BENGKAYANG, suaraborneo.com – Komisi XIII DPR RI mengandeng BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) menggelar kegiatan penguatan relawan gerakan kebajikan Pancasila kepada kelompok masyarakat di Bengkayang, Kalbar Kamis (12/6).

Kerjasama ini dalam memperkuat nilai Pancasila dalam mencegah narkoba di kalangan pelajar dan muda di wilayah perbatasan Bengkayang.

Anggota DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani mengatakan kerjasama yang dibangun dengan BPIP ini merupakan mitra kerja khususnya komisi XIII. Dan BPIP memiliki tugas yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan ideologi Pancasila.

“Bengkayang menjadi kabupaten pertama kita untuk sosialisasi penguatan Pancasila. Mengingat Bengkayang ini berada di perbatasan dengan negara Malaysia yang rawan masuknya narkoba. Kita harap bagaimana peran pemuda juga dalam mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Fransciscus mengatakan, dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan muda, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu strategi yang efektif. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda.

Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan, dan kesederhanaan, diharapkan generasi muda dapat memiliki landasan moral yang kuat untuk menolak narkoba.

“Pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat menjadi salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai tersebut,” ujarnya.

Selain itu, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam program pencegahan narkoba juga dapat meningkatkan kesadaran dan ketahanan generasi muda terhadap pengaruh negatif narkoba. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah narkoba di kalangan muda memerlukan kerja sama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dengan sinergi dan komitmen yang kuat, diharapkan upaya pencegahan narkoba dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Penguatan terhadap pengamalan Pancasila katanya penting dan menjadi prioritas kerja Komisi XIII dan BPIP untuk membumikan nilai Pancasila sedini mungkin.

“Meskipun ditengah efisiensi anggaran, komisi XIII dan BPIP juga harus cermat dalam memilih prioritas yang lebih mendesak,” ujarnya.

Kedepan katanya, lewat BPIP akan berupaya mengaktivasi generasi muda melalui berbagai lomba yang berkaitan dengan Pancasila yang akan melibatkan para guru jiga dosen.

“Materi Pancasila yang telah disusun secara baku oleh BPIP diharapkan dapat dipahami dan diterapkan oleh mahasiswa dan pelajar,” ujarnya.

Sementara itu, BPIP Fokus pada Penguatan Pancasila di Kalimantan Barat
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Maria Christy Laura, menyatakan pihaknya melakukan kerja sama dengan BPIP dalam sosialisasi Pancasila.

“Harapan kami, ideologi ini dapat menguatkan generasi muda untuk memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Laura menekankan pentingnya Pancasila dalam mencegah generasi muda terjerumus ke dalam hal-hal negatif, seperti penyalahgunaan narkoba. Ia mengungkapkan keprihatinannya banyak kasus di lembaga pemasyarakatan masih didominasi oleh masalah narkoba.

“Dengan menguatkan ideologi Pancasila, kami berharap generasi muda dapat terhindar dari pengaruh yang merugikan,” ujarnya. (Robin)

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Dalam semangat merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah / 2025 Masehi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bengkayang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban yang dipusatkan di Kota Bengkayang, pada Minggu 8 Juni 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari wujud nyata kepedulian sosial dan semangat berbagi terhadap masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Bengkayang.

Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Dengan melibatkan seluruh elemen, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong yang merupakan nilai luhur dalam peringatan Idul Adha.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Drs. H. Syamsul Rizal, Wakil Bupati Bengkayang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkayang, dan Nur Azman, S.H., Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkayang. Turut hadir pula anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bengkayang, yakni Aulia Reza Diputra, S.H., Amran Ismadi, S.P., M.P., Rudi Hartono, S.E., dan Fatihatun Najah, yang menunjukkan komitmen penuh dari Fraksi Golkar dalam mendukung kegiatan sosial keagamaan di daerah.

Selain itu, pengurus-pengurus Partai Golkar tingkat Kabupaten Bengkayang juga hadir secara langsung dan aktif dalam kegiatan ini. Kehadiran mereka menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremoni, melainkan merupakan gerakan kolektif seluruh struktur partai dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat.

Dalam sambutannya, Drs. H. Syamsul Rizal mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan kurban tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung dan membersamai kegiatan ini, terutama jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang yang telah menunjukkan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian yang dibawa oleh Idul Adha dapat terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat kita,” ujar Syamsul Rizal.

Sementara itu, Nur Azman, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan kurban ini mencerminkan komitmen Partai Golkar untuk selalu hadir dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya saat pemilu, tetapi juga dalam kegiatan kemanusiaan dan keagamaan.

