BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Ombudsman menegaskan bahwa pelayanan kelistrikan merupakan salah satu layanan publik yang bersifat vital. Oleh karena itu, setiap gangguan yang terjadi secara berulang harus disertai tata kelola informasi yang transparan, mekanisme pengaduan yang responsif, serta pemenuhan hak-hak pelanggan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ombudsman akan terus melakukan pengawasan hingga pelayanan kembali normal dan masyarakat memperoleh kepastian pelayanan”, ujar Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam pertemuan dengan PT. PLN UP3 Banjarmasin dan jajaran di Kantor Ombudsman RI Kalsel pada Kamis (30/7/2026).

Perwakilan Ombudsman RI Kalsel meminta penjelasan dari PT. PLN UP3 Banjarmasin, PT. PLN ULP Lambung Mangkurat, PT. PLN ULP Ahmad Yani, dan PT. PLN ULP Banjarbaru setelah menerima banyak keluhan atau laporan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah Kalsel dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terutama berasal dari wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sesuai kewenangan pada Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Hadi melanjutkan bahwa substansi laporan terkait “intensitas pemadaman yang semakin sering sejak bulan Juni 2026, hampir setiap hari, waktunya lama minimal antara 4 hingga 5 jam, dan terjadi di wilayah tertentu saja, sehingga masyarakat menyebutnya bukan pemadaman bergilir tetapi menyala bergilir”. Sering pula pemadaman tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, kalaupun ada informasinya tidak akurat atau berbeda dengan penyampaian melalui media sosial atau kanal resmi PLN.

Ditambahkan oleh Hadi, bahwa masyarakat juga sudah berupaya menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile namun tidak mendapat tindak lanjut yang patut dan secara substansi tidak selesai. Pemadaman terus terjadi berulang tanpa ada penjelasan spesifik mengenai kendala dan upaya-upaya yang dilakukan PLN. Hal ini tentu berdampak besar, “warga mengalami kerugian, diantaranya kerusakan alat rumah tangga dan gangguan terhadap aktivitas perekonomian maupun kegiatan sehari-hari, seperti perawatan anak yang masih bayi dan orang tua yang sedang sakit”, ungkap Hadi.

Mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini PLN wajib memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal mana yang menjadi hak bagi masyarakat sebagai konsumen untuk mendapat pelayanan yang baik dan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Maka, dengan kondisi pemadaman saat ini adalah bentuk pengabaian terhadap kewajiban dan janji pelayanan yang berkualitas serta pemenuhan hak konsumen akan kontinuitas pelayanan tenaga listrik yang baik. Permasalahan lainnya yang ditemukan menyangkut optimalisasi tata kelola informasi dan komunikasi publik, khususnya terkait akurasi, substansi dan transparansi. Kemudian keefektifan pengelolaan pengaduan baik di media sosial maupun kanal pengaduan resmi PLN, serta kejelasan pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak.

Atas berbagai laporan dan permasalahan tersebut, Ombudsman Kalsel meminta klarifikasi atau penjelasan dari manajemen PT. PLN UP3 Banjarmasin beserta jajaran. Dalam pertemuan dimaksud, pihak PLN pertama menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa pemadaman bergilir ini. Kemudian dijelaskan penyebab padam adalah adanya gangguan teknis pada sisi pembangkit di Tanjung Power Indonesia dan SKS Listrik Kalimantan serta pemeliharaan di PLTU Asam-asam. Untuk proses pemulihan pembangkit Tanjung Power Indonesia sudah selesai, SKS Listrik Kalimantan diperkirakan selesai tanggal 5 Agustus 2026, sementara PLTU Asam-asam ditargetkan tanggal 29 Agustus 2026. PLN menjelaskan pula bahwa untuk pengaturan beban dan penentuan titik pemadaman dengan melihat pada skala prioritas objek-objek vital yang harus tetap memperoleh pasokan listrik, seperti rumah sakit, instalasi air bersih, bandar udara dan pelabuhan. Sehingga ada beberapa wilayah yang tidak padam, dan ada wilayah yang sering padam.

