BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Bazaar Murah di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (16/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah.

Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi lintas instansi, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, PT Bangun Banua, serta berbagai mitra lainnya. Sinergi ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa kegiatan bazaar murah merupakan langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat, khususnya saat permintaan bahan pokok meningkat menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah juga mengimbau produsen dan pedagang untuk mematuhi harga acuan yang telah ditetapkan, serta mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara bergiliran oleh perangkat daerah, khususnya pada momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai komoditas pangan dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Beberapa di antaranya seperti telur itik yang dijual sekitar Rp15 ribu per kilogram dari harga normal sekitar Rp30 ribu, serta ikan patin yang dijual sekitar Rp10 ribu per kilogram dari harga pasar yang dapat mencapai Rp30–40 ribu.

Partisipasi aktif juga ditunjukkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menyediakan ikan segar dan produk olahan hasil perikanan dari pelaku UMKM lokal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa penyediaan ikan patin murah serta produk olahan UMKM merupakan upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan sumber protein dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

Selain penjualan bahan pangan murah, kegiatan ini juga menyalurkan paket sembako sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun bantuan tersebut diberikan kepada anak yatim, penyandang tunanetra, pasukan kuning, dan pasukan hijau sebanyak 950 paket, serta kepada masyarakat umum sebanyak 1.000 paket.

Dalam penyaluran paket sembako gratis, sebanyak 500 paket sembako yang disalurkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kepada pasukan kuning dan masyarakat umum dengan cara menjawab pertanyaan seputar kebanksentralan dan inflasi serta melakukan scan QRIS Rp1 sebanyak 5 kali. Selain menyalurkan paket sembako, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadirkan layanan penukaran uang bagi masyarakat di sekitar lokasi GPM sejumlah 200 paket.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya kolaborasi dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok secara terjangkau menjelang Idulfitri. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus diperluas agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. [rls]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H Muhidin memuji semangat dan antusiasme ratusan kepala desa (kades) atau pembakal yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Selatan menggelar Silaturahmi Daerah, pada Sabtu (07/03/2026) di Hotel Grand Maya Kilometer 21 Banjarbaru.

Para kades/pembakal itu bahkan sukarela patungan dana agar bisa melakukan silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dengan Gubernur Kalsel H Muhidin dan Ketua APDESI Pusat, Junaedhi Mulyono serta pejabat lainnya.

“Aku apresiasi luar biasa, tidak ada bantuan apapun, kalau di daerah lain mungkin tidak ada perkumpulan seperti ini. Aku salut, mungkin lain kali akan kita bantu,” ujar Gubernur H Muhidin usai pertemuan.

Atas usulan gubernur juga, panitia silaturahmi daerah APDESI se- Kalsel ini menghadirkan Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, Alex Cosmas Pinem yang menyampaikan penyuluhan seputar hukum dan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa.

“Tadinya aku minta agar dalam pertemuan dihadirkan juga Kepala Kementerian Hukum, supaya kepala desa bisa menanyakan hal-hal yang kurang jelas,” lanjut gubernur.

Disampaikan juga apresiasi Gubernur H Muhidin kepada pemerintah, khusus jajaran Kementerian Hukum yang sudah menyediakan pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh desa/kelurahan se Kalsel.

“Kita dengar masyarakat hampir seribu (kasus) sudah terbantu dengan adanya pos bantuan hukum ini,” ujar Gubernur H Muhidin.

Kemudian, disarankan kepada perguruan tinggi atau universitas yang memiliki program studi hukum, untuk menempatkan mahasiswanya dalam program KKN ke desa desa, memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Hal penting lain yang disampaikan kepada pada kepala desa yang merupakan motor pembangunan daerah, agar melakukan langkah-langkah antisipasi menjelang musim kemarau yakni mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Para kades diharapkan mengingatkan warganya agar tidak membakar lahan, karena tindakan ini bisa diancam kurungan penjara.

Sementara itu, Ketua APDESI Kalsel Akhmad Riqjali Nasution melaporkan bahwa pertemuan ini dihadiri lebih dari 700 orang.

Silaturahmi dimaksudkan untuk merekatkan persaudaraan para kepala desa, dan menjadi wahana saling bertukar pikiran, serta bersinergi untuk menjawab tantangan pengelolaan desa masing-masing.

Pada kesempatan itu, Ketua APDESI Pusat Junaedhi Mulyono juga mengingatkan pentingnya kolaborasi kepala desa dengan pemerintah daerah untuk kelancaran pembangunan program pembangunan.

Turtu hadir dalam kegiatan, anggota DPD RI asal Kalsel, Muhammad Hidayatollah, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PAN, Adrizal, dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel, Suripno Sumas serta pejabat lainnya. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Aula Rapat H. Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Jumat (20/2/2026).

