BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyerahkan satu ekor sapi jenis Limosin Super kepada panitia pelaksana Haul ke-6 almarhum Guru Zuhdiannor (Guru Zuhdi).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Kalsel dan diterima langsung oleh Ketua Majelis Tabarruk (Majta) Banjarmasin, Nidauddin, di kawasan Kubah Makam Guru Zuhdi, Jalan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Sabtu (7/2/2026) pagi.

Kapolda Kalsel menyampaikan penyerahan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri dalam menyukseskan pelaksanaan haul tersebut.

“Kami dari Polda Kalsel bersama Polresta Banjarmasin menyerahkan sapi untuk mendukung kegiatan Haul Guru Zuhdi yang ke-6 pada 14 Februari nanti,” ujar Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan kepada wartawan.

Selain menyerahkan sapi, Polda Kalsel juga memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan haul, baik dari sisi lalu lintas maupun pengamanan kegiatan.

Kapolda mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan kendaraan dapur lapangan dan water treatment untuk melayani kebutuhan jamaah.

“Kendaraan ini kami siapkan untuk membantu jamaah, khususnya dalam penyediaan makan dan minum selama kegiatan berlangsung,” jelasnya.

Tak hanya itu, Polda Kalsel juga menurunkan tim kesehatan lapangan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) guna memberikan pelayanan medis kepada jamaah.

“Jika ada jamaah yang membutuhkan obat-obatan atau pelayanan kesehatan, silakan mendatangi petugas kami yang berjaga di sekitar lokasi haul,” tambahnya.

Kapolda Kalsel memperkirakan jumlah jamaah yang akan menghadiri haul tersebut mencapai lebih dari satu juta orang. Oleh karena itu, pihaknya akan melibatkan ratusan personel pengamanan gabungan.

“Nantinya akan kami libatkan sekitar 450 hingga 500 personel gabungan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib,” katanya.

Lebih lanjut, Ia juga mengimbau kepada seluruh jamaah agar menjaga ketertiban serta mengikuti arahan dari panitia dan petugas yang ada di lapangan.

“Jika membutuhkan informasi, silakan mendatangi petugas, baik relawan maupun personel kepolisian,” jelas Kapolda Kalsel.

Selain Kapolda Kalsel, pihak panitia pelaksana juga menerima satu ekor sapi dari Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun Kurniadi. [ad/rls]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kemudahan membayar tagihan PDAM kini semakin luas. Selain melalui loket resmi, minimarket, dan ATM, masyarakat kini dapat melakukan transaksi secara daring melalui layanan mobile banking.

Bank Kalsel turut menghadirkan fasilitas tersebut untuk memudahkan nasabahnya.

Melalui aplikasi AKSEL by Bank Kalsel, nasabah tidak perlu lagi khawatir terlambat membayar tagihan akibat kendala jarak maupun waktu.

“Saatnya bayar tagihan PDAM tepat waktu tanpa takut aliran air terputus! Dapatkan keuntungan transaksi hanya dengan satu aplikasi. Unduh dan aktivasi AKSEL by Bank Kalsel sekarang,” tulis manajemen Bank Kalsel melalui unggahan di akun Instagram resminya, Rabu (4/2/2026).

Bagi nasabah yang ingin memanfaatkan fitur ini, berikut adalah panduan langkah demi langkah membayar tagihan PDAM melalui aplikasi AKSEL:

– Buka Aplikasi: Masuk ke aplikasi AKSEL by Bank Kalsel pada perangkat ponsel Anda.
– Pilih Menu: Pilih menu pembayaran, lalu klik opsi penyedia jasa PDAM.
– Input Data: Masukkan Nomor Pelanggan dengan benar.
– Verifikasi: Periksa kembali data yang muncul. Pastikan informasi tagihan sudah sesuai dengan identitas pelanggan.
– Otorisasi: Masukkan PIN transaksi Anda. Jika pembayaran berhasil, bukti transaksi akan muncul secara otomatis dan dapat disimpan sebagai referensi.

Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pelanggan dalam membayar tagihan sekaligus memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih aman dan efisien. [adv/ad]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi. Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini Jumat, 30 Januari 2026 di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, merupakan wujud Bank Kalsel dalam berkoordinasi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital. Turut berhadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, SE., M.Si; Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair; Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo; Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin; Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor dan seluruh Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Kota se’Kalsel.

Dalam sambutannya, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menyampaikan bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Dalam hal ini, peran Bank Kalsel dinilai sangat strategis dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.

“FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Melalui forum ini, kami mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan Bank Kalsel dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Edy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah. Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sehingga, Sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucap Miftahul.

Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.

“Bank Kalsel melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi AKSELerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.

Selain itu, Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session yang menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Yaumil serta Perwakilan dari Divisi Komersial & Korporat Bank Kalsel, Fajri. dengan Rini Muliana sebagai moderator. Diskusi ini, membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.

Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Ķetua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) membidangi Ekonomi dan Keuangan, HM Yani Helmi, menyatakan sangat mendukung perkembangan Bank Kalsel sebagai Bank Devisa.

“Sejak dua tahun lalu saya sudah mendukung Bank Kalsel juga menjadi bank devisa,” ujar Yani Helmi, usai rapat bersama badan pendapatan se-Kalsel di Banjarmasin, Rabu (28/1).

Dengan begitu lanjutnya, cakupan bisnis bank daerah ini bisa menjadi lebih luas, tak hanya sebatas bank umum semata.

Berdasarkan informasi, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) sudah memberikan izin sebagai Bank devisa, dan tinggal merampungkan persiapan infrastruktur untuk implementasi kinerjanya. ” pekan depan kami komisi II merencanakan mengundang bank Kalsel untuk dengar pendapat,” terang politisi yang di sapa paman Yani ini.

Sebelumnya, OJK Kalimantan Selatan sudah memberikan izin operasional sebagai Bank devisa. Bahkan menurut Kepala OJK potensi perdagangannya cukup besar yaitu mencapai kisaran Rp 400 triliun.

Adapun perbedaan utama bank umum dan bank devisa terletak pada izin operasional valuta asing.

Bank Devisa adalah bank umum yang mendapat izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi mata uang asing dan perdagangan internasional.

Sebaliknya, Bank Umum biasa (non-devisa) umumnya hanya beroperasi dalam mata uang Rupiah dan terbatas pada transaksi dalam negeri. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Indonesia pada Rabu (28/1) meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025. LPI 2025 mengangkat tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Laporan ini mengulas evaluasi dan prospek ekonomi global dan domestik, serta pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada 2025 dan arah bauran kebijakan pada 2026.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan 3 hal penting, yaitu Optimisme, Komitmen, dan Sinergi. Optimisme perlu terus dibangun dan diperkuat sehingga dapat memperkuat prospek perekonomian. Pertumbuhan ekonomi 2025 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 4,7-5,5%, dan akan meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026 dan terus naik menjadi 5,1-5,9% pada 2027. Stabilitas harga tetap terjaga dengan inflasi terkendali pada kisaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027.

Komitmen perlu diperkuat untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan ekonomi nasional. Bank Indonesia berkomitmen terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Sementara itu, sinergi juga perlu terus diperkuat untuk 5 area penting; i) memperkuat stabilitas perekonomian, ii) mendorong sektor riil melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan industrialisasi; iii) memperkuat ekonomi kerakyatan; iv) meningkatkan pembiayaan perekonomian; dan v) mengakselerasi digitalisasi.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap waspada terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian serta dampak rambatannya ke perekonomian domestik.

Sejalan dengan pesan utama LPI 2025, penguatan transformasi ekonomi daerah menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan nasional yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi struktural yang berbasis produktivitas dan peningkatan nilai tambah.

