KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Momentum HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026 diharapkan memperkuat kontribusi sinergi dalam pembangunan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kapuas Ardiansah usai upacara peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026 digelar Pemkab Kapuas di Stadion Olahraga Panunjung Tarung Senin (17/8/2026).

Menurutnya upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi DPRD Kabupaten Kapuas untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan.

“Oleh karena itu kemerdekaan tidak berhenti pada upacara dan perayaan. Semangat perjuangan para pahlawan perlu diteruskan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” katanya.

Legislator Partai Golkar ini mengatakan kontribusi masyarakat menjadi bagian penting untuk mendorong Kapuas bergerak lebih maju.

Ia mengatakan bagi DPRD Kapuas pembangunan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran masing-masing untuk menjaga sekaligus mengisi kemerdekaan.

“Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata sementara pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas Arhensa Mullah Muhammad menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah 106 pejaba lingkungan Pemkab Kapuas di Aula Tentang Menteng Kantor Bupati Kapuas Selasa (18/8/2026) sore.

Ia menyampaikan selamat kepada para pejabat yang dilantik oleh Bupati Kapuas HM Wiyatno.

“Selamat dan apresiasi. Jabatan adalah amanah laksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno mengatakan jabatan bukan sekadar posisi dalam organisasi tapi juga merupakan amanah sekaligus bagian dari dinamika birokrasi untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia meminta para pejabat manajerial menjadi motor penggerak birokrasi. Mereka dituntut berpikir strategis bekerja efektif dan memangkas alur pelayanan yang berbelit-belit.

Bupati melanjutkan beberapa agenda yang menjadi perhatian antara lain penurunan angka stunting peningkatan cakupan imunisasi serta penguatan tindakan preventif di tengah masyarakat. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Anggota DPRD Kapuas Algrin Gasan dari Fraksi Partai Golkar menghadiri rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar Pemkab Kapuas di Aula Tingang Menteng Kantor Bupati Kapuas Senin (17/8/2026) malam.

Malam resepsi kenegaraan menjadi penutup setelah upacara pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih.

Anggota DPRD Kapuas Algrin Gasan mengatakan seluruh rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung tertib lancar dan khidmat.

“Seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik tertib dan khidmat,” katanya.

Algrin juga menyampaikan apresiasi kepada panitia jajaran pelatih serta anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera.

Menurutnya para anggota Paskibraka telah menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab selama menjalankan tugas.

Ia melanjutkan penghargaan layak diberikan kepada mereka yang telah menjadi bagian penting dari peringatan kemerdekaan di Kapuas.

“Terima kasih dan rasa bangga saya sampaikan kepada anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas mulia ini,” ujarnya.

Ia mengatakan malam resepsi bukan sekadar penutup seremoni kemerdekaan. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi sekaligus merawat kebersamaan setelah seluruh rangkaian upacara selesai. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI rangkaian HUT ke 81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.

Rapat Paripurna berlangsung
di ruang rapat paripurna DPRD Jumat (14/8/2026) dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto pihak eksekutif forkopimda anggota DPRD Kapuas serta undangan lainnya.

Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto mengatakan DPRD Kapuas pada hari ini menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI.

“Pidato kenegaraan Presiden RI rangkaian HUT ke 81 Kemerdekaan RI Tahun 2026,” katanya.

Sementara itu Wabup Kapuas Dodo mengatakan melalui momentum Rapat Paripurna Istimewa ini Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama DPRD akan terus memperkuat sinergi dalam menjalankan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan visi Kapuas Bersinar.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyimak arah kebijakan pembangunan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjalankan amanat pembangunan,” ujarnya. (Ujang/SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Anggota DPRD Kapuas Wahyyono menyampaikan apresiasi dan dukungan terkait kebijakan Pemkab Kapuas menegerikan sejumlah taman kanak-kanak di desa.

“Apresiasi untuk Pemkab Kapuas untuk program tersebut dalam rangka meningkatkan akses pendidikan terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah pelosok,” katanya Kamis (13/8/2026).

Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Lebih lanjut ia mengatakan pendidikan tidak boleh berhenti di kawasan perkotaan tetapi
juga sampai tingkat desa sejak usia dini.

Oleh karena itu menurutnya sebagai anggota DPRD Kapuas sangat mendukung upaya Dinas Pendidikan Kapuas untuk menegerikan taman kanak-kanak di wilayah pedesaan.

“Memperkuat pendidikan sejak usia dini berarti menanam fondasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk jangka panjang,” ujarnya. (Ujang/SB)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati/menyutujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kalsel menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Isi kesepakatan yang disertai sejumlah rekomendasi atau saran itu disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Jumat (10/07/2026) di ruang rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD setempat di Banjarmasin.