Merespons penjelasan dimaksud, Ombudsman Kalsel meminta agar PLN meningkatkan akurasi informasi jadwal pemadaman, mengurangi waktu atau intensitas pemadaman, memublikasikan upaya-upaya penanganan yang dikerjakan, memastikan keaktifan aplikasi PLN Mobile sebagai kanal pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat, serta mengupayakan kompensasi untuk konsumen yang terdampak. [ad/sb]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Sebagai wujud komitmen terhadap penguatan kelembagaan partai politik dan kualitas demokrasi di Banua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menyerahkan bantuan keuangan senilai Rp20.578.180.000 kepada 9 (sembilan) partai politik (Parpol) yang mendapat kursi di DPRD Kalsel.

Penyerahan bantuan dana parpol ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan kepada parpol tahun anggaran 2026, Kamis (30/07/2026) di ruang rapat H Aberani Sulaiman Kantor Gubernur di Banjarbaru.

Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Adi Santoso, diharapkan dana bantuan ini dioptimalkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan yakni minimal 60 persen untuk kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat seperti pendidikan politik dan pangkaderan, selebihnya untuk operasional partai.

“Agar kemanfaatannya bisa benar-benar dirasakan masyarakat Banua di Kalimantan Selatan, itu pesan beliau (Gubernur H Muhidin,red), ” ujar Adi kepada wartawan, usai kegiatan.

Pada kesempatan itu, Adi juga menyampaikan apresiasi Gubernur H Muhidin kepada Badan Kebangpol dan 9 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kalsel atas komitmen bersama yang terjakin. Gubernur juga mengajak kalangan parpol untuk menjadikan penyaluran bantuan ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat.

Sementara itu, Kapala Sub Bidang Fasilitasi, Kelembaban, Pemerintahan, Perwakilan, Partai Politik, Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, Harry Widiyatmoko mengatakan, dana bantuan diberikan kepada sembilan parpol tahun ini mengalami kenaikan dari Rp7.500 menjadi Rp10.000 per suara perolehan Pemilu Legislatif 2024. [adv/adpim]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Gemuruh tepuk tangan penonton menggema di Stadion 17 Mei Banjarmasin saat Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Gubernur Cup Road to Pangdam XXII/Tambun Bungai Cup 2026, pada Kamis (30/7/2026) sore.

Atmosfer pembukaan berlangsung semarak dan penuh semangat. Seluruh hadirin berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan dengan iringan marching band, dilanjutkan pertunjukan tari kolosal bertema persatuan dan sportivitas, penampilan cheerleaders, hingga atraksi baris-berbaris personel TNI dari Korem 101/Antasari yang memukau para tamu undangan.

Momen semakin khidmat ketika bendera turnamen dibentangkan di tengah lapangan, disusul masuknya anak-anak ke arena stadion sebagai simbol harapan lahirnya generasi muda yang mencintai olahraga, khususnya sepak bola.

Kedatangan Gubernur H. Muhidin disambut Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainal Arifin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Hulu Sungai Tengah, serta jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin mengajak seluruh peserta menjadikan turnamen sebagai ajang memperkuat persaudaraan sekaligus membangun prestasi sepak bola Banua.

“Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, serta mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT. Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan apresiasi kepada Pangdam XXII/Tambun Bungai beserta seluruh panitia atas terselenggaranya kompetisi yang menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-1 Kodam XXII/Tambun Bungai,” sampai Gubernur H. Muhidin.

Disampaikan Gubernur H. Muhidin, kejuaraan ini bukan sekadar pertandingan, tetapi menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus mempererat hubungan masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah melalui olahraga.

Orang nomor satu di Kalsel itu menjelaskan, turnamen menggunakan sistem yang mempertemukan klub-klub terbaik dari masing-masing daerah. Tim terbaik nantinya akan melaju ke babak semifinal hingga memperebutkan Piala Pangdam XXII/Tambun Bungai.