“Kegiatan ini adalah bagian dari bentuk kepedulian dan komitmen Partai Golkar untuk terus menyatu dengan masyarakat. Kurban bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal bagaimana kita menjalin kebersamaan, membantu sesama, dan mempererat persaudaraan,” tutur Nur Azman.

Setelah proses penyembelihan, daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang berhak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Proses distribusi dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip keadilan serta ketentuan syariat Islam.

Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Banyak warga yang datang sejak pagi untuk menyaksikan langsung proses pemotongan kurban serta menerima pembagian daging. Kehadiran para tokoh Partai Golkar dan pemerintah daerah memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat yang merayakan Idul Adha dengan penuh kebersamaan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkayang berharap agar semangat kepedulian dan gotong royong dapat terus mengakar dalam kehidupan masyarakat. Partai Golkar menegaskan bahwa kegiatan ini hanyalah salah satu dari banyak bentuk pengabdian partai kepada rakyat, dan ke depannya komitmen ini akan terus diperkuat melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan Masyarakat. (Robin)

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Asosiasi pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) Kabupaten Bengkayang menyalurkan sosial berupa paket sembako di Bengkayang, Rabu (24/3).lalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, sekaligus menyerahkan bantuan sosial Ketua DPK ASPEKINDO Kabupaten Bengkayang, Puji Siswanto.

Bantuan yang di serahkan Ketua ASPEKINDO dan di sambut langsung anak-anak panti asuhan di tiga titik yaitu Panti asuhan Agape, Panti asuhan Rumah Hanna,Panti asuhan Hidayatulah Bengkayang bantuan sosial berupa Beras,Mie instan dan telur.

Ketua ASPEKINDO Kabupaten Bengkayang, Puji Siswanto menyatakan, pihaknya menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada pengurus Panti.

Dia menyampaikan, bahwa kegiatan Bakti Sosial ini bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak di tiga Panti Asuhan.

“Harapan kita bantuan untuk anak panti asuhan dapat sedikit meringankan dan membantu pengurus panti asuhan dalam menjaga nutrisi dan asupan yang cukup bagi anak-anak,” ujarnya.

Ketua ASPEKINDO Kabupaten Bengkayang menambahkan pemberian bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

“Semoga apa yang telah kita lakukan dengan aksi sosial juga bisa menjadi inspirasi bagi semua orang untuk melakukan hal serupa yaitu menyisihkan sebagian rejeki kepada orang-orang yang membutuhkan,” tutupnya (Robin)

BENGKAYANG, Suaraborneo.com – Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menyambut gembira hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (LKPK) Bengkayang tahun 2025 yang kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Bupati Sebastianus Darwis, Opini WTP ini merupakan pengakuan atas kerja keras pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.

“Opini WTP ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kami, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.

Bupati Sebastianus Darwis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah bekerja keras untuk mencapai hasil yang maksimal.

“Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Dengan diraihnya Opini WTP untuk ketiga kalinya, Bupati Sebastianus Darwis berharap masyarakat Kabupaten Bengkayang dapat merasa lebih percaya diri terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Bupati Sebastianus Darwis juga mengucapkan Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan laporan hasil pemeriksaan dengan penilaian WTP kepada Kabupaten Bengkayang, “Ini berkat kinerja yang baik dari para ASN, kepala OPD DAN TAPD yang di komandoi oleh Sekda dan kawan-kawan dan para camat serta kepala desa se kabupaten Bengkayang dan Lurah,” pungkasnya. (Robin)

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bengkayang terhadap Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Kalimantan Barat (Kalbar). Pasalnya, permohonan resmi pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang telah diajukan sejak Desember 2024 tak kunjung mendapat respons. Bahkan, BPD HIPMI Kalbar disebut-sebut menyampaikan kepada BPP bahwa Bengkayang tidak pernah mengajukan permohonan tersebut.

“Kami mengajukan Muscab secara resmi, sesuai prosedur, sejak Desember tahun lalu. Tapi sampai hari ini tidak ada satu pun balasan atau tindak lanjut dari BPD. Lebih parahnya, kami justru mendengar bahwa mereka mengklaim ke BPP bahwa tidak ada pengajuan dari kami. Ini jelas mencurigakan dan mengindikasikan adanya boikot,” tegas Almizan PH, pengurus BPC HIPMI Bengkayang.