Menurut Fadjar, perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keunggulan komparatif pada sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan (29,47%) dan pertanian (11,55%). Keunggulan tersebut perlu ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif melalui penguatan hilirisasi. Di sisi lain, kontribusi industri pengolahan yang sebesar 10,9% mencerminkan masih terbukanya ruang penguatan struktur ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga dunia pada 2023, dengan Kalimantan sebagai wilayah dengan cadangan dan sumber daya terbesar yang mencapai 62,73% dari total nasional, termasuk Kalimantan Selatan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa umur cadangan batu bara di Kalimantan mencapai sekitar 90 tahun, sehingga berpotensi menopang pengembangan hilirisasi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan hal tersebut, hilirisasi batubara menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah. Melalui hilirisasi, batubara tidak hanya dimanfaatkan sebagai komoditas primer, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi yang mampu memperkuat struktur industri dan meningkatkan kontribusi sektor pengolahan. Dalam konteks ini, Pemerintah pada awal tahun 2026 berencana melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) di tiga lokasi di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Selatan. Rencana ini menjadi momentum penting yang implementasinya memerlukan dukungan aktif Pemerintah Daerah, khususnya dalam mengoptimalkan dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 8,1%, diperlukan strategi baru agar investasi tumbuh lebih efisien dan produktif, melampaui tren jangka panjang. Saat ini, struktur investasi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh sektor-sektor dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang relatif tinggi, yaitu rasio yang menggambarkan besarnya tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output ekonomi, dengan nilai tambah yang masih terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pergeseran orientasi investasi menuju peningkatan kualitas dan nilai tambah, yang salah satunya ditempuh melalui penguatan hilirisasi industri. Hilirisasi mendorong pengolahan lanjutan sumber daya alam, memperpanjang rantai nilai di dalam daerah, serta meningkatkan keterkaitan antarsektor, sehingga mampu menurunkan ICOR, meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi, serta memperkuat basis industri pengolahan. Sejalan dengan itu, peningkatan kualitas investasi dan penguatan Total Factor Productivity (TFP) menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya tarik investasi daerah.

Fadjar juga menekankan pentingnya reformasi struktural melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, dan kebijakan sebagai prasyarat peningkatan produktivitas per kapita dan efektivitas investasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci transformasi ekonomi Kalimantan Selatan. Selain itu, penguatan aglomerasi ekonomi melalui pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti KEK Setangga dan KI SIIP, serta pengembangan infrastruktur pertanian melalui program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Pertanian (OPLA), diarahkan untuk memperkuat produktivitas sektoral.

LPI 2025 merupakan bentuk transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini diharapkan menjadi referensi utama yang kredibel dan berkualitas mengenai perkembangan dan prospek perekonomian Indonesia, sinergi bauran kebijakan nasional, serta arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

Selengkapnya LPI 2025 dapat diunduh dalam format digital melalui https://www.bi.go.id/id/LPI/default.aspx.

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, S.Sos., MM, secara resmi melakukan Kick-Off Festival ANTASARI 2026 sebagai wujud komitmen Bank Indonesia dalam memperluas akseptasi pembayaran digital serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan instansi vertikal, Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta mitra strategis terkait.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi sekaligus mendorong efisiensi ekonomi. Sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus memperkuat sistem pembayaran yang terintegrasi, interoperable, dan saling terhubung untuk menjawab dinamika ekonomi yang semakin cepat.
Di Kalimantan Selatan, komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, PJP, dan mitra strategis dalam mendorong perluasan akseptasi QRIS. Sinergi ini menjadi kunci percepatan ekonomi digital yang inklusif, merata, dan berdampak nyata bagi masyarakat Banua.

Capaian digitalisasi daerah menunjukkan hasil yang solid. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah berada pada kategori Pemda Digital. Prestasi ini diperkuat dengan raihan Kabupaten Tanah Laut sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Kalimantan pada Championship TP2DD 2025.

Dari sisi transaksi ritel, hingga November 2025 tercatat sekitar 524 ribu merchant QRIS dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 790 ribu orang. Sepanjang Januari–November 2025, volume transaksi QRIS di Kalimantan Selatan menembus sekitar 59 juta transaksi, mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran non-tunai.