“Insya Allah kegiatan ini akan terus kami laksanakan setiap tahun. Kami ingin kompetisi ini menjadi ajang pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit pesepak bola berbakat dari Banua,” ungkap Gubernur H. Muhidin tersenyum.

Gubernur H. Muhidin juga mengenang masa mudanya sebagai pemain sepak bola ketika menempuh pendidikan di Sekolah Guru Olahraga (SGO) Banjarmasin. Stadion 17 Mei, baginya menyimpan banyak kenangan sebagai tempat berlatih bersama rekan-rekannya.

“Kembali ke stadion ini mengingatkan saya pada masa-masa menjadi pemain sepak bola. Dulu setiap sore kami berlatih di sini. Banyak kenangan yang tidak terlupakan,” kenangnya.

Gubernur H. Muhidin pun berpesan agar seluruh pemain menjunjung tinggi sportivitas, sedangkan perangkat pertandingan diminta memimpin kompetisi secara profesional dan adil.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gubernur H. Muhidin secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Gubernur Cup Road to Pangdam XXII/Tambun Bungai Cup 2026.

Sementara itu, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainal Arifin menegaskan turnamen ini merupakan langkah nyata Kodam XXII/Tambun Bungai dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di dua wilayah yang berada di bawah tanggung jawabnya, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Menurut Pangdam, sebagai kodam yang baru berdiri sekitar satu tahun, diperlukan wadah kompetisi yang mampu menjaring talenta-talenta muda terbaik.

“Karena kita baru berdiri sekitar satu tahun dan memiliki dua wilayah, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menggelar turnamen sepak bola ini untuk mencari bibit-bibit anak muda dari kedua provinsi tersebut,” ujar Pangdam Zainal Arifin.

Pangdam menegaskan sepak bola bukan hanya olahraga yang paling digemari masyarakat, tetapi juga sarana membentuk karakter generasi muda melalui nilai disiplin, kerja sama, sportivitas, dan semangat juang.

Turnamen ini diikuti 27 tim, terdiri dari 13 klub asal Kalimantan Selatan dan 14 klub asal Kalimantan Tengah. Dua tim terbaik dari masing-masing provinsi akan melaju ke putaran final Pangdam XXII/Tambun Bungai Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sangga Buana, Kalimantan Tengah, pada 6–8 Agustus 2026.

Pangdam juga berharap dari kompetisi perdana tersebut akan lahir pemain-pemain potensial yang mampu membawa nama harum Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di tingkat nasional bahkan internasional.

Pembukaan turnamen semakin meriah dengan laga perdana yang mempertemukan tim Kabupaten Tapin melawan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari PSSI Kalimantan Selatan, KONI Kalimantan Selatan, serta berbagai organisasi olahraga lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam memajukan sepak bola dan melahirkan generasi atlet berprestasi di Banua. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin secara resmi membuka kegiatan Rimba Mart yang dirangkai dengan program Tukar Sampah dengan Sembako di kawasan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia, Forester Cafe, Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel bersama Dinas Kehutanan Kalsel tersebut menjadi upaya mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sekaligus memperkuat pemanfaatan hasil hutan yang bernilai ekonomi.

Melalui program ini, masyarakat dapat menukarkan berbagai jenis sampah yang masih bernilai daur ulang, seperti kardus, kertas, koran, buku, botol dan gelas plastik, aki bekas, rak telur, hingga minyak jelantah dengan paket sembako.

Selain membantu mengurangi timbunan sampah, kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat bahwa sampah yang dipilah dengan baik memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat memberi manfaat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program tukar sampah dengan sembako.

Menurut Gubernur H. Muhidin, gerakan tersebut harus dibarengi dengan budaya menjaga kebersihan, dimulai dari lingkungan masing masing.

“Program tukar sampah dengan sembako harus menjadi budaya. Kebersihan harus dimulai dari lingkungan masing-masing.”

Lebih lanjut, Gubernur H. Muhidin juga mendorong rehabilitasi hutan melalui penanaman tanaman produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Hutan harus memberi manfaat bagi masyarakat melalui tanaman produktif seperti durian, manggis, rambutan, langsat, dan lainnya.”ujarnya.

