta sudah mencapai target RPJMN. Yang perlu kita jaga sekarang adalah bagaimana capaian ini dapat terus dipertahankan melalui koordinasi dan komitmen bersama,” ujarnya.

Forum komunikasi tersebut turut dihadiri, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Barabai, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, serta perwakilan sejumlah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel. [adv/adpim]