JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatatkan capaian sebagai penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I-2025.

Dari total PNBP K/L senilai Rp29,7 triliun, Kemkomdigi menyumbang Rp3,25 triliun atau sekitar 10,9 persen, melampaui kementerian besar lain seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Prestasi ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Plh. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
PNBP K/L adalah Rp29,7 triliun, 71,7 persennya ada di 10 kementerian ini. Jadi cukup besar kontribusinya.

Ini memperlihatkan betapa pentingnya peran K/L dalam konteks PNBP kita, ujar Suahasil.
Secara keseluruhan, realisasi PNBP per 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target APBN 2025 yang dipatok Rp513,6 triliun. Sumber utama PNBP mencakup:
1. PNBP sumber daya alam (SDA) migas Rp24,9 triliun (20,6 persen dari target),
2. PNBP SDA non-migas Rp25,7 triliun (26,5 persen),
3. PNBP kekayaan negara dipisahkan/dividen BUMN Rp10,88 triliun (12,1 persen),
4. PNBP lainnya Rp37,2 triliun (29,1 persen), dan
5. PNBP badan layanan umum (BLU) Rp17,1 triliun (21,9 persen).

Berikut daftar lengkap 10 K/L penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I-2025:
1. Kementerian Komdigi Rp3,25 triliun (10,9 persen)
2. Kementerian Perhubungan Rp3,16 triliun (10,6 persen)
3. Kementerian Imipas Rp2,22 triliun (7,4 persen)
4. Kepolisian RI (Polri) Rp2,12 triliun (7,1 persen)
5. Kejaksaan Rp0,81 triliun (2,7 persen)
6. Kementerian ATR/BPN Rp0,80 triliun (2,7 persen)
7. Kementerian Agama Rp0,56 triliun (1,9 persen)
8. Kementerian Hukum Rp0,53 triliun (1,8 persen)
9. Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,48 triliun (1,6 persen)
10. Kementerian Pertahanan Rp0,47 triliun (1,6 persen)

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas capaian ini, sekaligus menekankan pentingnya meningkatkan pelayanan publik.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan publik dan dunia usaha yang mempercayakan izin dan layanan digital kepada Kemkomdigi. Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, tetapi lebih penting lagi, ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan layanan, transparansi, dan inovasi digital demi mendukung penerimaan negara,” ujar Meutya, Senin (12/5/2025)

Suahasil juga mengungkapkan bahwa Kemenkeu bersama sejumlah K/L seperti Kementerian Imipas, Kemenhub, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup tengah merumuskan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengoptimalkan potensi PNBP di masa mendatang.

Capaian Kemkomdigi itu menunjukkan bahwa sektor komunikasi dan digital semakin berperan penting dalam menopang penerimaan negara non-pajak, seiring berkembangnya ekosistem digital nasional. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2025 kategori BUMD Perbankan yang diselenggarakan oleh majalah Top Business mengangkat topik : Tata Kelola dan Digitalisasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD.

Tahun ini penghargaan yang diterima lebih prestisius, dimana Bank Kalsel dikukuhkan sebagai penerima Golden Trophy karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut menerima penghargaan Top BUMD Award dengan predikat Bintang 5.

Tak hanya itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin berhasil dinobatkan sebagai TOP Pembina BUMD 2025, sementara Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dinobatkan
sebagai TOP CEO BUMD 2025.

Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, setiap BUMD harus melewati proses penilaian yang tidak mudah oleh Dewan Juri Top BUMD Awards 2025. Prosesitu terbagi dalam beberapa tahap, dari pengisian kuesioner, wawancara penjurian, dan sidang pleno dewan juri.

Berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, acara puncak Top BUMD Awards 2025 dihadiri oleh 800-an orang yang berasal dari berbagai kalangan seperti petinggi BUMD, Kepala Daerah penerima penghargaan, pakar/konsultan bisnis, media massa, dan lain-lain, Senin (28/4/2025).