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Wagub Hasnuryadi menyampaikan apresiasi disertai ucapan terima kasih atas kerja keras badan anggaran (Banggar) DPRD yang memproses Raperda ini tahap demi tahap pembahasan hingga rampung.

Pihaknya ujar Wagub, akan memperhatikan dan sesegeranya melaksanakan segala rekomendasi yang disampaikan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI setelah diberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke 13.

“Seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, ” ucap Wagub Hasnuryadi di hadapan anggota rapat.

Berkenaan dengan itu lanjutnya, Pemprov kami memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Banua Kalimantan Selatan tercinta.

“Seluruh tahapan dan proses ini adalah komitmen kami dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas amanah anggaran yang dipercayakan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ” tegasnya.

Dalam forum yang sama juga dilakukan menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027.

Agenda ini adalah pembuka siklus penyusunan APBD 2027 yang berpedoman pada RKPD tahun 2027 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dijelaskan, bahwa tema pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2027 adalah penguatan sumber daya manusia dan investasi di sektor unggulan perekonomian dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas.

Arah pembangunan daerah itu difokuskan pada pendidikan, kesehatan, sarana, prasarana, UMKM, ketenagakerjaan, investasi, dan hilirisasi industri, pertanian, pariwisata, serta pengelolaan lingkungan hidup untuk ketahanan bencana sekaligus memantapkan posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang IKN dan gerbang logistik Kalimantan.

Oleh sebab itu belanja daerah diarahkan pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan kegiatan yang berorientasi produktif guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rapat diawali dengan penyampaian hasil pembahasan Banggar DPRD Kalsel oleh Ketua Banggar, Kartoyo.
Disampaikan apresiasi Banggar DPRD atas pencapaian Pemerintah Provinsi Kalsel meraih WTP ke 13 kali berturut-turut.

Namun diharapkan capaian ini dimaknai sebagai dorongan untuk terus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengendalian intern, mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta memperkuat budaya akuntabilitas pada seluruh perangkat daerah.

Dengan demikian kualitas pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari aspek administratif tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Mengacu dari penjelasan gubernur yang disampaikan pada tanggal 17 Juni 2026, Banggar DPRD tidak hanya mencermati kesesuaian antara laporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap substansi pelaksanaan APBD guna memperoleh keyakinan bahwa setiap kebijakan fiskal yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, hasil pembahasan Banggar selanjutnya disusun berdasarkan komponen utama APBD yaitu pendapatan belanja dan pembiayaan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Banggar berpendapat bahwa optimalisasi penyerapan anggaran bukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan presentasi realisasi belanja tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap program kegiatan yang telah direncanakan benar-benar terlaksana secara efektif, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Banggar juga berpandangan, pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari mekanisme, cek and balance dari DPRD kepada pemerintah daerah.
Oleh karena itu seluruh Informasi yang disampaikan pemerintah daerah perlu dikaji secara kritis, objektif, dan konstruktif, guna memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Banggar DPRD berkesimpulan, secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan kinerja yang cukup baik ditandai dengan capaian pendapatan yang melampaui target, kondisi keuangan daerah yang relatif sehat, serta keberhasilan mempertahankan opini WTP.

Namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian bersama khususnya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan efektivitas, melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK RI, serta peningkatan orientasi pembangunan yang berbasis pada hasil atau outcome dan manfaatnya bagi masyarakat.

Hal-hal tersebut menjadi perhatian badan anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin berkualitas akuntabel berpretasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan

Dalam kesimpulan akhir, diputuskan bahwa Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 layak memperoleh persetujuan bersama dengan catatan agar Pemprov Kalsel menindaklanjuti seluruh rekokmendasi yang disampaikan DPRD demi perbaikannya keuangan daerah tahun berikutnya.

Semua rekomendasi diharapkan menjadi perhatian Pemprov Kalsel dalam penyelanggaraan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Rapat paripurna ini dihadiri forkopimda, asisten, staf ahli dan tenaga ahli gubernur, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, pimpinan perbankan/BUMD/Perusda, dan mahasiswa. [adv/adpim]

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripura ke-5 Masa Persidangan II dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi pendukung dewan tentang Raperda Pertanggungjawan APBD TA 2025, Senin (6/7/2026).

Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah dihadiri Bupati Kapuas HM Wiyatno Wabup Dodo Forkopimda unsur pimpinan dewan dan anggota dewan
OPD serta undangan lainnya.

Secara umum fraksi-fraksi menyatakan menerima dan menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah namun sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas atas kerja sama sinergi serta pembahasan yang telah dilakukan secara intensif.

“Sehingga Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memperoleh persetujuan bersama,” katanya.

Pada acara tersebut dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Kapuas dan pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui persetujuan bersama ini Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap sinergi yang telah terjalin dengan DPRD dapat terus diperkuat guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif efisien serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas. (Ujg/SB)