KOTABARU, SuaraBorneo.com – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemantauan kesiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kotabaru. Kegiatan tersebut bersamaan dengan peninjauan pelayanan publik dan pemasangan Plakat Desa Anti-maladministrasi pada 8 Desa yang sudah ditetapkan sebagai Desa Anti-maladministrasi pada Selasa (3/6/2025) di Kabupaten Kotabaru. Kedelapan Desa tersebut yakni Desa Dirgahayu, Desa Gunung Sari, Desa Gunung Ulin, Desa Megasari, Desa Rampa, Desa Sebelimbingan, Desa Stagen, dan Desa Sungai Taib.

Dengan demikian di Kabupaten Kotabaru sudah ada 18 Desa yang ditetapkan Desa Anti-maladministrasi. Sebelumnya di tahun 2023 ada 10 Desa, dilanjutkan 8 Desa lagi di tahun 2025 ini yang seluruhnya berada di Kecamatan Pulaulaut Utara. “Untuk penetapan tahun 2025 ini, kami canangkan Desa Anti Maladministrasi generasi 4.0,” sebut Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Artinya dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, khususnya warga desa, atas layanan Pemerintahan Desa, serta mempercepat perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan umum, Ombudsman Kalsel mendorong keterlibatan dari berbagai unsur. Tidak hanya mencakup unsur Desa itu sendiri dan pemerintah kabupaten, tetapi juga ditambah dengan Pihak-Pihak Terkait lainnya, seperti Pemerintah Provinsi Kalsel, lembaga negara dan perbankan. “Selain itu, kami menginginkan Desa-desa yang ditetapkan Desa Anti Maladministrasi turut berperan dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih,” tekan Hadi Rahman.

Kopdes Merah Putih merupakan program nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kopdes Merah Putih ini memiliki tujuan yang strategis dalam rangka mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pembangunan desa menuju pemerataan ekonomi. Sehubungan hal tersebut, Ombudsman RI sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik memandang penting untuk memastikan secara langsung di lapangan terkait sejauhmana kesiapan pembentukan Kopdes, khususnya pada sejumlah Desa yang dikunjungi di Kabupaten Kotabaru.

“Secara umum proses persiapan terus berjalan. Semua Desa sudah melaksanakan musyawarah desa (musdes), kepengurusan Kopdes juga telah dibentuk, pembuatan akta notaris yang perlu diperhatikan, karena ada yang masih proses, ada pula yang sudah selesai tanda tangan,” ujar Hadi Rahman. Selanjutnya Ombudsman Kalsel memberikan catatan mengenai dua hal yaitu kegiatan usaha dan kantor operasional. Untuk kegiatan, Ombudsman Kalsel menyarankan agar Desa mengembangkan bidang usaha yang berbasis karakteristik dan potensi desa, sehingga bisa berjalan dalam jangka panjang (_long-running_). Apalagi Kabupaten Kotabaru diketahui memiliki sumber daya alam yang luar biasa, khususnya di bidang kelautan dan perikanan, maka diharapkan potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Misal, dalam bentuk penjualan hasil laut, penyimpanan ikan (_cold storage_), penggilingan pentol, serta perdagangan sayur dan buah. Sementara terkait kantor operasional, perlu dibicarakan dengan Pemerintah Desa untuk penyediaan ruangan dengan menggunakan sebagian area atau bangunan yang sudah ada di kantor Desa terlebih dahulu. Mengingat bangunan khusus untuk kantor operasional Kopdes boleh jadi belum tersedia dalam waktu segera karena kendala keterbatasan lahan dan anggaran.

“Saat ini kami melihat ada komitmen dari Desa-desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Kotabaru untuk membangun Kopdes Merah Putih. Harapannya siap di-launching pada momen Hari Koperasi nanti, termasuk desa-desa lainnya di Kabupaten Kotabaru. Kami berharap pula pemerintah daerah punya komitmen yang sama, baik saat pembentukan ini maupun setelahnya yaitu waktu operasional nantinya,” tegas Hadi Rahman. [ad/rls]

DELISERDANG, SuaraBorneo.com – Personel Intel Kodim 0204 DS meringkus pengedar narkoba di Dusun II, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Jum’ at (30/5/2025) Sore.