Saat berada di atas podium usai menerima penghargaan, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterima.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari kerja keras, kolaborasi, dedikasisemua pihak, khususnya binaan dan bimbingan Bapak Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali serta seluruh pemegang saham Bank Kalsel se-Kabupaten/Kota.Pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja terbaiknya, memperkuat inovasi layanan, dan menjalankan perannya secara maksimal sebagai lokomotif Pembangunan ekonomi Banua. Penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh insan Bank Kalsel untuk selalu beradaptasi dengan disrupsi digital yang terjadi di duniap erbankan dan kami berharap agar seluruh insan Bank Kalsel tidak cepat berpuas diri.

“Kami memahami bahwa tantangan perbankan ke depan semakin kompetitif. Oleh karena itu, kami akan terus mendorong penguatan digital, memperluas jaringan, serta meningkatkan kualitas SDM agar Bank Kalsel mampu tumbuh lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing tinggi,” tegasnya.

Diwawancarai seusai acara, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Isharwanto mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, menyampaikan rasa syukur, apresiasi dan terima kasih atas penghargaan prestisius yang diterima oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin dan Bank Kalsel.

“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi, meningkatkan tata kelola, dan memperkuat kontribusi nyata dalam mewujudkan Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan”, pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Ekonomi, Farhani; Tenaga Ahli Gubernur Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Muhammad Amin; serta Tenaga Ahli Gubernur Tim Kebijakan Pembangunan Daerah Nurul Fajar Desira. [adv/ad]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Indosat Ooredoo Hutchison (IDX: ISAT) (“Indosat,” “IOH,” atau “Perusahaan”) kembali membukukan kinerja yang progresif pada sebagian besar indikator kinerja utama di kuartal pertama tahun 2025, meskipun di tengah tekanan industri yang semakin kompetitif dan menantang. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam eksekusi strategi serta komitmen berkelanjutan Perusahaan dalam mendukung transformasi digital dan pengembangan AI di Indonesia.

Pada kuartal pertama tahun 2025, pertumbuhan ARPU yang positif disertai dengan peningkatan berkelanjutan dalam jumlah pelanggan menjadi bukti ketangguhan Indosat dalam menghadapi dinamika pasar. ARPU Indosat tercatat mencapai hampir Rp40 ribu (Rp39,2 ribu), tumbuh sebesar 4,6% YoY, sementara jumlah pelanggan seluler bertambah sebanyak 700 ribu dibandingkan kuartal sebelumnya, sehingga total pelanggan mencapai 95,4 juta.

Indosat mencatat pendapatan yang stabil sebesar Rp13.577,9 miliar, dengan EBITDA sebesar Rp6.415,1 miliar—tumbuh 0,6% secara kuartalan (QoQ), didukung oleh fokus berkelanjutan Perusahaan terhadap disiplin biaya dan eksekusi yang efisien. Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk meningkat sebesar 27% secara kuartalan menjadi Rp1.311,1 miliar, menandai kinerja laba positif selama 17 kuartal berturut-turut. Pencapaian ini semakin memperkuat komitmen Indosat dalam menciptakan nilai jangka panjang di tengah persaingan industri yang kian intensif.

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer of Indosat Ooredoo Hutchison, menyatakan, “Capaian kuartal ini tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan yang solid, tetapi juga dedikasi tanpa henti dari seluruh tim kami dalam melayani masyarakat Indonesia. Di tengah lanskap yang semakin kompetitif, kami tetap teguh pada tujuan besar kami dalam memberdayakan Indonesia.” katanya, Rabu (30/4/2025).

Vikram menambahkan bahwa dalammembangun fondasi bagi Indonesia yang berbasis digital dan AIj, Indosat tengah mempersiapkan masa depan digital Indonesia dengan memperluas infrastruktur jaringan ke seluruh penjuru negeri – terutama dengan jaringan berkapasitas tinggi yang siap mendukung teknologi AI. Melalui investasi berkelanjutan di jaringan 4G dan persiapan menuju 5G, Indosat membuka akses digital yang lebih luas, cepat, dan andal, terutama di daerah yang masih kurang terlayani. Infrastruktur ini bukan hanya krusial untuk konektivitas, tetapi juga mendukung teknologi-teknologi yang akan mendorong transformasi Indonesia berikutnya: AI, IoT, cloud computing, dan platform digital.

