JAKARTA, SuaraBorneo.com – Langkah mempercepat pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Di sela agenda di Jakarta, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memanfaatkan pertemuan bersama pengusaha nasional, H.M. Aksa Mahmud, di Hotel Darmawangsa, Minggu (15/2) malam, untuk membahas peluang investasi strategis bagi Bumi Benuanta.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Aksa Mahmud menyampaikan niatnya untuk menghadirkan investasi yang tidak sekadar berorientasi bisnis, tetapi juga berdampak sosial. Fokusnya jelas yakni pendidikan, perhotelan dan kesehatan.

Salah satu rencana utama adalah pembangunan International Boarding School di Nunukan. Sekolah ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak pekerja migran di wilayah perbatasan. Dengan sekolah ini, generasi muda Kaltara diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat di masa depan.

Tak hanya itu, Tanjung Selor juga masuk dalam peta pengembangan. Hotel representatif dan rumah sakit swasta modern direncanakan berdiri di ibu kota provinsi tersebut. Untuk urusan layanan kesehatan, Bosowa akan menggandeng manajemen Primaya Hospital, yang telah berpengalaman mengelola rumah sakit di Makassar.

Pertemuan itu bukan hanya sekadar wacana. Kedua tokoh sepakat segera turun langsung meninjau lokasi di Kaltara. Pembahasan teknis bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dijadwalkan pada awal Maret 2026.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas rencana investasi tersebut. Ia berharap pembangunan sekolah internasional di Nunukan serta fasilitas hotel dan rumah sakit di Tanjung Selor dapat segera terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan dan promosi produk kerajinan daerah ke tingkat nasional dan internasional.

Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, pada Pembukaan The 26th Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2026, yang digelar di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (4/2/2026).

Ketua Dekranasda Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin hadir dan menyempatkan diri mengunjungi booth-booth yang ada di lokasi acara, baik booth lokal asal Kalsel, maupun booth daerah luar, bahkan booth neggara lain.

INACRAFT 2026 yang diprakarsai oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) ini secara resmi dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Hars yang ditandai dengan tumbuk lesung bersama Istri Wakil Presiden RI, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, yang merupakan Ketua Dekranas Pusat, dan menjadi ajang pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara yang mempertemukan para perajin, pelaku UMKM, desainer, serta buyer dari dalam dan luar negeri.

Ketua Dekranasda Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, menyampaikan, keikutsertaan Kalimantan Selatan dalam INACRAFT merupakan momentum penting untuk memperluas akses pasar produk kerajinan lokal, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat nasional bahkan internasional.

“INACRAFT menjadi etalase strategis bagi produk kerajinan daerah, termasuk dari Kalimantan Selatan. Melalui ajang ini, kami berharap para perajin dapat meningkatkan daya saing, memperluas jejaring usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah,” ujar Hj. Fathul Jannah.

Istri Gubernur Kalsel, H. Muhidin ini juga berharap, keikutsertaan Dekranasda Provinsi maupun Kabupaten Kota di Kalsel, dapat mengembangkan kreativitas mereka dengan melihat langsung berbagai karya yang ditampilkan pada booth-booth dari daerah lain, bahkan negara lain.

Untuk diketahui, INACRAFT 2026 resmi digelar pada 4–8 Februari 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), menempati seluruh area pameran seluas hampir 25 ribu meter persegi. Penyelenggaraan ke-26 ini, INACRAFT menegaskan pergeseran arah strategis dengan menempatkan womenpreneurs sebagai ikon utama, menandai pendekatan baru yang lebih human-centered dalam pengembangan UMKM kriya Indonesia.

INACRAFT telah konsisten digelar selama lebih dari dua dekade sebagai etalase utama produk kerajinan Indonesia. Mengusung tema besar From Smart Village to Global Market, pameran ini tidak hanya menjadi ruang promosi produk, tetapi juga sarana memperluas akses pasar ekspor sekaligus memperkuat daya saing perajin di pasar domestik.

Pada tahun ini, tema tersebut diterjemahkan lebih dalam melalui konsep Exploring and Celebrating Womenpreneurs in Craft. ASEPHI menilai perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan kriya nusantara, mulai dari proses kreatif hingga transformasi produk menjadi peluang usaha bernilai ekonomi. Pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi perempuan Indonesia dalam menggerakkan ekonomi kreatif dan menjaga warisan budaya di tengah tantangan global.

Penyelenggaraan INACRAFT 2026 juga tetap menjadi ruang temu yang penting bagi perajin dari berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Dengan sistem kurasi dan pembagian zona berbasis produk, ASEPHI memastikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan terstruktur bagi pengunjung maupun buyer.

