JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan komitmen dan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Hal ini disampaikan Bupati Kapuas HM Wiyatno dalam rapat konsultasi dalam rangka Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Kapuas bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Jati Gede Lantai 7 Gedung SDA Jalan Pattimura Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

“Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan komitmen dan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan serta pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan,” katanya.

Bupati mengatakan poin utama diantaranya dukungan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat khususnya
dalam penyediaan infrastruktur penyiapan lahan akses jalan serta kelengkapan administrasi dan sertifikasi tanah.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat untuk memajukan pendidikan.

Turut hadir mendampingi Bupati Kapuas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai Kepala Dinas Sosial Karolinae Kepala Dinas Kesehatan dr Agus Waluyo Kepala DPMPTSP Teguh Yunianto Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Heni Mariati serta Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Andini Nopiantari. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) berlamgsung di Aula Bapperida Kapuas, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi Asisten III Setda Kapuas Fery Noah mewakili Bupati Kapuas HM Wiyatno dihadiri Forkopimda pemangku kepentingan instansi vertikal OPD camat dan LPPM Universitas Palangka Raya.

Perwakilan GAPKI APHI Kalimantan Tengah Manggala Agni KPHP KPH BOSF Mawas serta Damkar mandiri.

Dalam sambutan Bupati Kapuas yang dibacakan Fery Noah menyoroti kondisi geografis Kapuas yang memiliki beragam potensi bencana.

Wilayah yang luas permukiman di sepanjang daerah aliran sungai kawasan gambut dan lahan pertanian menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Ia meminta setiap perangkat daerah menyajikan data akurat mengenai ancaman kerentanan kapasitas wilayah serta riwayat kejadian bencana sesuai tugas masing-masing.

Ia mengatakan penanggulangan bencana harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. “Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan masyarakat dan ketahanan wilayah,” katanya.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran S Pandiangan mengatakan ancaman bencana di daerah itu meliputi banjir kebakaran hutan dan lahan kekeringan angin kencang hingga kebakaran permukiman.

Menurutnya karakteristik permukiman serta keberadaan lahan gambut membuat penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan yang terarah dan terintegrasi.

Kalaksa BPBD menegaskan tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya berada di tangan BPBD. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan keterlibatan pemerintah masyarakat dunia usaha, akademisi organisasi kemasyarakatan dan relawan.

Ia menambahkan dokumen RPB nantinya memuat kebijakan strategi program dan kegiatan berdasarkan kajian risiko serta karakteristik ancaman daerah dengan cakupan meliputi pencegahan mitigasi kesiapsiagaan tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pangeran meminta seluruh OPD dan pemangku kepentingan aktif menyampaikan data serta masukan. Akurasi informasi dinilai menentukan agar rencana yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah berharap FGD tersebut menghasilkan dokumen yang aplikatif dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Tantangan berikutnya adalah memastikan program pengurangan risiko bencana benar-benar dilaksanakan bukan berhenti sebagai dokumen perencanaan,” ujarnya.
(Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas akan melakukan pemeriksaan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah itu penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan kepada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi di Aula Kantor Bapperida didampingi Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M Saribi sejumlah OPD serta pihak SPPG Kapuas.

“Inspeksi dijadwalkan mulai pekan depan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar pelayanan dan ketentuan pemerintah,” katanya, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya inspeksi tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai pelayanan dan penilaian kesesuaian SPPG di daerah.

Meski demikian sebelum turun ke lapangan pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun mekanisme pemeriksaan dan pembagian tugas antar instansi.

Ia mengatakan tim nantinya akan menilai sejumlah indikator untuk mengukur kesesuaian operasional setiap SPPG dengan standar yang telah ditetapkan.

Terkait hal itu hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar pemberian rekomendasi mulai dari layak beroperasi, layak dengan kewajiban melakukan perbaikan hingga tidak layak beroperasi.

“Oleh karena itu kita ingin memastikan program ini benar-benar dijalankan sesuai ketentuan berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pengawasan tidak cukup hanya melihat ketersediaan makanan bagi penerima manfaat.

“Pelaksanaan MBG juga bergantung pada kesiapan sektor pendukung seperti pendidikan pangan pengawasan dan pengelolaan lingkungan.

Sehingga keterlibatan lintas OPD dinilai diperlukan agar setiap persoalan dapat diidentifikasi sesuai kewenangan masing-masing,” katanya.

Budi menegaskan Pemkab Kapuas mendukung program prioritas Presiden tersebut. “Pelaksanaannya tetap harus disertai pengawasan dan evaluasi agar kualitas pelayanan terjaga dengan baik,” ujarnya. (Ujang/SB)

DEMAK, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno melakukan agenda kunjungan kerja ke Rice Milling Unit (RMU) Tarli Berkah Abadi di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah didampingi Sekda Kapuas Usis I Sangkai, Senin (3/11/2026).