Transparansi dan Demokrasi Dipertanyakan
BPC Bengkayang menilai hal ini sebagai bentuk nyata dari ketidakterbukaan dan ketidakdemokratisan dalam tubuh BPD HIPMI Kalbar. Dalam struktur organisasi yang seharusnya menjunjung asas transparansi dan partisipasi, tindakan seperti ini justru mencederai semangat kolektif para pengusaha muda di daerah.

“Kami merasa dikucilkan. Seharusnya organisasi ini menjadi wadah pembinaan dan penguatan jaringan, bukan malah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu,” lanjut Almizan.

Kaitkan dengan Kontroversi Musda
BPC HIPMI Bengkayang juga mengaitkan perlakuan yang mereka alami dengan kontroversi Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI Kalbar yang digelar 17 Mei 2025 lalu di Pontianak. Dalam Musda tersebut, penetapan Ketua Umum HIPMI Kalbar dilakukan secara tertutup dan tanpa melibatkan banyak unsur BPC. Peristiwa itu kini menuai gelombang protes dari BPC se-Kalbar.

“Kami melihat pola yang sama: tidak transparan, tidak inklusif, dan sarat kepentingan. Jika cara-cara seperti ini terus dibiarkan, masa depan HIPMI Kalbar akan suram,” kata Almizan.

Seruan untuk BPP Turun Tangan
BPC HIPMI Bengkayang mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI untuk segera turun tangan. Mereka meminta agar BPP meninjau ulang kepengurusan BPD HIPMI Kalbar dan mengambil alih penyelesaian konflik internal organisasi demi menjamin keadilan dan keterwakilan semua BPC di Kalimantan Barat.

Situasi yang dialami BPC HIPMI Bengkayang menjadi cerminan krisis akuntabilitas dalam organisasi HIPMI Kalbar. Jika tidak ada langkah serius untuk menegakkan integritas dan aturan organisasi, maka kepercayaan anggota di tingkat cabang akan terus merosot. (Rbn)

PONTIANAK, suaraborneo.com – Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Barat (Kalbar), yang digelar pada Sabtu, 17 Mei 2025, di Hotel Aston Pontianak, berubah menjadi panggung kontroversi setelah proses pemilihan Ketua Umum BPD HIPMI Kalbar periode 2025–2028 diduga sarat pelanggaran prosedural dan manipulasi. Kegiatan yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi para pengusaha muda justru memunculkan catatan kelam dalam sejarah organisasi.

Penyimpangan Struktur dan Tahapan;

Dugaan awal muncul dari proses pembentukan panitia yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Sekretaris Steering Committee (SC), yang seharusnya berasal dari unsur Wakil Sekretaris, justru diambil dari posisi Wakil Bendahara, yaitu Alfi. Sementara itu, posisi Bendahara dalam panitia OC yang secara struktural seharusnya ditempati oleh bendahara, justru diberikan kepada Silvi, yang merupakan Wakil Ketua.

Keanehan tidak berhenti di situ. Panitia OC yang bertugas menjalankan tahapan teknis pelaksanaan Musda, disebut melakukan pembukaan pendaftaran calon Ketua Umum tanpa terlebih dahulu meminta atensi dan pengesahan dari Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI. Hal ini bertentangan dengan tata kelola organisasi yang mewajibkan BPP mengetahui dan merestui proses pendaftaran calon sejak awal.

Penanggung Jawab Dikesampingkan;

Sekretaris Umum BPD HIPMI Kalbar, yang juga penanggung jawab Musda, tidak dilibatkan dalam proses verifikasi calon. Kondisi ini dikritisi oleh Uray Budi, Dewan Pembina HIPMI Kalbar.

“Ini tindakan yang sangat mencederai prinsip organisasi. Bagaimana mungkin proses verifikasi calon dilakukan tanpa sepengetahuan penanggung jawab Musda? Ini jelas pelanggaran serius,” tegas Uray Budi. Ia menambahkan bahwa tindakan semacam ini bisa menciptakan preseden buruk dan berpotensi memecah belah soliditas organisasi.

Ricuh dan Keputusan Diam-diam;

Situasi memanas saat sidang pleno membahas laporan pertanggungjawaban Ketua Umum BPD HIPMI Kalbar periode sebelumnya. Sekitar pukul 16.00 WIB, kericuhan pecah setelah sekelompok orang yang tidak dikenal masuk ke dalam ruangan sidang dan memaksa agenda dihentikan. Kepolisian yang hadir di lokasi langsung mengambil tindakan dan atas instruksi Kapolres Pontianak, kegiatan Musda dihentikan untuk sementara.

