BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati/menyutujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kalsel menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Isi kesepakatan yang disertai sejumlah rekomendasi atau saran itu disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Jumat (10/07/2026) di ruang rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD setempat di Banjarmasin.

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Wagub Hasnuryadi menyampaikan apresiasi disertai ucapan terima kasih atas kerja keras badan anggaran (Banggar) DPRD yang memproses Raperda ini tahap demi tahap pembahasan hingga rampung.

Pihaknya ujar Wagub, akan memperhatikan dan sesegeranya melaksanakan segala rekomendasi yang disampaikan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI setelah diberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke 13.

“Seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, ” ucap Wagub Hasnuryadi di hadapan anggota rapat.

Berkenaan dengan itu lanjutnya, Pemprov kami memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Banua Kalimantan Selatan tercinta.

“Seluruh tahapan dan proses ini adalah komitmen kami dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas amanah anggaran yang dipercayakan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ” tegasnya.

Dalam forum yang sama juga dilakukan menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027.

Agenda ini adalah pembuka siklus penyusunan APBD 2027 yang berpedoman pada RKPD tahun 2027 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dijelaskan, bahwa tema pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2027 adalah penguatan sumber daya manusia dan investasi di sektor unggulan perekonomian dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas.

Arah pembangunan daerah itu difokuskan pada pendidikan, kesehatan, sarana, prasarana, UMKM, ketenagakerjaan, investasi, dan hilirisasi industri, pertanian, pariwisata, serta pengelolaan lingkungan hidup untuk ketahanan bencana sekaligus memantapkan posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang IKN dan gerbang logistik Kalimantan.

Oleh sebab itu belanja daerah diarahkan pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan kegiatan yang berorientasi produktif guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rapat diawali dengan penyampaian hasil pembahasan Banggar DPRD Kalsel oleh Ketua Banggar, Kartoyo.
Disampaikan apresiasi Banggar DPRD atas pencapaian Pemerintah Provinsi Kalsel meraih WTP ke 13 kali berturut-turut.

Namun diharapkan capaian ini dimaknai sebagai dorongan untuk terus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengendalian intern, mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta memperkuat budaya akuntabilitas pada seluruh perangkat daerah.

Dengan demikian kualitas pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari aspek administratif tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Mengacu dari penjelasan gubernur yang disampaikan pada tanggal 17 Juni 2026, Banggar DPRD tidak hanya mencermati kesesuaian antara laporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap substansi pelaksanaan APBD guna memperoleh keyakinan bahwa setiap kebijakan fiskal yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, hasil pembahasan Banggar selanjutnya disusun berdasarkan komponen utama APBD yaitu pendapatan belanja dan pembiayaan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Banggar berpendapat bahwa optimalisasi penyerapan anggaran bukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan presentasi realisasi belanja tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap program kegiatan yang telah direncanakan benar-benar terlaksana secara efektif, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Banggar juga berpandangan, pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari mekanisme, cek and balance dari DPRD kepada pemerintah daerah.
Oleh karena itu seluruh Informasi yang disampaikan pemerintah daerah perlu dikaji secara kritis, objektif, dan konstruktif, guna memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Banggar DPRD berkesimpulan, secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan kinerja yang cukup baik ditandai dengan capaian pendapatan yang melampaui target, kondisi keuangan daerah yang relatif sehat, serta keberhasilan mempertahankan opini WTP.

Namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian bersama khususnya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan efektivitas, melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK RI, serta peningkatan orientasi pembangunan yang berbasis pada hasil atau outcome dan manfaatnya bagi masyarakat.

Hal-hal tersebut menjadi perhatian badan anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin berkualitas akuntabel berpretasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan

Dalam kesimpulan akhir, diputuskan bahwa Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 layak memperoleh persetujuan bersama dengan catatan agar Pemprov Kalsel menindaklanjuti seluruh rekokmendasi yang disampaikan DPRD demi perbaikannya keuangan daerah tahun berikutnya.

Semua rekomendasi diharapkan menjadi perhatian Pemprov Kalsel dalam penyelanggaraan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Rapat paripurna ini dihadiri forkopimda, asisten, staf ahli dan tenaga ahli gubernur, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, pimpinan perbankan/BUMD/Perusda, dan mahasiswa. [adv/adpim]

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripura ke-5 Masa Persidangan II dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi pendukung dewan tentang Raperda Pertanggungjawan APBD TA 2025, Senin (6/7/2026).

Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah dihadiri Bupati Kapuas HM Wiyatno Wabup Dodo Forkopimda unsur pimpinan dewan dan anggota dewan
OPD serta undangan lainnya.

Secara umum fraksi-fraksi menyatakan menerima dan menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah namun sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas atas kerja sama sinergi serta pembahasan yang telah dilakukan secara intensif.

“Sehingga Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memperoleh persetujuan bersama,” katanya.

Pada acara tersebut dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Kapuas dan pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui persetujuan bersama ini Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap sinergi yang telah terjalin dengan DPRD dapat terus diperkuat guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif efisien serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kapuas Kamis (25/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah didampingi Wakil Ketua I Yohanes dihadiri Bupati Kapuas HM Wiyatno Forkopimda Sekda Usis I Sangkai OPD serta undangan lainnya.

Agenda tentang penyampaian pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Kapuas mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan tahapan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana agenda yang telah ditetapkan lembaga legislatif.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan bahwa penyampaian Raperda tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

“Hari ini kita hadir mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025,” katanya.