Ini dilakukan dalam rangka penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi gabah. Kemampuan mengolah hasil panen menjadi beras berkualitas juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani.

Disamping itu kunjungan kerja ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk melihat langsung bagaimana fasilitas penggilingan padi modern dikelola, mulai dari teknologi yang digunakan hingga sistem operasionalnya.

Bersama rombongan Bupati Wiyatno mengamati proses pengolahan gabah menjadi beras termasuk pemanfaatan berbagai fasilitas pendukung dalam kegiatan produksi.

“Pengalaman ini diharapkan menjadi referensi dalam merancang pengembangan RMU di Kabupaten Kapuas. Pemerintah daerah ingin mempelajari pola pengelolaan dan teknologi yang dapat diterapkan sesuai dengan potensi pertanian serta kebutuhan daerah,” katanya.

Bupati mengatakan pengembangan RMU memiliki arti strategis. Daerah ini memiliki potensi persawahan yang besar sehingga penguatan fasilitas pascapanen menjadi salah satu langkah untuk memastikan hasil pertanian tidak hanya melimpah tetapi juga memiliki nilai jual lebih tinggi.

Ia menjelaskan pula dengan dukungan teknologi penggilingan yang tepat kualitas beras diharapkan meningkat kehilangan hasil panen dapat ditekan, dan petani memiliki peluang memperoleh nilai tambah dari gabah yang dihasilkan.

Lebih lanjut Bupati mengatakan hasil kunjungan ke Demak selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun langkah pengembangan RMU yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat rantai produksi pertanian sekaligus mendorong ketahanan pangan daerah,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti Wakil Bupati Kapuas dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas didampingi Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi.

Selain membahas langkah-langkah pengendalian inflasi pertemuan tersebut juga mengangkat pentingnya kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh sertifikat tanah secara gratis.

Wabup Kapuas Dodo mengatakan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.

“Ini dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah maupun mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap program pertanahan dan perumahan,” katanya. (Ujang/SB)

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah masih perlu diwaspadai meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi serta kesiapsiagaan guna mencegah munculnya titik panas (hotspot) dan kebakaran baru.

Komitmen tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Penuntasan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri Bupati Kapuas HM bertempat di Istana Isen Mulang Palangka Raya Minggu (1/11/2026).

Bupati Kapuas didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan
Hanif Faisol Nurofiq didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah bupati se-Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan agar seluruh pihak tidak lengah terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

Ia menjelaskan berdasarkan analisis BMKG suhu udara diperkirakan kembali meningkat pada minggu kedua November sehingga potensi munculnya titik panas perlu tetap diantisipasi.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan, sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah dalam menuntaskan pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.

Bupati Kapuas HM Wiyatno mengatakan bahwa di wilayah Kabupaten Kapuas terdapat 14 posko karhutla yang didukung sejumlah personel untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.

Ia juga menyampaikan bahwa hampir seluruh desa di Kabupaten Kapuas terdampak karhutla. “Oleh karena itu Pemkab Kapuas komitmen mendukung pengendalian karhutla melalui peningkatan kesiapsiagaan pencegahan dini penguatan posko serta optimalisasi penanganan di lapangan,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) verifikasi penilaian lapangan oleh KemenPPPA RI Tahun 2026.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah, ” kata Bupati Kapuas pada kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI diikuti secara daring dari Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jumat (30/10/2026).

Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas dr Tri Setya Utami Kepala OPD Kelompok Kerja (Pokja) PUG serta seluruh focal point PUG
di lingkungan Pemkab Kapuas.

Ia mengatakan tahapan tersebut dilakukan untuk mendalami mengonfirmasi dan memvalidasi data penyelenggaraan PUG. Proses ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung Prioritas Nasional dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan kesetaraan gender.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA RI Siti Mardiah mengapresiasi komitmen Pemkab Kapuas yang telah berhasil melewati tahap verifikasi administrasi hingga mencapai verifikasi lapangan.

“Tahapan tersebut dilakukan untuk mendalami mengonfirmasi dan memvalidasi data penyelenggaraan PUG. Proses ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung Prioritas Nasional dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan kesetaraan gender,” katanya.

Sementara itu Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas dr Tri Setya Utami dalam paparannya menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemkab Kapuas.

“Ini meliputi penguatan kelembagaan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pemanfaatan data terpilah gender hingga pelaksanaan berbagai program inovasi responsif gender yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Kapuas, ” ujarnya. (Ujang/SB).