Selama kuartal ini, perusahaan mengalokasikan belanja modal (Capex) sebesar Rp2.620,4 miliar, dengan 90,4% diantaranya dialokasikan pada pengembangan bisnis seluler. Jumlah total BTS 4G Indosat meningkat menjadi 202.179, naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya, yang turut memperluas akses digital dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh negeri.

Pada ajang Mobile World Congress 2025 di Barcelona, Indosat mengumumkan kolaborasi strategis dengan Nokia dan NVIDIA, menjadikannya operator pertama di Asia Tenggara, dan ketiga di dunia yang secara komersial mengimplementasikan teknologi AI-RAN. Inovasi ini memperkuat jaringan 5G Cloud RAN milik Indosat dengan kecerdasan buatan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi jaringan, mengurangi konsumsi energi, dan memperbaiki kualitas layanan. Selain itu, Indosat juga menyelenggarakan Indonesia AI Day for Mining Industry, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi solusi berbasis AI, 5G, dan IoT dalam rangka menciptakan keberlanjutan dan meningkatkan efisiensi di salah satu sektor vital di Indonesia.

Memberdayakan Indonesia Melalui Gaya Hidup Digital dan Pengembangan Talenta

Komitmen Indosat untuk memberdayakan Indonesia mencapai tonggak penting dengan peluncuran Digital Hub pada Februari 2025. Dirancang sebagai ekosistem terintegrasi, Digital Hub menghadirkan beragam layanan pilihan di bidang hiburan, e-commerce, kesehatan, dan gaya hidup, memperkaya pengalaman digital harian bagi jutaan masyarakat Indonesia. Inisiatif ini dengan cepat mendapat sambutan positif, tercermin dari tingginya keterlibatan pelanggan di berbagai platform Indosat, dengan lebih dari 50 juta pengguna aktif bulanan dan 10 juta pengguna harian di aplikasi myIM3 dan bima+.

Langkah Indosat tidak sebatas pada dukungan gaya hidup digital, tetapi juga dalam komitmen bahwa teknologi harus inklusif dan dapat diakses oleh semua orang. Selain memanfaatkan ekosistem digital dari Digital Hub, Indosat terus memperluas program pengembangan talenta di seluruh Indonesia, seperti Generasi TerkonekSI (GenSi) dan IDCamp. Inisiatif ini membekali generasi muda Indonesia dengan keterampilan penting dalam AI, otomatisasi, dan digital leadership, kompetensi yang semakin dibutuhkan di pasar kerja yang terus berkembang. Dengan sertifikasi berstandar global, inisiatif ini membuka jalan nyata menuju peluang bagi generasi penerus bangsa.

Pendekatan terintegrasi ini, yang menghubungkan pemberdayaan gaya hidup digital dengan pengembangan talenta, menegaskan perjalanan transformasi Indosat yang lebih luas. Sebagai kolaborator utama dalam ekosistem digital dan AI Indonesia, Indosat terus mempercepat perjalanannya menuju AI Native TelCo dan AI TechCo. Visi ini diwujudkan melalui investasi strategis pada teknologi mutakhir, pengembangan inisiatif pendidikan inklusif, dan pengembangan ekosistem yang mendorong inovasi AI serta otomatisasi.

Dengan terus mendorong kolaborasi di seluruh industri, Indosat kini berada di garis depan transformasi digital Indonesia, membuka jalan menuju masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan sejahtera melalui kekuatan teknologi. “Perjalanan kami untuk menjadi AI-TechCo baru saja dimulai. Mulai dari investasi jaringan dan pengembangan talenta hingga mendorong kolaborasi antarindustri, tujuan kami tetap sama: menjadikan teknologi sebagai kekuatan untuk inklusi, inovasi, dan kedaulatan digital,” tutup Vikram.