Dari penyergapan rumah yang digunakan sebagai tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis Shabu shabu, Tim Intel Kodim menangkap empat orang pria diduga terlibat penyalahgunaan narkoba berikut barang bukti narkoba.

Empat orang yang diamankan yaitu Mhd Ari Syaputra (33), M Arif (18) warga Dsn II, Desa rantau panjang, Kecamatan Pantai Labu, M.Handry Kurniawan (23) warga Pasar 12 Dusun 5 Desa Durian Kecamatan Pantai Labu dan Meri Aribi (25) warga Pasar 12 Dusun Melati Desa Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai labu.

Kronologis penangkapan tersangka bermula dari Unit Inteldim 0204/DS mendapatkan Informasi pengaduan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, menyampaikan bahwasannya di wilayah Dusun II,Desa rantau Panjang marak peredaran narkoba jenis sabu sabu yang di duga adanya Oknum TNI yang membekingi pengedar sabu sabu tersebut.

Mendapatkan Info tersebut Dansub Intel Deli Serdang melaporkan tentang info yang didapat kepada Danunit Intel Kodim 0204/DS, dan Danunit melaporkan kepada Dandim 0204/DS dan Pasi Intel.

Setelah mendapat perintah, Danunit Intel 0204/DS mengumpulkan anggota Unit dan berkoordinasi dengan Danramil 23/Beringin untuk menindak lanjuti info dari masyarakat tersebut.

Pengintaian dilakukan di lokasi yang sudah dipetakan sebelumnya. Dansub beserta Anggota Unit sebanyak 2 orang melakukan pengintaian di lokasi dan setelah direncanakan dengan matang, penggerebekan dilakukan.

Dan empat orang pengedar serta pengguna narkoba berhasil diringkus bersama sejumlah barang bukti narkoba diantaranya sabu dan alat hisap.

Untuk narkoba 12 paket dalam plastik siap edar jenis sabu-sabu dengan berat 2.10 Gram, Timbangan (skil), Plastik klip ± 100, 2 Alat isap, Mancis 18 unit, Alat isap rokok elektrik, Uang tunai 100 ribu dan lainnya.

Dandim 0204 DS Letkol Inf Alex Sandri dalam siaran persnya menyebutkan penyergapan rumah yang diduga sebagai tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis Shabu shabu bertujuan untuk memberantas peredaran Narkoba di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

“Pada saat penangkapan
dilapangan tim Intel Kodim tidak menemukan keterlibatan anggota TNI, namun demikian tim intel Kodim 0204/DS memandang serius setiap informasi adanya dugaan keterlibatan Oknum TNI. Oleh karena itu, Kodim 0204/DS akan terus mendalami jika ada informasi tentang keterlibatan oknum TNI dalam peredaran narkoba,” ujar Dandim.

Selanjutnya, untuk tersangka penyalahgunaan narkoba yang diamankan bersama barang bukti akan diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna proses lebih lanjut. (Ynr)

NUNUKAN, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menutup secara resmi Sekolah Parlemen Gen Z For Indonesia yang berlangsung di gedung Aula Kantor Bupati Nunukan, Kamis (29/5)

Mengusung tema “Menyiapkan Generasi Muda, Mengisi Pembangunan Politik dan Kebangsaan”, kegiatan ini diinisiasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltara.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengungkapkan rasa apresiasinya dan terima kasihnya atas terselenggara kegiatan Sekolah Parlemen Gen Z, dimulai pada tanggal 28 – 29 Mei 2025 berjalan dengan baik dan lancar.

“Saya meyakini bahwa kegiatan yang kita tutup pada hari ini menjadi wadah bagi para generasi muda untuk lebih memahami serta mengenal lebih dalam tentang proses demokrasi,” kata Gubernur Zainal.

“Serta suatu inisiatif yang sangat luar biasa untuk dapat membantu generasi muda dalam memahami cara kerja pemerintahan, Hak Asasi Manusia dan berpikir kritis,” sambungnya.

