BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2026 Bank Kalsel, Rabu (04/03/2036) di Rattan Inn Hotel, Banjarmasin.

Rapat yang digelar tertutup itu, dihadiri para bupati/walikota se Kalsel, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin beserta direksi beserta anggota komisaris, dan pihak terkait lain.

Dalam rapat disepakati untuk meningkatkan kinerja pendapatan Bank Kalsel dan pro aktif jemput bola ke masyarakat atau pengusaha di daerah khususnya.

Gubernur H Muhidin menilai, kinerja Bank Kalsel tahun 2025 sudah dalam kategori sehat. Namun hal itu belum cukup ujarnya, tapi tetap kuat bersaing dengan perbankan lainnya.

“Bank Kalsel sudah baik dan sehat. Tetapi harus lebih aktif jemput bola melayani seluruh lapisan masyarakat di Banua,” ungkap Gubernur.

Hal mendasar lain yang disepakati adalah terkait modal Rp 10 triliun yang akan dipenuhi dengan opsi dua pola yaitu seri A dan seri B.

Terkait rencana perubahan Bank Kalsel menjadi bank devisa, diperkirakan bisa terealisasi pada bulan Juni mendatang.

Pada bagian lain, Pemerintah Provinsi Kalsel juga menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota se Provinsi ini, triwulan IV tahun anggaran 2025.

Penyaluran bagi hasil pajak langsung disampaikan Gubernur Kalsel H Muhidin disertai penandatanganan berita acara, usai melakukan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2026 Bank Kalsel.

Pemko Banjarmasin mendapat bagi hasil senilai Rp123.275.258.828, Pemko Banjarbaru senilai Rp53.198.013.216, Kabupaten Banjar Rp63.362.931.379, Kabupaten Tanah Bumbu Rp47.800.419.783, dan Kabupaten Balangan dijatah Rp20.945.992.978,

Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Rp 27.576.600.964, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Rp27.875.,487.303, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) 29.006.656.800, dan Kabupaten Tapin sebanyak Rp29.547.872.958,

Sedangkan Kabupaten Barito Kuala (Batola) mendapat bagian Rp30.422.656.319, Kabupaten Kotabaru Rp36.410.035.771, Kabupaten Tanah Laut senilai Rp41.021.342.537, dan Kabupaten Tabalong Rp41.247.449.170.

Terkait besaran angka pembagian ini, menurut Gubernur sudah dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan dan pertimbangan lain.

Kota Banjarmasin merupakan penerima terbanyak karena termasuk daerah dengan kepadatan kendaraan bermotor tertinggi dibanding daerah lainnya.

Diharapkan gubernur kedepannya, pembagian pajak ini bisa lebih imbang semua kabupaten/kota. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Di momen Ramadan atau bulan penuh berkah ini, Bank Kalsel ambil bagian menyantuni anak yatim piatu, pada kegiatan penyerahan bantuan sosial permakanan oleh Pemko Banjarmasin kepada 33 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan di Banjarmasin.

Bantuan tersebut diserahkan Walikota Banjarmasin HM Yamin HR secara simbolis kepada pihak penerima, di Balai Kota Banjarmasin, Kamis (5/3/2026).

Adapun bantuan Bank Kalsel pada kegiatan tersebut, berupa sarung bagi anak-anak panti asuhan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Kalsel.

Walikota Banjarmasin HM Yamin menyatakan, anak yatim ataupun anak terlantar sudah seharusnya menjadi perhatian negara dan pemerintah. Sebab, hal itu tidak hanya amanat konstitusi tetapi juga perintah agama.

“Makanya, perhatian terhadap panti asuhan menjadi bagian dari komitmen Pemko untuk memastikan anak-anak yatim piatu tetap mendapatkan pengasuhan, pendidikan dan perhatian yang layak,” pungkasnya.

Dia pun sangat berterimakasih kepada semua pihak, terutama Bank Kalsel, yang sudah peduli dengan menyalurkan CSR untuk ikut membantu anak yatim piatu dari puluhan Panti Asuhan ini. “Saya sangat mengapresiasi dan bersyukur atas bantuan yang diberikan, semoga menjadi berkah dan di tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Pengasuh Panti Asuhan Sentosa sekaligus Wakil Ketua Forum Panti Kota Banjarmasin H Muhammad Yusuf menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. “Kita bersyukur atas bantuan dan kepedulian ini terhadap anak-anak panti. Semoga ini menjadi keberkahan untuk Banjarmasin,” ucapnya.

Dia juga berharap, dukungan terhadap panti asuhan dapat terus ditingkatkan, mengingat kebutuhan operasional panti yang terus bertambah. “Kita terus bersyukur dan mudah-mudahan bisa terus ditambah,” tuturnya. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman, menyerahkan langsung Hasil Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel, Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel, Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kalsel dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kalsel.

Opini Ombudsman RI adalah bentuk transformasi dan inovasi dari sistem penilaian sebelumnya yang berorientasi pada Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Opini tersebut merupakan salah satu Program Prioritas Nasional sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 untuk mendukung Asta Cita Presiden RI khususnya dalam konteks Reformasi Pelayanan Publik. Melalui perubahan ini, Ombudsman RI ingin memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa maladministrasi.