*Indosat Percepat Pemerataan Digital, Infrasturktur di Maluku dan Papua Meningkat Signifikan 5x Lipat*

Indosat gencar menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan akses telekomunikasi dan digital, menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh teknologi telekomunikasi secara optimal terutama di wilayah Maluku dan Papua. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan BTS 4G sebesar 547% YoY. Dengan strategi ekspansi ini, Indosat tidak hanya memberikan pilihan layanan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi digital yang lebih merata di Indonesia Timur.

Dari sisi trafik penggunaan data, di Circle Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua (Kalisumapa) juga mengalami peningkatan secara YoY, dimana Kalimantan meningkat sebesar 16,8%, Sulawesi meningkat sebesar 19,6% dan Mapa meningkat sebesar 27,5%. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR yang memepertemukan Menteri Dalam Negeri RI, gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia yang digelar di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/25).

Sejumlah isu penting dibahas dalam RDP tersebut seperti membahas teknis penyelenggaraan pemerintah daerah, dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hingga pengelolaan kepegawaian.

Gubernur Zainal memaparkan bagaimana kondisi jalan di Kaltara yang ada dikawasan perbatasan dengan Negara Malaysia yang kondisinya hingga saat ini masih memperhatinkan yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan khususnya didaerah perbatasan.

“Kami dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berupaya memberikan subsidi angkutan orang atau barang bagi masyarakat kami yang ada di perbatasan setiap tahunnya dianggarkan Rp15 miliar tapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi,” bukanya saat menyampaikan paparan.

Hingga saat ini, terdapat dua wilayah yang ada diperbatasan Kaltara yang belum dapat akses jalur darat sama sekali yang mana hanya dapat dijangkau melalui akses udara ataupun sungai dengan kondisi arus yang cukup ekstrim dan berbatu sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat diperbatasan membeli dari Negara Malaysia yang aksesnya lebih memadai.

“Negara Republik Indonesia negara yang besar, seharusnya kita malu ketergantungan semuanya dari Malaysia, tapi mau di apa kondisi keuangan kita yang belum mampu untuk menjangkau,” jelasnya.

Terkait alokasi dana transfer pusat ke daerah, Gubernur Zainal secara gamblang menggambarkan Kaltara sebagai etalase Indonesia tak dapat dipungkiri masih berbanding terbalik dengan Negara Malaysia khususnya wilayah Sabah dan Sarawak yang jauh lebih maju.

Sebagaimana data yang dipaparkan, realisasi pendapatan transfer Provinsi Kaltara Tahun 2022-2025 bahwa 85 persen APBD dari dana transfer, formula dana alokasi umum kurang adil, dana bagi hasil terlambat, opsen pajak turunkan pendapatan daerah 11,3 persen hingga perlunya keadilan fiskal untuk daerah perbatasan.

“Di Kaltara pertambangan batu bara cukup banyak, perkebunan sawit cukup banyak tetapi kami hanya mendapatkan kucuran hanya sedikit, kami tidak tahu setiap tahun itu CPO berapa ribu ton yang diekspor dan kami hanya dapat per tahun Rp9 miliar saja,” tegasnya.

Selanjutnya, gambaran BUMD di Kaltara di Kabupaten Tana Tidung terdapat ada 2 BUMD, Kabupaten Malinau ada 2 BUMD, Kabupaten Nunukan ada 1 BUMD, Kota Tarakan ada 4 BUMD, Kabupaten Bulungan ada 3 BUMD, Provinsi Kaltara terdapat 2 BUMD, ditambah 1 BUMD yang bergerak di bidang jasa keuangan.

“Ada PT Benuanta Kaltara Jaya yang butuh dukungan serah terima aset dari Kementerian Lingkungan Hidup yang belum terlaksana. Jika ini sudah terlaksana saya yakin semua limbah dari rumah sakit tidak dibawa keluar dari Kaltara tetapi kita kelola dan menjadi aset dari daerah,” tuturnya.