Menurutnya, kegiatan Sekolah Parlemen Gen Z bisa membantu generasi muda menjadi generasi yang mau belajar, berpikir kritis, berdialog sehat, serta menyuarakan pendapat dengan tanggung jawab.

“Saya juga turut bangga bahwa anak – anak disini sangat antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Ini merupakan pertanda baik bagi masa depan Kaltara berada di tangan yang tepat serta perubahan besar bagi bangsa ini dimulai oleh para pemuda yang memiliki kesadaran akan pentingnya perubahan demi kemajuan bangsa” ujarnya.

Gubernur Zainal mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton melainkan aktif dalam pembangunan daerah, yang nantinya akan menjadi penerus pelaksana pembangunan.

“Jadilah pemuda yang tidak hanya peka terhadap isu dan mengkritisi, tetapi harus mampu juga menjadi generasi muda yang mampu memberikan solusi,” tegasnya.

Kepada generasi muda diharapkan bisa terlibat aktif dalam musyawarah daerah, forum pemuda, komunitas sosial, bahkan ruang – ruang digital yang bisa dijadikan alat perjuangan untuk kebaikan bersama.

Gubernur Zainal mengajak semuanya untuk belajar bersama, berdiskusi, dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Kaltara serta menjaga persatuan dan kesatuan.

“Teruslah belajar, berkarya dan bersama kita membangun Kaltara untuk bisa terus maju menghadapi era globalisasi ini. Mari kita bersama kita juga menjadikan Kaltara yang mampu berdaya saing bersama generasi muda yang melek politik, menjunjung tinggi HAM dan siap menjadi pemimpin dimasa depan,” tutupnya.

Terlihat hadir diantaranya, anggota Komisi VII DPR-RI, Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang, S.H, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E,. M.M,. CSL, Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, Hermanus, S.Sos, jajaran Bawaslu Kaltara, Universitas Kaltara, KNPI Kaltara, beserta para siswa – siswi Sekolah Parlemen Kaltara. (mddksip)

NUNUKAN, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., membuka sekaligus melepas saudara Iman, yang dikenal dengan Sapaan (Messi), dalam Eksibisi Triathlon Provinsi Kaltara tahun 2025, berlangsung di Patok dua perbatasan Indonesia – Malaysia, Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kamis (28/5).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2025.

“Saya mengucapkan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh pihak. Saya juga mengajak untuk menjadikan momen ini sebagai inspirasi untuk membangun Kaltara terutama wilayah perbatasan, agar menjadi daerah yang tidak hanya strategis secara geografis tetapi juga unggul dalam bidang olahraga, budaya dan nasionalisme,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menjelaskan, Triathlon ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga sarana untuk membangun silaturahmi antar warga perbatasan, mempererat rasa kebangsaan dan membangkitkan kembali semangat nasionalisme yang menjadi pondasi negara.

Triathlon adalah olahraga multi disiplin yang terdiri dari berenang, bersepeda, dan berlari. Semua kegiatan itu dilakukan secara berurutan dalam satu kesatuan waktu pertandingan triathlon.

Tambahnya, dalam cabang olahraga ini juga membutuhkan stamina dan kecepatan yang baik dan kuat sehingga bisa bermanfaat bagi kebugaran tubuh.

“Rangkaian eksibisi triathlon ini, merupakan representasi nyata dari ketangguhan dan semangat juang serta simbol dari semangat persatuan dan nasionalisme yang tinggi,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltara sekaligus Ketua KONI Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E,. M.M,. CSL, Kepala Dispora Kaltara, Saiful Bachry, S.E., Camat Sebatik Tengah, serta para siswa – siswi SMA Sebatik Tengah. (mddkisp)

SEBATIK, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang digelar di Aula PLBN Sebatik, Selasa (28/05).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, serta dihadiri perwakilan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Forkopimda Kaltara dan Nunukan, pejabat daerah, serta jajaran instansi terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa PLBN Sebatik bukan sekadar gerbang lintas antarnegara, tetapi juga simbol kedaulatan Indonesia di hadapan negara tetangga.

Oleh karena itu, pengoperasian PLBN Sebatik yang merupakan bagian dari program prioritas nasional, menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyusun strategi pengelolaan kawasan perbatasan yang terpadu, berkelanjutan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pengoperasian PLBN Sebatik demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan perbatasan.

