KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan untuk warga terdampak kebakaran di Desa Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Selasa (11/8/2026).

Kebakaran hebat Selasa (11/8/2026) dinihari menghanguskan enam rumah satu gedung bulu tangkis dan satu barak enam pintu. Dilaporkan tak ada korban jiwa.

Atas peristiwa tersebut BPBD bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan sembako serta memasang tenda pengungsian yang difungsikan sebagai dapur umum.

Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran S Pandiangan didampingi Camat Kapuas Murung dan Kapolsek secara langsung memantau kondisi warga sekaligus memastikan kebutuhan dasar korban kebakaran terpenuhi.

“Kami mendata dan menyalurkan bantuan pangan sembako untuk warga terdampak disamping memasang tenda dan dapur umum,” katanya.

Ia melanjutkan BPBD bersama Dinas PUPR akan melakukan penilaian kerusakan terhadap bangunan masuk kategori rusak berat rusak sedang atau rusak ringan.

“Hasilnya menjadi dasar untuk penanganan dan bantuan selanjutnya dalam hal ini
BPBD Kapuas memastikan penanganan terhadap warga terdampak terus dilakukan,” jelasnya.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 02.21 WIB di kawasan RT 07 Desa Palingkau Lama.
Bangunan yang terbakar mayoritas berbahan kayu sehingga api dengan cepat melalap sejumlah bangunan di lokasi.

Berdasarkan data gedung bulu tangkis yang terbakar adalah milik Patah. Satu barak enam pintu milik Nasrullah. Kemudian enam rumah yang terbakar masing-masing milik Sarinah Sari Peri Mastura Adrani dan Iyai.

Terkait penyebab kebakaran Tim Inafis Polres Kapuas telah melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi kejadian. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo dampingi Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang KSDM Budi Kurniawan dan Kepala Dinas Pendidikan Suwarno Muriyat menghadiri acara penutupan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad

Al Banjari di Auditorium Kampus Uniska Handil Bakti Senin (10/8/2026).

KKN tersebut dilaksanakan di dua wilayah yakni Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas dan Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Dari sekitar 1.705 mahasiswa yang mengikuti kegiatan sebanyak
521 mahasiswa melaksanakan KKN di Kabupaten Kapuas.

Dalam kegiatan tersebut Rektor Uniska Muhammad Zainul diwakili Wakil Rektor
Aam Gunawan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan KKN.

Ia mengatakan seluruh peserta dapat menyelesaikan kegiatan dengan aman dan kembali dalam keadaan selamat.

“Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada insiden yang membahayakan. Dari 1.705
orang yang mengikuti KKN semuanya kembali dengan selamat,” katanya.

Ia melanjutkan atas keberhasilan tersebu pihak Uniska menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan khususnya pemerintah daerah mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, para camat kepala desa ketua RW hingga ketua RT.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemerintah daerah mulai dari Bapak Bupati Wakil Bupati Bapak dan Ibu Camat Kepala Desa, Bapak dan Ibu RW serta Bapak dan Ibu RT yang telah mendukung kegiatan ini dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar dan berhasil,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Uniska Budiman Mustofa menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan KKN Tahun 2026 dengan baik tertib dan penuh semangat pengabdian.

Menurutnya penutupan KKN bukan sekadar berakhirnya sebuah program tetapi menjadi penanda bahwa proses pembelajaran secara langsung di tengah masyarakat telah memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa.

“Selama KKN mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan tetapi juga belajar berinteraksi dengan masyarakat memahami persoalan dan potensi desa serta memberikan kontribusi melalui gagasan tenaga dan pengetahuan yang dimiliki,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Disscusion Ke-2 Penyusunan Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan
di Fovere Hotel, Jalan Pemuda Kuala Kapuas, Senin (10/8/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Kapuas yang diwakili Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Kapuas Perry Noah. Hadir Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Kapuas Pangeran S. Pandiangan Tim Penyusun dari LPPM Universitas Palangka Raya (UPR) unsur Forkopimda sejumlah Kepala OPD camat serta perwakilan instansi vertikal dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Bupati melalui Asisten III Setda Kapuas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong dan filosofi Huma Betang dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Kita jaga alam maka alam akan menjaga kita,” katanya.

Sementara itu Kalaksa BPBD Kabupaten Kapuas Pangeran S Pandiangan memaparkan berdasarkan data hingga Juli 2026, terdaftar sebanyak 1.065 titik panas (hotspot) di wilayah Kabupaten Kapuas dengan total luas lahan terbakar mencapai 305.51 hektare sepanjang periode Januari hingga Juni 2026.

Ia mengatakan fokus pada FGD kedua ini adalah melakukan validasi data peta kerawanan, memperjelas pembagian tugas dan mekanisme sistem komando serta mengoptimalkan peran aktif Masyarakat Peduli Api di tingkat desa,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan Penyusunan dokumen kontinjensi ini diharapkan menjadi acuan nyata seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan visi Kapuas BERSINAR (Berdaya Saing Sejahtera Indah Aman dan Religius) yang bebas dari ancaman bencana asap dan Karhutla. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dalam meningkatkan pelayanan yang higienis aman dan ramah lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pertanian resmi memusatkan seluruh aktivitas pemotongan unggas di Rumah Potong Unggas (RPU) Handil Parimas Desa Pulau Telo Kecamatan Selat.