Gubernur Zainal membeberkan kondisi kepegawaian di Kaltara seperti guru dengan kebutuhan 2.342 orang dengan eksisting 1.623 orang, tenaga kesehatan dengan kebutuhan 707 orang dengan eksisting 1.341 orang dan aparatur sipil negara dengan pegawai negeri sipil sejumlah 4.227 orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sejumlah 592 orang.

“Permasalahan pengelolaan kepegawaian seperti pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan khususnya di wilayah 3T, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka digitalisasi layanan kepegawaian,” tutupnya. (mddkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bukan untuk melarang anak-anak mengakses internet, tapi justru membimbing mereka mengenal teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pendekatan bertahap dalam PP ini seperti belajar naik sepedadengan roda bantu terlebih dahulu.

Menkomdigi mengungkapkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam proses pembentukan PP Tunas sangat signifikan, dengan mendengarkan pendapat dari 350 anak.

“Ini merupakan komitmen kami bahwa aturan mengenai anak harus mengikutsertakan anak dalam prosesnya,” ungkap Menkomdigi Meutya Hafid dalam acara Sosialisasi dan Kampanye PP Tunas di Universitas Udayana (Unud), Bali, Minggu (13/4/2025).

Menkomdigi juga menyoroti pentingnya pelindungan bagi anak di ruang digital. Berdasarkan data dari National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), selama empat tahun terakhir, Indonesia mencatatkan 5.566.015 kasus pornografi anak, menjadikannya sebagai yang terbanyak ke-4 di dunia dan ke-2 di ASEAN.
Selain itu, 48 persen anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, dan sekitar 80.000 anak di bawah 10 tahun terpapar judi online.

“Data ini bukan sekadar angka, ini merupakan isu besar yang akan berdampak pada masa depan anak-anak di Indonesia. Kita tidak bisa tinggal diam melihat bagaimana ruang digital merusak anak-anak kita,” ungkap Menkomdigi.

Dengan terbitnya PP Tunas, Menkomdigi menegaskan bahwa itu adalah bentuk komitmen negara untuk melindungi generasi muda Indonesia. PP itu mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti platform media sosial, game online, website, dan layanan keuangan digital untuk melakukan literasi digital dan melarang profiling anak untuk tujuan komersial.

Menkomdigi juga mengajak berbagai stakeholders, terutama sektor pendidikan, untuk berkolaborasi dalam implementasi PP Tunas. “Universitas Udayana adalah universitas pertama yang kami datangi setelah PP ini disahkan. Kami ingin berdiskusi langsung dengan civitas akademika untuk mendapatkan perspektif dan masukan terkait strategi komunikasi sosialisasi dari PP ini,” ujarnya.

Bali, lanjutnya, dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena budaya kekeluargaan yang erat, yang dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.

Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menkomdigi dan menegaskan bahwa Unud siap berkontribusi dalam membentuk SDM Indonesia yang lebih baik. “Kami memandang PP Tunas sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi anak-anak dari bahaya digital yang mengancam,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan beretika.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Dosen Fakultas Hukum Unud Edward Thomas Lamury Hadjon S.H., LL.M mengungkapkan apresiasi atas terbitnya PP Tunas, namun menyoroti perlunya kejelasan dalam Pasal 15 yang dianggap krusial bagi perlindungan anak.

