Parlemen
Anggota DPRD Sergai Masa Jabatan 2024-2029 Resmi Dilantik dalam Rapat Paripurna
SEI RAMPAH, SuaraBorneo.com – Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Parlindungan Pane, SH, M.Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Sei Rampah, Senin (28/10/2024).
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Pjs. Bupati Sergai Parlindungan Pane, SH, M.Si, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para anggota DPRD yang baru dilantik. Tito mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan Pemilu yang berlangsung tertib, damai, dan demokratis, serta berterima kasih kepada semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi ini.
“Rangkaian Pemilu 2024 ini adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, dengan telah sukses menggelar pemilu ke-13 secara tertib,” ujar Tito dalam sambutannya.
Mendagri juga menekankan dua aspek utama yang harus diperhatikan oleh anggota DPRD yang baru dilantik. Pertama, kedudukan DPRD sebagai bagian integral pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, meskipun anggota DPRD berasal dari partai politik, mereka diharapkan mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Menteri Tito Karnavian menggarisbawahi tiga fungsi utama DPRD yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Perda yang dihasilkan DPRD, menurut Tito, harus mampu merefleksikan aspirasi rakyat dan memecahkan masalah tanpa menambah beban masyarakat. Di sisi lain, fungsi anggaran hendaknya mengedepankan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau pribadi.
Dalam fungsi pengawasan, Tito mengingatkan bahwa anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak tersebut, lanjut Tito, bertujuan menciptakan mekanisme checks and balances dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Selain itu, Tito mengajak anggota DPRD dan kepala daerah untuk menjaga sinergi dalam menyongsong agenda Pilkada Serentak 2024. Ia berharap peran DPRD dalam pengawasan Pilkada dapat dimaksimalkan, termasuk dukungan kebijakan, sarana, prasarana, dan personil pengawasan.
“Pilkada Serentak 2024 bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk DPRD di tingkat daerah,” tegas Tito.
Di akhir sambutan, Tito mengingatkan anggota DPRD baru untuk terus meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan yang relevan dengan tugas-tugas legislatif, agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan berkelanjutan.
Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 ini diikuti oleh 45 anggota DPRD Kabupaten Sergai dari 10 partai politik. Bertindak memimpin acara pelantikan yaitu Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, Muhammad Sacral Ritonga, SH, MH. Terpilih pula sebagai Pjs. Ketua DPRD Kabupaten Sergai Togar Situmorang dari partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Hadir dalam kegiatan ini para Pimpinan dan Anggota DPRD masa jabatan 2019-2024, unsur Forkopimda, Mantan Bupati Sergai H.T. Erry Nuradi M.Si, Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, Calon Bupati Sergai periode 2024-2029 H. Darma Wijaya, Calon wakil Bupati Sergai periode 2024-2029 Adlin Tambunan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para media massa. (Media Center Sergai).
Bagikan ke
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pembahasan tindak lanjut LHP BPK RI tidak dihadiri pihak eksekutif dalam hal ini Sekda dan Kadis PUPR Kapuas.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Kapuas Algrin Gasan kepada wartawan Kamis (15/1/2026).
Menurutnya sesuai jadwal Banmus DPRD Kapuas bahwa Pansus DPRD Kapuas melaksanakan pembahasan tindak lanjut LHP BPK RI dg Sekda dan Kadis PUPR tanggal 8 – 10 Januari 2026.
“Sangat disayangkan tidak di hadiri oleh Sekda dan Kadis PU termasuk beberapa Kadis yang di Undang sesuai jadwal Banmus,” tandasnya.
Legislator Partai Golkar ini mengatakan terkait itu Pansus ingin mendalami dan cros cek tindak lanjut LHP BPK RI terkait belanja jalan jaringan dan Irigasi pada PUPR.
Disamping itu juga jelasnya mendalami dan cross cek sejauh mana tindak lanjut LHP BPK RI sektor belanja gedung dan bangunan di Sekretariat Daerah Kapuas.
Ia melanjutkan pembahasan ini sangat strategis dan penting sebagai bahan yang dilaporkan dan direkomendasikan pada saat Rapat Paripurna DPRD Kapuas.
Mengingat ketentuan Undang-undang bahwa DPRD menindak lanjuti LHP BPK sesuai kewenangannya dan LHP BPK RI ini harus di tindak lanjuti selama 60 hari.