Kedatangan rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Muhammad Yahya Zaini ke Kalsel ini dalam rangka pengawasan terhadap program kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan pembangunan keluarga serta kesehatan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya yang disampaikan Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin., Gubernur Kalsel H. Muhidin menyambut baik kunjungan kerja dalam rangka reses Komisi IX ini ke Kalsel, karena kunker ini akan memperkuat hubungan kerja kelembagaan antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan DPR RI.

“Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kalsel ini menjadi momen yang tepat bagi kita untuk membangun sinergi dan kemitraan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di daerah kami, Kalimantan Selatan. Kita siap menjalin komunikasi dan transparansi dalam hal apapun dengan DPR demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik dan untuk kesejahteraan rakyat,” terang Gubernur H. Muhidin.

Ada beberapa hal yang yang digali oleh Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Selatan kali ini, diantaranya mengenai realisasi program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang dibiayai dari APBD. Selain itu pihaknya juga memetakan permasalahan Masyarakat dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pertemuan hari ini sangat tertib dan produktif, sangat interaktif dari pihak-pihak terkait. Memang ada beberapa temuan yang didapatkan, seperti angka-angka terkait ketenagakerjaan di Kalsel masih rendah. Maka solusinya, perlu ada pendidikan vokasi yang intensif yang diselenggarakan pemerinah pusat melalui UPTP BLK maupun UPTD di daerah,” jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini usai pertemuan.

Selain itu, disampaikan Yahya pertemuan kali ini juga membahas soal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perkembangannya cukup signifikan di Kalimantan Selatan.
“Ada satu kasus di Kalsel yang terjadi penolakan untuk MBG ini, terkait ini kami minta kepada pemerintah daerah melakukan pendekatan dan edukasi agar MBG yang merupakan program prioritas Presiden ini, dapat diterima oleh semua pihak,” harap Yahya yang juga merupakan Ketua Tim Kunker.

Dalam kesempatan kunjungan kerja reses oleh Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Selatan kali ini, juga dilakukan penyerahan Santunan Jaminan Kematian dan Beasiswa, dari BPJS Ketenagakerjaan kepada beberapa penerima yang diakhiri dengan pertukaran cenderamata antara Pempriov Kalsel dengan Komisi IX DPR RI.

Dalam pertemuan ini, selain dihadiri seluruh anggota Komisi IX DPR RI, juga dihadiri pula oleh Kepala SKPD Provinsi Kalsel terkait, instansi vertikal terkait, serta mitra kerja dari Komisi IX seperti Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Tenaga Kerja, BKKBN, BP3MI, Badan POM RI, Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman menyatakan komitmen Pemprov Kalsel mendukung Pos Bantuan Hukum (Posbankum) saat mendampingi Menteri Hukum RI Dr. Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ir. H. Ahmad Riza Patria yang sekaligus meresmikan Gedung Baru Kanwilkum Kalsel yang berlangsung khidmat di Gedung DR. KH. Idham Chalid Banjarbaru, pada Jum’at (30/1/2026) siang.