Unsur penilaian meliputi Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepatuhan. Kualitas Pelayanan terdiri dari 4 Dimensi (Input, Proses, Output, Pengaduan) dan Kepercayaan Masyarakat, hasilnya terbagi dalam 5 Kategori: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang. Sementara untuk Tingkat Kepatuhan terkait dengan produk-produk pengawasan Ombudsman RI, yakni tindakan korektif, saran perbaikan, saran penyempurnaan dan rekomendasi. Hasilnya ada 3 Kategori: Tinggi, Sedang, Rendah. Data dikumpulkan dengan bermacam cara, antara lain studi dokumen, penggunaan data sekunder, wawancara dengan pelaksana dan penerima layanan serta penyebaran _barcode_/kuesioner kepada penerima layanan.

Pada tahun 2025, penilaian dilaksanakan secara nasional pada 46 Kementerian dan Lembaga serta 264 Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk di Kalsel yang mencakup 38 Unit Layanan sebagai lokus penilaian.

“Opini dan hasil Penilaian Maladministrasi merupakan pernyataan formal otoritatif Ombudsman yang patut menjadi rujukan bagi penyelenggara, pengguna layanan dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui kinerja pelayanan publik instansi dimaksud,” tegas Hadi.

Penyerahan Opini dan hasil Penilaian Maladministrasi dilakukan pertama oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel kepada 5 Kantor Pertanahan (Kantah) di bawah lingkup Kanwil BPN Kalsel, yaitu Kantah Kabupaten Balangan, Kantah Kabupaten Banjar, Kantah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kantah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan Kantah Kota Banjarbaru, diterima langsung oleh Kepala Kanwil BPN Kalsel, Budi Kristiyana, beserta jajaran. Nilai rata-rata yang diperoleh ke-5 Kantah tersebut adalah 87,50 atau Kualitas Pelayanan Baik, dengan rincian 4 Kantah tergolong Baik dan 1 Kantah Sangat Baik. Dibandingkan tahun 2024, ada penurunan nilai rata-rata yang sebelumnya mencapai angka 95,16.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel berlanjut menyerahkan Opini dan hasil Penilaian Maladministrasi kepada 5 Kepolisian Resor (Polres) di bawah lingkup Polda Kalsel, yaitu Polres Balangan, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, Polres HSS, dan Polres HSU, diterima langsung oleh Kepala Polda Kalsel, Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, SIK, SH, MH, beserta jajaran. Nilai rata-rata yang diperoleh ke-5 Polres tersebut adalah 88,49 atau Kualitas Pelayanan Sangat Baik, dengan rincian 2 Polres tergolong Baik dan 3 Polres Sangat Baik. Dibandingkan tahun 2024, ada penurunan nilai rata-rata yang sebelumnya mencapai angka 94,55.

Terakhir, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel menyerahkan Opini dan hasil Penilaian Maladministrasi kepada 1 Unit Kerja Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel, yakni Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas III Balangan, dan 4 UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kalsel, yakni Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Amuntai, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kandangan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru. Acara dihadiri pula oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel, Yan Wely Wiguna, dan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kalsel, Mulyadi, di Banjarmasin pada Selasa (3/3/2026). Adapun nilai rata-rata yang diperoleh ke-5 Unit Kerja/UPT tersebut adalah 80,95 atau Kualitas Pelayanan Baik, dengan rincian 4 Unit Kerja/UPT tergolong Baik dan 1 Unit Kerja/UPT Cukup.

Secara umum, hasil penilaian Ombudsman Kalsel terhadap instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik di bawah lingkup Kanwil BPN Kalsel, Polda Kalsel, Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kalsel tergolong Baik. Namun khusus untuk jajaran Kantah dan Polres mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karenanya, Ombudsman Kalsel menyampaikan hal-hal strategis berdasarkan temuan dan analisis pada proses penilaian yang harus menjadi atensi, rujukan penting dan ditindaklanjuti, dalam kerangka perbaikan berkelanjutan yang berdampak pada kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan. Selain itu, agar seluruh jajaran Kantah, Polres, Kanim, Lapas, Bapas dan Rutan bisa bersiap untuk rencana penilaian tahun 2026 ini, dengan menarik pembelajaran dari penilaian tahun 2025.

Pertama, upaya peningkatan pemahaman penyelenggara layanan mengenai esensi dari pelayanan publik, Ombudsman, dan maladministrasi. Kedua, terkait optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat agar bisa tertangani secara cepat, tepat dan tuntas.

“Tentu, ini mesti didukung dengan sarana yang memadai, pengelola yang berkompeten, mekanisme yang jelas, serta terintegrasi dengan SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional),” terang Hadi.

Ketiga, penguatan pemenuhan Standar Pelayanan dalam artian tidak hanya disusun dan ditetapkan namun juga diterapkan secara konsisten dan dipublikasi secara luas di berbagai media komunikasi instansi. Terakhir, “setiap instansi agar terus berupaya secara konkret menjaga kepercayaan masyarakat, utamanya dengan memastikan nilai-nilai integritas dan keterbukaan sebagai panduan moral, hukum dan etika dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Hadi. [ad/rls]

PELAIHARI, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) terus memperkuat basis fiskal daerah melalui sinergi dengan sektor perbankan dan optimalisasi bagi hasil pajak provinsi.