Sebanyak 1.013 stand meramaikan pameran ini, terdiri dari 788 peserta individu, 208 stand Kementerian, BUMN, dan Dinas, serta 10 peserta luar negeri. Kehadiran 21 island dari berbagai institusi dan 56 peserta kuliner di area Talam INACRAFT memperkaya pengalaman pengunjung yang ditargetkan mencapai 100.000 orang, termasuk 1.000 buyer internasional dari berbagai negara, yang dibuka untuk umum setiap hari pukul 10.00–21.00 WIB dengan tiket masuk Rp35 ribu. [ad/adpim]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) turut mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel).

Melalui kerja sama ini, Askrindo memberikan perlindungan menyeluruh atas portofolio kredit Bank Kalsel, baik pada sektor konstruksi maupun non-konstruksi seperti pengadaan barang dan/atau jasa, guna mendukung penyaluran pembiayaan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Bank Kalsel merupakan bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan sekaligus penguatan peran Askrindo dalam mendukung pembangunan nasional daerah khususnya Kalimantan Selatan.

“Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen kami guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan dukungan underwriting dan ketentuan tarif yang kompetitif, kami memastikan mitra BPD mendapatkan solusi proteksi yang optimal guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” ujar Budhi dalam keterangannya pada Senin (2/2/2026). (Sumber: Kompas.com)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi di Kalimantan Selatan tumbuh 7,52 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) pada kuartal III-2025, menjadikannya salah satu motor pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan, pada kuatal IV-2024, sektor konstruksi juga tercatat menyumbang pertumbuhan hingga 11,69 persen, hal ini dinilai menjadi wujud kuatnya aktivitas investasi dan pembangunan di wilayah tersebut, terlebih dengan posisi strategisnya sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang progresnya semakin masif di tahun 2026 ini.

Sejalan dengan hal tersebut tersebut, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor, menilai Askrindo sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan bisnis pembiayaan Bank Kalsel.

Lebih lanjut, kerja sama ini juga menjadi hal penting bagi Askrindo dalam mendorong standarisasi layanan asuransi kredit bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Lewat kerja sama ini, kami ingin layanan asuransi kredit Askrindo makin praktis dan mudah diakses oleh mitra perbankan. Kami benahi dari hulu ke hilir, mulai dari perizinan produk, struktur tarif, sampai proses klaim dan subrogasi, supaya semuanya bisa berjalan lebih simpel, transparan, dan cepat merespons kebutuhan di lapangan,” lanjut Budhi.

Dengan adanya pelindungan risiko yang komprehensif dari Askrindo serta sinergi yang kuat dengan Bank Kalsel, diharapkan pembiayaan sektor produktif di Kalimantan Selatan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah. [adv/ad]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalsel kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 Kategori Madya yang diterima Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, pada acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Penghargaan UHC Awards 2026 ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar.

Penghargaan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Pusat sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain Pemerintah Provinsi Kalsel, penghargaan bergengsi ini diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada 31 provinsi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung serta memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk kategori pratama, pemerintah daerah diwajibkan mencapai cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.

Sementara kategori madya mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan minimal 98 persen, serta pendaftaran penduduk pada segmen PBPU Pemerintah Daerah dengan proporsi tertentu.

Adapun kategori utama mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 99 persen, tingkat keaktifan minimal 95 persen, serta pendaftaran penduduk oleh pemerintah daerah sedikitnya 18 persen dari total jumlah penduduk, kecuali jika tingkat keaktifan telah mencapai 100 persen. Seluruh kategori juga wajib berstatus UHC prioritas serta memenuhi ketentuan pembayaran iuran PBPU Pemerintah Daerah yang lunas hingga September 2025.

Selain tingkat provinsi, penghargaan juga diberikan kepada 397 kabupaten/kota, terdiri dari 75 daerah kategori utama, 192 kategori madya, dan 130 kategori pratama.

Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dengan indikator utama meliputi cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran penduduk segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.

Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang progresif dalam pemenuhan hak dasar kesehatan masyarakatnya.

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Sekdaprov Kalsel, H. M. Syarifuddin menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bentuk kehadiran negara dan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Alhamdulillah, kita meraih kategori Madya. Ini membuktikan bahwa pemerintah hadir dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Syarifuddin.

Menurut Syarifuddin, keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara berbagai pihak. Ke depan, ia berharap prestasi ini tidak membuat jajaran pemerintah cepat berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk naik ke level yang lebih tinggi.

“Kami terus berkontribusi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Harapan kami, penghargaan ini akan memotivasi kita semua untuk terus bekerja lebih baik lagi demi kemajuan Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa UHC Award 2026 merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa Universal Health Coverage (UHC) bukan semata capaian angka kepesertaan, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya.