‎Tampak sejumlah pejabat tinggi hadir yakni Menteri Hukum RI Dr. Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ir. H. Ahmad Riza Patria, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem; Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, serta Walikota/Bupati se-Kalsel.
‎
‎Tari Japin Diyang Persembahan oleh Sanggar Idaman Banjarbaru, sembilan penari itu berpakaian adat khas Banjar yang memukau. Selanjutnya, prosesi penandatangan perjanjian kerjasama dan nota kesepakatan bersama jajaran Forkopimda Kalsel.
‎
‎Lalu, penyerahan penghargaan melalui Walikota/Bupati se-Kalsel terkait Non Litigation Peacemaker, adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Lurah yang memiliki integritas dan prestasi dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya tanpa menempuh jalur hukum formal.
‎
‎Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, membantu penyelesaian konflik, mencegah pelanggaran hukum, dan menciptakan Paralegal Desa/Kelurahan yang berkompeten. Secara nasional, total paralegal per hari ini sejumlah 15.092 orang.
‎
‎Peninjauan galeri binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berlangsung dengan penuh perhatian terhadap pengembangan UMKM lokal.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi, mendampingi Menteri Hukum Supratman bersama Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Patria Riza, dalam meninjau berbagai produk unggulan UMKM. Dalam kesempatan tersebut, rombongan tidak hanya melihat hasil karya pelaku usaha, tetapi juga berdialog langsung dengan para pelaku UMKM, termasuk menanyakan dan memastikan aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan mereka, guna mendorong usaha yang berdaya saing dan taat regulasi.
‎
‎”Provinsi Kalimantan Selatan saat ini dihuni oleh sekitar 4,27 Juta penduduk, yang tersebar di 11 kabupaten dan 2 kota, dengan rentang wilayah pelayanan yang luas dan karakter daerah yang berbeda-beda,” sampai Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman.
‎
‎Lebih dari itu, Wagub Hasnuryadi mengatakan bahwa Kalimantan Selatan memiliki lebih dari 2.015 desa dan kelurahan yang menjadi garda terdepan pelayanan publik. Di tingkat inilah, dia menyebut masyarakat pertama kali berinteraksi dengan negara dalam berbagai urusan kehidupan, termasuk ketika menghadapi persoalan hukum.
‎
‎Wagub Hasnuryadi menambahkan, kondisi ini sekaligus mencerminkan tantangan pemerataan akses pelayanan publik, termasuk layanan hukum, khususnya bagi masyarakat desa, wilayah terpencil, dan kelompok rentan.
‎
‎”Berangkat dari kondisi geografis dan demografis tersebut, saya memandang bahwa penguatan akses terhadap keadilan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Diperlukan kehadiran layanan hukum yang lebih dekat, adaptif, dan menjangkau hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” tutur dia.
‎
‎Dalam konteks itulah, Wagub Hasnuryadi menyebut keberadaan pos bantuan hukum menjadi sangat relevan sebagai pintu awal layanan hukum bagi masyarakat. Posbankum diharapkan diharapkan mampu memberikan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara mudah dan terjangkau.
‎
‎”Paralegal memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan awal, serta menjembatani masyarakat dengan sistem hukum yang lebih formal,” ungkap Wagub Hasnuryadi.
‎
‎Sebagai kepala daerah, Wagub Hasnuryadi menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung penguatan pos bantuan hukum dan paralegal melalui sinergi yang berkelanjutan dengan pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, aparat penegak hukum, serta perguruan tinggi.
‎
‎Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ir. H. Ahmad Riza Patria menegaskan pentingnya penguatan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai bagian dari upaya menghadirkan akses keadilan hingga ke tingkat desa.
‎
‎Program ini dilaksanakan dengan melibatkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum, para menteri, pemerintah daerah, serta seluruh mitra yang berkomitmen memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa.
‎
‎Ia mengingatkan bahwa sejak tahun 2015, desa telah ditempatkan sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Dalam arahan Presiden Republik Indonesia, desa ditegaskan bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek utama pembangunan.
‎
‎“Seiring dengan semakin besarnya kewenangan desa, maka tanggung jawab dan risiko yang dihadapi pemerintah desa juga meningkat. Karena itu, kepala desa dan perangkat desa membutuhkan dukungan penuh, termasuk dalam menghadapi persoalan hukum di masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, Pos Bantuan Hukum Desa memiliki peran strategis dalam mendampingi, melindungi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa maupun aparatur desa. Sebagai bentuk komitmen nyata, pada 24 Januari 2025, Kementerian Desa dan PDT bersama Kementerian Hukum telah menandatangani nota kesepahaman tentang pembinaan hukum di desa dan daerah tertinggal.
‎
‎Kerja sama tersebut mencakup pembentukan dan penguatan Pos Bantuan Hukum Desa, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pelatihan paralegal desa, serta penguatan peran desa sebagai ruang penyelesaian sengketa secara damai melalui pendekatan non-litigasi.
‎
‎“Seluruh upaya ini bertujuan membangun ekosistem hukum desa yang sehat, di mana persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah, keadilan sosial terjaga, dan ketertiban hukum tetap terpelihara,” kata Ahmad Riza.
‎
‎Pendanaan dan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa didukung oleh tenaga pendamping profesional dari tingkat provinsi hingga desa. Para pendamping bertugas membantu proses pendampingan hukum sekaligus pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum yang diberikan oleh kepala desa dan paralegal.
‎
‎Laporan layanan tersebut menjadi dasar evaluasi agar Pos Bantuan Hukum Desa berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Paralegal desa pun dinilai memiliki peran penting, tidak hanya sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial yang memahami konteks lokal dan budaya setempat.
‎
‎Kehadiran Pos Bantuan Hukum Desa, lanjutnya, mencerminkan kehadiran negara yang dekat, sederhana, dan nyata bagi masyarakat desa. Kementerian Desa dan PDT terus mendorong sinergi antara pembangunan desa dan penguatan aspek hukum, karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud dari desa yang berdaya, tertib, dan produktif.
‎
‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh kepala desa atas dukungan terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa. Diharapkan kebijakan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada negara serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan desa yang maju dan berkeadilan. [adv/ad/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyambut kedatangan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan Sekjen Nico Afinta beserta rombongan yang tiba di VIP Room Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru, Kamis (29/1) sore.