Ia menjelaskan kewajiban penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Ia melanjutkan regulasi tersebut mengamanatkan kepala daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan harus dilengkapi laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Capaian Pemerintah Kabupaten Kapuas yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Kalimantan Tengah.

“Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Anggota DPRD Kapuas H Abdullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dandim 1011/Klk Letkol Inf Pamungkas Army Saputro.

“Apresiasi dan terima kasih selama menjabat sebagai Dandim 1011/Klk bersinergi dengan Pemda termasuk DPRD bersama-sama mendorong percepatan program pembangunan nasional maupun daerah,” katanya usai acara Kenal Pamit di Hall Rujab Bupati Kapuas Minggu (7/6/2026).

Legislator Partai Golkar ini menyampaikan pula selamat bertugas di tempat yang baru.

Kepada Dandim 1011/Klk yang baru Letkol Inf Deky Febrianto selamat datang bertugas di Kapuas.

“Harapannya terus membangun sinergi kolaborasi bersama-sama Pemda DPRD Forkopimda serta stakeholder dalam rangka pelaksanaan program pembangunan,” ujar H Abdullah didampingi anggota DPRD Kapuas Arhensa Mullah Muhammad.

Seperti diketahui Dandim 1011/Klk Letkol Inf Pamungkas Army Saputro kini berpindah tugas ke Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) di Jakarta.

Pejabat baru Dandim 1011/Klk Letkol Inf Deky Febrianto dalam perkenalan resminya menyatakan rasa bangga dan terhormat atas sambutan hangat yang diberikan oleh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Ketua DPRD Kapuas Ardiansah menyampaikan selamat kepada Hj Noor Fazariah Kamayanti secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas 2026-2031 dalam Musda ke XI yang digelar di Ballroom Hotel Fovere Sabtu (23/5/2026).

“Saya menyampaikan selamat atas terpilihnya Hj Noor Fazariah Kamayanti sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kapuas,” kata legislator Partai Golkar itu
kepada wartawan usai kegiatan Sabtu (23/5/2026).

Ia mengatakan Partai Golkar tentunya memiliki peran strategis berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.

“Harapannya kiprah Partai Golkar Kapuas ke depan semakin kuat maju dan solid sebagai partai besar. Sekali lagi saya menyampaikan selamat,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pansus III DPRD Kapuas menggelar rapat pembahasan perubahan Raperda Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Rapat bertempat di ruang rapat gabungan DPRD Kapuas (13/5/2026) dihadiri pihak eksekutif.

Rapat ini digelar untuk menyempurnakan aturan yang sudah ada karena setelah sepuluh tahun berjalan banyak hal yang berubah.

Wilayah perkotaan semakin padat muncul tempat-tempat baru yang rawan terpapar asap rokok dan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok pun terus berkembang.

Apa yang dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok? Sederhananya KTR adalah tempat-tempat yang dilarang untuk merokok. Tujuannya melindungi orang-orang yang tidak merokok, terutama anak-anak ibu hamil dan lansia dari bahaya asap rokok.

Contoh kawasan tersebut meliputi fasilitas kesehatan sekolah tempat bermain anak tempat ibadah, angkutan umum, dan perkantoran.

Dalam rapat yang berlangsung serius namun kondusif ini Pansus III DPRD bersama perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan para pemangku kepentingan lainnya membahas beberapa poin penting.

Di antaranya adalah perluasan kawasan yang dilarang untuk merokok penguatan sanksi bagi pelanggar serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan KTR.

“Aturan ini bukan untuk mempersulit perokok tetapi untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok. Setiap orang berhak menghirup udara bersih terutama di tempat umum dan fasilitas publik.

Dari sisi kesehatan ini adalah investasi jangka panjang untuk menekan angka penyakit akibat rokok,” kata perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.

Oleh karena itu dengan adanya perubahan aturan ini diharapkan Kabupaten Kapuas semakin serius dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok.

Masyarakat pun diimbau untuk mendukung kebijakan ini dengan tidak merokok di kawasan yang sudah ditentukan. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dalam rangka memperkuat peran mendukung program Asta Cita Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah mengikuti Retreat Nasional di Akmil Magelang 15-19 April 2026.

Kegiatan Retreat Nasional dalam rangka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) tahun 2026 yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) diikuti oleh pimpinan DPRD se Indonesia.

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah mengatakan keikutsertaannya dalam retreat ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas serta peran pimpinan legislatif khususnya dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.

“Dalam retread ini kami dibekali penguatan wawasan kebangsaan serta pemahaman terhadap arah kebijakan nasional sehingga selaras dalam pelaksanaan tugas DPRD di daerah,” katanya Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan retreat KPPD dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesionalitas serta integritas para pimpinan DPRD di tengah dinamika dan kompleksitas tantangan pembangunan saat ini menjadi forum konsolidasi sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Ardiansah Politisi Partai Golkar akrab disapa Awu ini melanjutkan peserta mendapatkan berbagai materi strategis diantaranya penguatan nilai-nilai kebangsaan analisis lingkungan strategis kewaspadaan nasional serta peneguhan jati diri bangsa.

Ia menambahkan selain itu juga mendapatkan penguatan pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945 serta bagaimana peran DPRD.

Kegiatan retreat mengusung tema Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota “Guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Kami berkomitmen menjalankan fungsi DPRD secara maksimal untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutup Ardiansah. (Ujg/SB)