Menurut Ali Ghufron Mukti, capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan cakupan jaminan kesehatan tercepat di dunia. Dalam kurun waktu sekitar satu dekade, Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage melalui Program JKN dan kini menjadi rujukan bagi berbagai negara.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Transformasi layanan terus kami dorong melalui pemanfaatan teknologi digital agar layanan kesehatan semakin mudah, cepat, dan setara,” tambahnya.

Penganugerahan UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berharap penghargaan ini dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi daerah lain untuk terus memperluas cakupan kepesertaan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) selaku koordinator program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri yang memantau kesiapan fasilitas kesehatan dan dukungan regulasi serta penganggaran daerah terhadap Program JKN.

Selain itu, acara ini juga dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang daerahnya turut meraih penghargaan UHC.

Momentum ini menjadi ruang strategis bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. [adv/ad/adpim]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menyampaikan sejumlah tantangan berat dalam pembangunan wilayah perbatasan RI-Malaysia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Panitia Kerja (Panja) tentang Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Dalam paparannya, Gubernur menekankan dua persoalan utama yang menjadi fokus perhatian yaitu infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan dan ketimpangan harga barang. Isu ini kerap ia sampaikan dalam berbagai forum dengan pemerintah pusat, termasuk dalam audiensi dengan Menteri Keuangan yang akhirnya berbuah bantuan sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan jembatan.

Dijelaskannya, kehidupan di wilayah perbatasan kerap berhadapan dengan harga yang tidak wajar.

“Di perbatasan, harga satu karung semen bisa mencapai Rp 800 ribu. Sedangkan gas elpiji 3 kg bisa mencapai Rp 400 ribu,” ujarnya.

Namun, kondisi yang lebih memprihatinkan adalah minimnya infrastruktur dan pelayanan dasar. Jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih sangat tertinggal.

Akses ke banyak daerah masih sangat bergantung pada jalur sungai dengan menggunakan long boat, yang sering kali harus menembus giram atau jeram dengan taruhan nyawa.

“Ada beberapa daerah harus menggunakan long boat dengan mengarungi jeram dengan risiko nyawa maupun barang habis. Kalau sekali itu (long boat) menabrak batu, habis itu barang (sembako) di dalamnya. Nyawapun belum tentu selamat,” tuturnya.

Gubernur mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kaltara telah berupaya mengatasi masalah akses jalan ini. Namun, dengan tingginya harga material dan ongkos lainnya.

“Alhamdulillah kami kemarin hanya bisa menganggarkan Rp 5 Miliar untuk pembangunan aspal di wilayah perbatasan di Krayan. Itupun hanya mendapat (jalan aspal) sepanjang 800 meter saja karena memang factor kemahalan bahan baku dan sebagainya,” imbuhnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan keuangan daerah, pemerintah provinsi tetap memberikan perhatian khusus bagi masyarakat perbatasan. Program seperti dokter terbang dan subsidi angkutan barang serta orang terus dilaksanakan sebagai bukti kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Melalui forum ini, Gubernur kembali menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan dan mengulurkan tangan kepada wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Dukungan yang lebih besar dinilai krusial untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjaga kedaulatan NKRI dari pinggiran.

“Yang kita harapkan adalah uluran tangan pemerintah pusat bagaimana mengucurkan anggaran ke wilayah-wilayah perbatasan sehingga baik dari sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat kita di perbatasan,” tutup Gubernur.

Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Tim Panja Komisi II DPR RI yang dihadiri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah perbatasan. Diantaranya hadir 3 Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus. Hadir pula Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman. (mandu/rls)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat kembali menunjukkan perannya dalam penguatan ekosistem pers nasional dengan menggelar Dialog Nasional Refleksi Akhir Tahun 2025 bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat”. Kegiatan ini berlangsung di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Dialog nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, akademisi, praktisi media, pejabat negara, hingga tokoh pers nasional.

Hampir seluruh anggota Dewan Pers tampak hadir dalam forum strategis tersebut. Di antaranya Komaruddin Hidayat (Ketua), Totok Suryanto (Wakil Ketua), Muhammad Jazuli (Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers), Rosarita Niken Widiastuti (Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Organisasi), serta Dahlan Dahi (Ketua Komisi Digital dan Sustainability).

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, dalam sambutannya menekankan pentingnya kompetisi yang sehat dan peran strategis informasi dalam peradaban modern. Ia menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki waktu yang sama, yakni 24 jam, namun kreativitas dan respons terhadap situasi menjadi faktor pembeda.

“Perbedaan terletak pada bagaimana kita merespons keadaan dan bergerak dari sekadar hidup menuju solusi,” ujarnya.