“Kawasan perbatasan tidak hanya menjadi penjaga kedaulatan, tetapi juga harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing,” ujarnya.

Dalam Rakor ini, dibahas berbagai strategi konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di PLBN, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan, serta memastikan keamanan wilayah yang strategis.

Gubernur Kaltara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan pengoperasian PLBN Sebatik, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun layanan lintas batas.

Usai Rakor, Gubernur Kaltara bersama Plt. Deputi I KSP, perwakilan BNPP, dan jajaran terkait melakukan peninjauan langsung ke berbagai fasilitas PLBN Sebatik.

Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, pelayanan, dan sistem pendukung yang ada agar dapat beroperasi optimal dalam mendukung aktivitas lintas batas masyarakat, memperkuat konektivitas antarnegara, serta meningkatkan keamanan wilayah perbatasan.

Rakor ini diharapkan menghasilkan keputusan strategis yang implementatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga PLBN Sebatik dapat menjadi wujud nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Kaltara siap menjadi mitra aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Sentris dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar. (adv/mdd)

BARABAI, SuaraBorneo.com – Dalam rangka memperingati Bulan Literasi Keuangan 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Kalsel menggelar Roadshow Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan selama tiga hari, dari 19 hingga 21 Mei 2025. Kegiatan ini menyasar berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, termasuk hari ini (21/5) yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar, yang juga berkenan membuka kegiatan secara resmi. Turut hadir perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Andika Prassetia & Hanum Novega Sari; Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi serta perwakilan dari Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel. Peserta kegiatan adalah para tenaga pendidik, mulai dari guru hingga kepala sekolah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Materi literasi yang disampaikan antara lain mencakup pengenalan OJK, peran dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, serta edukasi tentang bahaya aktivitas keuangan illegal, kemudian dilanjutkan dengan informasi Produk dan Layanan Bank kalsel seperti AKSEL by Bank Kalsel dan Kredit Multiguna untuk para ASN. Kegiatan ini berlangsung dengan antusias, terutama pada segmen pembahasan mengenai pinjaman online ilegal (pinjol), judi slot terselubung, hingga modus penipuan seperti social engineering dan investasi
bodong yang marak di media sosial, terkhusus penyampaian informasi untuk Produk dan layanan Bank Kalsel, baik dari simpanan hingga pinjaman.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar menyatakan bahwa edukasi ini sangat penting untuk membentengi tenaga pendidik dari jebakan keuangan ilegal.

“Tenaga pendidik adalah garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang melek finansial. Literasi keuangan harus dimulai dari para guru, agar dapat diturunkan kepada siswa dan lingkungan sekolah,” ujar Anhar.

Senada dengan itu, Perwakilan OJK Kalsel, Andika Prassetia menekankan urgensi literasi finansial di era digital yang penuh risiko.

“Kasus penipuan keuangan digital terus meningkat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat terutama tenaga pendidik memiliki pemahaman dan kewaspadaan tinggi terhadap tawaran keuangan yang tidak masuk akal,” jelas Andika.

Sementara itu, Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung literasi dan edukasi keuangan.

“Kami berharap para guru yang hadir hari ini menjadi agen literasi keuangan di lingkungan sekolah dan masyarakat, sejalan dengan semangat inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan,” ungkap Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi juga memperkenalkan berbagai produk dan layanan Bank Kalsel yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik di Kabupaten HST antara lain:

• Aksel by Bank Kalsel, aplikasi digital yang memudahkan transaksi perbankan secara cepat, mudan, aman dan nyaman hanya dengan satu genggaman.

• Produk pinjaman/kredit, seperti Kredit Multiguna untuk ASN yang masih aktif hingga pensiun dengan proses pengajuan yang mudah dan bunga yang kompetitif.

• Tabungan Simpel dan TabunganKu, edukasi kepada siswa-siswi di sekolah agar menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini.

• Layanan konsultasi keuangan, guna membantu nasabah memahami produk perbankan dan mengelola keuangan secara bijak.