Selain itu, Gubernur H. Muhidin menilai potensi jutaan hektare hutan di Kalsel perlu dioptimalkan, termasuk melalui pengembangan carbon credit sebagai sumber pendapatan daerah.

“Potensi carbon credit harus dikelola agar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.”tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur H. Muhidin mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dalam menjaga lingkungan demi mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih bersih dan sejahtera.

“Mari bersama-sama mendukung pelestarian lingkungan agar Kalimantan Selatan semakin maju, bersih, dan masyarakatnya sejahtera.”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan program tukar sampah dengan sembako kini telah berjalan di hampir seluruh kabupaten/kota di Kalsel sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

“Sampah bukan akhir, tetapi memiliki nilai ekonomi dan manfaat jika dikelola dengan baik,” ujarnya.

Rahmat berharap gerakan tersebut semakin masif melalui dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar mampu membantu kebutuhan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

“Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar manfaatnya bagi masyarakat dan kebersihan Kalsel” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hj. Fatimatuzzahra, menjelaskan Rimba mart menjadi wadah promosi berbagai produk hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama kelompok tani hutan se-Kalimantan Selatan.

“Rimba mart menjadi ajang memperkenalkan potensi hasil hutan sekaligus memberdayakan kelompok tani hutan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga terus mengembangkan hasil hutan bukan kayu melalui rehabilitasi hutan dan lahan sesuai arahan Gubernur Kalsel.

“Kami ingin hasil hutan memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.

Usai membuka Rimba Mart dan program Tukar Sampah dengan Sembako, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meninjau stan produk unggulan hasil hutan dari berbagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Kalsel.

Didampingi jajaran, Gubernur H. Muhidin berdialog dengan kelompok tani hutan dan pelaku UMKM sekaligus melihat beragam produk hasil hutan bukan kayu sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kehutanan yang berkelanjutan.

Turut hadir Tenaga Ahli Gubernur, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kalsel, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pelaku UMKM, kelompok tani hutan, serta tamu undangan lainnya. [adv/adpim]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – PT Bank Kalsel atau “Banknya Urang Banua” milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menjalin kerja sama dengan Bank Victoria untuk pengembangan sebagai bank devisa.

“Kita akan belajar dengan Bank Victoria untuk pengembangan Bank Kalsel sebagai bank devisa,” ujar Direktur Utama (Dirut) Bank Kalsel H Fachrudin di sela-sela menghadiri rapat bersama dengan Komisi II DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (29/7/2026).

Ia berharap, banyak memetik pelajaran dari Bank Victoria dalam upaya pengembangan Banknya Urang Banua menjadi bank devisa, yang pada gilirannya kemanfaatannya bagi pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel.

Peluncuran Bsnk Kalsel sebagai bank devisa 17 Juni 2026 atau mengawali Tahun Baru Islam, Muharram 1448 Hijriah.

PT Bank Kalsel sebelumnya bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) berdiri 25 Maret 1964 dengan kepemilikan atau pemegang saham pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) provinsi setempat.

Visi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kalsel tersebut; menjadi bank yang kuat, kompetitif, dan terpercaya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara misinya ;menjadi penggerak perekonomian daerah, memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, serta menyediakan layanan perbankan berkualitas.

Sedangkan produk Bank Kalsel meliputi layanan tabungan, kredit atau pinjaman, serta layanan khusus seperti Tabungan Banua, Kredit Multiguna Plus, dan Layanan Devisa.

Rapat kerja Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD tersebut dengan sejumlah BUMD milik Pemprov Kalsel semula dipimpin Wakil Ketua Komisinya H Suripno Sumas.

Namun karena Suripno mau mengikuti. rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel pada waktu bersamaan untuk melanjutkan pimpinan rapat tersebut Sekretaris Komisi II Hani Jahrian.

Rapat Komisi II dengan mitra terkait itu membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel Tahun 2027. [adv]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel terus memperkuat dukungan terhadap percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah melalui partisipasinya dalam Kompetisi QRIS Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2026.