“Pasal tentang wajib menentukan secara tegas pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi anak sebaiknya diwajibkan langsung kepada PSE agar tidak dikelabui,” sarannya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unud Dr. Tedi Erviantono, S.IP., M.Si menilai PP Tunas sebagai langkah positif dari Pemerintah. “Meskipun ada penyempurnaan, tapi pemerintah sudah ada upaya memproteksi generasi ini agar tidak sebebas-bebasnya mengakses konten yang belum sesuai dengan usianya,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Ni Made Swasti Wulanyani, S.Psi, M.Erg, Psi, Dosen Psikologi Fakultas Kedokteran Unud, berharap agar ke depan ada pasal yang mengatur tentang pertimbangan kesiapan mental seseorang dalam penggunaan teknologi digital.
Dengan demikian, PP Tunas diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam melindungi anak-anak Indonesia di era digital, memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan aman dan bertanggung jawab. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Izzatul Ummah Sejahtera adalah Lembaga yang memfokuskan pada program untuk peningatan sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih baik melaui program Pendidikan, Dakwah, Kesehatan, Sosial, Kemanusiaan, Pemberdayaan Yatim Piatu dan dhuafa.

Pada bulan Ramadhan tahun ini Izzatul Ummah Sejahtera Bersama mitra penghimpun dana penyalur infaq Ramadhan, mengusung tema yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu “Zakat Berjuta Manfaat”.

Pada program tersebut Izzatul Ummah Sejahtera mengajak Bank Kalsel Kantor Cabang Jakarta dan diteruskan ke UPZ Bank Kalsel untuk berkolaborasi dalam program kegiatan “Zakat Berjuta Manfaat”.

UPZ Bank Kalsel melalui Kantor Cabang Jakarta dalam kolaborasi tersebut memberikan bantuan santunan dana untuk guru mengaji dan Da’i yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Kepala Kantor Cabang Jakarta, Agus Setiawan diberikan kepada pengurus Yayasan Izzatul Ummah Sejahtera.

“Bagi Donatur dan Sahabat Bank Kalsel yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel,” ajakUPZ Bank Kalsel. [adv/ad]

Rekening Zakat, Infak dan Sedekah :
Bank Kalsel Syariah :
6500844928 (Zakat)
6500846214 (Infak dan sedekah)
A.n Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel

Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center UPZ Bank Kalsel: 0811505153

#UPZBankKalsel #bankkalsel #bankkalselsyariah

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Seiring berjalannya dinamika seleksi CASN TA 2024, Ombudsman RI telah menerima konsultasi dan pengaduan dari para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Namun sesuai mekanisme kerja Ombudsman, para peserta seleksi diarahkan untuk melapor terlebih dahulu ke instansi terkait (KemenPAN-RB dan BKN). Untuk sementara ini, sebagai bagian dari tugas pengawasan atas pemerintahan, Ombudsman memberikan penyataan awal sebagai bahan evaluatif bagi Pemerintah.

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, urusan kepegawaian adalah sebentuk pelayananan publik. Penundaan pengangkatan CASN TA 2024 tentu berdampak terhadap pelayanan publik “Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing. Ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akab berakibat terganggunya layanan kesehatan”, ucapnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta pada Selasa (11/03/2025).

Pertama, pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan TMT tersebut. “Selain dampak terhadap pelaksanaan layanan publik, juga ada potensi maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian (CASN). Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya”, terangnya.

Kedua, demi akuntabilitas publik, Ombudsman meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024. Menurut Robert, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan bahkan menjadi pengangguran sementara.

Ketiga, sebagai exit-strategy, pemerintah menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial. “Sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan atas alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya. Kemenpan-RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak).”, tegas Robert

Keempat, pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN TA 2024. Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah bahwa tidak akan penundaan lagi di kemudian hari. “Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk PPPK”, kata Robert.

Kelima, Ombudsman berharap selesainya perbedaan tafsir atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah. “Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR RI dengan Pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya. Hal ini penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan dapat berdampak positif kepada upaya pencarian solusi penundaan pengangkatan CASN TA 2024”, tegas Robert.

Sebagai pintu terakhir bagi para pencari keadilan setelah menempuh mekanisme pengaduan ke internal pemerintah (KemenPAN dan BKN), Ombudsman menghimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan/laporan atas maladministrasi melalui berbagai kanal resmi di kantor pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 propinsi. Jalur mekanisme kelembagaan resmi seperti ini menjadi pilihan utama dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi (administrative-justice) dan ekspresi hak demokarsi warga. (*)