KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan penganggaran pelaksanaan pemantauan hingga evaluasi.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender melalui Workshop Analisis Gender RPJMD Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG serta Pendampingan Penyusunan Gender Action Budget/Gender Budget Statement (GAB/GBS) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kapuas di Aula Bapperida Kabupaten Kapuas Rabu (16/9/2026).

Sekda Kapuas Usis I Sangkai mengatakan dalam konteks ini Pengarusutamaan Gender atau PUG menjadi salah satu strategi penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

“PUG bukan program yang berdiri sendiri dan bukan pula semata-mata menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan,” tegasnya.

Ia mengatakan PUG harus diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan penganggaran pelaksanaan pemantauan sampai dengan evaluasi.

Lebih lanjut ia mengatakan Kabupaten Kapuas sendiri telah memiliki landasan penyelenggaraan PUG melalui Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kapuas.

Sementara itu Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas dr Tri Setyautami menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas telah menindaklanjuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat terkait PUG, termasuk melalui Perbup Kapuas Nomor 42 Tahun 2022.

Ia mengatakan Kabupaten Kapuas juga pernah memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2023 dan saat ini proses penilaian kembali terus berjalan namun penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir.

“Tantangan berikutnya adalah memastikan PUG tidak berhenti pada aspek kelembagaan dan administrasi tetapi benar-benar masuk ke dalam substansi perencanaan penganggaran pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan daerah,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno memimpin Rapat Evaluasi Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan di Posko Tanggap Darurat Pusdalops BPBD Kapuas Selasa (15/9/2026) malam.

Rapat didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai dan Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati dihadiri Forkopimda Kepala OPD camat KPH Manggala Agni dan unsur terkait.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan penanganan Karhutla harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Ia mengatakan penanganan Karhutla tidak bisa kita jalankan sendiri-sendiri. “Oleh karena itu dengan kebersamaan TNI Polri BPBD Damkar Manggala Agni dan masyarakat kita berupaya agar kondisi ini bisa kita atasi,” katanya.

Bupati juga meminta agar langkah pencegahan terus diperkuat serta penentuan titik sumur bor dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung penanganan Karhutla. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati perubahan KUA PPAS APBD Perubahan TA 2026.

Kesepakatan itu melalui rapat paripurna DPRD Kapuas ke 7 masa persidangan II digelar Senin di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kapuas Selasa (15/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto.

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah mengatakan penandatanganan nota kesepakatan yang menjadi tonggak penting antara pihak eksekutif dan legislatif terkait APBD Perubahan TA 2026 dengan tujuan untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Legislator Partai Golkar itu mengatakan sesuai mekanisme dewan rancangan KUA dan PPAS perubahan telah dibahas antara eksekutif dan legislatif maupun di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

“Sehingga hari ini telah disepakati dan sesuai agenda paripurna dewan,” katanya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno mengatakan KUA PPAS merupakan dokumen landasan kebijakan pengelolaan anggaran daerah.

Dokumen tersebut berisi program prioritas serta batas maksimal anggaran bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah.

Bupati menyampaikan Pemkab Kapuas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD terutama Banggar.

“Dalam hal ini bersama-sama menyelesaikan pembahasan rancangan KUA dan PPAS Perubahan TA 2026 itu dan disepakati,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo melakukan kunjungan kerja ke Desa Lawang Tamang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Sabtu (12/9/2026).

Dalam perjalanan menuju Desa Lawang Tamang Wakil Bupati Kapuas menyempatkan diri meninjau kondisi jalan lintas P2D Sei Pinang–Rendan.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi akses jalan yang digunakan masyarakat.

Setibanya di Desa Lawang Tamang, Wakil Bupati Kapuas disambut oleh masyarakat setempat bersama Kepala Desa Lawang Tamang Damang Mantir dan Kepala Adat.

Wakil Bupati Kapuas Dodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Lawang Tamang atas sambutan yang diberikan.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Lawang Tamang atas sambutan yang begitu baik. Kehadiran kami di sini merupakan bagian dari kunjungan kerja sekaligus untuk bersilaturahmi dan melihat secara langsung kondisi masyarakat serta pembangunan yang ada di wilayah ini,” ujar Dodo.

Lebih lanjut Wakil Bupati Kapuas menyampaikan bahwa peninjauan jalan lintas P2D Sei Pinang–Rendan menjadi salah satu bagian penting dalam kunjungan tersebut.

Menurutnya akses jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat.

“Tentunya apa yang kita lihat di lapangan akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi pemerintah dalam upaya meningkatkan akses serta pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Kapuas juga mengikuti kegiatan Tampung Tawar dan doa bersama. Prosesi tersebut merupakan bagian dari budaya masyarakat Dayak yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur sekaligus doa untuk memohon keberkahan keselamatan dan kelancaran. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pasca kebakaran Bupati Kapuas HM Wiyatno meninjau Kondisi SMKN 1 Timpah baru – baru tadi.

Bupati didampingi Sekda Kapuas Usia I Sangkai Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari sejumlah OPD Camat Timpah Jhonie serta unsur Forkopimcam Kecamatan Timpah.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kapuas terhadap kondisi fasilitas pendidikan sekaligus memastikan situasi di lingkungan sekolah pasca kebakaran yang terjadi di tengah kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah di sekitar Kecamatan Timpah.