“Oleh karena itu Pansus DPRD Kapuas berharap pihak Sekda dan Kadis PUPR Kapuas wajib koperatif dan aktif dalam konteks penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK RI itu,” ujarnya. (Ujg/SB)
Bagikan ke
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melaksanakan Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna pada Selasa (6/1/2026).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto dihadiri Forkopimda Wabup Kapuas Dodo OPD serta undangan lainnya.
Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto menyampaikan agenda rapat paripurna meliputi penyampaian hasil reses perorangan anggota DPRD sesuai daerah pemilihan masing-masing.
Pengumuman susunan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI penyampaian laporan kegiatan DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025.
“Kemudian penetapan perubahan dan pengesahan susunan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kapuas,” ujarnya.
Berinto melanjutkan terlaksananya diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang responsif transparan serta berorientasi kepada masyarakat.
Wabup Kapuas Dodo menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD pelaksanaan Rapat Paripurna. (Ujg/SB)
Bagikan ke
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke 9 Masa Persidangan III bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kapuas, Senin (24/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah didampingi Wakil Ketua I Yohanes Wakil Ketua II Berinto.
Agenda Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan RAPBD TA 2026 Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD 2026 serta Penetapan dan Penandatanganan Kesepakatan RAPBD TA 2026 antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
Dalam laporannya Wakil Ketua I Berita menyampaikan pembahasan RAPBD TA 2026 telah melalui proses mendalam dan komprehensif bersama perangkat daerah.
Bupati Kapuas HM Wiyatno memberikan apresiasi kepada DPRD Kapuas khususnya Banggar yang dinilai telah bekerja maksimal dalam memfinalisasi pembahasan RAPBD TA 2026.
Adapun APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut Pendapatan Daerah ditargetkan Rp2,024 triliun lebih.
Belanja Daerah dialokasikan Rp2,574 triliun lebih. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp550 miliar.
Kemudian pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2,6 miliar. Sehingga pembiayaan netto RAPBD TA 2026 tercatat Rp557,4 miliar. (Ujg/SB)
Bagikan ke
BANDUNG, SuaraBorneo.com – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Bank BJB untuk mendalami Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi kepada Bank Kalsel, belum lama tadi.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Pansus III, H. M. Rosehan NB ini bertujuan memperkuat substansi regulasi, terutama terkait tata kelola, strategi permodalan, dan pengembangan bank daerah. Rombongan Pansus III diterima langsung oleh jajaran manajemen Bank BJB.
Rosehan menegaskan pentingnya pendalaman materi agar Raperda disusun secara akurat dan berbasis data.
“Penjelasan yang kami peroleh sangat membantu memperkuat arah kebijakan agar Bank Kalsel semakin stabil dan berdaya saing,” ujarnya.
Manajemen Bank BJB mengapresiasi kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan bank daerah yang sehat dan modern.
“Semoga diskusi ini memberi gambaran bermanfaat dalam penyusunan regulasi penyertaan modal, khususnya untuk memperkuat peran Bank Kalsel sebagai motor ekonomi daerah,” ujar perwakilan manajemen Bank BJB. [adv/ad]
Bagikan keKalteng
Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera DPRD Kapuas Berikan Catatan Terhadap Nota Keuangan RAPBD TA 2026
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera memberikan catatan terhadap Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Kapuas TA 2026.
Hal ini disampaikan juru bicara Sutarno dalam penyampaian pemandangan umum pada Rapat Paripurna Dewan ke-6 Masa Persidangan III Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Selasa (4/11/2025).
“Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera menyampaikan apresiasi Nota Keuangan RAPBD TA 2026 meski terdapat catatan,” katanya.
Ia mengatakan catatan tersebut seperti peningkatan PAD terkait langkah strategi daerah mengingat masih tergantung TKD pemerintah pusat.
Ia menekankan pula pentingnya alokasi yang fokus prinsip terintegrasi transparansi akuntabilitas partisipatif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Proyeksi tersebut lanjut Sutarno terkait pembangunan infrastruktur sektor pendidikan kesehatan pengentasan kemiskinan penurunan stunting pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta alokasi anggaran untuk UMKM.