Program yang menghadirkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah hingga paket umrah tersebut diluncurkan Pemerintah Kota Banjarbaru, melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel di Lapangan Taman Van Der Pijl, belum lama tadi.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan transaksi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Melalui dukungan Bank Kalsel, rpembayaran pajak dan retribusi menggunakan QRIS diharapkan semakin mudah, cepat, aman, dan transparan, sekaligus turut memperkuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kompetisi berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 November 2026. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi melalui QRIS berkesempatan memperoleh hadiah bulanan berupa emas 1 gram.

Selain itu, tersedia grand prize untuk empat kategori peserta, yakni wajib pajak PBB-P2, juru parkir, merchant, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Banjarbaru. Hadiah utama berupa satu paket umrah eksklusif juga akan diundi secara elektronik.

Untuk mengikuti kompetisi, masyarakat cukup melakukan pembayaran pajak atau retribusi daerah menggunakan QRIS.

Khusus hadiah utama umrah, peserta akan mendapatkan kupon undian elektronik berdasarkan jumlah transaksi QRIS. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB), Sanjaya, M.Pd., menegaskan bahwa pelaksanaan KKN harus menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Menurutnya, KKN bukan sekadar menjalankan program kerja administratif, tetapi merupakan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat melalui kompetensi akademik yang dimiliki setiap mahasiswa.

Dalam arahannya kepada mahasiswa KKN, Sanjaya, M.Pd. menyampaikan bahwa setiap program kerja harus memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Mahasiswa tidak boleh hanya berfokus pada kegiatan fisik seperti pembuatan plang nama desa, RT, atau fasilitas sederhana lainnya tanpa menghadirkan nilai tambah melalui keilmuan yang dimiliki.

“Kalau Program Kerjanya Hanya Membuat Plang Nama desa atau RT, Lebih Baik di Rumah, Tidur”: Pesan Tegas Sanjaya, M.Pd. kepada Mahasiswa KKN

“KKN adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk membuktikan bahwa ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadikan setiap program kerja sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik,” tegas Sanjaya.

Ia menjelaskan bahwa setiap program studi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan masyarakat. Mahasiswa Program Studi Hukum dapat memberikan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa, dan edukasi hukum. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dapat mengajar di sekolah, memberikan pendampingan belajar, serta meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.

Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Farmasi diharapkan dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan sederhana, edukasi pola hidup sehat, serta penyuluhan mengenai penggunaan obat yang benar. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat membantu meningkatkan kapasitas administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

Di bidang ekonomi, mahasiswa dapat mendampingi pelaku UMKM dalam mengembangkan produk, strategi pemasaran, hingga pengelolaan usaha. Mahasiswa Jurusan Studi Islam diharapkan mampu memberikan pembinaan keagamaan kepada anak-anak dan masyarakat melalui pendidikan Al-Qur’an, pembinaan akhlak, serta penguatan nilai-nilai keislaman.

Mahasiswa Fakultas Teknik juga didorong untuk memberikan edukasi mengenai teknologi tepat guna, membantu masyarakat memahami proses pembangunan, serta memberikan solusi teknis yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di desa.

Menurut Sanjaya, keberhasilan KKN tidak diukur dari banyaknya program kerja yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat setelah mahasiswa menyelesaikan masa pengabdiannya.

“Kehadiran mahasiswa harus menjadi bagian dari solusi. Terapkan ilmu yang dimiliki, berkolaborasi dengan masyarakat, dan tinggalkan manfaat yang dapat dirasakan secara berkelanjutan. Itulah makna sesungguhnya dari Kuliah Kerja Nyata,” tutupnya.

Melalui pembekalan tersebut, diharapkan seluruh mahasiswa KKN UNISKA MAB mampu melaksanakan program kerja yang inovatif, aplikatif, dan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing sehingga kehadiran mereka benar-benar memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.Berita ini siap dipublikasikan di website resmi UNISKA MAB, media sosial, maupun dijadikan siaran pers kegiatan pembekalan KKN. [ad/rls]