Bupati menyampaikan keselamatan warga sekolah dan perlindungan terhadap fasilitas pendidikan menjadi perhatian bersama.

Ia menyampaikan pula pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah aparat keamanan pemerintah kecamatan dan desa serta pihak terkait lainnya perlu terus diperkuat.

“Dalam hal ini yang paling utama adalah memastikan kondisi sekolah aman dan tidak ada lagi potensi api yang dapat merambat ke bangunan lainnya.

Kita juga harus memastikan lingkungan sekolah tetap terjaga sehingga kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) melakukan pemeriksaan pekerjaan infrastruktur jalan di Desa Sumber Agung Kecamatan Dadahup bersama pengawas konsultan kontraktor serta media Jumat (11/9/2026).

Ini memastikan program penataan kawasan permukiman infrastruktur perdesaan berjalan sesuai kontrak.

Diketahui proyek pekerjaan jalan oleh CV Diffa Niaga Suritama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 600.2.1/M.210/SP/VII/DISPERKIMTAN/2026 tertanggal 6 Juli 2026. Nilai kontraknya Rp 996 juta dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender sejak 6 Juli hingga 2 Desember 2026.

Konsultan pekerjaan Herianto mengatakan hasil pemeriksaan dan pencocokan dokumen kontrak dengan kondisi fisik di lapangan menunjukkan pekerjaan masih mengacu pada rencana yang ditetapkan.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil pengukuran teknis menjadi 3 segmen pekerjaan yang sedang berjalan.

Segmen 1 akses penghubung Rencana konstruksi semenisasi sepanjang 130 meter dengan lebar 2,5 meter dilanjutkan pelapisan aspal Buras.

Segmen 2 permukiman warga dengan rencana konstruksi semenisasi sepanjang 441 meter dengan lebar 2 meter dilanjutkan pelapisan aspal Buras.

Kemudian Segmen 3 jalur fasilitas umum rencana konstruksi semenisasi sepanjang 195 meter dengan lebar 3 meter dilanjutkan pelapisan aspal Buras.

Sementara itu Koordinator Tim (Kortim) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kapuas Dedi Suleka
memberikan klarifikasi resmi terkait progres proyek infrastruktur di Desa Sumber Agung.

“Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk meluruskan informasi yang berkembang dari anggota DPRD Kapuas,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis Satu Desa Satu Miliar. Seluruh tahapan pelaksanaannya wajib mengacu pada dokumen kontrak yang sah.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan progres pekerjaan saat ini dipastikan sudah sesuai dengan rencana dan dokumen kontrak yang ada,” tegasnya.

Ia memaparkan pula terkait masa kontrak proyek pekerjaan tersebut belum rampung sepenuhnya karena masa kontrak legal masih berlaku hingga 2 Desember 2026.

Lebih lanjut ia menjelaskan hingga saat ini pihak penyedia jasa kontraktor juga tercatat belum mengajukan pembayaran termin. Dugaan Mark-Up ia secara tegas membantah
adanya temuan pembengkakan anggaran.

“Kami sampaikan klarifikasi bahwa spesifikasi teknis dalam kontrak memang tidak hanya mencakup pengecoran beton melainkan juga kombinasi dengan pekerjaan latasir (lapisan tipis aspal pasir) kemudian pengawasan melekat karena status proyek masih dalam tahap konstruksi,” katanya.

Menurutnya tim Disperkimtan berkomitmen penuh untuk melakukan pengawasan berkala demi menjamin hasil akhir memenuhi spesifikasi teknis (spek) yang telah disepakati.

Disperkimtan dalam hal ini menyampaikan apresiasi atas fungsi kontrol dan pengawasan yang diberikan oleh pihak legislatif. Mereka memastikan seluruh sisa pekerjaan akan diselesaikan tetap dalam koridor dan regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu melalui penyelesaian infrastruktur jalan ini Disperkimtan berharap dampaknya dapat segera dirasakan secara nyata oleh masyarakat Desa Sumber Agung.

“Langkah ini sekaligus menjadi komitmen dinas dalam mendukung percepatan program pembangunan daerah menuju visi Kapuas Bersinar—Berdaya Saing Sejahtera Indah Aman dan Religius,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Bidang Perumahan Rakyat bertempat di Aula Dinas Disperkimtan Kamis (10/9/2026).

Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kapuas Kusmiatie mewakili Sekretaris Daerah Kepala Disperkimtan Kabupaten Kapuas Yan Hendri Ale serta sejumlah Kepala OPD teknis terkait.

Kadis Perkimtan Kapuas Yan Hendri Ale mengatakan Rakor dilaksanakan guna menyelaraskan dan merumuskan langkah-langkah strategis penyusunan program kerja bidang perumahan rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Ia mengatakan selain memetakan program prioritas seperti percepatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Rapat juga menyelaraskan program pendukung dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar penataan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat berjalan terpadu,” katanya.

Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie mengatakan Pemkab Kapuas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sarana hunian.

“Oleh karena itu melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat aman dan layak bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)