Firdaus juga mengungkapkan pandangannya tentang tiga kekuatan utama yang menggerakkan dunia saat ini, yakni informasi, uang, dan energi. Menurutnya, pers nasional harus berorientasi pada peningkatan kualitas serta demokratisasi ilmu pengetahuan melalui penyampaian informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Setelah sambutan Ketua Umum SMSI, acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Dewan Pembina SMSI Pusat, Mayjen (Purn) Joko Warsito, S.Ip.

Memasuki agenda utama, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyampaikan sambutan pembukaan yang menekankan pentingnya ide, tulisan, dan etika dalam membangun peradaban. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan besar selalu berawal dari kekuatan gagasan.

“Semua gerakan besar dimulai dari the power of ideas. Ketika ide dituangkan menjadi informasi, lalu ditulis dan didiskusikan, itulah yang menjadi panduan bagi masyarakat pers yang maju,” tutur Komaruddin.

Ia juga mengajak insan pers untuk tidak sekadar terbawa arus persoalan, melainkan mampu mengendalikan dan menyelesaikan masalah dengan metodologi yang tepat serta berpegang teguh pada nilai-nilai dasar, seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, kedamaian, dan kemerdekaan.

Usai pembukaan, dialog nasional dilanjutkan dengan sesi diskusi bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat”. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas tantangan dan peluang pers digital, termasuk adaptasi teknologi serta penegakan etika jurnalistik di tengah derasnya arus informasi.

Diskusi dipandu oleh Prof. Dr. Taufiqurachman, A.Ks., Sos., M.Si, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E (Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat), Nuzula Anggerain (Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas), Hersubeno Arief (praktisi media baru), Wahyu Dhyatmika (Ketua Umum AMSI), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum SMSI), Aiman Witjaksono (wartawan senior), serta Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA (Koordinator Wartawan Parlemen).

Fokus diskusi diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kredibilitas media, sekaligus meneguhkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi di era media baru. [ad/rls]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan pada Top Digital Awards 2025, ajang penghargaan teknologi digital terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh majalah IT Works di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Melalui penilaian ketat para pakar TI nasional, Kalsel dinobatkan sebagai Pemenang TOP DIGITAL Implementation 2025 #Stars 5, sementara Gubernur H. Muhidin meraih TOP Leader on Digital Implementation 2025, dan Kepala Dinas Kominfo, Muhamad Muslim, dianugerahi TOP CIO on Digital Implementation 2025.

Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Adi Santoso menyampaikan penghargaan ini merupakan bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Gubernur Kalsel mengapresiasi sekaligus menjadikan anugerah ini sebagai motivasi untuk terus berkarya dalam bidang transformasi digital. Seluruh sektor bisnis layanan publik yang ada saat ini berbasiskan data, cyber security juga dijamin, serta peningkatan respon layanan pengaduan guna peningkatan kepercayaan publik di Kalsel,” ujarnya.

Penghargaan ini juga mengukuhkan peran Gubernur dalam mendorong percepatan kebijakan SPBE, keamanan informasi, dan pelayanan publik berbasis data.

Keberhasilan Kalsel meraih predikat bintang lima tidak terlepas dari kekuatan infrastruktur dan inovasi digital yang terus dikembangkan. Sistem seperti TTE SRIKANDI, yang menghemat hingga 75% penggunaan kertas melalui tata naskah elektronik, hingga LAPOR KALSEL yang mempermudah masyarakat menyampaikan aduan langsung kepada pemerintah, menjadi bukti layanan publik semakin efisien dan responsif. Penerapan Ekosistem Data Kalsel dengan chatbot AI juga meningkatkan literasi data masyarakat sekaligus memperkuat transparansi pemerintah.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhamad Muslim, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan komitmen kuat pimpinan.

“Transformasi digital di Kalsel bukan hanya soal teknologi, tetapi perubahan budaya kerja. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat nyata, layanan lebih cepat, informasi lebih jelas, keamanan data lebih terjamin, dan pemerintah lebih responsif. Ini yang terus kami kembangkan setiap tahun,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan Kalsel meraih skor 71% Indeks KAMI, melebihi target nasional, dan menjadi provinsi tercepat kedua dalam pembentukan CSIRT.

Dengan rangkaian prestasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan diri sebagai daerah yang serius mendorong pemerintahan digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui momentum TOP DIGITAL Awards 2025, Kalsel bukan hanya memperkuat posisi sebagai salah satu daerah dengan layanan publik terbaik, tetapi juga memperlihatkan dampak langsung digitalisasi bagi masyarakat, yaitu akses layanan yang dipercepat, pengaduan yang lebih transparan, hingga pengelolaan data yang lebih aman dan terbuka.

Pemerintah memastikan bahwa inovasi digital akan terus diperluas demi menghadirkan layanan yang makin mudah, makin cepat, dan makin dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Banua. [adv/ad/mckalsel]