Festival ANTASARI 2026 yang merupakan penyelenggaraan ke-6 sejak tahun 2021 akan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026. Festival ini dirancang sebagai satu rangkaian kegiatan yang utuh dan berkesinambungan, bukan kegiatan yang berdiri sendiri, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara konsisten sepanjang tahun. Rangkaian kegiatannya mencakup kompetisi bagi PJP dan TP2DD, Banua QRIStival yang memadukan edukasi, promosi, dan hiburan, QRIS Jelajah Indonesia, serta Pekan QRIS Nasional yang diselenggarakan bertepatan dengan HUT RI.
Seluruh rangkaian Festival ANTASARI 2026 akan ditutup pada akhir tahun dengan pemberian apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas proses, kolaborasi, dan kontribusi seluruh pihak dalam mendorong transformasi perekonomian Kalimantan Selatan yang semakin berdaya tahan, berdaya saing, dan semakin digital.

Bank Indonesia menegaskan bahwa akselerasi pembayaran digital akan terus berjalan beriringan dengan penguatan sistem pembayaran tunai. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang Rupiah yang cukup, layak edar, dan tepat waktu melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 yang dilaksanakan pada Februari 2026.
Melalui Festival ANTASARI 2026, Bank Indonesia mendorong sinergi berkelanjutan untuk memperkuat literasi digital, inklusi keuangan, serta daya saing ekonomi Kalimantan Selatan. Festival ini diharapkan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi digital Banua yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. [ad/rls-bi]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera. Kali ini, bantuan modal usaha dan perbaikan sarana dagang diberikan kepada dua pelaku usaha mikro di Banjarmasin, yakni Rahmat Syaifullah dan Ibu Maulidayah.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan produktivitas usaha yang mereka jalankan di tengah keterbatasan modal.

Rahmat Syaifullah (47), seorang pedagang nasi campur dan gorengan yang biasa mangkal di Jl. Pramuka, tepatnya di depan Komp. Manunggal Raya, menjadi salah satu penerima manfaat. Meskipun dibantu sang istri, Ibu Emelda Rusinah, yang bekerja sebagai guru ngaji, pendapatan mereka seringkali habis untuk menutupi biaya operasional yang tinggi.

Kisah serupa datang dari Ibu Maulidayah (28). Sebagai ibu rumah tangga, ia tak tinggal diam melihat suaminya, Bapak Rahmat Hidayat, yang bekerja keras sebagai buruh kayu dengan penghasilan terbatas. Di depan rumahnya, Ibu Maulidayah berjualan pentol dan es guna menambah pemasukan.

Meski usaha ini menjadi tumpuan untuk membeli kebutuhan pokok dan susu anak, ia kerap terkendala modal untuk memperbarui peralatan. Gerobak yang ia gunakan saat ini sudah mulai rusak dimakan usia, sehingga menghambat efisiensi usahanya.

Melihat kondisi tersebut, Bank Kalsel melalui UPZ Bank Kalsel hadir untuk memberikan stimulan berupa modal usaha dan biaya perbaikan gerobak. Staf UPZ Bank Kalsel menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dikelola untuk kepentingan umat, khususnya bagi mereka yang masuk dalam kategori mustahiq (penerima manfaat) produktif.

“Kami berharap bantuan ini tidak hanya menjadi penutup lubang kebutuhan sesaat, tetapi menjadi mesin penggerak agar usaha Bapak Rahmat dan Ibu Maulidayah bisa lebih berkembang, sehingga kedepannya tingkat ekonomi keluarga mereka dapat meningkat,” ujar Staf UPZ Bank Kalsel, M. Rizaldy Mustary Haq dalam kunjungannya, Senin (19/1/2026).

Dengan bantuan ini, kini Bapak Rahmat dan Ibu Maulidayah dapat segera memperbaiki gerobak mereka yang lapuk dan melengkapi peralatan usaha yang lebih layak untuk mencari rezeki.

Bagi Donatur dan Sahabat Bank Kalsel yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel.

Rekening Zakat, Infak dan Sedekah :
Bank Kalsel Syariah :
6500844928 (Zakat)
6500846214 (Infak dan sedekah)
A.n Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel

Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center UPZ Bank Kalsel: 0811505153

#UPZBankKalsel #bankkalsel #bankkalselsyariah #Baznas #BaznasKalsel