Langkah strategis ini mengemuka saat Wakil Bupati Tanah Laut menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa 2026 Bank Kalsel di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Rabu (4/3/2026).

Pertemuan krusial yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, ini tidak sekadar membahas laporan kinerja tahunan, tetapi juga menjadi momentum pencairan dana bagi hasil pajak daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

Suntikan Dana Segar untuk Bumi Tuntung Pandang

Kabar baik bagi pembangunan di Tanah Laut datang melalui penyerahan secara simbolis dana bagi hasil pajak daerah.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi, Kabupaten Tanah Laut menerima alokasi sebesar Rp41.021.342.537.

Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa pembagian ini dilakukan secara proporsional sesuai regulasi yang berlaku.

Ia pun menaruh harapan besar agar skema pembagian ke depan bisa semakin memberikan dampak yang merata bagi seluruh daerah di Kalimantan Selatan.

Ambisi Menuju Bank Devisa dan Penguatan Modal

Di sisi lain, jalannya RUPS juga menyoroti ambisi Bank Kalsel untuk naik kelas.

Manajemen menargetkan perubahan status menjadi bank devisa yang diproyeksikan terealisasi pada Juni mendatang.

Untuk mendukung daya saing tersebut, skema pemenuhan modal hingga Rp10 triliun melalui opsi pola seri A dan seri B menjadi bahasan utama para pemegang saham.

Meskipun performa perbankan plat merah ini dinilai positif, Gubernur memberikan catatan kritis agar jajaran direksi tidak cepat berpuas diri dalam melayani nasabah di daerah.

“Bank Kalsel sudah baik dan sehat, tetapi harus lebih aktif jemput bola melayani seluruh lapisan masyarakat di Banua,” sampai Gubernur H. Muhidin di hadapan para kepala daerah.

Dorong Peningkatan Pendapatan Daerah

Melalui pertemuan ini, para kepala daerah se Kalsel sepakat bahwa strategi menjangkau pelaku usaha dan masyarakat hingga ke akar rumput adalah kunci utama peningkatan pendapatan.

Langkah proaktif “jemput bola” diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang mampu memperkuat permodalan bank sekaligus meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota.

Selain Wakil Bupati Tala, acara ini turut dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Kalsel, jajaran komisaris, serta direksi Bank Kalsel yang berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tantangan ekonomi global. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Sahabat Bank Kalsel dan Akselenials Keutamaan Sedekah di Bulan Mulia “Sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab: Sedekah di bulan Ramadhan.” (HR. Tirmidzi).

Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi juga tentang memperluas keberkahan bagi sesama. Mari lipat gandakan pahala kita dengan berbagi Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Cukup scan ORIS di atas, sedekahmu kini semudah menggerakkan jempol! Yuk, raih kemuliaan Ramadhan dengan berbagi kebahagiaan.

Bagi Donatur dan Sahabat Bank Kalsel yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang dinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv]

Rekening Zakat, Infak dan Sedekah:
Bank Kalsel Syariah:
6500844928 (Zakat)
6500846214 (Infak dan sedekah)
A.n Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel

Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center UPZ
Bank Kalsel: 0811505153

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Menjalankan komitmen kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kembali menebar kebaikan.

Kali ini, Bank Kalsel menyalurkan bantuan dana konsumsi berbuka puasa kepada 26 masjid dan musholla yang tersebar di wilayah Kota Banjarmasin.

Bagi Donatur dan Sahabat Bank Kalsel yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang dinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv]

Rekening Zakat, Infak dan Sedekah:
Bank Kalsel Syariah :
6500844928 (Zakat)
6500846214 (Infak dan sedekah)
A.n Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel

Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center UPZ
Bank Kalsel: 0811505153

#UPZBankKalsel #tbankkalsel #bankkalselsyariah
#Baznas #BaznasKalsel lebih sedikit

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – AT LEAST… kita punya rencana. Hidup bukan cuma soal “jalanin aja”. Masa depan itu tentang tujuan yang jelas, langkah yang terarah, dan komitmen yang konsisten.

Rumah impian yang nyaman untuk keluarga. Kendaraan yang memudahkan mobilitas.

Liburan yang jadi reward atas kerja keras kita. Semua bukan sekadar angan. Semua bisa jadi nyata – kalau kita mulai merencanakannya dari sekarang.

Melalui Tabungan Banua Rencana Bank Kalsel, kamu bisa menabung secara terencana sesuai target dan jangka waktu yang kamu tentukan sendiri. Lebih disiplin, lebih terarah, dan pastinya lebih siap menghadapi masa depan.

Karena rencana yang baik bukan ditunda, tapi dimulai hari ini. Yuk, perjelas masa depanmu bersama Tabungan Banua Rencana

Kunjungi Kantor Bank Kalsel terdekat untuk informasi lebih lanjut. [adv]

#BankKalsel #TabunganBanuaRencana
#AtLeast PunyaRencana