“Oleh karena itu kami siap bekerja keras tahapan pembahasan selanjutnya. Nota Keuangan RAPBD 2026 memerlukan pendalaman dan pembahasan lebih lanjut secara intensif dan konstruktif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Menanggapi itu Wakil Bupati Kapuas Dodo mengatakan catatan fraksi menjadi dasar perbaikan penguatan celah fiskal terutama dari sektor PAD.
Wabup mengatakan penyusunan APBD 2026 berorientasi kinerja dengan penganggaran yang terukur.
“Dalam hal ini tetap mengedepankan transparansi akuntabilitas efisiensi efektivitas dan ketentuan berlaku demi pembangunan produktif yang berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Ujg/SB)
Bagikan ke
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com -DPRD Kapuas melaksanakan rapat paripurna ke-6 masa persidangan III Tahun sidang 2025. Acara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (4/11/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah didampingi Wakil Ketua I
Yohanes Wakil Ketua II Berinto dihadiri Wabup Kapuas Dodo Forkopimda para anggota dewan OPD serta undangan lainnya.
Agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026.
Adapun fraksi yang menyampaikan pemandangan umum Fraksi Golkar oleh H Abdullah Fraksi PDI Perjuangan Franco B Dehen Fraksi Nasdem I Nyoman Salop.
Fraksi Gerindra Yunaningsih Fraksi PAN H Saferaniansyah Fraksi PKB Suprianto dan Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera Sutarno.
Ketua DPRD Kapuas Ardiansah mengatakan pokok pikiran dan materi tersebut akan diuji dan dibahas secara mendalam dalam pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Fraksi pendukung dewan berkesimpulan dapat menerima nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan jadwal yang sudah ditentukan,” katanya. (Ujg/SB)
Bagikan keKalteng
Wabup Hadiri Rapat Paripurna Dewan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan RAPBD TA 2026
KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas ke-6 masa persidangan III Tahun sidang 2025.
Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kapuas, Selasa (4/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah didampingi Wakil Ketua I Yohanes Wakil Ketua II Berinto dihadiri Forkopimda para anggota dewan OPD serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Kapuas Ardiansah menyampaikan masing-masing fraksi di DPRD Kapuas menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Kapuas.
Pokok pikiran dan materi tersebut akan diuji dan dibahas secara mendalam dalam pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Fraksi pendukung dewan berkesimpulan dapat menerima nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan jadwal yang sudah ditentukan,” kata Ketua DPRD Kapuas Ardiansah.
Adapun fraksi yang menyampaikan pemandangan umum diantaranya Fraksi Golkar oleh H Abdullah Fraksi PDI Perjuangan Franco B Dehen Fraksi Nasdem I Nyoman Salop.
Fraksi Gerindra Yunaningsih Fraksi PAN H Saferaniansyah Fraksi PKB Suprianto dan Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera Sutarno. (Ujg/SB)
Bagikan ke
Pemkab Kapuas Rakor Bersama PT Taspen Untuk Kesejahteraan P3K Penuh Waktu
Pembahasan Tindak Lanjut LHP BPK RI tak Dihadiri Pihak Eksekutif
Pembangunan 3 Juta Rumah Bagi MBR Harus Tepat Sasaran
Acara Apel Digelar di Islamic Center Bitul Izzah
Dibuka Jokowi dan Iriana, Acil Odah Turut Hadiri Hari Anak Nasional di Papua
Kalsel Raih Penghargaan Komunitas Informasi Masyarakat Terinovatif 2024
-
Kaltara2 tahun agoAcara Apel Digelar di Islamic Center Bitul Izzah
-
Kalsel1 tahun agoDibuka Jokowi dan Iriana, Acil Odah Turut Hadiri Hari Anak Nasional di Papua
-
Kalsel1 tahun agoKalsel Raih Penghargaan Komunitas Informasi Masyarakat Terinovatif 2024
-
Kalbar1 tahun agoReses Ke Melawi, Yessy Lakukan Pelatihan Bagi Masyarakat Peduli Api
-
Balikpapan1 tahun agoMulai 1 September 2024, Pertamina Patra Niaga Turunkan Harga Pertamax Series dan Dex Series
-
Jakarta1 tahun agoBMKG: Waspada Potensi Hujan Deras Angin Kencang dan Petir
-
Banjarmasin1 tahun agoJelang Nataru, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Lakukan Sidak SPBU di Wilayah Kalsel