“Bank Kalsel berkomitmen untuk terus hadir mendukung penguatan literasi keuangan, khususnya bagi tenaga pendidik sebagai pilar utama dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak secara finansial,” pungkas Fahmi. [adv/ad]

KOTABARU, SuaraBorneo.com – Sebanyak 8 Desa di Kabupaten Kotabaru kembali ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi (DAM). Kedelapan desa tersebut yakni Desa Stagen, Desa Dirgahayu, Desa Gunung Sari, Desa Gunung Ulin, Desa Megasari, Desa Sebelimbingan, Desa Sungai Taib, dan Desa Rampa. Kegiatan yang diselenggarakan pada Senin (19/05/2025) di Balai Kemasyarakatan Desa Stagen Kotabaru tersebut dihadiri oleh jajaran Perangkat Daerah di Kabupaten Kotabaru. Sebelumnya, sebanyak 10 desa di Kabupaten Kotabaru yang telah ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi pada 27 November 2023 oleh Pimpinan Ombudsman RI.

Dalam sambutannya, Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan bahwa penetapan Desa Anti Maladministrasi ini mempunyai nilai yang sangat strategis. Pertama, dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dari data yang ada, desa acapkali menjadi lokus yang dilaporkan ke Ombudsman Kalsel. “Ada beragam keluhan atau permasalahan yang teridentifikasi muncul di desa, setelah kami rutin pemantauan langsung dan berbicara dengan perangkat maupun warga desa, seperti infrastruktur, air minum, pendidikan, kesehatan, adminduk, pertanahan hingga bantuan sosial”, urai Hadi Rahman. Kedua, nilai strategis dari penetapan ini adalah berjangka panjang, bukan program sesaat. Ada proses yang berjalan sebelumnya dan langkah-langkah tindak lanjut yang diagendakan sesudahnya.

“Ini merupakan komitmen dan wujud nyata dari kerjasama Ombudsman RI dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka pencegahan maladministrasi di pemerintahan desa”, lanjutnya.

Penetapan Desa Anti Maladministrasi ini harus dilihat dan dimaknai sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di level pemerintahan desa, khususnya menyangkut lima hal yang menjadi catatan dan temuan Ombudsman Kalsel. Kelima hal dimaksud yaitu pemenuhan dan publikasi standar pelayanan, optimalisasi pengelolaan pengaduan, penyediaan pelayanan khusus yang ramah bagi kelompok rentan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan internalisasi budaya melayani. Maka, penetapan Desa Anti Maladministrasi oleh Bupati Kotabaru patut mendapat apresiasi.

“Tahun 2023 Kabupaten Kotabaru pertama yang mencanangkan Desa Anti Maladministrasi di Kalsel. Tahun 2025 ini, pertama pula seluruh desa di Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi,” tegas Hadi Rahman.

Ombudsman Kalsel menilai bahwa saat ini adalah penetapan Desa Anti Maladministrasi generasi 4.0, karena semakin meluas, mencakup lokus yang menyeluruh dalam satu wilayah. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat semakin bertambah. Tidak hanya Ombudsman Kalsel, desa dan pemerintah kabupaten. Ditambah lagi dengan Pihak-Pihak Terkait lainnya, seperti Pemerintah Provinsi Kalsel, lembaga negara dan perbankan. Dengan demikian diharapkan melalui Desa Anti Maladministrasi 4.0 dapat mendorong peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, khususnya warga desa, atas layanan Pemerintah Desa. Juga berdampak positif dalam mempercepat perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan umum di Kabupaten Kotabaru menuju peradaban penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kotabaru dalam sambutan yang dibacakan oleh Ahmad Fitriadi Fazriannoor, Inspektur Kabupaten Kotabaru, menyampaikan bahwa program Desa Anti Maladministrasi ini merupakan kerjasama dengan Ombudsman RI dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang terjalin secara berkelanjutan.

“Ini merupakan sebuah langkah besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya tingkat desa. Harapannya, pendampingan dan pembinaan terus berlanjut, agar desa-desa yang lain dapat mengikuti program ini. Sehingga, ke depannya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas dan integritas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Hadi. [ad/rls]