Kadis Pertanian Kabupaten Kapuas Edi Dese melalui Kepala Bidang Peternakan drh. Anik Ariswandi mengatakan pemberlakuan RPU sejak 1 Agustus 2026.

Menurutnya sebanyak 16 pelaku usaha pemotongan unggas yang sebelumnya beroperasi di RPU Jalan Jepang direlokasi dan kini menjalankan aktivitasnya di lokasi baru.

“Relokasi itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menghadirkan fasilitas pemotongan unggas yang lebih higienis aman dan ramah lingkungan,” katanya Kamis (6/8/2026).

Ia menjelaskan terkait kondisi RPU lama sudah tidak lagi layak digunakan karena kondisi bangunan dan fasilitas pendukung dinilai tidak memadai selain sistem pengelolaan limbah berpotensi mencemari lingkungan.

Lebih lanjut ia menjelaskan RPU baru telah dilengkapi fasilitas yang lebih baik namun Pemkab Kapuas kedepannya berkomitmen melengkapi sarpras sehingga pelayana kepada pelaku usaha maupun masyarakat semakin optimal.

Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh pelaku usaha yang bersedia direlokasi tanpa adanya penolakan. Seluruh 16 pemotong unggas telah memenuhi kewajiban membayar retribusi.

Ia menambahkan sesuai Perda yang berlaku yakni sebesar Rp300 per ekor meningkat dari tarif sebelumnya Rp100 per ekor. Dana ini masuk pendapatan daerah kemudian kembali kepada peningkatan fasilitas RPU itu sendiri.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap proses pemotongan unggas dapat berlangsung lebih tertata memenuhi standar kesehatan masyarakat serta menghasilkan produk unggas yang lebih bersih serta aman dikonsumsi,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pertanian (Distan) menggelar Diskusi/FGD awal Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kegiatan bertempat di Aula Kantor Distan Kapuas Jumat (7/8/2026) dipimpin Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie dihadiri pihak akademisi UPR Ka distan Kapuas Edi Dese serta jajaran.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Edi Dese mengatakan sebagai latar belakang pentingnya dibuat Raperda karena alih fungsi lahan pertanian terus meningkat.

“Penyusunan Raperda sebagai dasar perlindungan lahan pertanian,” katanya.

Ia menjelaskan terkait dasar hukum penyusunan Raperda hukum UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B PP Nomor 1 Tahun 2011 kemudian Peraturan pelaksana lainnya yakni Keputusan Bupati Kapuas Nomor 537/DISTAN Tahun 2022 tentang Penetapan KP2B LP2B dan LCP2B.

Lebih lanjut ia menjelaskan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Kapuas adalah 38.323,62 Ha.

Kemudian luasan cadangan lahan pertanian berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Kapuas 22.553,37 Ha.

Meski begitu terjadi permasalahan atas kondisi lahan di antaranya perbedaan data antar instansi perubahan penggunaan lahan singkronisasi dengan RTRW dan RDTR.

“Oleh karena itu terkait hal tersebut kami menyepakati data final LP2B data LCP2B menyempurnakan Raperda melalui proses harmonisasi dan pembahasan DPRD,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno secara resmi melepas Kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Kapuas menuju agenda Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026.

Acara berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Jumat (7/8/2026). Kegiatan dirangkai dengan pelantikan Pramuka Penggalang Garuda.

Bupati Kapuas selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kapuas mengatakan bahwa keikutsertaan dalam Jambore Nasional merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Dalam hal ini jadilah duta Kabupaten Kapuas yang mampu menunjukkan sikap disiplin, sopan santun semangat gotong royong, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka,” ujarnya.

Ia mengatakan pembentukan karakter tersebut selaras dengan penetapan predikat Pramuka Penggalang Garuda. Oleh karena itu melalui pembinaan ketat para anggota yang dilantik diharapkan mampu menjadi teladan.

Sementara itu Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kapuas Suwarno Muriyat mengatakan pelantikan Pramuka Penggalang Garuda ini menjadi sejarah baru karena merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kapuas setelah para peserta melampaui serangkaian ujian ketat.

Ia menyebutkan ada sebanyak 47 anggota kontingen yang terdiri dari peserta, pembina, dan pendamping diberangkatkan menuju Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur Jakarta, untuk mengikuti agenda Jamnas pada 13–23 Agustus 2026.

“Mereka akan bergabung dengan Pramuka Penggalang se-Indonesia menurut informasi juga hadir Pramuka se-Asia Tenggara. Ini merupakan hal positif bagi perkembangan
anak-anak terutama duta Pramuka Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno secara resmi mengukuhkan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Kabupaten Kapuas Periode 2026–2030.

Bupati sekaligus membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Paskibraka Tingkat Kabupaten Kapuas Tahun 2026 di Ballroom Hotel Permata Inn Jalan Seroja Kuala Kapuas Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai sejumlah Kepala OPD para pembina dan pelatih Paskibraka purna Paskibraka serta anggota Paskibraka Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Bupati HM Wiyatno menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari visi daerah, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Kapuas yang berdaya saing, sejahtera indah aman dan religius.

Ia mengatakan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi tetapi juga dari lahirnya generasi muda yang memiliki integritas jiwa nasionalisme mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

$Paskibraka merupakan wadah pembentukan karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila cinta tanah air disiplin tanggung jawab kepemimpinan, dan semangat gotong royong,” ujarnya.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas Yunabut menyampaikan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa calon Paskibraka terpilih wajib mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sebelum melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya. (Ujg/SB)