Pimpinan sidang, Febriadi, menyampaikan secara eksplisit bahwa forum dihentikan selama 1×24 jam untuk meredakan situasi. Namun, tanpa sepengetahuan mayoritas peserta, sekelompok kecil panitia dan pengurus justru melakukan sidang lanjutan secara tertutup di sebuah kamar hotel dan langsung menetapkan Ridho sebagai Ketua Umum HIPMI Kalbar yang baru.

Kebijakan sepihak ini membuat geger banyak pihak. Lima Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC), termasuk dari Sambas, Mempawah, dan daerah lain, mengaku sama sekali tidak diberi tahu mengenai sidang lanjutan tersebut. “Ini bukan hanya melanggar prosedur, tapi juga mencoreng demokrasi dalam organisasi,” kata Uray Elvin, Ketua BPC HIPMI Sambas.

Gelombang Protes dan Tuntutan BPC:
Merespons keganjilan ini, sebanyak 14 BPC HIPMI Kalbar mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi tiga tuntutan tegas:

1. Klarifikasi terbuka dari panitia terkait tahapan Musda yang dianggap telah menyimpang dari aturan.

2. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja panitia SC dan OC, terutama terkait integritas dan transparansi.

3. Desakan kepada BPP HIPMI untuk mengambil alih penuh pelaksanaan Musda jika BPD tidak menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan krisis secara adil dan demokratis.

Pernyataan Ketua Terpilih

Ridho, yang dikukuhkan secara kontroversial sebagai Ketua Umum, menyampaikan bahwa kemenangannya merupakan hasil kerja kolektif dan bentuk kepercayaan terhadap visi kepemimpinannya. Ia berkomitmen membawa HIPMI Kalbar menjadi organisasi yang modern, inovatif, dan mendukung pengusaha muda daerah.

Namun pernyataan itu sulit diterima sebagian besar pengurus BPC. Banyak pihak menilai bahwa proses penetapan yang berlangsung tertutup, dan dilakukan dalam suasana penuh ketidakjelasan, justru merusak legitimasi dan semangat demokrasi di dalam tubuh HIPMI.

Situasi ini memperlihatkan krisis kepemimpinan dan integritas dalam salah satu organisasi pengusaha terbesar di Kalimantan Barat. Apabila tidak segera ditangani dengan pendekatan yang adil, terbuka, dan sesuai AD/ART organisasi, HIPMI Kalbar berisiko kehilangan kepercayaan dari anggotanya sendiri. (Robin)

BENGKAYANG, Suaraborneo.com – Arief Rinaldi resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Barat periode 2025–2028 pada Jumat, 3 Mei 2025 pukul 14.00 WIB. Berkas pendaftaran diserahkan oleh perwakilan tim sukses, Syaripul Hamzah dan Lukman, di Sekretariat BPD HIPMI Kalbar, dan diterima langsung oleh Panitia Steering Committee (SC).

Langkah ini menegaskan keseriusan Arief Rinaldi dalam kontestasi MUSDA BPD HIPMI yang akan digelar pada 1 Juni mendatang. Dengan pengalaman kepemimpinan yang solid dan semangat kolaboratif, Arief siap membawa energi baru dalam membangkitkan ekonomi daerah dan memperkuat peran HIPMI sebagai wadah strategis pengusaha muda Kalimantan Barat.

“Kami maju bukan hanya untuk jabatan, tapi untuk mempercepat langkah para pengusaha muda menuju kemandirian, inovasi, dan kejayaan bersama,” ujar Arief dalam pernyataan tertulis.
Yang dikirim melalui pesan singkat Whatsap kepada sejumlah Media, Sabtu (3/5/2025)

“Ini bukan sekadar formulir. Ini adalah manifesto perjuangan para pengusaha muda Kalbar,” ucap Arief Rinaldi.

Arief Rinaldi tidak datang untuk bersaing. Ia datang untuk menggerakkan! Untuk menjadikan HIPMI sebagai motor utama penggerak UMKM, startup lokal, dan industrialisasi kreatif yang berdaya saing nasional!

Kami datang bukan dengan janji kosong. Kami datang membawa mimpi ribuan pengusaha muda yang haus akan perubahan nyata!

“Saatnya HIPMI berdiri bukan di belakang kekuasaan, tapi di depan perubahan, selain itu Musda bukan hanya soal pemilihan. Ini adalah panggung kebangkitan!
Saatnya bersatu, bergerak, dan menyala!,” tegas Arief Rinaldi. (Robin)