Tampak hadir juga dalam penyambutan tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Adi Santoso, Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Suparjo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rofiqi, hingga Walikota Banjarmasin HM. Yamin juga tampat hadir dalam acara tersebut.

Disambut dengan pengalungan kain sasirangan berwarna biru muda, Supratman Andi tiba sekitar pukul 16.05 WITA dan langsung memasuki ruang translit ditemani beberapa pejabat lainnya.

“Selamat datang di Kalimantan Selatan, Pak Menteri,” ujar Hasnur seraya menjabat tangan orang nomor satu di Kementerian hukum tersebut.

Semuanya tampak mengalir dalam ruangan, lalu tak lama berselang para rombongan melanjutkan menuju kota Banjarmasin untuk melakukan peninjauan Layanan Posbankum di Kantor Kelurahan Telaga Biru.

Untuk diketahui, kedatangan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas tersebut Adalah untuk meresmikan Pos Bantuan Hukum dan Kick Off Pelatihan Paralegal Provinsi Kalimantan Selatan yang akan berlangsung di Auditorium Idham Chalid pada Jumat (30/1/2026)

Setelah acara tersebut, Menteri Hukum juga dijadwalkan akan melakukan peninjauan gedung Kanwil Kementerian Hukum Kalsel yang letaknya tak jauh dari Kantor Gubernur di Banjarbaru. [adv/ad/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk melakukan penguatan menyeluruh pada sistem keamanan siber dan tata kelola penyaluran kredit.

Dalam acara penyerahan LHP yang berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026 di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memberikan arahan tegas kepada manajemen Bank Kalsel. Terkait hasil evaluasi rutin BPK mengenai ketahanan siber, Gubernur menginstruksikan agar dilakukan penguatan di semua sektor untuk menjamin keamanan data dan sistem informasi perbankan.

“Keamanan siber adalah prioritas utama untuk melindungi kepercayaan nasabah. Saya meminta penguatan dilakukan pada seluruh lini,” ujar H. Muhidin.

Beliau juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit produktif.

“Ekspansi kredit harus dilakukan dengan baik dan wajib memperhatikan seluruh aspek risiko demi menjaga kesehatan bank,” ujar Muhidin.

Disela acara tersebut, Gubernur Muhidin juga memberikan dorongan strategis terkait status Bank Devisa yang telah disetujui oleh otoritas terkait. Beliau mengingatkan bahwa sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah, potensi bisnis internasional melalui Bank Devisa sangatlah besar bagi kemajuan daerah.

“Saya meminta Bank Kalsel segera melengkapi syarat-syarat tambahan yang diminta regulator agar operasional Bank Devisa dapat segera berjalan. Kita harus menangkap peluang dari ekspor sumber daya alam kita,” tegas Gubernur.

Merespons hal tersebut, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyatakan sikap kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan berkelanjutan. Bank Kalsel berkomitmen menuntaskan Rencana Aksi (Action Plan) selambatlambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

“Kami berkomitmen segera menindaklanjuti hasil evaluasi rutin BPK dengan meningkatkan ketahanan siber pada seluruh aspek operasional. Selain itu, penyaluran kredit akan terus diperkuat melalui analisis prinsip kehati-hatian 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) yang lebih mendalam untuk memitigasi risiko,” ujar Fachrudin.

Mengenai operasional Bank Devisa, Direktur Utama memastikan bahwa proses pemenuhan syarat tambahan dari regulator berjalan sesuai jadwal.

“Kami sedang melakukan percepatan kelengkapan dokumen sesuai permintaan regulator. Kami optimis layanan Bank Devisa akan segera aktif untuk mendukung transaksi internasional para pelaku usaha di Kalsel secara lebih efisien,” ungkap Fahrudin.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Bank Kalsel berkomitmen meningkatkan kualitas operasionalnya sebagai bank pembangunan daerah yang handal, aman, dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. [adv]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Namun, pembangunan tersebut menurut Presiden harus disertai dengan keberanian untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.

“Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengusahakan, mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan negara harus berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok.

“Tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu,” ujar Kepala Negara, Senin (12/1/2026).

Presiden menyampaikan apresiasi atas peran dan dukungan seluruh pihak termasuk kepala daerah yang turut menjadi faktor penting keberhasilan program Sekolah Rakyat. Melalui peresmian Sekolah Rakyat ini, pemerintah telah membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan.

“Ini bukti kita berbuat, sehingga anak-anak kita hari ini yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan. Dan saya terkesima hari ini, terus terang saja, terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa, luar biasa,” lanjutnya.

Kepala Negara pun berharap Sekolah Rakyat menjadi fondasi lahirnya generasi unggul Indonesia yang berdaya saing global. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [adv/ad]